DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2014

Nomor: 44
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kepegawaian, Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor SALINAN 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.
10.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
11.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat UPTD.
13.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor;
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU TANJUNG SELOR

Pasal 3

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor mempunyai fungsi :

a.penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
b.pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
d.pengelolaan urusan ketatausahaan;
e.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyantun dan Pelayanan;
4. d.Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(5)Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Pasal 9

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial kepada para lanjut usia terlantar.

Pasal 10

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…