DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR18 TAHUN2016 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJASEKRETARIATDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945. 2 BABI KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. MEMUTUSKAN :
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). Menetapkan 3 Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5 Pasal 9 Biro Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang otonomi daerah, penataan daerah dan pertanahan, dan administrasi pemerintahan umum.

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I), terdiri atas :
1. a.Biro Pemerintahan Umum;
2. b.Biro Hukum; dan
3. c.Biro Kesejahteraan Rakyat.
(2)Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I).

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDAN SUSUNANORGANISASI SEKRETARIATDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan umum, hukum dan perundang-undangan, Kesejahteraan Rakyat.
b.pengoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang pemerintahan umum, hukum dan perundang-undangan, Kesejahteraan Rakyat.
c.pembinaan penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan umum, hukum dan perundang-undangan, dan Kesejahteraan Rakyat.
d.pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, hukum dan perundang- undangan, Kesejahteraan Rakyat.
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6 rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan Umum. Umum,c. Bagian Administrasi dan Pemerintahan membawahkan :
1. 1.Subbagian Administrasi Pemerintahan;
2. 2.Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
3. 3.Subbagian Tata Usaha Biro.

(2)Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-

Pasal 11

(1)Biro Pemerintahan Umum, terdiri atas :
1. a.Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Adrninistrasi Pejabat Negara dan Legislatif;
  2. 2.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Subbagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan.
2. b.Bagian Penataan Daerah dan Pertanahan, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah;
  2. 2.Subbagian Batas Daerah dan Toponimi; dan
  3. 3.Subbagian Fasilitasi Pertanahan.

Pasal 10

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada Pasal 9, Biro Pernerintahan Urnurn rnenyelenggarakan fungsi :

a.perurnusan kebijakan teknis di bidang Pernerintahan Umum sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pernerintah Daerah;
b.perumusan, perencanaan, pernbinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang administrasi pejabat Negara dan Legislatif;
c.perurnusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan dan pengembangan wilayah serta pertanahan;
d.perurnusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan dana tata usaha biro;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7 perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang bantuan hukum dan informasi hukum;
d.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum;
e.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Tata Usaha Biro;
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. perencanaan, pembinaan, koordinasi dan teknis di bidang peraturan perundang- Daerah;
b.perumusan, pengendalian undangan.
c.perumusan,

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang hukum sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Pasal 12

Biro Hukum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan dan pengawasan produk hukum, ketatausahaan dan dokumentasi.

(3)Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 8 Pasa115 Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang keagamaan, tata usaha biro, kesejahteraan dan penanggulangan narkoba, sosial dan pemukiman, tenaga kerja dan transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB serta kelembagaan kemasyarakatan.

Pasal 14

(1)Biro Hukum terdiri atas :
1. a.Bagian Produk Hukum Daerah, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
  2. 2.Subbagian Peraturan Kepala Daerah.
2. b.Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  2. 2.Subbagian Penyuluhan Hukum.
3. c.Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Informasi Hukum, membawahkan :
  1. 1.Su bbagian Pembinaan dan Pengawasan;
  2. 2.Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
  3. 3.Subbagian Tata Usaha Biro.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.
(3)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 9

Pasal 17

(1)Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1. a.Bagian Keagamaan membawahkan:
  1. 1.Subbagian Bina Keagamaan, Pendidikan Agama dan Sarana Keagamaan; dan
  2. 2.Subbagian Tata Usaha Biro.
2. b.Bagian Kesejahteraan membawahkan :
  1. 1.Subbagian Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba; dan
  2. 2.Subbagian Sosial, Permukiman, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. c.Bagian Kemasyarakatan membawahkan:
  1. 1.Subbagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kelembagaan Kemasyarakatan; dan
  2. 2.Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang keagamaan, kesejahteraan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan keagamaan, pendidikan agama dan saran a keagamaan serta tata usaha biro;
c.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kesehatan dan penanggulangan narkoba, sosial, pemukiman, tenaga kerja dan transmigrasi;
d.perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kelembagaan kemasyarakatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB serta;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 10 Pasa120

(1)Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), terdiri atas:
1. a.Biro Perekonomian;

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta Pasal 18, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang Perekonomian, dan Pembangunan;
b.pengoordinasian Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
c.pembinaan Penyelenggaraan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
d.pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDAN SUSUNANORGANISASI SEKRETARIATDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDAN SUSUNANORGANISASI SEKRETARIATDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2017