DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 382

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap jabatan struktural yang ada di lingkungan dinas-dinas daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan ini antara lain: Struktur Organisasi, Uraian Tugas Tiap Jabatan, Wewenang dan Tanggung Jawab, Koordinasi dan Kerja Sama Antar Jabatan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja, Penyesuaian dengan Perkembangan Organisasi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
9.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi negara;
10.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan;
11.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 4

BAB II

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Merumuskan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah;
b.Merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
c.Mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk meningkatkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
d.Mengoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e.Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah ditetapkan;
f.Mengoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
g.Mengoordinir penyusunan kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta memonitor hasil pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat koordinasi;
h.Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan renstra, tujuan dan sasaran baik vertikal maupun horisontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
i.Melakukan Pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
j.Melakukan konsultasi kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah tentang koordinasi kegiatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
k.Mengoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
l.Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 5
m.Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/Kota;
n.Menandatangani dan mendisposisi surat-surat keluar dan surat lainya sesuai dengan arah tujuan surat;
o.Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
p.Melakukan Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan;
q.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 3

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.Mengelola data dan informasi di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
c.Mengoordinasikan dan melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
d.Mengoordinir pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
e.Menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
f.Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
g.Melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
h.Menyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama1, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
i.Mengoordinasikan dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
j.Mengoordinir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan; 6
k.Mengelola barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
l.Melaksana urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
m.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
n.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 4

Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;
b.menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
c.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
d.mengelola data dan informasi;
e.menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
f.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
g.melakukan penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas;
h.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 5

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;
c.Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang- undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan; 7
d.Melakukan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
e.Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
f.Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
g.Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
h.Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
i.Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
j.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
k.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 6

Kepala Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Menyiapkan rencana kerja Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
b.Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;
c.Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
d.memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan;
e.memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
f.memfasilitasi pengembangan karier pendidik;
g.menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah;
h.melakukan kerja sama dan fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
i.memfasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME;
j.memfasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia;
k.melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya;
l.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; 8
m.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 7

Kepala Bidang Pembinaan SMA mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Merumuskan program kegiatan bidang Pembinaan SMA;
b.menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
c.Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d.melakukan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
e.melakukan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
f.menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
g.menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
h.menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; dan
j.melakukan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
k.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
l.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 8

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;
b.Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; 9
c.menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
d.menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah atas;
e.menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
f.menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
g.menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
h.melakukan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
i.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
j.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 9

Kepala Seksi Kelembagan dan Sarana Prasarana SMA mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagan dan Sarana Prasarana SMA berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;
b.menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
c.menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
d.Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
e.menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
f.menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
g.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
h.melakukan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan. 10

Pasal 10

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;
b.menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
c.Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d.menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
e.menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
f.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
g.melakukan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
h.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal 11

Kepala Bidang Pembinaan SMK mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.Merumuskan program kegiatan Bidang Pembinaan SMK
b.menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
c.melakukan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
d.Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
e.menyusun bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
f.melaksanakan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
g.menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
h.menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan; 11
i.menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
k.Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
l.melakukan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
m.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Isi peraturan

Teks382PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020