Ketentuan Pasal 1 diubah Ketentuan Pasal 5 diubah Ketentuan Pasal 6 huruf j nomor 1 diubah dan ditambah satu huruf Ketentuan Pasal 7 diubah Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; 2 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. 4. 5. Indonesia Nomor 6573); Menetapkan :
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
Penyaluran dana belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j angka 1 huruf g) adalah peserta didik yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penerima bantuan pendidikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
Membuka PDF…