Dalam Peraturan ini diatur mengenai Perubahan beberapa uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 98 Perubahan
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara: c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 7.
Kepala Dinas Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut: Merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan rencana kerja agar dihasilkan dokumen program kerja yang tepat dan aplikatif: . Mengoordinasikan program Bidang Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin serta UPTD sesuai dengan rencana kerja dinas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik: Membina kinerja Bidang Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin serta UPTD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan lancar: Mengarahkan kinerja Bidang Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin serta UPTD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan lancar, Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi dan keabsahan naskah dinas, Melaksanakan program kerja Bidang Sekretariat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar dihasilkan kinerja yang maksimal, Melaksanakan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar dihasilkan kinerja yang maksimal, . Melaksanakan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar dihasilkan kinerja yang maksimal, Melaksanakan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar dihasilkan kinerja yang maksimal, Melaksanakan program kerja Bidang Penanganan Fakir Miskin berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar dihasilkan kinerja yang maksimal, a. b. d. e. £ 8 h. 1.
Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Merencanakan Operasional program perencanaan, keuangan serta umum dan kepegawaian sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, Membagi tugas kepada Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik: Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik: Menyelia pelaksanaan program Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik: Melaksanakan kegiatan perencanaan program, pelaporan kinerja baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku: Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, b. c. d. e. £ g. Melaksanakan kegiatan administrasi, penatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan inventarisasi barang serta pelayanan kepegawaian baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mengevaluasi program perencanaan, keuangan serta umum dan kepegawaian secara berkala agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku: Membuat laporan kegiatan perencanaan, keuangan serta umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis. h. 1. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.
Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai urajan tugas sebagai berikut:
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Gubernur (Pergub)