DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2015

Nomor: 44
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan dan Pencabutan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR44 TAHUN 2015 TENTANG TATANASKAHDINASD1 L1NGKUNGAN PEMERiNTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2

7.Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari Sekretariat, Dinas, Badan dan RSUD.
6.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
4.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. KETENTUANUMUM Pasa! 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB I

.......................................................................................... ,

Pasal 3

(1)Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas. Asas tata naskah dinas terdiri atas:
1. a.asas efisien dan efektif;
2. b.asas pembakuan;
3. c.asas akuntabilitas;
4. d.asas keterkaitan;
5. e.asas kecepatan dan ketepatan; dan
6. f.asas keamanan.

Pasal 2

TATANASKAHDINAS

c.alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggihingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.
b.copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak; dan Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:
a.Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
1. 1.diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola.
2. 2.unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
3. 3.surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

BAB II

7

Pasal 7

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

a.pengelolaan surat masuk;
b.pengelolaan surat keluar;
c.tingkat keamanan;
d.kecepatan proses;
e.penggunaan kertas surat;
f.pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
g.warna dan kualitas kertas.

(4)Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 5

(1)Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
(2)Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
(3)Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
1. a.amat segera Zkilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
2. b.segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
3. c.penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
4. d.biasa, dengan batas waktu maksirnum 5 hari kerja setelah surat diterima. Kecepatan proses sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

Pasal 10

e.surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak; 8
d.surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya rnemiliki tingkat kearnanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pernbangunan; dan
c.surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
b.surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya rnemiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa; Tingkat keamanan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:
a.surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;

Pasal 9

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

a.konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
b.surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada rnasing- rnasing satuan kerja perangkat daerah;
c.surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
d.surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 89

(1)Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi,dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum serta dalam bentuk dan susunan surat.

Pasal 14

Bentuk Dan Susunan

BAB III

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

Pasal 13

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

a.penggunaan jenis huruf pica;
b.arial12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
c.spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 12

f.ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).
e.ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
d.ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/Fa (215 x 330 mm);
c.penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
b.penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:
a.kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…