DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2022

Nomor: 36
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah umumnya mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara. peraturan ini juga mencakup hal-hal berikut Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Sumber Daya Manusia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. 3. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 6. 7. 8.

9.Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Llembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4. 6. 7. 8. 9.

10.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
11.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam unit kerja yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Badan Pendapatan Daerah.
(2)UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:
1. a.UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Bulungan;
2. b.UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Tarakan;
3. c.UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Malinau;
4. d.UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Nunukan;
5. e.UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A di wilayah Tideng Pale.
(3)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

UPTD Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

UPTD Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a.Penyusunan rencana teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
c.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
d.Pengelolaan urusan ketatausahaan;
e.Pembinaan kelompok jabatan fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai denganf. tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPTD Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pendataan dan Penetapan;
4. d.Seksi Pembukuan dan Penagihan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung. (S) Struktur Organisasi UPTD Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan, dan penagihan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a.Penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.
b.Penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
c.Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD;
d.Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. b. Menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD; Menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah; Menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD; Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah; Menyelenggarakan urusan ketatausahaan; Menyelenggarakan pendataan dan penetapan; Menyelenggarakan pembukuan dan penagihan; d. e f. g . Membina kelompok jabatan fungsional;h. Menyelenggarakan pengkajian data dan informasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah; Menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP}; Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap Permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah; . Menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Penyelenggaraan Angaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja, Serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara lingkup UPTD; i. J. L m.

o.Menyelenggarakan penyampaian bahan serta saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
p.Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD;
q.Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, aset dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan anggaran.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a.Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan penghimpunan bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
b.Pelaksanaan ketatausahaan;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
d.Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…