menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURNOMOR39 TAHUN2022 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2023 TENTANG PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 6 TAHUN 2023 GUBERNUR KALIMANTANUTARA SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2 Mengingat Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah adalah gubemur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranj pengguna barang.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranjpengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerahjwakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9.Gubemur adalah Gubemur Provinsi Kalimantan Utara.
10.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Pasall PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023. Menetapkan MEMUTUSKAN:
7.Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);
3 12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 13.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 14.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 15.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 16.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 17.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 18.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 19.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20.DefisitAnggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22.Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disingkat SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periodeanggaran.
23.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehinggadaerah dibebani kewajibanuntuk membayar kembali.
24.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat petjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat DPA- SKPDadalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
4 0,00Rp. Sisa LebihPembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 235.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan NetoSetelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 2) Bertambah/ (Berkurang) .:....:R:.t::p..:..... ..:::.O.L::,O~O Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 250.000.000.000,00 Rp. 250.000.000.000,00 Rp. 0,00
3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan
1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 0,00Rp. J umlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.2.997.361.701.915,00 Rp. 0,00
2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang) Rp.2.762.361.701.915,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.762.361.701.915,00 Rp. 0,00
1.Pendapatan Daerah
a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang) Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp3.012.361.701.915,00 (riga Triliun Dua Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) tidak berubah, dengan rincian sebagai berikut:
29.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPDjunit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang darr/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
7.Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
6.Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas ALamjTambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
5.Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
3.Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Penjabaran Perubahan APBDYang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
1.Lampiran I Pasal 3 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :
6 UrusanMenurutAPBDPerubahanPenjabaran2. Lampiran II LEMBARANDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2023 NOMOR6 SURIANSYAH ttd SEKRETARISDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Maret 2023 ZAINALARIFINPALIWANG MUHAMMAD OZALI,S.E., M.H NIP 19700 03 200112 1 003 ttd Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Maret 2023 GUBERNURKALIMANTANUTARA, Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Pro' si Kalimantan Utara Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.