DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara. Pengaturan ini mencakup ketentuan mengenai maksud dan tujuan analisis jabatan dan analisis beban kerja, ruang lingkup pelaksanaan, serta hasil yang digunakan sebagai dasar penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan kepegawaian. Diatur pula tugas, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan oleh Sekretaris Daerah, Biro Organisasi, serta Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Gubernur, termasuk ketentuan mengenai monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, diatur pencabutan Pergub Kaltara No.4 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi SALINAN penataan sumber daya manusia aparatur yang mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan Daerah dengan pelayanan publik terpadu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, diperlukan informasi jabatan dan kebutuhan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah yang diperoleh dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja,
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, instansi daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Daerah,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utaras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845); 9.PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur NegaradanReformasiBirokrasiNomor45Tahun 2022tentangJabatanPelaksana PegawaiNegeri SipildiLingkunganInstansiPemerintah(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2022Nomor 1047); 10.PeraturanDaerahProvinsiKalimantanUtara Nomor5Tahun2016tentangPembentukandan SusunanPerangkatDaerahProvinsiKalimantan Utara(LembaranDaerahProvinsiKalimantan UtaraTahun2016Nomor5,TambahanLembaran DaerahProvinsiKalimantanUtaraNomor5) sebagaimanatelahbeberapakalidiubah,terakhir denganPeraturanDaerahProvinsiKalimantan UtaraNomor16Tahun2024tentangPerubahan KeduaAtasPeraturanDaerahNomor5Tahun 2016tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerahProvinsiKalimantanUtara (LembaranDaerahProvinsiKalimantanUtara Tahun2024Nomor5,TambahanLembaran DaerahProvinsiKalimantanUtaraNomor53); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. AnalisisBebanKerjaadalahsuatuteknikmanajemenyangdilakukan secara sistematisuntukmemperolehinformasimengenaitingkat efektivitasdanefisiensikerjaorganisasiberdasarkanvolumekerja. AparaturSipilNegara yangselanjutnyadisingkatASNadalahprofesi bagipegawainegerisipildanpegawaipemerintah denganperjanjian kerjayangbekerjapadainstansipemerintah. Jabatanadalahkedudukanyangmenunjukkanfungsi,tugas,tanggung jawab,wewenang,danhakseorangpegawaiASNdalamsuatusatuan organisasi JabatanFungsionaladalahsekelompokJabatanyangberisifungsidan tugasberkaitandenganpelayananfungsionalyangberdasarkanpada keahlian danketerampilantertentu. PetaJabatanadalahsusunannamadantingkatJabatanpimpinan tinggi,JabatanadministrasidanJabatanfungsionalyangtergambar dalamstrukturunitorganisasidaritingkatyangpalingrendah sampai denganyangpalingtinggi. TimPelaksanaAnalisisJabatandanAnalisisBebanKerjaadalahtim yangmengumpulkandata,menyusuninformasi jabatan,memverifikasi datasertamengumpulkanbebankerjadalam jangkawaktu1tahun.

Pasal 2

PeraturanGubernurinidimaksudkansebagai dasar untuk: a. b. memperolehinformasiJabatansecaralebihtepatdanakuratmelalui prosespenyusunanAnalisisJabatan;dan memperolehinformasimengenaitingkatefektivitasdanefisiensikerja organisasiberdasarkanvolumekerjadalammelaksanakantugasdan fungsi;sertakebutuhanASNpadaPerangkat Daerahmelalui proses penyusunanAnalisisBebanKerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan-: a. b. sebagai dasar pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dengan penyusunan Analisis Jabatan; dan sebagai dasar formasi Jabatan, penempatan, dan pengadaan ASN pada Perangkat Daerah melalui proses penyusunan Analisis Beban Kerja.

Pasal 4

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah dipergunakan untuk: a. b. g 0 penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas; penataan kebutuhan dan formasi ASN; rekruitmen, seleksi, dan penempatan ASN; dan promosi dan mutasi ASN; (D | ()

(1)@) @) (@)

BAB II

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

Analisis Jabatan harus memuat informasi Jabatan sebagai berikut: identitas Jabatan; . ikhtisar Jabatan; kualifikasi Jabatan; tugas pokok; hasil kerja; bahan kerja; perangkat kerja; . tanggung jawab; wewenang; korelasi Jabatan; . kondisi lingkungan kerja; risiko bahaya; . syarat Jabatan; . prestasi kerja; dan kelas Jabatan.SEErRT PR MO A TP Analisis Jabatan yang memuat informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Analisis Beban Kerja digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan ASN atau pemangku Jabatan berdasarkan jumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan pada satuan waktu tertentu. Analisis Beban Kerja menghasilkan data sebagai berikut:

a.Peta Jabatan;
b.persediaan dan kebutuhan pegawai; dan
c.proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun. Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan susunan nama dan tingkat Jabatan yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri atas:
a.struktur Jabatan;
b.beban kerja unit organisasi;
c.jumlah pegawai yang ada;
d.kebutuhan pegawai; dan
e.kelas Jabatan. Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)@)
(4)

Pasal 7

Pengisian formasi Jabatan Fungsional ditetapkan setelah mendapatkan:

a.rekomendasi instansi pembina; dan
b.persctujuan penctapan formasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dalam hal rekomendasi dan/atau persetujuan penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh, pengisian formasi sementara dilakukan melalui Analisis Beban Kerja hasil perhitungan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi perbedaan pada jumlah formasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan hasil rekomendasi dan/atau persetujuan penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pengisian formasi Jabatan menggunakan rekomendasi dan/atau persetujuan penetapan formasi.

BAB III

PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai alat untuk menyusun Peta Jabatan dan uraian Jabatan. Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi. Untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Gubernur membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk:

a.mengumpulkan data;
b.menyusun informasi Jabatan;
c.memverifikasi data; dan
d.mengumpulkan beban kerja, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah. Biro Organisasi melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pemanfaatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi. Biro Organisasi melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pemanfaatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah.

(5)Biro Organisasi melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah atas pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(6)Inspektorat Daerah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah. BABV

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020