BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IPR BAB IV PENJUALAN BAB V PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB VI LAPORAN BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6): Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012): 7. 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276): 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137), 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157): Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595), Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, blerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, barit dan batu gamping untuk semen.
Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung guarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
BAB III
BAB IV
BAB V
Harga patokan mineral bukan logam dan batuan terdiri atas:
Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 setiap 3 (tiga) bulan untuk masing- masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar nasional. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR mineral bukan logam dan batuan dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan. 36
BAB VI
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dan IPR mineral bukan logam dan batuan wajib menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan mineral bukan logam dan batuan yang diproduksi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas/jenis, titik penjualan, biaya penyesuaian, dan daerah tujuan untuk pemakaian dalam negeri dan/atau negara tujuan, serta dilengkapi dokumen / bukti pendukung. Dokumen /bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi salinan paling sedikit memuat:
BAB VII
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR mineral bukan logam dan batuan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) atau sampai dengan ayat (6), dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
BAB VIII
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal “ sa.-.2i (20 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 sc-eri 2- - SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.