DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai mekanisme pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Dasar Hukum Bantuan Keuangan, Tujuan Bantuan Keuangan, Sumber Dana, Penggunaan Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Sanksi, Transparansi dan Akuntabilitas

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka untuk mendukung pendidikan Politik bagi Partai Politik di Daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara,

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255),
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189),
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362), 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351): 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744):

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. 11. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. 4. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada di daerah. 5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di berikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK- SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.

12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya di singkat DPA-PPKD.
13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya diserahkan kepada partai politik yang berhak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik adalah :

a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara:
b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 4

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.

Pasal 5

(1)Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD terakhir.
(2)Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 6

Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut: a.

(1)
(2)Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan keuangan tahun anggaran tahun 2015 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2014 periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang di tetapkan oleh KPUD: dan Jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu periode berjalan dikalikan dengan bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dialokasikan dalam APBD. b.

Pasal 7

APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah APBD tahun anggaran terakhir sebelum pemilu untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik pada periode berikutnya. Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan pada partai politik periode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun dilaksanakan pemilu DPRD, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut : a. b.

(1)Pemberian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap: Untuk Tahapan pertama terhitung mulai 1 Januari sampai dengan bulan berakhir sebelum penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD, bantuan keuangan diberikan secara proporsional mengacu pada penetapan KPU bantuan tahun sebelumnya : dan untuk tahap kedua terhitung mulai bulan penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsinal berdasar penetapan hasil pemilu DPRD terakhir.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 9

Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik di sampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC partai politik di tandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

a.Surat keputusan yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC yang di legalisasi oleh ketua dan sekretaris partai politik yang berwenang. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 7. Peraturan Pemerintah Nai Tahun 2007 tentang 8. Pembagian Urusan Pemerin Antara Pemerintah, Pemerintar Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351): 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014