DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2020

Nomor: 30
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) Ketentuan Pasal 22 diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang merupakan Pajak Daerah telah diatur petunjuk pelaksanaannya dalam _Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; bahwa dalam rangka menyikapi keadaan status darurat tertentu yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan; bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; ¢.

Pasal 18

yat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 7.

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 53), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut: 1

Pasal 21

(1)Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB berdasarkan:
1. a.permohonan Wajib Pajak;
2. b.dalam keadaan status darurat tertentu sebagai akibat dari bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.
(2)
(3)Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PKB berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebagai berikut:
1. a.permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas, dapat diterima, dan melampirkan bukti/identitas diri; permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo; permohonan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara wilayah setempat; apabila lebih dari batas waktu yang ditentukan pada huruf b, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diterima; permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PKB yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara wilayah setempat dan Kepala Bidang Pengelola Keuangan dan Retribusi Daerah; berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi Kepala Bidang Pajak untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan Wajib Pajak. ¢. d. e. f. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PKB dalam keadaan status darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b_ ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  1. 2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat menerbitkan pengurangan:

a.keringanan terhadap PKB setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak;
b.keringanan terhadap sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen);
c.keringanan terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terhutang. Pasal Il Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Jimi 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE
1. 2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat menerbitkan pengurangan:

a.keringanan terhadap PKB setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak;
b.keringanan terhadap sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen);
c.keringanan terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terhutang. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Juni 202¢ QR. ASisten Adwinites Syaypyt Herman AR Unun GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, : RU. Keran Sito ~ Taupe Hdoyar STRAP - entleaw of ttd Kepala Oo - 1 hoe POW Kosten . Ver te PR? IRIANTO LAMBRIE A “t ¥ Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 2C¢20 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3° 5-
1. 2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat menerbitkan pengurangan:

a.keringanan terhadap PKB setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak;
b.keringanan terhadap sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen);
c.keringanan terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terhutang. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Jui 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Jwii 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Me, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36
1. 2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat menerbitkan pengurangan:

a.keringanan terhadap PKB setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak;
b.keringanan terhadap sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen);
c.keringanan terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terhutang. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Serckaris Dactan Pr-P-SucransyawnAAP Prov Kaltes PR Atisten Adenmisten Syaipu Hermon. Tag GtaFH v¥ _ PU. kerala fro “iToupik Hoyer 1© TR Woy. Kalbae k a =bPPEP Dect that Oe fealtate , of

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22

Pasal 22

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22

Pasal 22

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2017