DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Diantara huruf c dan huruf d Pasal 3 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c1, Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a diubah Ketentuan Pasal 6 diubah Ketentuan Pasal 7 diubah Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. S A L I N A N Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3.Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan emerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5209);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nmor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 49) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se- Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TAPD Kabupaten/Kota adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
11.Tim Bantuan Keuangan Provinsi adalah Tim yang dibentuk untuk mengelola Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, unsur Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai kebutuhan.
12.Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Tim yang bertugas melakukan rekomendasi perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Keuangan Daerah, unsur Bagian Pembangunan Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
13.Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Keuangan Daerah, unsur Bagian Pembangunan Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Utara.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara.
16.Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk mengganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
17.Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum adalah belanja bantuan keuangan yang besarannya ditetapkan Pemerintah Provinsi atas usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya peruntukan dan penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan program prioritasnya.
18.Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan Pemerintah Provinsi.
19.Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
20.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari kesimpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21.Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
22.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23.Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia, baik Penyuluh PNS maupun non PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian.
24.Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia, baik Penyuluh PNS maupun non PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perikanan.
2.Diantara huruf c dan huruf d Pasal 3 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.
(2)Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dialokasi melalui mekanisme pembahasan APBD Provinsi.
(3)Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menunjang program-program strategis pembangunan provinsi dan nasional dengan tujuan:
1. a.Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
2. b.Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat;
3. c.Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; c1. Mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
4. d.Mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
5. e.Mendukung program Kegiatan Provinsi terkait dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Utara untuk Pemerataan Pembangunan di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan Khusus disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota dan di validasi oleh TAPD Provinsi.
(2)Bantuan Keuangan Umum disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota dan diasistensi oleh TAPD Provinsi.
(3)Mekanisme Klarifikasi meliputi:
1. a.Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bantuan Keuangan Khusus yang sudah diverifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk divalidasi oleh TAPD Provinsi;
2. b.Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bantuan Keuangan Umum yang sudah diverifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk diasistensi oleh TAPD Provinsi;
3. c.Untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. d.Untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun sebelumnya; dan
5. e.Hasil klarifikasi RKA SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD di Kabupaten/Kota.
(4)Hasil Klarifikasi Bantuan Keuangan Umum Untuk Kegiatan Fisik yang telah dituangkan kedalam DPA SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 5 ayat 3 huruf (c) harus dilakukan Monitoring oleh tim Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan lokasi, Alamat, Usulan SKPD agar tidak terjadi masalah terhadap lahan yang akan dikerjakan sebelum penyaluran Tahap I dilakukan.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyaluran dana belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a.Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penyaluran dana Bantuan Keuangan dengan membuat surat permohonan;
b.untuk penyaluran dana tahap pertama setinggi- tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disampaikan dan dilengkapi dengan copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan untuk penerima Bantuan Keuangan Umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c.Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus diberikan langsung ke penerima Bantuan Keuangan Khusus setiap Triwulan tanpa melalui RKUD Kabupaten/Kota.
d.Pemerintah Kabupaten/Kota melalui PPKD membuat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) apabila sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
e.untuk usulan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus setiap triwulan, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Gubernur melalui SKPD teknis.
f.Setelah usulan diterima oleh SKPD teknis untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya Kepala SKPD teknis menerbitkan rekomendasi usulan permohonan bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
g.Penilaian terhadap penyaluran Dana Bantuan Keuangan Berbasis Ekologis dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari OPD terkait, yang diserahkan kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk dilakukan verifikasi dan perhitungan dana untuk penyaluran anggaran.
h.Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dengan penjelasan sebagai berikut:
1. 1.Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus dipergunakan untuk: a) Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Pendidik; b) Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Kependidikan; c) Tambahan Penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan; d) Tambahan Penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD; e) Dana Bosda; dan f) Bantuan Keuangan berbasis ekologis.
2. 2.Bantuan Keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f) adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan: a) Pencegahan kebakaran lahan pada areal penggunaan lain (APL); b) Perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); c) Pengelolaan persampahan; d) Perlindungan sumber air; dan e) Pencegahan pencemaran udara.
3. 3.Penetapan kriteria penerima bantuan keuangan khusus akan diatur kembali melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
4. 4.Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, indikator dan perhitungan indeks bantuan keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f) diatur melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
5. 5.Selain Penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Belanja Bantuan Keuangan Umum.
i.Untuk penilaian dan penyaluran bantuan keuangan berbasis ekologis dilakukan dengan memperhatikan Juknis pada Lampiran VI (Bantuan Keuangan Berbasis Ekologis).
j.Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap kedua disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) setelah realisasi keuangan pada Penyaluran Tahap Pertama mencapai 80% (delapan puluh persen); dan
k.Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap ketiga disalurkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 90% (Sembilan puluh persen).
1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Yang dimaksud Pasal 6 huruf h butir 1.a), penerima Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik adalah:
1. a.Guru PAUD;
2. b.Guru TK/RA/BA;
3. c.Guru SD/MI; dan
4. d.Guru SMP/MTs.
(2)Sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 6 huruf h butir 1.b), penerima Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan adalah:
1. a.Kepala Sekolah (PAUD/TK/SD/MI/SMP/MTs);
2. b.Pengawas (SD/SMP);
3. c.Penilik (TK/PAUD);
4. d.Penyuluh Pertanian; dan
5. e.Penyuluh Perikanan.
  1. 6.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Format Pelaporan pada SKPD teknis terhadap Dana Bantuan Keuangan Khusus setiap triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX Peraturan Gubernur ini.

7.Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Terhadap sisa dana bantuan keuangan umum di Kabupaten/Kota atas kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dilaporkan dan dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Terhadap sisa dana bantuan keuangan umum di Kabupaten/Kota yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut wajib dilaporkan ke Provinsi untuk dianggarkan pada sektor yang sama tahun berjalan atau tahun berikutnya.
(3)Dihapus.
(4)Terhadap sisa dana bantuan keuangan khusus di Kabupaten/Kota yang tidak dapat disalurkan maka dana tersebut dapat digunakan dan dianggarkan pada kegiatan yang sama untuk tahun berikutnya. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 11 Februari 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 11 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, S.H.,M.H. NIP. 19620915 198803 1 002 LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CONTOH FORMAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA KOP SURAT PERANGKAT DAERAH Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor XX Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penyaluran dan Pertangungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1.Berdasarkan hasil pemeriksaan baik fisik berkas permohonan oleh Tim Verifikasi oleh SKPD………. dari hasil Usulan dari Kabupaten/Kota ……………. tersebut dapat kami sampaikan bahwa usulan permohonan pencairan usulan Bantuan Keuangan Khusus sesuai daftar sebagai berikut : NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENERIMA DANA TRANSFER TRIWULAN I KETERANGAN 1 2 3 4 5 Tanjung Selor, XXXXX 2019. Kepada Nomor Sifat Lampiran Perihal : : : : Penting Rekomendasi Usulan Permohonan Penyalurann Bantuan Keuangan Khusus Kab. XXX Tahun 2019 Yth. Tim Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Di – Tempat S A L I N A N
2.Rekomendasi ini sebagai dasar untuk penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro, ………………………………………….. NIP. 19600622 19871002 LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN BERBASIS EKOLOGI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA Pengantar Secara Umum, Bantuan Keuangan diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menunjang program-program strategis pembangunan provinsi dan nasional dengan tujuan:

a.Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
b.Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat;
c.Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.Mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu hal penting untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah dengan memberikan dukungan kepada kabupaten/kota dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Dengan demikian, dukungan bantuan keuangan khusus berbasis ekologi diharapkan dapat membantu mencapai kinerja pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Skema Perhitungan bantuan keuangan berbasis ekologi akan dibahas dalam bagian-bagian berikut ini. Kriteria dan Indikator Untuk memberikan bantuan keuangan berbasis ekologi, pemerintah akan menggunakan kriteria dan indikator sebagai berikut:
1. 1.Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Area Penggunaan Lain (APL) dengan indikator sebagai berikut:
a.Jumlah kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di APL yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota;
b.Rasio luas lahan terbakar di APL yang terehabilitasi di kabupaten/kota;
c.Jumlah jenis sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di APL yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota;
d.Jumlah titik api (%) terjadi di APL di wilayah pemerintah kab/kota. S A L I N A N
1. 2.Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan indikator sebagai berikut:
a.Jumlah RTH yang sudah ada di kabupaten/kota;
b.Rasio luas RTH yang ada dibandingkan dengan luas daratan kabupaten/kota;
c.Adanya kebijakan atau produk hukum daerah yang mendorong tersedianya RTH di kabupaten/kota.
1. 3.Pengelolaan persampahan, dengan indikator sebagai berikut:
a.Adanya kebijakan atau produk hukum daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten/kota;
b.Jumlah kegiatan inovasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau jumlah penghargaan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan persampahan;
c.Jumlah kegiatan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau jumlah penghargaan yang diterima oleh masyarakat di kabupaten/kota setempat dalam pengelolaan persampahan termasuk bank sampah yang sudah beroperasi dengan baik.
1. 4.Perlindungan sumber daya air, dengan indikator sebagai berikut:
a.Adanya kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
b.Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota;
c.Adanya kebijakan teknis yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota tentang pengelolaan air tanah;
d.Jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pencegahan pencemaran air.
e.Nilai indeks kualitas air pemerintah kabupaten/kota
1. 5.Pencegahan pencemaran udara, dengan indikator sebagai berikut:
a.Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pencegahan pencemaran udara
b.Nilai indeks standar pencemaran udara pemerintah kabupaten/kota Secara umum, kriteria dan indikator di atas dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut: Diagram 1. Kriteria dan Indikator Penilaian Kinerja Ekologi Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Pembobotan dan Penilaian Dari kriteria dan indikator diatas, maka masing-masing kriteria akan memiliki bobot penilaian sebagai berikut: Kriteria Bobot Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di APL (IPKK) 15% Ruang Terbuka Hijau (IRTH) 20% Pengelolaan Persampahan (IPP) 25% Perlindungan Air (IPA) 30% Pencemaran Udara (IPU) 10% Jumlah 100% Sementara untuk bobot penilaian per indikator dilakukan secara merata dalam satu kriteria tersebut. Misalnya dalam satu kriteria terdapat empat indikator, maka masing-masing indikator memiliki bobot nilai yang sama yakni 25% dari nilai bobot kriteria tersebut. Untuk menghitung nilai kriteria dengan rumus sebagai berikut: Nilai Kriteria (NK) = Bobot Kriteria X Rata-rata Jumlah Skor Indikatornya Penghitungan bobot menggunakan skala linkert (kategorisasi yang sudah ditentukan) dari masing-masing indikator yang sudah disepakati. Dibuat dengan 5 karegorisasi; dimana dari kategorisasi tersebut diberikan skoring/nilai yang akan didapatkannya. Contoh: Ketegorisasi untuk indikator prosentase jumlah titik api, sebagai berikut: Range Kategori Skoring 1-2% Sangat Memuaskan Nilai 5 3-5% Memuaskan Nilai 4 6-7% Cukup Memuaskan Nilai 3 8-10% Memuaskan Nilai 2 Lebih dari 10% tidak memuaskan Nilai 1 Panduan penghitungan per indikator dapat dilihat pada table 1 berikut: Perhitungan berlaku untuk kriteria dan indikator lainnya. Sehingga hasil akhirnya indeks komulatif dari masing-masing kriteria, dihitung dengan cara sebagai berikut: Tabel 1. Penghitungan norma pembobotan per indikator 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌 𝑲𝒐𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒇 = 𝐼𝑃𝑃𝐾 + 𝐼𝑅𝑇𝐻 + 𝐼𝑃𝑃 + 𝐼𝑃𝐴 + 𝐼𝑃𝑈 NO KRITERIA INDIKATOR NORMA PEMBOBOTAN KETERANGAN 1 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Area Penggunaan Lain (APL) Jumlah kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di APL yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota 1 = 0-3 kegiatan 2 = 4-6 kegiatan 3 = 7-9 kegiatan 4 = 10-12 kegiatan 5 = diatas 12 kegiatan Jenis kegiatan pencegahan kebakaran lahan meliputi:
a.sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran lahan melalui berbagai ragam metode;
b.kampanye pencegahan kebakaran lahan dalam rangka penyadarantahuan pencegahan kebakaran lahan;
c.pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan ;
d.gerakan pencegahan kebakaran lahan;
e.pendampingan masyarakat peduli api;
f.praktek pembukaan lahan tanpa bakar;
g.pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran;
h.pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;
i.pengelolaan bahan bakaran;
j.pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air;
k.pemantapan organisasi dan prosedurnya;
l.simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
m.peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
n.peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;
o.pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran lahan;
p.pembuatan, penyajian dan penyebar- luasan informasi kerawanan kebakaran lahan melalui peta atau sejenisnya;
q.pembuatan, penyajian dan penyebar- luasan informasi sumberdaya pengendalian kebakaran lahan kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan
r.patroli pencegahan pengendalian kebakaran lahan. (Pasal 69 ayat (2) Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan) Rasio luas lahan terbakar di APL yang terehabilitasi di kabupaten/kota 1 = kurang dari 2% 2 = antara 2% -4% 3 = antara 4% - 6% 4 = antara 6-8% 5 = diatas 8% Jumlah jenis sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran lahan di APL yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota 1 = 0-3 jenis sapras 2 = 4-6 jenis sapras 3 = 7-9 jenis sapras 4 = 10-12 jenis sapras 5 = diatas 12 jenis sapras Jenis Sarana:
1. 1.peralatan pemadaman (meliputi perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta kelengkapannya).
2. 2.pengolahan data dan komunikasi (meliputi komputer, jaringan internet, GPS (Global Position System), Radio Genggam atau HT (Handy Talky), dan megaphon).
3. 3.sarana transportasi (meliputi pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli).
4. 4.alat pendukung lainnya (berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter) Jenis Prasarana
5. 1.Kelompk Tani Peduli Api
6. 2.Embung atau tempat penampungan air.
7. 3.Regu Pemadam kebakaran (Pasal 25 - Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/I/2018 tentang Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Membakar) Jumlah titik api (%) terjadi di APL di wilayah pemerintah kab/kota 1 = kurang dari 2% 2 = antara 2% -4% 3 = antara 4% - 6% 4 = antara 6-8% 5 = diatas 8% 2 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah RTH yang sudah ada di kabupaten/kota 1 = 1 RTH 2 = 2 RTH 3 = 3 RTH 4 = 4 RTH 5 = > 4 RTH Jenis RTH:
8. 1.RTH Taman Kota;
9. 2.Hutan Kota;
10. 3.Sabuk Hijau
11. 4.RTH jalur Hijau Jalan
12. 5.RTH Ruang Pejalan kaki
13. 6.RTH Fungsi tertentu (RTH Sempadan sungai, RTH Sempadan pantai, RTH sumber air baku/mata air) Rasio luas RTH yang ada dibandingkan dengan luas daratan kabupaten/kota 1 = antara 0% - 15% 2 = antara 15%-20% 3 = antara 20% - 25% 4 = antara 25 % -30 % 5 = diatas 30 %  Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.  Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.  Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. (Pasal 29 - 30 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) Adanya kebijakan yang mendorong tersedianya RTH di kabupaten/kota 1 = bila hanya tercantum dalam RTRW 2 = bila tercantum dalam RTRW & RDTR 3 = bila tercantum dalam RTRW & RDTR dan produk hukum/dokumen kebijakan daerah lainnya 4 = bila terdapat produk hukum daerah yang secara khusus mengatur RTH, selain RTRW & RDTR 5 = bila tedapat lebih dari 1 (satu) produk hukum daerah yang secara khusus mengatur RTH, selain RTRW & RDTR 3 Pengelolaan persampahan, Adanya kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten/kota 1 = bila tidak terdapat produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan 2 = bila terdapat 1 (satu) produk hukum daerah/dokumen kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan 3 = bila terdapat lebih dari 1 (satu) produk hukum daerah/dokumen kebijakan perencanaan yang bekaitan dengan pengelolaan persampahan 4 = bila terdapat 1 (satu) produk hukum daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan persampahan 5 = bila terdapat lebih dari 1 (satu) produk hukum daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan persampahan Jumlah inovasi dan/atau penghargaan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan persampahan 1 = 1 inovasi/penghargaan 2 = 2 inovasi/penghargaan 3 = 3 inovasi/penghargaan 4 = 4 inovasi/penghargaan 5 = diatas 4 inovasi/penghargaan Jumlah kinovasi dan/atau penghargaan yang diterima masyarakat di kabupaten/kota setempat dalam pengelolaan persampahan termasuk bank sampah yang sudah beroperasi dengan baik 1 = 1 inovasi/penghargaan 2 = 2 inovasi/penghargaan 3 = 3 inovasi/penghargaan 4 = 4 inovasi/penghargaan 5 = diatas 4 inovasi/penghargaan 4 Perlindungan sumber daya air Adanya kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya air 1 = bila tidak terdapat produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya air 2 = bila terdapat 1 (satu) produk hukum daerah/dokumen kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya air 3 = bila terdapat lebih dari 1 (satu) produk hukum daerah/dokumen kebijakan perencanaan yang bekaitan dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya air Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah (PP Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:
a.pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
b.pengendalian pemanfaatan sumber air;
c.pengisian air pada sumber air;
d.pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; 4 = bila terdapat 1 (satu) produk hukum daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pelestarian sumber daya air 5 = bila terdapat lebih dari 1 (satu) produk hukum daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pelestarian sumber daya air
e.perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
f.pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
g.pengaturan daerah sempadan sumber air;
h.rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
i.pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. (Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air) Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota 1 = 1-3 kegiatan 2 = 4-6 kegiatan 3 = 7-9 kegiatan 4 = 10-12 kegiatan 5 = diatas 12 kegiatan Adanya kebijakan teknis yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota tentang pengelolaan air tanah 1 = bila tidak terdapat produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah 2 = bila terdapat 1 (satu) produk hukum daerah/dokumen kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah 3 = bila terdapat lebih dari 1 (satu) produk hukum daerah/dokumen kebijakan perencanaan yang bekaitan dengan pengelolaan air tanah 4 = bila terdapat 1 (satu) produk hukum daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan air tanah 5 = bila terdapat lebih dari 1 (satu) produk hukum daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan air tanah Jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pencegahan pencemaran air 1 = 1-3 kegiatan 2 = 4-6 kegiatan 3 = 7-9 kegiatan 4 = 10-12 kegiatan 5 = diatas 12 kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah (Pasal 43 dan Pasal 44 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran) Nilai indeks kualitas air pemerintah kabupaten/kota Sesuai dengan peraturan perundang- undangan 5 Pencegahan pencemaran udara, Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pencegahan pencemaran udara 1 = 1-3 kegiatan 2 = 4-6 kegiatan 3 = 7-9 kegiatan 4 = 10-12 kegiatan 5 = diatas 12 kegiatan Nilai indeks standar pencemaran udara pemerintah kabupaten/kota Sesuai dengan peraturan perundang- undangan Proses Pengumpulan Data, Verifikasi dan Penghitungan Nilai Indeks Proses pengumpulan data dan penilaian indeks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. 1.Data dikumpulkan dengan melakukan self-assessment oleh Kabupaten/Kota dengan form yang disediakan.
2. 2.Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengisian data dengan disertai dokumen daerah sebagai alat verifikasi dan mengirimkannya ke tim verifikasi Provinsi.
3. 3.Tim verifikasi Provinsi melakukan penilaian, verifikasi dan scoring atas isian form yang sudah dikirimkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
4. 4.Tim verifikasi Provinsi menghitung nilai indeks komulatif capaian kinerja ekologi, pemerintah provinsi Kalimantan Utara dan menjadikan basis penghitungan nilai indeks tersebut dalam pemberian pagu anggaran bantuan keuangan khusus berbasis ekologi bagi pemerintah kabupaten/kota. Contoh Simulasi Perhitungan Kriteria Indikator Satuan Bobot Tarakan Nunukan Bulungan Malinau Tana Tidung Tarakan Nunukan Bulungan Malinau Tana Tidung Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di APL 15% 0,41 0,56 0,60 0,68 0,53 Jumlah kegiatan pencegahan karhutla yang dilakukan kegiatan 3 4 2 7 2 1 2 1 3 1 Rasio luas lahan yang terehabilitasi prosentase 9% 5% 10% 32% 13% 5 3 5 5 5 Jumlah Sarpras karhutla yang tersedia jumlah sarpras 6 50 30 24 14 2 5 5 5 3 Berkurangnya jumlah titik api (%) prosentase 5% 15% 24% 29% 16% 3 5 5 5 5 Ruang Terbuka Hijau 20% 0,60 0,20 0,67 0,53 0,67 Jumlah RTH yang tersedia jumlah RTH 1 0 2 1 2 2 1 3 2 3 Prosentase luas RTH dibanding luas wilayah daratan prosentase 10% 0% 14% 8% 17% 5 1 5 4 5 Kebijakan yang mendorong RTH jumlah kebijakan 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 Pengelolaan Persampahan 25% 0,67 0,58 0,42 0,58 0,25 Kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan jumlah kebijakan 1 1 0 1 0 3 2 1 2 1 Adanya inovasi pengelolaan sampah (pemda) jumlah inovasi 1 2 1 2 0 2 3 2 3 1 Adanya inovasi pengelolaan sampah (masyarakat) jumlah inovasi 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 Perlindungan Air 30% 0,60 0,48 0,60 0,48 0,48 Produk hukum daerah tentang daya tampung beban pencemaran air jumlah kebijakan 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 Produk hukum daerah tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya airjumlah kebijakan 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Kebijakan teknis pengolahan air tanah jumlah kebijakan 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 Jumlah kegiatan monev untuk pencegahan pencemaran air jumlah kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Indeks kualitas air indeks 75% 79% 81% 84% 78% 4 4 4 4 4 Pencemaran Udara 10% 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 Jumlah kegiatan monev untuk pencegahan pencemaran udara jumlah kegiatan 1 2 1 2 0 2 2 2 2 1 Indeks standar pencemaran udara indeks 75% 79% 81% 84% 78% 4 4 4 4 4 2,58 2,13 2,58 2,57 2,17 LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CONTOH FORMAT LAPORAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS) NO KABUPATEN / KOTA GURU SD GURU SMP PAUD/TK PENGAWAS /PENILIK JUMLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN I (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN II (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN III (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN IV (Rp) TOTAL TRIWULAN I,II,III DAN IV (Rp) KETERANGAN PNS NON PNS PNS NON PNS PNS NON PNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Kabupaten Bulungan 2 Kota Tarakan 3 Kabupaten Nunukan 4 Kabupaten Malinau 5 Kabupaten Tana Tidung Halaman Kolom :
5. 1.Kolom 1 Nomor Urut
6. 2.Kolom 2 diisi dengan nama Kabupaten/Kota
7. 3.Kolom 3 dan 4 disi jumlah penerima tunjangan guru SD PNS/Non PNS
8. 4.Kolom 5 dan 6 disi jumlah penerima tunjangan guru SMP PNS/Non PNS
9. 5.Kolom 7 dan 8 disi jumlah penerima tunjangan PAUD/TK PNS/Non PNS
10. 6.Kolom 9 disi jumlah penerima tunjangan untuk Pengawas/Penilik
11. 7.Kolom 10 diisi jumlah jumlah dari kolom 3+4+5+6+7+8+9
12. 8.Kolom 11 hasil penjumlahan dari kolom 10 dikali Rp.500.000 perbulan X 3 bulan
13. 9.Kolom 12 hasil penjumlahan dari kolom 10 dikali Rp.500.000 perbulan X 3 bulan
14. 10.Kolom 13 hasil penjumlahan dari kolom 10 dikali Rp.500.000 perbulan X 3 bulan
15. 11.Kolom 14 hasil penjumlahan dari kolom 10 dikali Rp.500.000 perbulan X 3 bulan
16. 12.Kolom 15 penjumlahan dari kolom 11 + 12 + 13 + 14 KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BIRO ………………………………………………….. NIP. S A L I N A N LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CONTOH FORMAT LAPORAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS) NO KABUPATEN / KOTA PENYULUH PERTANIAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PNS JUMLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS NON PNS JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN I (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN II (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN III (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN IV (Rp) TOTAL TRIWULAN I,II,III DAN IV (Rp) KETERANGAN PNS NON PNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Kabupaten Bulungan 2 Kota Tarakan 3 Kabupaten Nunukan 4 Kabupaten Malinau 5 Kabupaten Tana Tidung Halaman Kolom :
17. 1.Kolom 1 Nomor Urut
18. 2.Kolom 2 diisi dengan nama Kabupaten/Kota
19. 3.Kolom 3 dan 4 disi jumlah penerima tunjangan Penyuluh Pertanian PNS/Non PNS
20. 4.Kolom 5 hasil penjumlahan dari kolom 3 dikali Rp.1.500.000 perbulan X 3 bulan
21. 5.Kolom 6 hasil penjumlahan dari kolom 4 dikali Rp.1.000.000 perbulan X 3 bulan
22. 6.Kolom 7 hasil penjumlahan dari kolom 5 + 6 dikali 3 bulan
23. 7.Kolom 8 hasil penjumlahan dari kolom 5 + 6 dikali 3 bulan
24. 8.Kolom 9 hasil penjumlahan dari kolom 5 + 6 dikali 3 bulan
25. 9.Kolom 10 hasil penjumlahan dari kolom 5 + 6 dikali 3 bulan
26. 10.Kolom 11 penjumlahan dari kolom 7 + 8 + 9 + 10 KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BIRO ………………………………………………….. NIP. S A L I N A N LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CONTOH FORMAT LAPORAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS) NO KABUPATEN / KOTA PENYULUH PERTANIAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PNS JUMLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS NON PNS JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN I (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN II (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN III (Rp) JUMLAH ANGGARAN TRANSFER TRIWULAN IV (Rp) TOTAL TRIWULAN I,II,III DAN IV (Rp) KETERANGAN PNS NON PNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Kabupaten Bulungan 2 Kota Tarakan 3 Kabupaten Nunukan 4 Kabupaten Malinau 5 Kabupaten Tana Tidung Halaman Kolom :
27. 1.Kolom 1 Nomor Urut
28. 2.Kolom 2 diisi dengan nama Kabupaten/Kota
29. 3.Kolom 3 dan 4 disi jumlah penerima tunjangan Penyuluh Pertanian PNS/Non PNS
30. 4.Kolom 5 hasil penjumlahan dari kolom 3 dikali Rp.1.500.000 perbulan X 3 bulan
31. 5.Kolom 6 hasil penjumlahan dari kolom 4 dikali Rp.1.000.000 perbulan X 3 bulan
32. 6.Kolom 7 hasil penjumlahan dari kolom 5 + 6 dikali 3 bulan
33. 7.Kolom 8 hasil penjumlahan dari kolom 5 + 6 dikali 3 bulan
34. 8.Kolom 9 hasil penjumlahan dari kolom 5 + 6 dikali 3 bulan
35. 9.Kolom 10 hasil penjumlahan dari kolom 5 + 6 dikali 3 bulan
36. 10.Kolom 11 penjumlahan dari kolom 7 + 8 + 9 + 10 KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BIRO ………………………………………………….. NIP. S A L I N A N

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9A

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9A

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020