DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2014

Nomor: 52
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Pembidangan, Tugas Pokok, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara. GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR ;2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKANJABATAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAANUTARA GUBERNUR KALIMANTANUTARA 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5233);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5362);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor246);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalarn Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 197, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalarn Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Staf Ahli Gubemur yang Selanjutnya disebut Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.a yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
5.Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATANSTAFAHLIGUBERNURKALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN: Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 7 tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 7);

Pasal 4

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:

(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
1. a.Staf Ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. b.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
3. c.Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. d.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. e.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
(3)Bidang-bidang Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masmg- masing dijabat oleh satu orang.
(4)Jumlah jabatan Ataf Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah.
(5)Staf Ahli pada susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana terse but pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGASPOKOK Pasal 3 (I) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.

Pasal 2

Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif di bawah kooordinasi Sekretaris Daerah.

7.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKANDANPEMBIDANGAN Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Ahli Gubemur dibentuk tata usaha.

1.Staf Ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup (ruang lingkup pertanian, petemakan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup);
2.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum, politik, dan pemerintahan (ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten Zkota dan desa, penyelenggaraan pemilu, pemilihan kepala daerah dan legislatif, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kependudukan, pertanahan / keagrariaan);
3.Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang perencanaan pembangunan dan statistik, perhubungan, pekerjaan umum);
4.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, keluarga berencana dan keagamaan, pemuda dan olah raga, budaya dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan);
5.Staf AhliBidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM,penanaman modal, badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah, pendapatan dan keuangan daerah). t I •

Pasal 7

(1)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dari PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku;
(2)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
1. a.PNSyang memilikikualifikasi keahlian yang dibutuhkan Gubemur;
2. b.Pendidikan formal paling rendah berijazah formal srata satu (Sl);
3. c.Memilikipangkat paling rendah Pembina Tingkat I (golongan ruang IVjb);
4. d.Memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. BABIV PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN Pasal 6
(1)Staf Ahlidalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yanag berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk datajinformasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
(2)Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubemur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
(3)Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
(4)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator Staf Ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan danj atau usia.
(5)Koordinator Staf Ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah. BABIII TATAKERJA ---------------------------------------- BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2014 NOMOR Drs. H. BADRUN, M.Si Pembina Utama, IV/ e NIP. 19600617 198501 1 001 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Pj. GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 31 Desember 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Gubemur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Gubemur lID sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Gubemur. BABV KETENTUANPENUTUP ----------- --------------------_ NO. NAMA JABATAN PARAF 1 Drs. H. Badrun, M.Si Sekretaris Daerah f!/ /l 2 Dr. H. Suriansyah, M.AP Asisten Administrasi Umum /- -- 3 Suharto, SH Kepala Biro Hukum dan If Organisasi 4 Taufik Hidayat, S.TP, M.Si ~ Kepala Bagian Organisasi FW BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2014 NOMOR Drs. H. BADRUN, M.Si Pembina Utama, IV/ e NIP. 19600617 198501 1 001 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal Dr. H. IRlANTO LAMBRlE Pj. GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 31 Desem1.Jer2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Gubemur. BABV KETENTUANPENUTUP --- ------------------------ Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NO. NAMA JABATAN PARAF 1 Drs. H. Badrun. M.SI Sekretarls Daerah ~/ 2 Dr. H. Surlansyah, M.AP Asisten Admlnistrasl Umum /l- 3 Suharto, SH Kepala Biro Hukum dan 1# Organlsasl 4 Tauflk Hidayat, S.TP, M.Si ;6epa'a Baglan Organlsasl Vf!j- GUBERNUR SEKRETARIAT DAERAH STAF AHLI I I I I LEMBAGA SEKRETARIAT LEMBAGA LAIN DINAS DAERAH TEKNIS DAERAH DPRD STAF AHLI PADA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAMPIRAN Dr. H. IRIANTO LAMBRIE Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR SEKRETARIAT DAERAH STAF AHLI I I I I LEMBAGA SEKRETARIAT LEMBAGA LAIN DINAS DAERAH TEKNIS DPRD DAERAH STAF AHLI PADA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKATDAERAH PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAMPlRAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

TUGASPOKOK Pasal 3 (I) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.

Pasal 2

KEDUDUKANDANPEMBIDANGAN Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

TUGASPOKOK Pasal 3 (I) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.

Pasal 2

KEDUDUKANDANPEMBIDANGAN Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007