DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemberian dan Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan, Monitoring dan Pengawasan Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan, Revisi Bantuan Keuangan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3.Undang-UndangNomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999,Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ` 3
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5209);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nmor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 5 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se - Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
5.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TAPD Kabupaten/Kota adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
11.Tim Bantuan Keuangan Provinsi adalah Tim yang dibentuk untuk mengelola Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, unsur Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai kebutuhan. 6
12.Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Keuangan Daerah, unsur Bagian Pembangunan Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Utara.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara.
15.Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk mengganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
16.Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum adalah belanja bantuan keuangan yang besarannya ditetapkan Pemerintah Provinsi atas usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya peruntukan dan penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan program prioritasnya.
17.Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan Pemerintah Provinsi.
18.Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
19.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari kesimpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20.Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
21.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan dianggkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan ini adalah untuk menyelaraskan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan agar langkah-langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.
(2)Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dialokasi melalui mekanisme pembahasan APBD Provinsi.
(3)Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menunjang program-program strategis pembangunan provinsi dan nasional dengan tujuan:
1. a.Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
2. b.Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat;
3. c.Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.Mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
5. e.Mendukung program Kegiatan Provinsi terkait dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Utara untuk Pemerataan Pembangunan di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 8
(4)Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ini harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran yang bersangkutan.
(5)Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.
(7)Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(8)Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terbentuk, maka dilaksanakan oleh Bagian/Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
(9)Perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
(10)Dalam pelaksanaan kegiatan belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Usulan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur harus melalui mekanisme perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Usulan Bantuan Keuangan berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi e-planning Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kewenangan sebagaimana yang di atur di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(4)Pemberian Bantuan Keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi.
(5)Pemberian Bantuan Keuangan umum kepada Kabupaten/Kota berdasarkan hasil asistensi.
(6)Bagi Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan usulan Bantuan Keuangan kepada Gubernur maka penganggaran Bantuan Keuangan tidak dapat dianggarkan. 9

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan Khusus disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota dan di validasi oleh TAPD Provinsi.
(2)Bantuan Keuangan Umum disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota dan diasistensi oleh TAPD Provinsi.
(3)Makanisme Klarifikasi meliputi :
1. a.Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bantuan Keuangan Khusus yang sudah diverifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk divalidasi oleh TAPD Provinsi;
2. b.Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bantuan Keuangan Umum yang sudah diverifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk diasistensi oleh TAPD Provinsi;
3. c.Untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. d.Untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun sebelumnya; dan
5. e.Hasil klarifikasi RKA SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD di Kabupaten/Kota.
(4)Hasil Klarifikasi Bantuan Keuangan Umum Untuk Kegiatan Fisik yang telah dituangkan kedalam DPA SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 5 ayat 3 huruf (c) harus dilakukan Monitoring oleh tim Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan lokasi, Alamat, Usulan SKPD agar tidak terjadi masalah terhadap lahan yang akan dikerjakan sebelum penyaluran Tahap I dilakukan.

Pasal 6

Penyaluran dana belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a.Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penyaluran dana Bantuan Keuangan dengan membuat surat permohonan;
b.Untuk Penyaluran Dana Tahap Pertama setinggi – tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disampaikan dan dilengkapi dengan copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan untuk penerima Bantuan Keuangan khusus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah; 10
c.Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dengan penjelasan sebagai berikut :
1. 1.Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus dipergunakan untuk : a) Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Pendidik; b) Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Kependidikan; c) Tambahan Penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan; d) Tambahan Penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD; dan e) Dana Bosda.
2. 2.Penetapan kriteria penerima bantuan keuangan khusus akan diatur kembali melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
3. 3.Selain Penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Belanja Bantuan Keuangan Umum.
d.Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus tahap selanjutnya disalurkan pada setiap awal triwulan yang bersangkutan setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
e.Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap kedua disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) setelah realisasi keuangan pada Penyaluran Tahap Pertama mencapai 80% (delapan puluh persen); dan
f.Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap ketiga disalurkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 7

(1)Yang dimaksud Pasal 6 huruf c butir 1.a penerima Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik adalah:
1. a.Guru PAUD;
2. b.Guru TK/RA/BA;
3. c.Guru SD/MI; dan
4. d.Guru SMP/MTs.
(2)Sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 6 huruf c butir 1.b penerima Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan adalah:
1. a.Kepala Sekolah (PAUD/TK/SD/MI/SMP/MTs);
2. b.Pengawas (SD/SMP); dan
3. c.Penilik. (TK/PAUD). 11

BAB IV

MONITORING DAN PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

(1)Monitoring dilaksanakan secara berkala, yang dilakukan oleh Tim Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
(2)Pelaksanaan Monitoring terhadap Kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Tim Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
(3)Pelaksanaan Pengawasan kegiatan/penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan dilakukan olah Inspektorat Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
(4)Apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi atas perintah Gubernur.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Untuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan :

a.Laporan Triwulan tentang Realisasi Fisik dan Keuangan disampaikan oleh SKPD pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan dengan verifikasi oleh tim koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi melalui aplikasi E-Monev Bantuan keuangan.
b.Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh Form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
c.Laporan Tahunan tentang Realisasi Fisik dan Keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh Form F-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
d.Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Umum disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e merupakan dasar penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini; 12
e.Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan contoh Form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini; dan
f.Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

REVISI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

(1)Revisi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan- undangan;
(2)Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020