DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB III KEPEGAWAIAN BAB IV JABATAN PADA DINAS DAERAH BAB V TATA KERJA BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). 5. 7. 8. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Dinas Daerah adalah unsur_ pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 5. tertentu.

BAB II

KEPEGAWAIAN

Pasal 2

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. 3
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai_tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis manajemen pendidikan;
c.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kurikulum;
d.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dan tenaga kependidikan;
e.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebiyakan teknis perizinan pendidikan;
f.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana bahasa dan sastra;
g.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan; 4 perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesenian tradisional; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sejarah dan cagar budaya; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis permuseuman, penyelenggaraan urusan kesekretariatan; pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur h. k. 1 m. n. sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :

a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat membawahkan :
1. 1.Subbagian Perencanaan, Keuandan dan BMD,
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. 3.Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
c.Bidang Pembinaan SMA, membawahkan :
1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA;
2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA; dan
3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.
d.Bidang Pembinaan SMK, membawahkan :
1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian SMk;
2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK, dan
3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK.
e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahkan: (1
1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus; 5
2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus; dan
3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus.
f.Bidang Kebudayaan :
1. 1.Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. 2.Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3. 3.Seksi Kesenian.
g.Bidang Pembinaan Ketenagaan:
1. 1.Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
2. 2.Seksi PTK SMK; dan
3. 3.Seksi Tenaga Kebudayaan.
h.Unit Pelaksana Teknis;
1. 1.Satuan Pendidikan; dan
j.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a.

(1)perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis upaya kesehatan; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya manusia kesehatan; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; penyelenggaraan urusan kesekretariatan; pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur b. d. e. f. h. sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahkan : i 7
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
1. 1.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,
2. 2.Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, dan
3. 3.Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
1. 1.Seksi Surveilans dan Imunisasi; 2.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
2. 3.Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
e.Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan;
2. 2.Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
3. 3.Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
f.Unit Pelaksana Teknis.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 8 Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta bidang Pertanahan.
(2)Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016