DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019

Nomor: 30
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII JABATAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali, bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, struktur organisasi RSUD Tarakan pada saat ini fungsinya sulit untuk mengakomodasi kepentingan akreditasi rumah sakit, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan kembali, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), 3. 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 6. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Nomor 5887), 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159), 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4 aa 10. 11. 12. 13. 14. 15. Daerah adalah daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kota Tarakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Tarakan. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Tarakan. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawataan fungsional. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah kelompok tenaga kesehatan penunjang yang keanggotaannya dipilih dari staf tenaga kesehatan fungsional lainnya. 7. 8. 9. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Komite Etik dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi yang selanjutnya disebut Komite PPI adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang pengendalian dan pencegahan infeksi yang keanggotaannya dipilih dari tenaga medis dan keperawatan fungsional. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang mutu pelayanan pasien dan keselamatan pasien yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional. Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba yang selanjutnya disebut Komite PPRA adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang program pengendalian resistensi antimikroba yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional. Komite Farmasi dan Terapi adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang Pelayanan Farmasi dan Terapi yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal pada RSUD Tarakan. Instalasi adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit. Staf Medis Fungsional adalah dokter atau dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemertintah Daerah dalam menyusun organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Gubernur membentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kota Tarakan yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan. RSUD Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 4

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Kelas B Non Pendidikan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 5

(1)RSUD Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan bagian dari Dinas.
(2)RSUD Tarakan dipimpin oleh Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)RSUD Tarakan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna dengan upaya penyembuhan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
(2)RSUD Tarakan sebagai UPTD bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat dan gawat darurat.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Tarakan mempunyai fungsi:

a.Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah:
b.Memberikan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan,
c.Menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan,
d.Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan di bidang pelayanan medis: Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis: Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan di bidang pelayanan keperawatan: Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan rujukan, Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan di bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi: Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan di bidang pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum: Membina pada kelompok jabatan fungsional. e. f h. 1. k.

Pasal 8

Susunan Organisasi RSUD Tarakan, terdiri atas:

a.Direktur,
b.Wakil Direktur Umum, membawahkan: 1) Bagian Perencanaan, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program, b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi. 2) Bagian Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum: b) Sub Bagian Rumah Tangga, c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Pemasaran & Kerjasama RS. 3) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Pendidikan & Penelitian (Diklit) membawahkan: a) Sub Bagian Organisasi, Administrasi dan Mutasi Kepegawaian: b) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Perpustakaan.
c.Wakil Direktur Keuangan, membawahkan: 1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan: a) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Anggaran, b) Seksi Perbendaharaan dan Penatausahaan Pengeluaran. 2) Bidang Akuntansi, membawahkan: a) Seksi Akuntansi Keuangan, b) Seksi Akuntansi Manajemen. 3) Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahkan: a) Seksi Pengembangan Pendapatan, b) Seksi Penatausahaan Pendapatan. (1

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
1. d.Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan: 1) Bidang Pelayanan Medis, membawahkan: a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis: b) Seksi Mutu Pelayanan Medis. 2) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan: a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan: b) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan. 3) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan: a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang: b) Seksi Mutu Pelayanan Penunjang.
2. e.Dewan Pengawas
3. f.Komite-Komite, yang meliputi: 1) Komite Medik, 2) Komite Keperawatan, 3) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, 4) Komite Etik dan Hukum, 5) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI): 6) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien: 7) Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA): 8) Komite Farmasi dan Terapi.
4. g.Satuan Pemeriksaan Internal (SPI):
5. h.Instalasi Pelayanan Medis,Instalai Penunjang Medis dan Instalasi Non Medis, ii Staf Medis Fungsional:
6. j.Staf Keperawatan Fungsional,
7. k.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui masing-masing Wakil Direktur yang bersangkutan. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Bagan Organisasi RSUD Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)huruf k mempunyai tugas melaksanakan tugas RSUD Tarakan sesuai keahlian dan kebutuhan. k
(2)Uraian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
(4)Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag dan Kepala Seksi, Dewan Pengawas, Komite Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Instalasi Pelayanan Medis, Instalasi Penunjang Medis dan Instalasi Non Medis, Staf Medis Fungsional, Staf Keperawatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014