DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Daerah, Kepegawaian, Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak dan retribusi daerah; GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TENTANG NOM<JR25 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kaliman tan Utara.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan 4 BABII PEMBENTUKAN Pasa12

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
(2)UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari 5 (lima) UPT yang berada pada 5 (lima) Kabupaterr/Kota se-Kalimantan Utara, yaitu :
1. a.UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. b.UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan;
3. c.UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Malinau;
4. d.UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Nunukan;
5. e.UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tideng Pale.
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan terten tu.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis pen unjang terten tu. 5

a.Penyusunan reneana teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
c.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
d.Pengelolaan urusan ketatausahaan;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi : Fungsi operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. rnempunyai tugas rnelaksanakan sebagian kegiatan teknis Pasal 4 UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tugas Pasa13 UPTBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Peraturandaribagian yang tidak

(4)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
(5)Struktur Organisasi UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada (1.) Susunan Organisasi UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pendataan dan Penetapan;
4. d.Seksi Pembukuan dan Penagihan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa16
6. e.Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7 melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah , Pasall0 Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyar tugas

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 6 Gubernur ini, Peraturandaritidakbagian ya_ng

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berkoordinasi dengan:

a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c.lembagaj organisasi yang terkait dengan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah baik nasional maupun internasional, dan BABVI TATA KERJA

Pasal 12

(1)Kepala UPT adalah .Jabatan Eselon IIIb atau setara dengan .Jabatan Administrator.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa atau setara dengan jabatan pengawas. BABV JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

(1)Kepala.UPTdiangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dad Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan. BABIV KEPEGAWAIAN 9 bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bertanggung jawab merrumpm dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas eksternal UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan internal dan melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing. Setiap unit kerja mernbantu Kepala UPT dalam

Pasal 15

Pasa114 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang mengambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 10 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur InI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasa121
a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN Pasa120 Kepala UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. keterituan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 11 lebih lanjut oleh Kepala Badan.

(2)Apabila UPT tersebut terkena perampingan , maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
(3)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaannya akan diatur Pasal 22
(1)UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat ditinjau ulang apabila :
1. a.Tidak atau kurang dibu tuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
2. b.Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
3. c.UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara : 1) Penghapusan; 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS)atau; 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain. BAS VIII KETENTUANPERALIHAN IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN SUB BAGIAN TATAUSAHA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN KEPALA UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROVINSIPA.JAK DAN RETRIBUSI DAERAH KALIMANTAN UTARA LAMPI RAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TJTARA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN KEPALA UPT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR !LA..UMANTAN UTARA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA PA.JAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA . ." 12 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. diundangkan. Peraturan Gubernur ini rnulai berhtku pada tanggal Pasa123 BABIX KETENTUAN PENUTUP ,. . -, 12 IRIANTOLAMBRIE GUBERNURKALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubemur mol mulai berlaku pada ta.nggal diundangkan. Pasa123 BABIX KETENTUAN PENUTUP 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Perundang- undanganPembentukan
  1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. sebagaimanapertimbanganberdasarkanb. bahwa
4. a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan Zatau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak dan retribusi daerah; GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menirnbang ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 25 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2
  1. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  2. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  6. 8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pem.bentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor5). 3

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016