Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :
a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.
12 Pasa122
(1)Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubemur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
BAB VIII KETENTUANPERALIHAN Pasa121 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. BAB VII PEMBIAYAAN Pasa120 Kepala UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya :
a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPI' pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
13 teknis oleh sepanjang mengenai akan diatur lebih lanjut Gubernur im pelaksanaannya Gubernur.
(2)UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditinjau ulang apabila :
a.Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
b.Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
c.UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT terse but oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara:
1) Penghapusan atau ; 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS)atau ; 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
(3)Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
(4)Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sarna dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(5)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 14 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2016 NOMOR 27 BADRUN Diundangkan di Tanjung Selor padatanggal 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVI I KALIMANTANUTARA, IRIANTOLAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Pasa123 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIX KETENTUAN PENUTUP 14 •••1TAINAId. BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27 BADRUN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasa123 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIX KETENTUAN PENUTUP BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27 BADRUN Diundangkan di Tanjung Selor padatanggru 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVI I KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI EVALUASI SEKSIPEMANFAATAN DAN PENYELENGGARAAN SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27 BAD RUN ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, . 3 A(\J'VIAH 3AUH.tI(1,I,S'U k:Al\.AC Hult.l1aII ~~AM 0 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI EVALUASI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSIPEMANFAATAN DAN PENYELENGGARAAN KEPALA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNlKASI PENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan menengah dan kebudayaan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPELAKSANATEKNIS PADADINASPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN PROVINSIKALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 27 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).
3 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
BABI KETENTUANUMUM KALIMANTANUTARA. DAN PROVINSIKEBUDAYAANPENDIDIKAN MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS Menetapkan 4
(1)Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan;
(2)UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan terdiri dari :
a.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tanjung Selor;
b.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tarakan;
c.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Malinau;