Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b berkaitan dengan:
a.administrasi umum;
b.berlangganan daya dan jasa;
c.pemeliharaan data dan arsip; dan d, pemeliharaan peraiatan kantor.
Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain yaitu :
a.keperluan ATK;
b.rapat internal sekretariat;
c.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
d.sewa kantor; atau
e.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik
(2)berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
a.telepon dan listrik;
b.air minum sekretariat;
c.jasa pos dan giro;
d.surat menyurat, atau
(3)e, media cetak dan elektronik.
8 Drs. H. Badrun, Ms: Ors . SANUSI, M.Si Dyoko \sworo, SH, WA “Dre, BASIRAN
(2)Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partat politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
(3)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 20 April 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Coxretoris Daerah Asisten Pemerintehan dan kes ra Ru, Kepala Biro Y Hukaum G) if la Badan Rov. Kalter IRIANTO LAMBRIE > AYeR ¢ Kesbargpe! 10 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR2 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal . bulan tahun sebagai berikut : 11 NO | JENIS PENGELUARAN CBO ROCLATAN ee) KETERANGAN i 2 3 4 5 6 A | PENDIDIKAN POLITIK
a.Seminar;
b.Lokakarya;
c.Dialog interaktif;
d.Sarasehan;
e.Workshop; dan / atau
f.Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya ASI 12 OPERASIONAL SEKRETARIAT a.
1.Administrasi Umum keperluan Alat Tulis Kantor rapat internal sekretariat;
transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; sewa kantor; dan / atau honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. a.
2.Berlangganan daya dan Jasa telepon dan listrik;
air minum; jasa pos dan giro; surat menyurat; dan / atau Surat Kabar Mingguan atau Harian. B d. d. e. Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA BENDAHARA UMUM / BENDAHARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Dre. H. Badeun,M Si Cokretaris Daerah Y _ Agigten Pemeri nathan Drs. SANUSI, “ Si daan Kesra Pit, Kepala Biro Dyoko \eworo, Sti, Mit Hukum A erala Badan Des. BASIRAN Kesbo Prov. Kattan 13
3.Pemeliharaan data dan Arsip
a.penyimpanan data elektronik;
dan/atau
b.penyimpanan data manual.
4.Pemeliharaan Peralatan Kantor
a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariatan;
dan/atau
b.pemeliharaan peralatan inventaris Sekretariat.
SALDO RP. Cc Mw V aon Ss aN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA Menimbang Mengingat PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan terhadap partai politik di Provinsi Kalimantan Utara, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Pohtik perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4255); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 4, Indonesia Nomor 5234; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembar Negara Nomor 5362); 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 7. Q, TambahanIndon es} Tahiin INNS Nom or 140 Repuhl Teik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 2 8. 10. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 310);Nomo5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Panoanocoaran dalam Anogaran Pendanata da Relania a arsed Beet tALA i VA ented Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 (Berita Negara Republikww Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); ( 4s 3 MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA