DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2014

Nomor: 48
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan. Pemberian dan Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Pemberian Bantuan Keuangan dan Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan. Monitoring dan Pengawasan Bantuan Keuangan. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan. Revisi Bantuan Keuangan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungiawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kelimamtan Utara; Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5, Tamtrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO+ Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Und.ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang-undangan {l,embaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,emtraral Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Urrdang-Undang Nomor 2O Tahun 2OL2 tentang Pemtrentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2OL2 Ncmor 229,Tambahaa Lembaran Negara Republik Intionesia Nomor 5362); Mengingat : 1. b. 2. 3. 4. 5. 6. 7" L 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Al4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2014 Nomor '246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran hlegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46e3],; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A10 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2AO7 tentang Tata Cara Bvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diutrah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2AL1 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Bvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 9. 10. 11. t2. 13. 14. 15. 16. L7. 3 Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2011 Nomor 525); MEMUTUSKAN MCNCtapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PBMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BBLANJA BANTUAN KBUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KTTETTI'AIT UMI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se +. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang Provinsi Kalimantan Utara. - Kalimantan Utara. selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 5. 6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penvelanggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintatr Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah Katlupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kslirn26tan Utara. Satuan Kery'a Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantal Utara selaku pengguna anggaran/pengguna trarang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangal Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Benrlahara Umum Daeratr. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TAPD Kabupaten/Kota adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tim Bantuan Keuangan Provinsi adalah Tim yang dibentuk untuk mengelola Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Guberrrur yang terdiri dari unsur Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, unsur Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, unsur Badan Perencanaan Pembanguna.n Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai kebutuhan" 8" 9. 10. 11. 12. 4 Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas me lakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian peiaksanaan kegiatan serta menyusurl laporan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota, _yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupatr/Wahkota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupatenf Kota, unsur Bagian Pengelola Keuangan Daerah, unsur Bagian Pembangunal Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai kebutuhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD KabupatenlKota adalah APBD KabupatenlKota se Kalimantan Utara. Belanja Bantuan Keualgan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat Bantual Keuangan Khusus dan Umum dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum adalah belada bantuan keuangan yang besarannya ditetapkan Pemerintah Provinsi atas usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya peruntukan dan penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan program prioritasnya. Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah KabupatenlKota yang sifat bantuannva diarahkan/ ditetapkan Pemerintah Provinsi. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD} dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit keq'a pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu prograrn dan terdiri dari kesimpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil {sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (infut) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. T[juan pengaturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan agar langkah-langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungiawaban dan pelaporan belanja bantun keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalirnantan Utara kepada Pemerintah KabupatenlKota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan aktrntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. L4. 15. 16. L7. 18. 19. t1) t2) 5

BAB III

PEMBERIAIT DAf, PPIYYALURAIT DAITA BELAITJA AA$TT'AI{ KEUAITTGAIT

Pasal 3

(1)Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangal fiskal arrtarr daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten / Kota. t2) Pemberian Bantuan Keualgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dialokasi melalui mekanisme pembahasan APBD Provinsi. {3) Usulan Bantuan Keuangan sebagai maksud pada avat (2) adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjang program-program strategis pembangunan provinsi dan nasional dengan tujuan :
1. a.Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan KabupatenfKata, Provinsi dan Nasional;
2. b.Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat;
3. c.Mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
4. d.Mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan ate.u kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.
(4)Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ini harls diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran yang bersangkutan. t5) Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. {6} Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program/kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota. (7\ Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.
(8)Dalam pelaksanaan kegiatan belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. {1O)Apatiba SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {9) belum terbentuk, maka dilaksanakan oleh BagianlUnit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yarrg membidangi dan dalam pelaksana ar:y a dikoordinasikan dengan SKPD terkait. {11) Perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 6

Pasal 4

(U Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi Rencana Ke{a Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten/Kota oleh Tim Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(2)Rencana Ke{a Anggaran {RKA) SKPD yang diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan asistensi terlebih dahulu oleh TAPD Kabupaten/Kota.
(3)Makanisme Klarifikasi meliputi :
1. a.Rencana Keda Anggaran (RKA) SKPD yang sudah diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk diklarifikasi.
2. b.Untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Braya (RAB). Untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan sketsa penanganan pekerjaan sebelumnya ; dan
3. c.Hasil klarifikasi RKA SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD di Kabupaten Kota.

Pasal 5

Penyaluran dana belanja bantuan keuangan dilakukan secara berbahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a.Uatuk Penyaluran Dana Tahap Pertama setinggi - tingginya sebesar 257o dari nilai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disampaikan dan dilengkapi dengan copy Rencana Kerja Anggaran {RKA) yang telah diklasifikasi.
b.Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dal;am huruf a meliputi Penyaluaran Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dengan penjelasan sebagai berikut :
1. 1.Penyaluran Belanja Bantuan Keualgan Khusus terdiri dari Tambahan PenghasiJan GurLl, Tutor PAUD, BOSDA, Penyuluh Pertarrian I"apangan dan kegiatan sejenis.
2. 2.Selain Penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adal,ah Belanja Bantuan Keuangan Umum.
c.Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus tahap selanjutnya Tahap Pertama disalurkan pada setiap awal triwulan yang bersangkutan setinggi - tingginya sebesar 25o/o.
d.Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap kedua disalurkan sebesar 40%o setelah realisasi keuangan pada Penyaluran Tahap Pertama mencapai 80%.
e.Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap ketiga disalurkan sebesar 357o setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 94Y". 7 MOITITORII{G DAIT PEIYGAU'ASAIT BAI{TUAIT I(TUAI{GAIT

Pasal 6

t1) t2) e. f. Monitoring dilaksanakan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Monitoring diberitahukan terlebih Pemerintah Provinsi. secara berkala, yang dilakukan oleh Tim Bantuan Keuangan terhadap Kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota akan clahulu melalui surat resmi dari Tim Bantuan Keuangan {3} Pelaksanaan Pengawasan kegiatanlpenggunaarl dana Belanja dilakukan olah Inspektorat Kabupaten/Kota, dan selanjutnya Gubernur. Bantuan Keuangan diiaporkan kepada Inspektorat Provinsit4) Apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh atas perintah Gubernur.

BAB V

PTRTAIIGGUIYC".TAWABAN DAN PELIIPORAI$ BAIVTT AIT KtUAlrcAIY

Pasal 7

Untuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Belanja Bantuan Keuangal, Pemerintah KabupatenlKota wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunarl Daerah dan Biro Perekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan :

a.Laporan Triwulan tentang Realisasi Fisik dan Keuangarl disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan KabupatenlKota kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan laporan yang dihimpun setiap bulan dari pelaksana kegiatan di SKPD Kabupaten/Kata.
b.Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1O (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengaa contoh Form F- 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
c.Laporan Tahunan tentang Reaiisasi Fisik dan Keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun trerikutnya, dengan contoh Form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
d.l,aporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Umumdisampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dan huruf e merupakan dasar penyaluran Bantuan Keuangan, dengan contoh Form F-3 sebagaimana tercantum dalam l,ampiran IV Peraturan Gubernur ini; Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurup e, dengan contoh Form F-4 sebagaimana tercantum dalam l"ampiran V Peraturan Gubernur ini; dan Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 2O Desember tahun anggaran berkenaan.

(1)(21 8

BAB VI

RE,VISI BAITTUAIT KEUA]TGAIII

Pasal 8

Revisi Anggaral Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit orgarrisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Frovinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan; Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur. BAB \III KETEITTUAIT LAIN-LAIIY Pasd 9 Terhadap sisa dana bantuan keuangal di Kabupaten/Kota atas kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan frsiknya maka dana tersetrut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya. Terhadap sisa dana bantuan keuangan di Kabupaten/Kota yang teirah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk program prioritas Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang program prioritas Provinsi.

BAB VIII

I{TTTITTUAIT PTITUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2AL4 PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal3l Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Drs. H. BADRUN. M.Si Pembina Utama / tYe NrP. 196006L7 198501 1 001 BBRITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 48

(1)(2\ Dr" H. IRIANTO LAMBRIE LAMPIRAII I : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2Ot4 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUITGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI I(ALIMANTAIT UTARA. CONTOH FORTU KLARIFII(ASI RI(A BAIYKEU KLARIFII{ASI RI(A BANTUAN XEUAT{GAIT PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA KABUPATEN/KOTA APBD TATIUN ANGGARAI{ XXXX Kabupaten/Kota Kegiatan Jumlah Dana Tahun Anggaran XX Pembangunan Puskesmas X Rp. 2.000.000.000,00 xxxx I. Bappeda Provinsi Kalimantan Utara : U. Biro Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara : III. Biro Keuangan dan Aset Setdaprov Kalimantan Utara PJ. GUBTRITUR TIALIMAITTAIT UTARA, SEKRTTARIS DATRAII PROVINSI KALIMANTAII UTARA, Drs. H. BADRUN, M.Si LAMPIRAIT I I : CONTOH PERATURAN GUBERNUR I(ALIMAIITAN UTARA NOMOR 48 AAIIUN 2014 TEI{TANG TATA CARA PE,IUBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAITTUA}{ KEUANGAN PEMSRIITTAH PROVIITSI KALIMANTAII UTARA LAPORAIT TRIWITLAN RTALISASI BANTUAN KEUAIIGAN ( rORM F-1) LAPOR/IN TRIUN'LA}{ PERTAMA REALISASI BANTUAN I(EUANGAN DI I(ABUPAfEN X TATIUN AI{GGARAIT X:OIX (Laooran sampal dengan Bulan Maret XIllIXl Ketetanqan Kolom 1 - NomorUrut 2 = Uraian Kegiatan 3 = Anggaran XXXX 4 = Aobot=(3/Total3)x100 5 = Reallsasi TEnsferdari Provinsi (BlockGrand) 6 = % Realisasi Transfer dari Provinsi (Block Grand) 7 = 06 Realisasi Fisik di Lapangan 910111213 o,5 Tertimbang Fisik = (4-7) I 1@ % Keuangan Realisasi Pembiayaan (Penggunaan Dana) % Tertimbang Keuangan = (9 x 4) / lm SKPD Pelaksna Poinier Masalah yang dihadapi Pointer Tindaklanjut atasi Masalah FORM I..1 10 April XXXX HSPALA BAPPTDA KABUPATEN X ttd SEKRETARIS DAERAH PROVIilSI KALIMAI{TAIV UTARA, Drs. H. BADRUII, M.Si PJ. GUBERNUR KALIMAI{TAI{ UTAFA, No KEGIATAN ANGGARAN 2015 (Rp) BOBOT o/. REALISASI SKPD Pelaksana PERMASALAHAN TINDAK LANJUT IRANSFER Block Orant (Rp) TRANSFER rl Fisik(Rp) TERTIMBANG FISIK f/6) Keuangan (%) TERTIMBANC KEU (o/o) 8,000,000,000 100.00 2,000,000,000 25.00 124 2embangunan Pusksmas 2embangunan Sskolah )smbangunan Sekolah Dembangunan Pusk6mas ?,000,@0,0002,000,m0,0002.000,000,0002,000,@0,000 25.0025.0025.0025.00 0.0c0.0c0.0c0.0c 0.000.000.000.00 LADIPIRAN III ; CONTOH Keteranoan Kolom 1 = Nomor Urut 2 = K€giatan 3 = Anggaran Tahun XXXX 4 = Bobot= (3/Totat3)x100 5 = TransferRupiah(BlockGEnd) 6 = %Transf€rRupiah(BlockGrand) 7 = Realissi Fisik di Lapangan PERATURAN GUBERIIUR XALIMANTAT{ UTAnA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAn, PEmTALURAN DAN PERTANGGUN(LTAWABAN BELANJA BAIITUAN I{EUANGAN PEMERIIITAI{ PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAFORAN TruWULAII REALISAST BANTUAN HTUANGAN I FORM F-2) LAPORAN TATIUNAN REALISASI BAT{TUAIT I{TUANGAIiI DI I(ABUPATEN X TANGGAL 1O rlanuarl XXXX FORM T-2 I1011121314 % Tortimbang Fisik = (7 x 4l I 1@ % Keuangan Realisasi Pembiayaan (P€nggunaan Dana) % Tettimbang Keuangan = (9 x 4) / 100 SKPD PelaksanaNama Pelaksana KegiatanPointer Maslah Pointer Tindaklanjut atasi Masalah Dialokasikan kembali TA. 2016 ( YalTidak) ...................., 1O APril XXXX KIPALA BAPPEDA I(ABUPATEN X rtd SEKREf,ARIS DAERAII PROVIilSI KALIMAI|TAN UTARA, Dre. H. BADRUI{, M.Si PJ. GUBERIiTUR XALIMANTAIT UTANA. No KEGIATAN ANGGARAN 20'6 (Rpl BOBOT'I REALISASI SKPD Pengelola Nama PelakBanaKegiatan PERMASALAHAN Dian0garkan kembal ks TA- 2018 YA/TIDAK TRANSFER (Rp) TRANSFER {Rp) Fisik(RP) TERTIMBANG FtstK (%) X€uangan r/"1 TERTIMBANG r(EU {%) lanjut t 2 3 I 5 6 1 9 ,0 11 12 t3 14 t5 1)4 Pembangunan Puskesmas Pmbangunan Sekolah P€mbangunan Sekolah P€mbangunan Puskesmas 2.0@,000.0002,000,@0.0002,000,000.0002,000,000.0@ 25.@25.0025.0025.m +lEL(5JI0oa BLoJI(Joe 100100100't00 25.0025.0025.@25.00 100.0(80.0(E0.mEO.0( 40.0( 8.0c 1E.0(8.0c 8,000,000,000 100.0( 8,000,000,000 'r00.0( 74.O4 LAMPIRAIT IV: COITTOH PERATURAIY GUBERJTUR I(r|I,IUAITTAtr UTARA NOXOR 4A TAIIUT 2(}14 TEIYTAJTG TATA CAR.A, PEUBERIAIII, PETYALURAX DAIY PERTATIC.GI'NGT'AITABAI| AELAITJA BAIIITUAIIT NTI'AITGAIII PEMTRIIVTAII PROVTXSI XATI}I'ETTATV UTARA I"APIORAIT RSALISASI PETTERAPA]T BA]TTT'Afi rTUAIIGAtr UffUDI {T'ORU tr-j| KOP SURAT roRlr F - 3 LAFORATT REALIAAAI PEITYERAFA,!' BAN"TUAIT I(EIIAITGAIT SUI'U IAEUIT AI$GGARAIT:OOO( ITABI'PA?EIV X ?ahap I Yang bertanda tangan diba$'air ini Btpati Iiabupaten X ueryalakarr lHhs'a sa)'a hertangguDs jawal) penuh atas keberurflr Laporatr Realixsi Penerapan Bantnan IierErlgatl Uuru Tahm Alggaan XXXX TalEp I l{abupaten X sebagai berikut : PeaeriEalE dart Reh.entng Kas DaeEh koptEli ?ahrP I Tabap U total Realte6d Pembayuan ke Pibrt l(ettge aelalul 8P2D Daertb Trhap lot Xomulattf s.d Trhip Irt Per$[tae Komuletlf Sis DEr Eaatuaa Xeuargu dt ReEedag Ka3 I'EE DaeEh PeRnt.e sls Dua Butum Xeusga! trhur Argglre:QOi:( 1,OOO,OOO,OOO I,OOO,0OO,OOO .ltlo,OOO,OOt) uroo,ooo,ooo 10.oo o/" 3,600,O@,OOO 90,oo 06 lfo Biding Pagu Realisri PcEbilEaa Daa't Rekenlrg I(r UmuE Daqab ,melrlul FIP2D Iherrhl sia l,agu Tabap 8€belllmv. Tahap Id qo Komulrtlf s.d vo 1 2 3 4 5 6 7 a 9 l PembaoquDruf Puskesmas 2,OOO,OOO,OOO O.00 o/o o/o 2,000,000,000 PemhangrLrmr Sekolal SDN 2,O00,ooo,ooo {00,o00,ooo 1O.O0 9/o 4{)0,ooo,000 10.00 0./o I,600,ooo,ooo JuBlih 4,OOO,(xX,.OOO /too,@o,ooo 10.oo "o 4OOtOfl)iOOO 1O.OO 9vo 3.600.@o.ooo Bukti-bukti lealimsi pembayararr ke,pada pilEk ketiga yaflg ter'(ultmr dalam laporm ini,disiulm wsui dengan ketentuo ]€r€ berl,aku untrk kelengkapu adminstlasi dan keperfuan lreueriksaal apuat fxngawas frutgsional. Deuikian Laporu iai dibut dengan selEmmya. SEI{NETARIS DAERAH PROVITS;I I{ALIMA}ITAIT UTARA, Drs, H. BAITRUil, lt.St 15 ApdIIAAC[ AUPATI x E. crrBEarun KALTMA$TAn UTAnA LAUBRIE LAMPIRAN V: eo$ToH PERATI'RAT{ GUBERT{UR TALIIUANTAI{ UTARA XONOR 48 TAIIUN 2014 TEITTAI{G TATA CARA PEUBERIAI{, PEXYALITRAI{ DAI{ PERTAI{GGU$GJASAAAN BELAT{.,A BANTUAI{ KEITAI{GAil PEilERINTAII PROVIilSI KALIMANTAI{ UTARA LAPORAN REATISASI PEN?ERAPA}I BANTUAI{ KEUAT{GAN I<HUSUS (I.C}R"U T-4I KOP roRMr-4 SURAT LAPIORAN REALISASI PETTERAPAI{ BAITUAI{ I@UA]|GAN KHUSI'S TA$ !( ANGGARA.I{ 'O<'O( I(ABUPATEN X ?ahap I Yartg ber.tanda rargal dibawah futi Rupati liabupaten X ilenyatakar bahs.a Mya lxrrtarggurg-iawab peouh atas kebenaan l,aporall Realisasi Penyerapm Bartusn Kelrangan lthusns Tairtur Anggarun XXXX Tshap I iiabupaten X sebagai trerikut : Peuerlmaa dul Rekenlug Xc Daera-h ProplBsl Ta.hap I Tahap II Total Reallsml Penbayaaa ke Piha& Kctlga. melalul SP2D Dacrab ?alap Ini Komulatlf s.d Tahap Iat Pere[tffi ltomulatlf Slaa Dea Betua, I(euangen dl ReLealng liaa Umum Daerah Persentse sls Dea Butuu l(eualgaE ?ahun AaEgile IO(IO( 2,Ofi),fiX),Ofl) 2,OOO,(X)O,fiX) 4(X),O(X),(XX) zrqr,ooo,fix, 5.(X) o/o ?,6OO,O{x),Ofr} 95.OO Yo l{o Aldrr{ P.IE FE.t Pea5i*taii D..l ReL@Ing Xrt Uam Dreah {EehIEl IFZD Drqrhl Sl3r PagE ,Ilh.p TaL.o Inl NoBrl.t$ &d SBt 1 3 4 I 6 7 a 9 1 BoSDA DikDen 3,068.500,000 400,000,000 5.00 % 400,000,000 5.O0 % 2,668,500,000 2 Tmbahan Penghasilian Gurr 3,890,000,o00 0.00 % o/o 3,890,000,000 3 TtrlOR PAT'D 1 ,04 r ,500,O00 0.00 % o/o 1,041,500.000 Jumlah 8,OOO,(XXr,(XXt 4{Xr,{XX},(Xrc 5.OO % 4{}o,(xx),(xx) 5.OO o/o 7.6{x),(xx},fiX) Bukti,bukti reaiisasi pembayrm kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,disimpm sesuai dengan ketentum yang berlaku untuk kelengkapil adminstrasi dan keperlum pemeriksmn apilat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. 15 April )ECX)( BUPATI X SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KATIUANTAN UTARA, PJ. GUBERITUR ISI,IMA.!{TAN UTARA Drs. H. BADRUII, M.Si Ih. H. IRIANTO LA"MBRIE

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…