DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kepegawaian, Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Namor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPELAKSANATEKNIS PADADINASKEHUTANANPROVINSIKALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR28TAHUN 2016 PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMATAN UTARA 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. BABI KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN: Menetapkan 4
7.Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danl atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPHadalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.
11.Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KepalaKPHL/KPHP)adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
12.Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14.Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakatsecaralestari. 5 Pasa12

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
1. a.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Bulungan;
2. b.UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kota Tarakan;
3. c.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Malinau;
4. d.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Nunukan;
5. e.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Tana Tidung;
(2)UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. BABII PEMBENTUKAN memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu danbukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

16.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
17.Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, selanjutnya disingkat KSDAE. untukkegiatanadalahhutan15. Pemanfaatan 6 Pasal 4

(1)UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHyang telah ditetapkan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
2. b.Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
3. c.Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
4. d.Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
5. e.Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
6. f.Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.
(1)Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A,terdiri dari :
1. a.Kepala UPT
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

1.Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

m.penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
n.pelaksanaan pembinaan kelompokjabatan fungsional; dan
o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. pemberdayaanJ. Pelaksanaan penyuluhan dan masyarakat di bidang kehutanan.
k.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
g.Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
h.Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
1. 1.Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalarn pengelolaan hutan. 8 Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian,dan kehumasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Tata Usaha menyelenggarakanfungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
2. b.pelaksanaan penatausahaan keuangan;
3. c.pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
4. d.pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaUPT.
(4)Struktur Organisasi KPHKelasAsebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 9 Pasal 8
(1)Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dan pengembangan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakanfungsi:
1. a.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayahkerja;
2. b.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
3. c.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayahKPH;
4. d.Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/ atau tukar menukar kawasan hutan di wilayahKPH; pembinaandanpenatausahaane. pelaksanaan kepegawaian;
5. f.pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
6. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 10 Pasal 9 (1.) Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alarn dan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Perlindungan, KSDAE,dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakanfungsi :
1. a.Menyiapkanbahan dalarn pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungarr/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungarr/pengamanan hutan di wilayah unit KPH;
2. b.Menyiapkanbahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialiasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH; Paragraf4 Seksi Perlindungan, KSDAE,dan Pemberdayaan Masyarakat
3. e.Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
4. f.Menyiapkan bahan dalarn rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;dan
5. g.Pengembangan investasi, kerja sarna, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH. 11 Pasall0
(1)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dan PegawaiNegeriSipilyang memenuhi syarat atas usul KepalaDinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV KEPEGAWAIAN
1. c.menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
2. d.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
3. e.Menyiapkan bahan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
4. f.Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosialjtenurial di wilayah KPH. 12 Pasal 12
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan KelompokJabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(2)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT,wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(4)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. BABVI TATAKERJA

Pasal 11

(1)Kepala UPT Kelas A adalah Jabatan Eselon lIIb atau Jabatan Administrator.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A adalah Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas. BABV JABATANPADAUNITPELAKSANATEKNIS 13 Pasal 16
(1)Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi BAB VIn KETENTUANPERALIHAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

PEMBIAYAAN Pasal 14 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing- masing pejabat dalam lingkungan UPT dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT berhalangan, maka Kepala Subbagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPT atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

(5)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat. 14

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2)UPT pada Dinas Kehutanan dapat ditinjau ulang apabila:
1. a.Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
2. b.Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Kehutanan; atau
3. c.UPT pada Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara: 1) Penghapusan; 2) Perubahan status UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS);atau 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
(3)Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur dan diberhentikan dari Jabatannya oleh Gubemur. 15 IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganInlGubemurPeraturanpengundangan memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, Pasal 18 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 15 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28 BADRUN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerintahkan ini denganGubernurPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 18

IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, RESORT KEPALA KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN FUNGSIONAL TATA USAHA I I SEKSIPERENCANAAN SEKSI PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN HUTAN MASYARAKATA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KESATUAN PENGEWLAAN HUTAN KELAS A LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28 BAD RUN .. .. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, RESORT KEPALA KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN FUNGSJQNAL TATA USAHA SEKSIPERENCANAAN SEKSI PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN HUTAN MASYARAKATA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ut-r KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KELAS A LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa herdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Namar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADA DINAS KEHUTANANPROVINSI KAUMANTANUTARA TENTANG NOMOR28 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMATAN UTARA 2
3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5362);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. 7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). 3 Pasa11 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepuWik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
9. 2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
10. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. 4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. MEMUTUSKAN : Menetapkan 4
14. 7.Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. 8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
16. 9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah un sur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. 10.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.
18. 11.Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan LindungjKesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kepala KPHLjKPHP)adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
19. 12.Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alarn hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alarn dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
20. 13.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21. 14.Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalarnnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi rnasyarakatsecaralestari. 5 Pasa12

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
1. a.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Bulungan;
2. b.UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kota Tarakan;
3. c.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Malinau;
4. d.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Nunukan;
5. e.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Tana Tidung;
(2)UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. BABII PEMBENTUKAN memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

16.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
17.Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, selanjutnya disingkat KSDAE. untukkegiatanadalahhutan15. Pemanfaatan 6 Pasal 4

(1)UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan! atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
2. b.Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
3. c.Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
4. d.Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
5. e.Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber day a alarn di wilayah KPH.
6. f.Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.
(1)Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan KelasA,terdiri dari :
1. a.Kepala UPT
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dipimpin oleh seorang KepalaSubbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaUPT.

1.Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

m.penyelenggaraanurusan ketatausahaan.
n.pelaksanaan pembinaan kelompokjabatan fungsional; dan
o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. pemberdayaanj. Pelaksanaan penyuluhan dan masyarakat di bidang kehutanan.
k.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaanhutan di KPH.
g.Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
h.Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
1. 1.Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan. 8

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
2. h.pelaksanaan penatausahaan keuangan;
3. c.pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
4. d.pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga; Paragraf2 Subbagian Tata Usaha Pasal 6 Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasa14.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(4)Struktur Organisasi KPH Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 9 Pasal 8
(1)Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dan pengembangan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakanfungsi:
1. a.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPHmeliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayahkerja;
2. b.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendekpada KPH;
3. c.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayahKPH;
4. d.Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/ atau tukar menukar kawasan hutan di wilayahKPH; Paragraf3 Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan kepegawaian;
5. f.pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
6. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pembinaandanpenatausahaane. pelaksanaan 10 Pasal 9
(1)Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, KSDAE,dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
1. a.Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungari/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungarr/pengamanan hutan di wilayah unit KPH;
2. b.Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan laban, pelatihan, pendidikan, sosialiasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
3. e.Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
4. f.Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;dan
5. g.Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH. 11

Pasal 10

(1)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIV KEPEGAWAlAN
1. c.menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
2. d.Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
3. e.Menyiapkan bahan dalarn penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
4. f.Menyiapkan bahan dalarn fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan kemitraan], masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/renurial di wilayah KPH. 12 Pasal 12
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan KelompokJabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(2)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT,wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(4)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit orgarusasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. BABVI TATAKERJA

Pasal 11

(1)Kepala UPT Kelas A adalah J abatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A adalah Jabatan Eselon IVaatau jabatan pengawas. BABV JABATANPADAUNITPELAKSANATEKNIS 13 Pasal 16
(1)Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Oinas Kehutanan ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubemur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis pada Oinas Kehutanan Provinsi

Pasal 13

Apabila Kepala UPT berhalangan, maka Kepala Subbagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPT atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Oaftar Urut Kepangkatan.

(5)Oalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat. 14 Pasa117 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTU AN PENUTUP Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)UPT pada Dinas Kehutanan dapat ditinjau ulang apabila:
1. a.Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
2. b.Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Kehutanan; atau
3. c.UPT pada Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPTtersebut oleh Gubemur dilakukan perampingan dengan cara: 1) Penghapusan; 2) Perubahan status UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS);atau 3) Penggabungan dengan UPTatau Unit Kerja yang lain.
(3)ApabilaUPTtersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur dan diberhentikan dari Jabatannya oleh Gubemur. 15 NAMA JABATAN PARAF ; , - l·ipcr.\4.SAO{U1N,Msi s;ac.~,"" M~M" rI!/ r-- - _- AsttiN !ttAEIUt.tTAtt~ ~ ~ .I 2 Or.r.lAlfJUt>DlN 1:\l.,Msi OW \:"9-#1 --. -PI/' . , frAU ~uc \·4l0AYAT.r·W·.M ()U. ~PAlII 1.1;,,(1.0 I- ~~IdIM ). D '"""'~ ~ . A{t.""A~ 1AU\1~ClI,tli ~A6' ~UlC.UM ,. ~"M 1I IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerintahkan ini denganGubemurPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 15 -.j;.---~ 1 . A.sU1'Et-l f~Nlfn".~ _Pr.r.2.A\~UDOIN ~l,lVI.rl t)AN tce-1tLI\ _L,.........'-z~ I 2 t'U:.\c:6PAlA ~\t-o ~ ll~Uc"l~V~.r-t1' ..M.q]\\U1c.l)V\. 1 OtL'b"'lNltMi 1--- ,- -- -- -----f---;....;:..........;;__--{ • w • 3 . AtlM"~ :JAU\\AIlt,.nl \cMP¬ \hlkuM. J..-~~ I --- , -- -/-- ...... PARAFJABATANNAMANo. BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28 BAD RUN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal -28 November 2016 IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerintahkan ini denganGubernurPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 15

PEMBIAYAAN Pasal 14 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing- masing pejabat dalam lingkungan UPT dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 15

PEMBIAYAAN Pasal 14 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing- masing pejabat dalam lingkungan UPT dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016