DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2017

Nomor: 29
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 terkait bantuan keuangan kepada partai politik di Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan ini meliputi beberapa aspek, antara lain: Besaran bantuan keuangan, Tata cara pemberian dan penggunaan bantuan, Pengawasan dan pertanggungjawaban, Sanksi administratif

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lkembar Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembar Negara Nomor 5362);
6.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Te 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 2 8. 10. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 3 MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 11

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keungan Kepada Partai Politik Di Provinsi Kalimantan Utara, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah serta ditambah 2 ayat, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik di sampaikan secara tertulis oleh DPD/DPW partai politik di tandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum_ partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa;
1. a.surat keputusan yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC yang di legalisasi oleh ketua umum sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik yang berwenang; 4
2. b.fotocopy surat keterangan NPWP;
3. c.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Sekretaris KPUD;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang di buktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ;
5. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ; dan
6. g.surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPW atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tembuskan kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
(3)Politik Provinsi atau sebutan lainnya. Ss
(4)Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf g tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(5)Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun Anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
(6)Dalam hal partai politik terjadi sengketa di tingkat provinsi, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan pengurus partai politik ditingkat provinsi yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

2.Ketentuan Pasal 14 ayat 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berkaitan dengan:
1. a.Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 6 .Peningkatan kemandirian, kedewasaan, danC. membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; .pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsad. dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; .Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan Pengkaderan anggota partai opolitik secaraf. berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan(2) memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Bentuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud
(3)ayat 1 antara lain berupa : a. >m Oo & Oo go Seminar ; . Lokakarya ; . Dialog interaktif ; . Sarasehan ; . Workshop; dan Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik. 7 3 Ketentuan Pasal 15 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
(1)

Pasal 15

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b berkaitan dengan:

a.administrasi umum;
b.berlangganan daya dan jasa;
c.pemeliharaan data dan arsip; dan d, pemeliharaan peraiatan kantor. Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain yaitu :
a.keperluan ATK;
b.rapat internal sekretariat;
c.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
d.sewa kantor; atau
e.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik

(2)berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
1. a.telepon dan listrik;
2. b.air minum sekretariat;
3. c.jasa pos dan giro;
4. d.surat menyurat, atau
(3)e, media cetak dan elektronik. 8 Drs. H. Badrun, Ms: Ors . SANUSI, M.Si Dyoko \sworo, SH, WA “Dre, BASIRAN
(2)Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partat politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
(3)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 20 April 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Coxretoris Daerah Asisten Pemerintehan dan kes ra Ru, Kepala Biro Y Hukaum G) if la Badan Rov. Kalter IRIANTO LAMBRIE > AYeR ¢ Kesbargpe! 10 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR2 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal . bulan tahun sebagai berikut : 11 NO | JENIS PENGELUARAN CBO ROCLATAN ee) KETERANGAN i 2 3 4 5 6 A | PENDIDIKAN POLITIK
1. a.Seminar;
2. b.Lokakarya;
3. c.Dialog interaktif;
4. d.Sarasehan;
5. e.Workshop; dan / atau
6. f.Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya ASI 12 OPERASIONAL SEKRETARIAT a.
  1. 1.Administrasi Umum keperluan Alat Tulis Kantor rapat internal sekretariat; transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; sewa kantor; dan / atau honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. a.
  2. 2.Berlangganan daya dan Jasa telepon dan listrik; air minum; jasa pos dan giro; surat menyurat; dan / atau Surat Kabar Mingguan atau Harian. B d. d. e. Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA BENDAHARA UMUM / BENDAHARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Dre. H. Badeun,M Si Cokretaris Daerah Y _ Agigten Pemeri nathan Drs. SANUSI, “ Si daan Kesra Pit, Kepala Biro Dyoko \eworo, Sti, Mit Hukum A erala Badan Des. BASIRAN Kesbo Prov. Kattan 13
  3. 3.Pemeliharaan data dan Arsip
7. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
8. b.penyimpanan data manual.
  1. 4.Pemeliharaan Peralatan Kantor
9. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariatan; dan/atau
10. b.pemeliharaan peralatan inventaris Sekretariat. SALDO RP. Cc Mw V aon Ss aN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA Menimbang Mengingat PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan terhadap partai politik di Provinsi Kalimantan Utara, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Pohtik perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4255); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 4, Indonesia Nomor 5234; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembar Negara Nomor 5362); 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 7. Q, TambahanIndon es} Tahiin INNS Nom or 140 Repuhl Teik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 2 8. 10. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 310);Nomo5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Panoanocoaran dalam Anogaran Pendanata da Relania a arsed Beet tALA i VA ented Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 (Berita Negara Republikww Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); ( 4s 3 MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 11

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keungan Kepada Partai Politik Di Provinsi Kalimantan Utara, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah serta ditambah 2 ayat, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik di sampaikan secara tertulis oleh DPD/DPW partai politik di tandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum_ partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa;
1. a.surat keputusan yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC yang di legalisasi oleh ketua umum sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik yang berwenang; 4
2. b.fotocopy surat keterangan NPWP,;
3. c.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Sekretaris KPUD; d.nomor rekening kas umum partai politik yang di buktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ;
4. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ; dan
5. g.surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPW atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tembuskan kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
(3)Politik Provinsi atau sebutan lainnya.
(4)Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf g tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(5)Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun Anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
(6)Dalam hal partai politik terjadi sengketa di tingkat provinsi, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan pengurus partai politik ditingkat provinsi yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

2.Ketentuan Pasal 14 ayat 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berkaitan dengan:
1. a.Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 6 Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; .pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsad. dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika e. dan budaya politik; dan Pengkaderan anggota partai opolitik secaraf. berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan(2) memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Bentuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud
(3)ayat 1 antara lain berupa :
1. a.Seminar ; . Lokakarya ; Dialog interaktif ; . Sarasehan ; Workshop; dan Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesual dengan tugas dan fungsi partai politik. b Cc. d e. f. 7
  1. 3.Ketentuan Pasal 15 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
(1)

Pasal 15

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b berkaitan dengan:

a.administrasi umum;
b.berlangganan daya dan jasa;
c.pemeliharaan data dan arsip; dan
d.pemeliharaan peralatan kantor. Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain yaitu :
a.keperluan ATK;
b.rapat internal sekretariat;
c.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
d.sewa kantor; atau
e.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
a.telepon dan listrik;
b.air minum sekretariat;
c.jasa pos dan giro;
d.surat menyurat; atau

(2)
(3)nm e, media cetak dan elektronik. 8
(4)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc antara lain :
1. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
2. b.penyimpanan data manual. Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
3. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau (S)
4. b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi4. sebagai berikut :

Pasal 16

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan, pengeluaran atas dana bantuan keuangan dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah,5. sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Partai Politik wayjib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD. 9

(2)Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi MRekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
(3)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur inl dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 20 April 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ~ BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 29 Drs SANUSI, MSI Dyoko Icworo, SH,MH Dry BASIRAN Asisten Remerintahan dan Kesra Pi Kerala Biro Hukam Kerala Badan Kerbangpol Roy Kaltera, f. 10 LAMPIRAN | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN K BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut : 11 JENIS VOLUME | REALISASI NO | JENIS PENGELUARAN | yaciaran | KEGIATAN (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 A | PENDIDIKAN POLITIK
1. a.Seminar;
2. b.Lokakarya;
3. c.Dialog interaktif;
4. d.Sarasehan;
5. e.Workshop; dan / atau
6. f.Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya 12 OPERASIONAL SEKRETARIAT
  1. 1.Administrasi Umum
7. a.keperluan Alat Tulis Kantor . Tapat internal sekretariat; transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; sewa kantor; dan / atau honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
  1. 2.Berlangganan daya dan Jasa
8. a.telepon dan listrik; air minum;
9. c.jasa pos dan giro; om surat menyurat; dan / atau Surat Kabar Mingguan atau Harian. B b. C. d. e. d. Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA BENDAHARA UMUM / BENDAHARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 April 2017 SEKRETARIS DAERAH OVINSI KALIMANTAN UTARA, Asigten fewecintahan BADRUN Dre. SAMUST, M.Si dan Kesra Pit. Kepala Biro Djoko \ac0r0,SH/ MH Huktm Y) Kerala Badan Kecbagel Dre. BASIL EAN Kelana 13
  1. 3.Pemeliharaan data dan Arsip
10. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
11. b.penyimpanan data manual. 4, Pemeliharaan Peralatan Kantor
12. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariatan; dan/atau
13. b.pemeliharaan peralatan inventaris Sekretariat. SALDO RP. Cc L ‘M B Ziel GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA Menimbang Mengingat PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa dalam rangka =meningkatkan efektifitas penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan terhadap partai politik di Provinsi Kalimantan Utara, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4255); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 5234; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembar Negara Nomor 5362); 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7, 2 8. 10. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 3 MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA Pasal 1] Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keungan Kepada Partai Politik Di Provinsi Kalimantan Utara, diubah sebagai berikut :
  1. 1.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah serta ditambah 2 ayat, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik di sampaikan secara tertulis oleh DPD/DPW partai politik di tandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum_ partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa;
1. a.surat keputusan yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC yang di legalisasi oleh ketua umum sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik yang berwenang; 4
(3)
1. b.fotocopy surat keterangan NPWP;
2. c.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Sekretaris KPUD, d.nomor rekening kas umum partai politik yang di buktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ;
3. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ; dan
4. g.surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPW atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tembuskan kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya. Ss
(4)Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf g tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubemur ini. (5} Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun Anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
(6)Dalam hal partai politik terjadi sengketa di tingkat provinsi, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan pengurus partai politik ditingkat provinsi yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

2.Ketentuan Pasal 14 ayat 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…