DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 21 diubah; Ketentuan Pasal 37 diubah; Ketentuan Bagian Keduabelas Bab II diubah Ketentuan Pasal 46 diubah Ketentuan Pasal 47 diubah Ketentuan Pasal 48 diubah Ketentuan Pasal 49 diubah Ketentuan Bagian Ketigabelas Bab II diubah Ketentuan Pasal 54 diubah, Ketentuan Pasal 55 diubah, Ketentuan Pasal 56 diubah, Ketentuan Pasal 57 diubah, Ketentuan Pasal 77 diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6): 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 7.

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539),
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas:
(2)4-
1. b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan: 2) Subbagian Keuangan, 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. c.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan: 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam: 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial: 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
3. d.Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan: 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza.
4. e.Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan: 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial, 2) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Restorasi Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
5. f.Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan: 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, 3) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.
6. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah:
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 2. 3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 37

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. b. e. f. Kepala Dinas, Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan: 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahkan: 1) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, 2) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil, 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan: 1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, 3) Seksi Monitoring dan evaluasi. Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional. d. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Ketentuan Bagian Keduabelas Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.

Pasal 46

(1)Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
(2)Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 47

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah:
b.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik: C. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Aplikasi Informatika,
d.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Statistik Sektoral: perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi: penyelenggaraan urusan kesekretariatan: pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis: pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. e. f h. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 7.

Pasal 49

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas:

a.Kepala Dinas,
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan, 2) Subbagian Keuangan: dan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan: 1) Seksi Informasi Publik, 2) Seksi Komunikasi Publik: dan 3) Seksi Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik.
d.Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan: 1) Seksi Aplikasi Informatika, 2) Seksi Integrasi dan Interoperalitas: dan 3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
e.Bidang Statistik, membawahkan: 1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data: dan 2) Seksi Analisis dan Diseminasi Data.
f.Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan: 1) Seksi Persandian, dan 2) Seksi Keamanan Informasi.
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah:
h.Kelompok Jabatan Fungsional. 10. 11.

(2)Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Ketentuan Bagian Ketigabelas Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 8. 9.

Pasal 54

(1)Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga.
(2)Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah:
b.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pemuda:
c.Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Keolahragaan: 12. bg M9 Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Kepramukaan: Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan: Pelaksana Unit Pelaksana Teknis, Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. d. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas: Kepala Dinas, Sekretariat, membawahkan: a. b. e. f. S 1) 2) 3) Subbagian Perencanaan: Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Pemuda, membawahkan: 1) 2) 3) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda: Seksi Organisasi Pemuda dan Kepramukaan, dan Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Pengembangan Pemuda. Bidang Olahraga, membawahkan:d. 1) Seksi Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga: 2) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, dan 3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga, Pendidikan, Rekreasi dan Prestasi. Unit Pelaksana Teknis: Kelompok Jabatan Fungsional. truktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

13.Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a.Kepala Dinas,
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian: 2) Subbagian Perencanaan: dan 3) Subbagian Keuangan,
c.Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan: 1) Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara: 2) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara, dan 3) Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
d.Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan: 1) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah: 2) Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah: dan 3) Seksi Konservasi Air Tanah.
e.Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan: 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, 2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan: dan 3) Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
f.Bidang Energi Baru Terbarukan, membawahkan: 1) Seksi Bio Energi, 2) Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan, dan 3) Seksi Konservasi Energi.
g.Unit Pelaksana Teknis,
h.Kelompok Jabatan Fugsional. Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal » januari 2:2: GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, - IRIANTO LAMBRIE Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Ja. 1 2110 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, L Dr.W.SUMANCYAH.m.Ap SEKRETAHS DAERAN LL DSN. 2AMUODIN HLMLSN ASITEN MOMINETRAK UMUM &$ i Kemaati JAUMARI,CH PIL. KEPALA BiRO Mula Drs. n.pebDul Mangip S,msi KEPALA BO ORANATI IRIANTO LAMBRIE .£ Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 januri 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Tanuari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINS, KALIMANTAN UTARA, SURIANSVAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5 411- Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Januari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Jenuari 2020 SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 71 SUR BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5 | DELU.LAMUONIN MLM ASIN AgMunitera UMum L DARMA gaUuAU LSM MI KERANA GiR0 Hukum Y PTSAM.AGOUL (MADJID SAW KETALA Jiro OKMHYAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR & TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL (TIPE A) KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN SUBBAGIAN eniATAN PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN REHABILITASI PEMBERDAYAAN PENANGANAN FAKIR DAN JAMINAN SOSIAL SOSIAL MISKIN —A ——D SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA, KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN PENYULUHAN SOSIAL SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA SEKSI PEMBERDYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL KORBAN PERDAGANGAN ORANG & KP NAPZA ——D SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN, RESTORASI SOSIAL DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA RANTIJAN SOSIAT. SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR, PULAU- PULAU KECIL DAN PERBATASAN ANTAR NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD N BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (TIPE C) KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN UMUM DAN DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK SEKSI BINA APARATUR PENCATATAN SIPIL SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN SEKSI 1 MONITORING DAN EVALUASI UPTD 14- BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (TIPE A) KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG APLIKASI INFORMATIKA BIDANG STATISTIK PERSANDIAN DAN BIDANG KEAMANAN INFORMASI SEKSI INFORMASI PUBLIK SEKSI APLIKASI INFORMATIKA SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA Li SEKSI PERSANDIAN SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK SEKSI INTEGRASI DAN INTEROPERALITAS SEKSI AKSES DAN KUALITAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKSI ANALISIS DAN DISEMINASI DATA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD SEKSI KEAMANAN INFORMASI 15- BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (TIPE A) KEPALA SEKRETARIAT SUBBAGIAN SUBBAGIAN MaaHaa KEUANGANPERENCANAAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMUDA BIDANG OLAHRAGA SEKSI KEMITRAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA SEKSI PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SEKSI ORGANISASI PEMUDA DAN KEPRAMUKAAN SEKSI PEMBIBITAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA SEKSI KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PENDIDIKAN, REKREASI DAN PRESTASI UPTD BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (TIPE A) Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 januari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA ———— SEKSI PEMETAAN — WILAYAH DAN PERIZINAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI -— PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PRODUKSI, ba PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AIR TANAH KETENAGALISTRIKAN SEKRETARIAT 3333 II 3995 II SBBBAGMN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN BIDANG GEOLOGI BIDANG BIDANG ENERGI DAN AIR TANAH KETENAGALISTRIKAN BARU TERBARUKAN SEKSI PENGAWASAN SEKSI | DAN PEMANFAATAN t—| PENGEMBANGAN SEKSI BIO ENERGI SEKSI PEMETAAN ke GEOLOGI, SUMBER DAYA DAN AIR TANAH SEKSI PENGUSAHAAN L.$ SEKSI KONSERVASI AIR TANAH SEKSI ANEKA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU TERBARUKAN SEKSI TEKNIK DAN SEKSI ai LINGKUNGAN KONSERVASI KETENAGALISTRIKAN ENERGI UPTD BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (TIPE A) Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Januari 2:5 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, . IRIANTO LAMBRIE | 1 De.h.SuancyaH,MAP Sekretaris Dacaai & - IDTS.H.ZAUDDIN H2. MSi Asis rert AoMietitAs Umum Arman Jaunant6x Pli-kepatn Bino Hukum Drs i-h8puL Mangid semA-ti KEPALA BIRO ORCM4 KASI KEPALA SEKRETARIAT SaDBACAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN BIDANG MINERAL DAN BATUBARA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH —— SEKSI PEMETAAN -— WILAYAH DAN PERIZINAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI LI” PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PRODUKSI, - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT —o SEKSI PENGAWASAN ra DAN PEMANFAATAN AIR TANAH PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BIDANG BIDANG ENERGI KETENAGALISTRIKAN BARU TERBARUKAN SEKSI SEKSI BIO ENERGI SEKSI PEMETAAN el GEOLOGI, SUMBER DAYA DAN AIR TANAH SEKSI KONSERVASI AIR TANAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENGUSAHAAN SEKSI ANEKA KETENAGALISTRIKAN — ENERGI BARU TERBARUKAN SEKSI TEKNIK DAN SEKSI LINGKUNGAN —| KONSERVASI KETENAGALISTRIKAN ENERGI UPTD N1 1 o: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (TIPE A) Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Jantari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ' cJuari 202 SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, y, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5. KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA ——T SEKSI PEMETAAN - WILAYAH DAN PERIZINAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI -— PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PRODUKSI, ha PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT 3333 II 3995 II 5BFBAGIAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN BIDANG GEOLOGI BIDANG BIDANG ENERGI DAN AIR TANAH KETENAGALISTRIKAN BARU TERBARUKAN SEKSI PENGAWASAN SEKSI 1 DAN PEMANFAATAN | PENGEMBANGAN AIR TANAH KETENAGALISTRIKAN - SEKSI BIO ENERGI SEKSI PEMETAAN ad GEOLOGI, SUMBER DAYA DAN AIR TANAH SEKSI PENGUSAHAAN SEKSI KONSERVASI AIR TANAH SEKSI ANEKA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LBI | KETENAGALISTRIKAN - ENERGI BARU TERBARUKAN SEKSI TEKNIK DAN SEKSI — LINGKUNGAN —| KONSERVASI KETENAGALISTRIKAN ENERGI UPTD BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (TIPE A) Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Januari 20u2u « DESA LAINUDO Ka, ASTM Apmnstang UMUM NA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, - AN MANJAUMAR SM VU-KOMLA Bing MUKUM ttd Oren .As0uL MMO 310 S,MSI kcepata Biro OR ANUNI IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal | car? 2.20 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUBIANSYAH — BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6 KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA — — SEKSI PEMETAAN - WILAYAH DAN PERIZINAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI -— PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PRODUKSI, - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN AIR TANAH ———— KETENAGALISTRIKAN SEKRETARIAT BAGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN BIDANG GEOLOGI BIDANG BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN SEKSI PENGAWASAN 4 DAN PEMANFAATAN AIR TANAH KETENAGALISTRIKAN SEKSI - PENGEMBANGAN ke SEKSI BIO ENERGI SEKSI PEMETAAN - GEOLOGI, SUMBER DAYA DAN AIR TANAH Ll SEKSI KONSERVASI AIR TANAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENGUSAHAAN SEKSI ANEKA | KETENAGALISTRIKAN ti ENERGI BARU TERBARUKAN SEKSI TEKNIK DAN SEKSI — LINGKUNGAN —| KONSERVASI KETENAGALISTRIKAN ENERGI UPTD RN4 OsN LIMANTAN UTARA 70

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…