DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan, Kepegawaian, Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan menengah dan kebudayaan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDANTATAKERJAUNITPELAKSANATEKNIS PADADINASPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN PROVINSIKALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR27 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTANUTARA. Menetapkan 4

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta PengembanganPendidikan Kejuruan;
(2)UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan terdiri dari :
1. a.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan KelasA di Tanjung Selor;
2. b.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan KelasA di Tarakan;
3. c.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan KelasA di Malinau; Pasa12 BABII PEMBENTUKAN
  1. 8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
  2. 9.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpinsuatu satuan kerja organisasi Negara.
  3. 10.Jabatan Fungsional adalahjabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan.
  4. 11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 5 Pasa14 UPf Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan serta pengembangan pendidikan kejuruan.
4. d.UPf Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Nunukan;
5. e.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tideng Pale.
(3)UPf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. 6 Pasa16
(1)Susunan Organisasi UPT Balai Teknologi,Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan, terdiri dari:
1. a.KepalaUPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan; dan
4. d.pelaksanaan ketatausahaan Balai.
5. e.penyusunan rencana pengembangan pendidikan kejuruan;
6. f.pelaksanaan pengembangan pendidikan kejuruan;
7. g.fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan;
8. h.pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;
  1. 1.pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan kejuruan;
9. j.pelaksanaan ketatausahaan Balai.
10. k.pengelolaan urusan ketatausahaan;
  1. 1.pembinaan kelompokjabatan fungsional;dan
11. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. teknologi,a. penyusunan rencana pemanfaatan informasi, dan komunikasi pendidikan;
12. b.pelaksanaan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan;

BAB III

UNITPELAKSANATEKNISBALAITEKNOWGI, INFORMASIDANKOMUNlKASIPENDIDlKANSERTA PENGEMBANGANPENDIDlKANKEJURUAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan menyelenggarakan fungsi : 7

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

c.Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan;
d.Seksi Evaluasi;
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaUPT.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(5)Struktur Organisasi UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 8 Pasall0 Seksi Evaluasi melakukan tugas pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan serta pengembangan pendidikan kejuruan.
1. a.melakukan penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan; dan
2. b.melakukan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan.
3. c.penyusunan rencana pengembangan pendidikan kejuruan;
4. b.pelaksanaan pengembangan pendidikan kejuruan;
5. d.fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan;
6. e.urusan kemitraan dengan dunia usaha/ dunia industri dan institusi terkait;
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTsesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)Kepala UPT Kelas A merupakan Jabatan Eselon IIlb atau Jabatan Administrator.
(2)Kepala UPT Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
(3)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.
(4)Kepala Subbagian pada UPT Kelas B dan Kepala Subbagian pada Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas. BABV JABATANPADAUNITPELAKSANATEKNIS

Pasal 11

(1)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan. BABIV KEPEGAWAIAN 10

Pasal 15

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun :

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tat a hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan:

a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Zkota;
c.lembaga.Zorganisasi yang terkait dengan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik nasional maupun internasional, dan
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. mengiku ti dan jawab kepada kerja wajib bertanggung Setiap pimpinan unit rnernatuhi petunjuk, Pasa119 Pasal 18 Setiap pirnpinan unit kerja wajib rnengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA 11 atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTpada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. 12 Pasa122

(1)Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubemur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
1. a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPI' pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 13 teknis oleh sepanjang mengenai akan diatur lebih lanjut Gubernur im pelaksanaannya Gubernur.
(2)UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditinjau ulang apabila :
1. a.Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
2. b.Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. c.UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT terse but oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara: 1) Penghapusan atau ; 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS)atau ; 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
(3)Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
(4)Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sarna dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(5)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 14 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2016 NOMOR 27 BADRUN Diundangkan di Tanjung Selor padatanggal 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVI I KALIMANTANUTARA, IRIANTOLAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasa123 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIX KETENTUAN PENUTUP 14 •••1TAINAId. BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27 BADRUN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasa123 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIX KETENTUAN PENUTUP BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27 BADRUN Diundangkan di Tanjung Selor padatanggru 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVI I KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI EVALUASI SEKSIPEMANFAATAN DAN PENYELENGGARAAN SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27 BAD RUN ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, . 3 A(\J'VIAH 3AUH.tI(1,I,S'U k:Al\.AC Hult.l1aII ~~AM 0 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI EVALUASI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSIPEMANFAATAN DAN PENYELENGGARAAN KEPALA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNlKASI PENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan menengah dan kebudayaan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPELAKSANATEKNIS PADADINASPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN PROVINSIKALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 27 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. 7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
6. 1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. 2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
8. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. 4.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. 7.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. BABI KETENTUANUMUM KALIMANTANUTARA. DAN PROVINSIKEBUDAYAANPENDIDIKAN MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS Menetapkan 4

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan;
(2)UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan terdiri dari :
1. a.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tanjung Selor;
2. b.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tarakan;
3. c.UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Malinau;

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

UNITPELAKSANATEKNISBALAITEKNOWGI, INFORMASIDANKOMUNlKASIPENDIDlKANSERTA PENGEMBANGANPENDIDlKANKEJURUAN

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

TATA KERJA 11 atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

UNITPELAKSANATEKNISBALAITEKNOWGI, INFORMASIDANKOMUNlKASIPENDIDlKANSERTA PENGEMBANGANPENDIDlKANKEJURUAN

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

TATA KERJA 11 atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016