menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Namor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPELAKSANATEKNIS PADADINASKEHUTANANPROVINSIKALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR28TAHUN 2016 PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMATAN UTARA 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).
3 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
BABI KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN: Menetapkan 4
7.Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danl atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPHadalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.
11.Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KepalaKPHL/KPHP)adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
12.Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14.Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakatsecaralestari.
5 Pasa12
(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
a.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Bulungan;
b.UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kota Tarakan;
c.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Malinau;
d.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Nunukan;
e.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Tana Tidung;
(2)UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
BABII PEMBENTUKAN memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu danbukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
17.Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, selanjutnya disingkat KSDAE.
untukkegiatanadalahhutan15. Pemanfaatan 6 Pasal 4 (1)UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHyang telah ditetapkan. (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
a.Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
b.Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
c.Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
d.Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
e.Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
f.Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasa13 UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kesatu Kedudukan BABIII UNIT PELAKSANATEKNIS PADADINASKEHUTANAN 7 Pasa15
(1)Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A,terdiri dari :
a.Kepala UPT
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
d.Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Bagian Ketiga Susunan Organisasi
1.Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.
m.penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
n.pelaksanaan pembinaan kelompokjabatan fungsional;
dan
o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
pemberdayaanJ. Pelaksanaan penyuluhan dan masyarakat di bidang kehutanan.
k.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
g.Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
h.Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
1.Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalarn pengelolaan hutan.
8 Pasal 7 (1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian,dan kehumasan. (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Tata Usaha menyelenggarakanfungsi:
a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
b.pelaksanaan penatausahaan keuangan;
c.pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
d.pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha Pasa16 Kepala UPTmempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Paragraf 1 KepalaUnit Pelaksana Teknis Bagian Keempat Penjabaran Tugas dan Fungsi
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaUPT.
(4)Struktur Organisasi KPHKelasAsebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9 Pasal 8 (1)Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dan pengembangan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan. (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakanfungsi:
a.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayahkerja;
b.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
c.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayahKPH;
d.Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/ atau tukar menukar kawasan hutan di wilayahKPH;
Paragraf 3 Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pembinaandanpenatausahaane. pelaksanaan kepegawaian;
f.pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 10 Pasal 9 (1.) Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alarn dan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Perlindungan, KSDAE,dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakanfungsi :
a.Menyiapkanbahan dalarn pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungarr/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungarr/pengamanan hutan di wilayah unit KPH;
b.Menyiapkanbahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialiasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
Paragraf4 Seksi Perlindungan, KSDAE,dan Pemberdayaan Masyarakat
e.Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
f.Menyiapkan bahan dalarn rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;dan
g.Pengembangan investasi, kerja sarna, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH.
11 Pasall0
(1)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dan PegawaiNegeriSipilyang memenuhi syarat atas usul KepalaDinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIV KEPEGAWAIAN
c.menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
d.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
e.Menyiapkan bahan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
f.Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosialjtenurial di wilayah KPH.
12 Pasal 12
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan KelompokJabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(2)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT,wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(4)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BABVI TATAKERJA