DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014

Nomor: 43
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pendelegasian Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA Mengingat Menimbang PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG NOMOR 43 TAHUN 2014 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA ---

6.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ten tang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
15.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Perj20jM.PANj04j2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
18.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan PolisiPamong Praja Dan LembagaTeknis Daerah ProvinsiKalimantan Utara. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah ProvinsiKalimantanUtara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur KalimantanUtara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiKalimantanUtara.
5.Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMDPTadalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi mengelolasemua bentuk pelayanan Perizinan dan NonPerizinandi Daerah Provinsidengan sistem satu pintu.
6.Kepala adalah Kepala Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan Terpadu ProvinsiKalimantanUtara.
7.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8.Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memilkiwewenangsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Pelayanan Nonperizinanadalah segala bentuk pelayanan dokumen persetujuan, dukungan danjatau keterangan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraanpelayanan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannyamulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap keluarnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur, dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dengan jaminan kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur. Pasal! BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Kepala BPMDPT dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasa15 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPMDPTberkewajiban untuk :

a.memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b.menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
d.menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizman dan nonperizinan yang dikeluarkan; dan
e.menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Gubemur dan instansi terkait lainnya. Pasa14

(1)Setiap izin yang dikeluarkan oleh BPMDPTakan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan.
(3)Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa13

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG No Nama Jabatan Paraf

Pasal 7

BABV KETENTUAN PENUTUP Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan dilakukan oleh instansi terkait yang bersangkutan.

Pasal 6

BABIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NO SEKTOR PERIZINAN A Kebudayaan dan 1 Surat Izin Operasional Pramuwisata Pariwisata 2 Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya Untuk dipatenkan 3 Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka keIjasama Luar Negeri 4 Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel 5 Sertifikat Penggolongan restoranj Rumah Makan B Perencanaan dan Surat izin Pemanfaatan Ruang Pembangunan Pembangunan Daerah C Penanaman Modal 1 Surat Izin Prinsip Penanaman Modal 2 Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 Surat Izin Prinsip Perubahan Penanarnan Modal 4 Surat Izin Usah a Izin Usaha Perluasan 5 Surat Izin Usah a Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 6 Surat Izin Usaha Perubahan 7 Pendaftaran Penanaman Modal D Kesehatan 1 Surat fzin Bidan (Sm) 2 Surat Izin Perawat (SIP) 3 Surat lzin Perawat Gigi (SIPG) 4 Surat Izin Fisioterapis (SIF) 5 $urat lim Refraksionis Optisien (SIRO) 6 Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) 7 SUTat Jzin Terapis Wicara (SITW) 8 Surat Izin Radiografer (SrR) 9 Surat lzin Prinsip Industri Kecil Obat 'rradisional (IKOT) 10 Surat Izin UsahaIndustri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 11 Surat lzin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan 12- Surat bin Penyelenggaraen RSU Pemerintah Kelas B Non Perididikan 13 S_UTatIzin, Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan 14- SUrat Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas B 15 Surat lzin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B 16 Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kalas H 17 Surat [Zill Pendirian RSU Swasta Kelas B 18 Surat lzin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B 19 Surat lzin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B 20 Surat Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kclas B 21 Surat lzin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta.Kelas B 22 Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Khusus Swasta Kelas B 23 Surat Izin Pedagang Besar Fannasi Cabang (PBF Cab) 24 Surat Izin cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cab. PAK) 25 Surat Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub PAK) 26 Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (lOT) 27 Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (lOT) 28 Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika 29 Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan. 30 Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 31 Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat 32 Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku farmasi Penyalur (PBBBF) 33 Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) 34 Rekom endasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas A 35 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas A 36 Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas A 37 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas A 38 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Perididikan 39 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan 40 Rekomendasi Izin Pendirian RS PMA/PMDN 41 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS PMA/PMDN 42 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas C 43 Rekomendasi izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas C 44 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas D 45 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas D 46 Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pernerintah Kelas C 47 Rekornendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pernerintah Kelas C 48 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Swasta Kelas C 49 Rekom edasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasra Kelas C 50 Rekornendasi Izin Pendirian RSU swasta Ke1as D 51 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas D 52 Rekomendasi Izin Peridirian RS Khusus Swasta Kelas C '53 Rekornendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas C LAMPIRAN : PERi\.TURANGUBERNUR KALIMANTANUTARANOMOR 43 TAHUN2014 TENTANGPENDELEGASIAN WEWENANGPENYELENGGARAI\NPELAYANANPERIZINANTERPADU PADAPEMERINTAHPROVINSI KALIMANTANUTARA. E Pekerjaan Umum Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang MilikJalan Untuk Utilitas Bina Marga F Pekerjaan Umum 1 Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan Pengairan 2 Surat lzin Pegambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan G Perhubungan dan LLAJ 1 Surat IzinTrayek bam Angkatan Antar Kota Dalam Provinsi (Bus) 2 Surat Izin Trayek Perpanjangan Masa berlaku Surat Keputusan [zin Trayek (Bus) 3 Surat Izin 'I'rayek Penam bahan Annada/Frekuensi Pe1ayanan (Bu:;) 4 Burat fzin Trayek Perubahan trayek (Bus) 5 Surat Izin trayek Pengalihan Kepemilikan (Bus) 6 Surat lzin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak/hilang (Bus) 7 Surat Izin Trayek Baru MobilMFO / Mikrobus Antar Kota Dalam Provinsi 8 Surat Izin Trayek Pembaharuan Masa:berlaku .Surat Keputusan lzin Trayek (Mikro Bus/ MPU) 9 Surat Izin Trayek Penambahan Armada (mikro Bus/MPUj 10 Surat IzinTrayek Perubahan Trayek [MikroBus/MPU) 11 Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemillkan (MikroBu.s/MPU) 12 Surat Izin Trayek PenggantianSurat Keputusan Izin Trayek Rusak/hilang (MikroBus/MPU) 13 Sur at lzin 'Trayek Baru /angkutan. Antar Jemput Antar Kota dalam Provinsi 14 Su.rat Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku SuratXeputusan Izin Trayek (Angkutan Antar .Jemput) 15 Surat 1zinTrayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan {Angb:utanAntar Kemput] 16 Surat Izin Trayek Peru bah an Trayek (Anglrutan Antar Jemput) 17 Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (angkutan Antar Jemput) 18 Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan IzinTrayek Rusak/Hilang (Angkutan Antar Kemput) 19 Surat!zin Operasi Baru Angkutan Sewa 20 Surat Izin Operasi Pernbaharuan Masa berlaku surat Keputusan izin operasi (angkutan sewa) 21 Surat izin Operasi penambahan / Pengurangan Armada angkutan sewa 22 Surat Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan angkutan sewa 23 Sur at izin operasi penggantian surat keputusan izin operasi rusak/hilang (angkutan sewa) 24 surat izin operasi baru angkutan taksi 25 surat izin operasi perpanjangan masa berlaku surat keputusan izin operasi (angkutan taksi) 26 surat izin operasi penarnbahan I pengurangan armada angkutan taksi 27 sur at izin operasi pengalihan kepemilikan angkutan taksi 28 surat izin operasi penggantian surat keputusan izin operasi rusak/hilang (angkutan taksi) 29 surat izin trayek baru angkutan pemadu moda 30 surat izin trayek perpanjangan masa berlaku surat keputusan izin trayek (Pemadu modal 31 surat izin trayek penarnbahan armada /Frekuensi pelayanan (Pemadu modal 32 surat izin trayek perubahan trayek (Pemadu modal 33 sur at izin trayek pengalihan kepemilikan (Pemadu modal 34 surat izin trayek penggantian surat keputusan izin trayek rusakj hilang (Pemadu modal 35 surat izin ekspedisi muatan kapallaut 36 surat izin usahajasa pengurusan transportasi 37 surat izin usaha perusahaan bongkar muat 38 surat izin usaha perusahaan tally 39 surat izin perusahaan pelayaran rakyat 40 surat izin usaha depo peti kemas 41 surat izin operasional pelabuhan regional 42 surat izin tatanan pelabuhan provinsi 43 surat izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara 44 surat izin usahajasa pengurusan transportasi 45 surat izin pembangunan Heliport 46 surat izin pengoperasian Heliport 47 surat izin pengoperasian kapal angkutan penyebrangan lintas antar kota/ Kabupaten dalam provinsi 48 rekomendasi pengerukan dan reklamasi 49 rekom endasi reneana induk pelabuhan regional 50 rekomendasi dermaga untuk kepentingan sendiri H. Sosial 1 surat izin pengumpulan uang atau barang 2 rekomendasi undian gratis berhadiah 3 rekomendasi pengumpulan uang atau barang 4 surat tanda pendaftaran organisasi sosial/yayasan/LSM-UKS 5 surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial/yayasan/LSM-UKS I Ketanagakerjaan 1 surat Izin MemperkeIjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)perpanjangan 2 pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)perpanjangan J Koperasi dan UMKM 1 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 2 Pengesahan akta peru bah an anggaran dasar koperasi 3 pernbubaran koperasi 4 pernbukaan kantor cabang koperasi 5 sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam z u saha simpan pinjam-koperasi K Pertanian 1 pendaftaran produk pangan segar dalam negeri bagi pemohon yang memiliki sertifikatjaminan mutu keamanan pangan 2 rekomendasi pendaftaran produk pangan segar dalam negeri bagi pem.ohon yang tidak memiliki sertifikat jaminan mutu kemananan pangan 3 rekomendasi permohonan sertifikasi prima 3/2 L Perternakan 1 surat izin pemasukanj'pengeluaran ternak antar provinsi pulau 2 surat izin pemasukan/pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan milik negara antar provinsi/pulau 3 surat izin pemasukany pengelu aran bibit./benihr semen beku antar provinsi/ pulau , 4 surat izin pcm asukan Zpengeluaren telur tetas antar provin.siy pulau 5 surat izin pem asukanypengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) antar provinsij'pulau 6 surat izin pem asukan Zpengeluaran unggas antar provinsiy pulau 7 surat izin pemasukanj'pengcluaran produk pangan asal hewan (daging) antar Provinsi/ Pulau 8 surat izin pemasukan/pengeluaran produk pangan asal hewan (susu olahan) antar provinsi Zpulau 9 surat izin pemasukan/pengeluaran produk pangan asal hewan (Telur konsum si) antar provin si Zpulau 10 surat izin pemasukan/pengeluaran produk pangan asal hewan (kulit untuk pangan) antar provinsi/pulau 11 surat izin pem asukan Zpengeluaran prod uk non pangan asal hewan (bahan baku pakan ternak) yaitu tepung tulang, tepung darah, Chicken Feather Meal (CFM),meat bone meal (MBM),Poultry Meat Meal (PMM)dan Fish Meal antar provinsij'pulau 12 surat izin pemasukan/penge1uaran produk non pangan asal hewan (kulit bahan industri) antar provin si z pulau 1.3 surat izin usaha distributor obat hewan M Perikanan dan 1 Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP)Perikanan Budidaya z Perikanan Tangkap Kelautan 2 Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK) J 3 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 4 Surat Pembudidayaan lkan (SPI) 5 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 6 Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIP JK) ~ 7 Daftar ulanmg SIPI/SPI/SIKPI/SIP JK 8 Perpanjangan/Pembahuruan SIPI/SPI/SIKPI/SIP JK N Kehutanan 1 Surat Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alarn eli UPTTaman Hutan Raya R. Soerjo 2 surat lzin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK)kapasitas produksi 2000 m3/tabun sampai 6000 m3/tabun 3 perluasan izin usaba industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 m3/tabun sampai dengan 6000 m3/tabun 4 pembabaruan izin usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 m3/tabun sampai dengan 6000 m3/tabun 5 rekomendasi dalam rangka izin u saha. industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi diatas 6000 m3/tabun 6 rekomendasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan 7 rekomendasi dalam rangka tukar menukar kawasan hutan t Drs .. H. BADRUN, M.Si. Dr. H. IRIANTOLAMBRIE

11.GUBERNURKALIMANTANUTARA, 0 Energi dan Sum ber 1 surat izin usaha pertambangan (IUP)operasi produksi untuk mineral non logam daya Mineral dan batuan 2 surat izin pengangkutan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak (izin Gudang Handak] 3 Kartu Izin Meledakkan (KIM) 4 Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak 5 Rekomendasi Teknis Air Tanah P Perindustrian dan 1 Persetujuan Prinsip Perdagangan 2 lzin Usaha Industri melalui persetujuan prinsip 3 izin usaha indu stri tanpa per setujuan prin sip 4 izin perluasan usaha industri melalui persetujuan prinsip 5 izin perlu asan usaha industri tanpa rnelalui persetujuan prinsip 6 izin perubahan nama, alamat, dan penanggung jawab industri 7 surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUPB2)pengecer terdaftar bahan berbahaya (PT-B2) 8 surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP-MB)bagi toko bebas bea (TBB) 9 izin reparatir/perbaikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) 10 surat perpanjangan izin tanda pabrik alat ukur, takar, tim bang dan perleng kapannya (UTTP) Q Lingkungan Hidup 1 Persetujan kelayakan lingkungan 2 rekomendasi UKL-UPL(Upaya Pengelolaan Lingkurigan Hidup dan Upaya 3 Pemantauan Lingkungan Hidup) 4 izin Pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi 5 Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional No Nama .Jabatan Paraf J Drs. H_ Badrun, M-Si Sekretaris Daerah W -2 Ir, H. Syaiful Herman. M.Si Asisten Perekonomian dan Pembangunan ..., 3 Suharto, SH Kepala Biro Hu kurn dan Organanisasi 'YI 4 Dr. Ir. H_ Hermawan Kepala BPMDfYr V, I Drs. H. BADRUN,M.Si Dr. H. IRIANTOLAMBRIE fj. GUBERNURKALIMANTANUTARA, 0 Energi dan Sum ber 1 surat izin usaha pertambangan (IUP)operasi produksi untuk mineral non logam daya Mineral dan batuan 2 surat izin pengangkutan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak (izin Gudang Handak) 3 Kartu Izin Meledakkan (KIM) 4 Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak 5 Rekomendasi Teknis Air Tanah P Perindustrian dan 1 Persetujuan Prinsip Perdagangan 2 Izin Usaha lndustri melalui persetujuan prinsip 3 izin usaha industri tanpa persetujuan prinsip 4 izin perluasan usaha industri melalui persetujuan prinsip 5 izin perluasan usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip 6 izin perubahan nama, alamat, dan penanggungjawab indu stri 7 surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUPB2)perigecer terdaftar bahan berbahaya (PT-B2) 8 surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP-MB)bagi toko bebas bea (TBB) 9 izin reparatir / perbaikan alat ukur, takar, tim bang dan perlengkapannya (UTIP) 10 surat perpanjangan izin tanda pabrik alat ukur, takar, tim bang dan perleng kapannya (UTIP) Q Lingkungan Hidup 1 Persetujan kelayakan lingkungan 2 rekomendasi UKL-UPL(Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 3 Pemantauan Lingkungan Hidup) 4 izin Pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi 5 Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…