DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022

Nomor: 39
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 mengatur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini menjabarkan lebih lanjut alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara dalam APBD, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Adapun hal yang diatur dalam peratutran ini meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6801); 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); ‘5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 8. 3 9. 10. 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 4 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 5

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
10.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 6 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 7

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.997.361.701.915,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah Rp791.574.904.915,00;
b.Pendapatan transfer Rp1.970.436.979.000,00; c.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350.000.000,00.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp791.574.904.915,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak daerah;
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.059.678.341,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.801.750.303,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp37.088.203.219,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp198.625.273.052,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah). Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.970.436.797.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas TransferPemerintah Pusat; Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.970.436.797.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 8
(8)
(9)
1. a.Dana Perimbangan;
2. b.Dana Insentif Daerah (DID); Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.945.770.470.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp24.666.327.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(10)Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah;
(11)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) direncanakan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.059.678.341,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Air Permukaan. Pajak Rokok. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah). Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.320.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.739.678.341,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.801.750.303,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Usaha;
2. b.Retribusi Perizinan Tertentu. 9 Bo op 9
(8)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Enam Ratus Juta Rupiah),
(9)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp201.750.303,00 (Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah),
(10)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.088.203.219,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp37.088.203.219,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah);
(11)Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d_ direncanakan sebesar Rp198.625.273.052,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Jasa Giro sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
2. b.Pendapatan Bunga sebesar Rp14.615.273.052,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah);
3. c.Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp20.500.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
4. d.Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
5. e.Pendapatan BLUD sebesar Rp160.000.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah);

Pasal 6

(1)Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp716.000.000,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Rupiah),
(2)Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah), yang terdiri atas BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp144.300.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah),
(3)Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah), yang terdiri atas PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp80.000.000.000 (Delapan Puluh Miliar Rupiah), 10
(4)Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp3.320.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.320.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
(5)Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.739.678.341,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas Pajak Rokok sebesar Rp58.739.678.341,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah),
(6)Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Enam Ratus Juta Rupiah),
(7)Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp201.750.303,00 (Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah);
(8)Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp37.088.203.219,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp37.088.203.219,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah);
(9)Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
(10)Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp14.615.273.052,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp14.615.273.052,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah);
(11)Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) hurufc direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp150.500.000,00 (Sertaus lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
(12)Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); 11
(13)Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(1)
(2)
(3)
(4)
(11)huruf e direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD sebesar Rp160.000.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.945.770.470.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.Dana Transfer Umum-Dana_ Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp544.070.969.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
b.Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.117.056.623.000,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
c.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp179.008.533.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
d.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp105.634.345.000,00 (Seratus Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp24.666.327.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus nam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas DID sebesar Rp24.666.327.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat

(10)huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.997.361.701.915,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga; Belanja Transfer. a. c. d.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)12

Pasal 9

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.844.522.509.421,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: Belanja pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp832.417.538.712,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp955.041.532.851,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.523.872.958,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp913.800.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp691.918.329.287,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; Belanja Modal Aset Lainnya. Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp40.441.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah); Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar RP84.617.813.063,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah); a d. e. a. d. e. f 13

(10)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf c direncanakan sebesar Rp393.088.140.224,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
(11)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp172.573.875.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
(12)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp1.024.501.000,00 (Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Seribu Rupiah).
(13)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp173.000.000 (Seratus Tujuh Puluh tiga Juta Rupiah).
(14)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milian.
(15)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp450.890.863.207,00 (Empat Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil;
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(16)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah);
(17)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp224.782.950.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp832.417.538.712,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Gaji dan tunjangan;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
4. g.Belanja Pegawai BLUD.
(2)Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp334.647.009.175,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah); mon
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)14 Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.475.033.660,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah); Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.482.641.951,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.377.456.218,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah); Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.879.704,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah); Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH /WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.004,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Rupiah); Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.645.518.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp955.041.532.851,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Barang; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/ Masyarakat;
1. f.Belanja Barang dan Jasa BOS
2. g.Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp166.066.876.477,00 (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah); Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp291.108.955.120,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah); Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp47.500.052.860,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah); 9 Bo op
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)15 Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp170.685.376.394,00 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah); Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp80.215.941.000,00 (Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat puluh Satu Rupiah); Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp73.609.840.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp125.854.482.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.523.872.958,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
2. b.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp35.148.873.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh tiga Ribu Rupiah); Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b_- direncanakan sebesar Rp2.499.999.958,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp913.800.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
3. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
4. b.Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp273.800.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Rupiah); 16
(23)Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf b- direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
(24)Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(7)huruf a direncanakan sebesar Rp40.441.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
(25)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp84.617.813.063,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas : Belanja Modal Alat Besar; Belanja Modal Alat Angkutan; Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; Belanja Modal Alat Laboratorium; Belanja Modal Komputer; Belanja Modal Peralatan Olahraga;
1. j.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
(26)Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) hurufa direncanakan sebesar Rp8.822.950.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
(27)Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp15.432.920.585,00 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
(28)Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (25) huruf c direncanakan sebesar Rp65.780.332,00 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
(29)Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf d direncanakan sebesar Rp18.358.505.355,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);
(30)Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf e direncanakan sebesar Rp887.005.138,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
(31)Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf f direncanakan sebesar Rp19.903.071.108,00 (Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Sati Ribu Seratus Delapan Rupiah);
(32)Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf g direncanakan sebesar Rp5.355.811.348,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); tho Bo o 17
(33)Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) hurufh direncanakan sebesar Rp5.170.266.748,00 (Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
(34)Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf i direncanakan sebesar Rp7.298.449,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
(35)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf j direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Rupiah);
(36)Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c_ direncanakan sebesar Rp393.088.140.224,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal bangunan gedung;
2. b.Belanja Modal Bangunan Menara;
3. c.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
(37)Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp390.733. 140.224,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
(38)Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
(39)Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat
(36)huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
(40)Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp172.573.875.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
2. b.Belanja Modal Bangunan Air;
(41)Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(40)huruf a direncanakan sebesar Rp151.883.875.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
(42)Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp20.690.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
(43)Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp1.024.501.000,00 (Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Seribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
2. b.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Je 18
(44)Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(43)huruf a direncanakan sebesar Rp86.514.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Rupiah);
(45)Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat
(43)huruf b direncanakan sebesar Rp828.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
(46)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp173.000.000 (Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Rupiah).
(47)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (14) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
(48)Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).
(49)Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp224.782.950.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota direncanakan sebesar Rp224.782.950.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…