DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014

Nomor: 54
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Eselon Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan Rumah Sakit Daerah guna peningkatan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat Kalimantan Utara;
b.bahwa untuk menjamin kesinambungan pengelolaan dan pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat sebelum adanya penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR54 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJA RUMAHSAKITDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA GUBERNURKALIMANTANUTARA Mengingat Menimbang ------------------ -----

3.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara PERATURANGUBERNUR TENTANGORGANISASIDAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN: Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14.Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/l/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Menetapkan Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom ProvinsiKalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
4.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai un sur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiKalimantan Utara.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan ProvinsiKalimantan Utara.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaranj pengguna barang.
9.Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
10.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu RSUDTarakan di Tarakan.
11.Direktur adalah Direktur RSUDTarakan.
12.WakilDirektur adalah WakilDirektur RSUDTarakan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 3 Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

13.Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
14.Kornite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
15.Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter atau dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
16.KorniteEtika dan Hukum adalah kelompoktenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
17.Kornite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaanyadipilih dari staf keperawatan fungsional.
18.Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
19.Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada RSUDTarakan.
20.Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.
21.KelompokJabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenangdan hak seorang PegawaiNegeriSipil dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. , I Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi:

a.Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripuma, pendidikan, dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Paragraf2 Tugas Pasal 4

(1)Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan sebagai unsur pendu1rung tugas Gubemur di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik dan berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas :
1. a.Direktur;
2. b.WakilDirektur Umum dan Keuangan, membawahkan:
  1. 1.BagianAdministrasiUmum, membawahkan : a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; b) Sub Bagian Kepegawaian.
  2. 2.Bagian Keuangan, membawahkan: a) Sub Bagian Perbendaharaan; b) Sub BagianAkuntansi; c) Sub BagianVerifikasi.
  3. 3.Bagian Perencanaan Program, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.WakilDirektur Pelayanan, membawahkan:
  1. 1.BidangPelayanan Medik,membawahkan : a) Seksi Pelayanan MedikRawatJalan; b) Seksi Pelayanan MedikRawat Inap.
4. b.Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan, dan penelitian;
5. c.Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
6. d.Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelayanan bidang medik
7. e.Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, penunjang, dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;
8. f.Pembinaan kelompokjabatan fungsional;
9. g.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  1. 2.Bidang Keperawatan, membawahkan : a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan; b) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
  2. 3.Bidang Rekam Medikdan Kemitraan, membawahkan : a) Seksi Rekam Medik; b) Seksi Kemitraan.
  3. 4.Instalasi Pelayanan, terdiri atas: a) Instalasi Rawat Jalan; b) Instalasi Rawat Inap; c) Instalasi Rawat Darurat; d) Instalasi Perawatan Intensif; e) Instalasi Bedah Sentral; f) Instalasi Anestesi; g) Instalasi Sterilisasi dan Laundry.
10. d.WakilDirektur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan :
  1. 1.Bidang Penunjang, membawahkan : a) Seksi Penunjang Medik; b) Seksi Penunjang Non Medik.
  2. 2.Bidang Pengembangan dan Mutu, membawahkan: a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; b) Seksi Peningkatan Mutu.
  3. 3.Instalasi Penunjang, terdiri atas : a) Instalasi Radiologi; b) Instalasi Farmasi; c) Instalasi PatologiKlinik; d) Instalasi PatologiAnatomi; e) Instalasi Gizi; f) Instalasi Rehabilitasi Medik; g) Instalasi KedokteranKehakiman; h) Instalasi PengolahData Elektronik; i) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS); j) Instalasi Kesehatan Lingkungandan Limbah; k) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 1) Instalasi Bank Darah.
11. e.Komite,terdiri atas :
  1. 1.KomiteHukum dan Etik;

Pasal 9

(1)Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)WakilDirektur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai BABV KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
(2)Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubemur atas usul Direktur.
(3)Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABIV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

2.Komite Medik;
3.Komite Farrnasi dan Terapi;
4.Komite Keperawatan;
5.Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi / Pasien Safety.

f.Satuan Pengawas Intern (SPI);
g.Staf MedikFungsional (SMF);
h.Dewan Pengawas;
i.Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini r. v ) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
(1)Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
(2)Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Struktural eselon Ill.a.
(3)Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah KelasB adalah Jabatan Eselon III.b.
(4)Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a. Rumah Sakit Umum Daerah BABVI ESELONORGANISASI NegeriSipilyang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
(4)KomiteMedik,Staf MedikFungsional, KomiteEtika dan Hukum, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional, Instalasi, Satuan Pengawas Intern, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. -- - -------------------------------------

BAB VII

TATAKERJA Pasall0

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1)Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Instansi terkait lainnya.
(2)Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai hubungan jaringan dengan rumah sakit lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(6)Dalam menyampaikan laporan masing-rnasing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan orgamsasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit umum daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat. t f ( I T' [ q Pasal 14
(1)Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat ditinjau dan dievaluasi kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan VISl dan rrusi daerah, kewenangan, kemarnpuan, kebutuhan, karakteristik, analisis jabatan dan analisis beban kerja,
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa pelayanan Rumah Sakit, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(3)Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubemur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan akan disesuaikan dan Iatau ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubemur.
(5)Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural Rumah Sakit Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
(6)Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Gubemur.
(7)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sarna dengan Peraturan Gubemur ini dinyatakan tidak berlaku.
(8)Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
(9)Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Gubemur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubemur. BABIX KETENTUANPERALIHAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2014 NOMOR Drs. H. BADRUN, M.Si Pembina Utama, IVIe NIP. 19600617 198501 1 001 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tanjung Selor padatanggal Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Pj. GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Deaembe'r 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini. BABX KETENTUAN PENUTUP NO. NAMA JABATAN PARAF 1 Drs. H. Badrun, M.Si Sekretaris Daerah (1/ 2 Dr. H. Suriansyah, M.AP Asisten Administrasi Umum ~ / 3 Suharto, SH Kepala Biro Hukum dan '1Organisasi 4 Taufik Hidayat, S.TP, M.Si {r-Kepala Bagian Organisasi tkr Dr. H. IRIANTOLAMBRIE Pj. GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Deseo0er 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019