DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB III PEMBIAYAAN BAB IV KETENTUAN PERALIHAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu.

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 20 ‘Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5); 4. 5. 6. 7. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 10. 11. 12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi negara. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang 3. 4. 6. 7. 8. 9. jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. BAB If URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 2

Sekretaris Daerah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;
b.menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah;
c.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
d.melakukan pemantauan dan evaluasi' pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
e.melakukan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan;
g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

Pasal 3

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.merumuskan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan umum, hukum dan perundang-undangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
b.mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang pemerintahan umum, hukum dan perundang- undangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
c.Mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang berada di bawah lingkup koordinasinya;
d.melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan umum, hukum dan_ perundang-undangan, dan Kesejahteraan Rakyat;
e.melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Perundang-undangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

Pasal 4

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.merumuskan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, pembangunan, dan pengelolaan perbatasan;
b.mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang perekonomian, pembangunan, dan pengelolaan perbatasan;
c.mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang berada di bawah lingkup koordinasinya; dan
d.melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian, pembangunan, dan pengelolaan perbatasan,
e.melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian, pembangunan, dan pengelolaan perbatasan,
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban,

Pasal 5

Asisten Administrasi Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.merumuskan kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, umum dan humas; mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang organisasi, umum dan humas; mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang berada di bawah lingkup koordinasinya; melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi di bidang organisasi, umum dan humas; melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang organisasi, umum dan humas; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang d. e. f. & berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

Pasal 6

Kepala Biro Pemerintahan Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.mengoordinasikan program dan rencana kegiatan Biro Pemerintahan Umum berdasarkan visi misi dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk pencapaian tujuan organisasi; mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Otonomi Daerah, Bagian Penataan Daerah dan Pertanahan serta Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum berdasarkan program kegiatan agar terwujudnya keterpaduan kerja; mengoordinasikan upaya pemecahan masalah penyelenggaraan pemerintahan umum di Kalimantan Utara; memimpin rapat Biro dalam rangka peningkatan koordinasi antar ¢. d. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian untuk kelancaran tugas Biro Pemerintahan Umum; mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengadaan barang/jasa, pengelolaan surat menyurat di lingkungan Biro Pemerintahan Umum agar tertib dan terkendali; membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan Umum berdasarkan peraturan perundang- undangan dalam rangka peningkatan kinerja, disiplin dan tanggung jawab pelaksanaan tugas; Meneliti dan menyempurnakan hasil kerja bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan Umum dengan cara memberi petunjuk dalam rangka tertib administrasi; meneliti, menyempurnakan dan menandatangani naskah-naskah dinas di lingkungan Biro Pemerintahan Umum, dan e. f. g. h. ‘1 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.

Pasal 7

Kepala Bagian Otonomi Daerah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.menyusun rencana kerja Bagian Otonomi Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik; membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan memotivasi agar diperoleh hasil kerja secara maksimal; mengoordinasikan kegiatan Subbagian di lingkungan Bagian Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas; Mengoordinasikan kegiatan bagian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; mengoordinir dan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Otonomi Daerah; meneliti dan menyempurnakan hasil kerja bawahan untuk meminimalisasi tingkat kesalahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan d. e. f. g h. tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Subbagian Administrasi Pejabat Negara dan Legislatif mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Administrasi Pejabat Negara dan legislatif berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra Biro; menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Subbagian Pejabat Negara berdasarkan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan pelaksanaan Rapat Khusus Pimpinan Daerah, Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah, Rapat terbatas Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara; mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kedinasan Pejabat Negara/Legislatif; melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan pedoman untuk meningkatkan kinerja bawahan, meneliti berkas administrasi untuk usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Daerah; meneliti berkas administrasi untuk pemberian rekomendasi Gubernur dalam rangka perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan ASN di Kalimantan Utara; meneliti berkas administrasi untuk pemberian rekomendasi Gubernur dalam rangka perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting bagi ¢. d. f£ g h. Pejabat Negara, Anggota DPRD Prov/Kab/ Kota; meneliti berkas administrasi untuk pemberian cuti kampanye bagi pejabat negara; menyiapkan bahan administrasi kedinasan pejabat Negara, pejabat daerah, dan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten / Kota menyiapkan bahan teguran/peringatan kepada Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara yang tidak melaksanakan aturan Perundang-Undangan di bidang Otonomi Daerah sebagaimana mestinya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan k. 1 tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra Biro; mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan; melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan; menyiapkan bahan pembinaan dan memfasilitasi penyusunan LPPD, LKPJ, dan ILPPD di Kabupaten / Kota; Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan LPPD, LKPJ, ILPPD dan EKPPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Menghimpun dan menyajikan data yang berkaitan dengan LPPD, LKPJ, ILPPD dan EKPPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Menyiapkan bahan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang urusan Evaluasi dan Pelaporan di Provinsi k c. d. e. /- £ /| g. dan Kabupaten/ Kota; Meneliti berkas administrasi/dokumen, penyelenggaraan pembinaan otonomi daerah, kebijakan penerimaan daerah, pembuatan LPPD, LKPJ, ILPPD dan Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; Melaksanakan konsultasi ke Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan materi dan sistematika penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD dan EKPPD; Menyiapkan bahan dan menyusun LAKIP Biro Pemerintahan Umum; Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai program; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Al k. 1. tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Subbagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Menyusun konsep rencana program kegiatan sub bag fasilitasi urusan pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebiakan sebagai bahan penyusunan renstra Biro; Menyiapkan rencana program dan kegiatan Subbagian Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebiakan sebagai bahan penyusunan Renstra Biro; Menyiapkan bahan penetapan kebijakan bahan penyelenggaraan kasubbag fasilitasi urusan pemerintahan; Menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di Kabupaten /Kota; Menyiapkan bahan forum koordinasi gubernur bersama bupati/walikota, Muspidas serta biro dan bagian pemerintahan se- Kalimantan Utara; Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan urusan pemerintah; Melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan sesuai dengan c. d. e. f. g. peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan; Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang — Undangan yang berkaitan dengan bidang urusan pemerintahan; Melaksanakan pengoordinasian, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; Meneliti dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan h. k. tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016