DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2023

Nomor: 25
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tata naskah dinas di lingkungan Pemprov Kaltara yang mencakup jenis, susunan, bentuk, pembuatan, pengamanan, penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas. Naskah dinas dibagi menjadi tiga kategori: arahan (meliputi peraturan dan keputusan), penugasan (termasuk surat perintah dan tugas), serta korespondensi internal dan eksternal. Selain itu, terdapat naskah dinas khusus seperti instruksi, surat edaran, berita acara, dan lain-lain. Pergub ini juga mengatur detail teknis pembuatan naskah dinas, pengamanan, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tata naskah dinas, hingga ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, memberikan tanggung jawab kepada Gubernur untuk mengatur mengenai tata naskah dinas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas; GUBERNURKALIMANTANUTARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR25 TAHUN2023 TENTANG TATANASKAHDINAS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SALINAN Mengingat Menimbang

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Unndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pernerintah Nemer 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentng Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 23); Umum BABII JENIS, SUSUNANDANBENTUKNASKAHDINAS Pasa13 Ruang lingkup Tata Naskah Dinas meliputi:

a.jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas;
b.pembuatan Naskah Dinas;
c.pengamanan Naskah Dinas;
d.pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan
e.pengendalian Naskah Dinas. Pasal 2 (I) Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun Naskah Dinas.

(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan menunjang kelancaran komunikasi dan kemudahan dalam pengendalian pelaksanaan kedinasan. Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Wakil Gubemur adalah Wakil Gubemur Kalimantan Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat berwenang ill lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentangjenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
10.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

Pasal 7

(1)Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.surat perintah;
2. b.surat tugas; dan
3. c.surat perjalanan dinas.
(2)Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
(3)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
(4)Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain.
(5)Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasalS

(1)Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Naskah Dinas pengaturan;
2. b.Naskah Dinas penetapan; dan
3. c.Naskah Dinas penugasan.
(2)Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Peraturan Daerah;
2. b.Peraturan Gubernur; dan
3. c.Peraturan DPRD.
(3)Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Keputusan Gubemur;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
5. a.Naskah Dinas arahan;
6. b.Naskah Dinas korespondesi; dan
7. c.Naskah Dinas khusus;

Pasal 4

~ ..' Pasal 12 Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a.instruksi;
b.surat edaran;
c.surat kuasa;
d.berita acara;
e.surat keterangan;
f.surat pengantar;
g.pengumuman;
h.laporan;
1. 1.telaahan staf; J. notula;
k.surat undangan;
1. 1.surat pernyataan melaksanakan tugas;

Pasal 11

(1)Naskah Dinas korespondensi ekstemal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
(2)Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi ekstemal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. PasallO
(1)Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antara pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan intemal Perangkat Daerah.
(2)Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, penyampaian arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
(3)Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjutjtanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.
(4)Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

a.nota dinas;
b.memo; dan
c.disposisi.

Pasal 8

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.korespondensi internal; dan
b.korespondensi eksternal.

(1)Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berisi perintah/ arahan Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dari/ atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggappenting dan mendesak.
(3)Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
(5)Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berisi penjelasan subjek dan objekuntuk kepentingan kedinasan/tertentu.
(6)Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berisi informasiyang digunakan untuk menyampaikanbarang atau naskah.
(7)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
(8)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
(9)Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran seara sistematis terhadap suatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
(10)Notulasebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 hurufj merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
(11)Surat undangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik dilingkunganintenal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadirisuatu acara kedinasan.
(12)Surat pemyataan melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 1berisi pemyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawaitelah melaksanakan tugas.
(13)Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
(14)Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15)Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 0 berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
(16)Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD.
1. m.surat panggilan;
2. n.surat izin
3. o.lembaran Daerah;
4. p.berita Daerah;
5. q.rekomendasi;
6. r.radiogram;
7. s.surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
8. t.sertifikat;
9. u.piagam;dan
10. v.surat perjanjian. ~ .., Pasal 18 Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menggunakan:
11. a.aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
12. b.aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 17

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 16

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

a.media rekam kertas; atau
b.media rekam elektronik. Umum BABm PEMBUATANNASKAHDINAS Pasal 15 Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

(1)Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf v berisi kesepakatan -bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
(2)Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(17)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf q merupakan Naskah Dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
(18)Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim me1aluiradio Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
(19)Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf s merupakan Naskah Dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulusj'mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
(20)Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf t merupakan Naskah Dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenisnya.
(21)Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf u merupakan Naskah Dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/Iembaga dari pejabat berwenang. +, Pasal 25 Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaJ22 KopNaskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Gubemur. PasaJ 21 (I) KopNaskah Dinas jabatan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur.
(2)KopNaskah Dinas jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas dan pelaksana harian Gubernur.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 14

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 14

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019