DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Februari 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mendelegasikan kewenangan Gubernur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP. Pendelegasian ini mencakup perizinan berbasis risiko, perizinan untuk menunjang kegiatan usaha, dan pelayanan nonperizinan. Penyelenggaraan perizinan dilakukan melalui sistem OSS dan aplikasi PESONA, dengan ketentuan penerbitan dokumen secara elektronik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; b. c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 10. il. 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9357); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618}; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221}; Permturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7 Py Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 4. 5. 7. 8. 9, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga atau Gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut Perizinan Berusaha UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Perizinan Sistem Online Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PESONA adalah aplikasi mandiri yang memproses perizinan dan nonperizinan yang tidak termasuk dalam OSS RBA. 4. 6. 7, 8.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai pedoman bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Gubernur.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan menjaga kualitas dalam penyelenggaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawaban; dan melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada kepala DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB III

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b.Perizinan Berusaha UMKU; dan c. Nonperizinan. Kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat ({1) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban Perizinan Berusaha dalam menunjang kegiatan usaha. Kewenangan penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang tidak melalui sistem OSS RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui aplikasi PESONA.

Pasal 6

Jenis layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sektor: mo ao op kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan dan lingkungan hidup; energi dan sumber daya mineral; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; perhubungan; kesehatan, obat, dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik: L - sosial; pemuda dan olahraga: n. kesatuan bangsa dan politik; dan ketenagakerjaan. 0.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

Kepala DPMPTSP memberikan persetujuan dan notifikasi terhadap Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Kepala DPMPTSP menandatangani setiap naskah Perizinan dan N onperizinan yang telah didelegasikan penandatanganannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem OSS dan/atau aplikasi PESONA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Penerbitan Persetujuan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dilengkapi kode pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal kepala DPMPTSP berhalangan sementara karena penugasan dan/atau kepentingan lainnya, persetujuan dan penandatanganan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 8

Dalam hal Sistem OSS dan PESONA tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilaksanakan secara manual. Keadaan kahar sebagairmana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dalam hal sistem OSS dan PESONA tidak dapat digunakan disebabkan oleh : bencana alam; bencana non alam; bencana sosial; pemogokan; kebakaran; gangeguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri; keuangan dan/atau menteri teknis terkait; dan/atau keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. “PhO oP pga

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan PelayananPerizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Februari 2024 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala/Birg Hukum Px MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH NIP. 19/7001032001121003 vA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…