DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Daerah; Strategi dan Kebijakan Pembangunan; Program dan Kegiatan Prioritas; Pengukuran Kinerja dan Indikator Keberhasilan; Pengelolaan Sumber Daya; Evaluasi dan Monitoring.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, maka Perangkat Daerah perlu melakukan penjabaran program kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 - 2021 PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2).
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Pernerintah Provinsi Kalimantan Utara;
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh] tahun;
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun;
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib darr/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; Provinsi

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara;
2.Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kalimantan Utara;
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan MEMUTUSKAN: Menetapkan BABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INOIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDlKATIF BABV BERDASARKANBABIII Pasa13

(1)Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ISU-ISU STRATEGIS BABIII SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Pasa12
(1)Renstra PO Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021
(2)Renstra PO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; I

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

Pasal 4

(1)Renstra PO dapat diubah dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumu san , tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka pencapaian Kinerja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dany atau
4. d.merugikan kepentingan nasional
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup an tara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau peru bahan kebijakan nasional
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional
(4)Perubahan Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, BABIV PERU BAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT OAERAH
(2)lsi beserta uraian sistematika Renstra PO sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. .. SEKRETARIS DAERAH PROV NSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Sep'tember 2017 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 September 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganIn1GubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan diundangkan.

BAB VI

INDlKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUPBAB VII / BERlTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 9 BAD RUN ...

Pasal 5

Gubernur ini mulai berlaku pada tanggalPeraturan BABV KETENTUAN PENUTUP

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, maka Perangkat Daerah perlu melakukan penjabaran program kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 - 2021 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4725);
4. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. 10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tah ap an, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
9. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. 16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2).
11. 15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
12. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Kalimantan Utara;
15. 3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
16. 4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
17. 5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
18. 6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun;
19. 7.Renoana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
20. 8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib danjatau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; Provinsi Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
21. 1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara;
22. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Menetapkan BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 9 BADRUN \ .. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor padatanggal 19 September 2017 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 September 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan diundangkan. Pasa15 Gubernur ini mulai berlaku pada tanggalPeraturan BABV KETENTUAN PENUTUP Nomor 4421);
23. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Rencana Pem bangunan J angka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, maka Perangkat Daerah perlu melakukan penjabaran program kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2016 - 2021 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang
1. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telab diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. 10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2008 tentang Tabapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambaban Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4815);
11. 16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahuri 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2).
12. 15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
15. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
16. 5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanju tnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
17. 6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanju tnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
18. 7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
19. 8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah un tuk periode 5 (lima) tah un yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib danfatau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; Provinsi

BAB I

KETENTUANUMUM PER~TURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STR~TEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN2016-2021 MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kalimantan Utara;
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Menetapkan SASARAN, DAN PENDANAAN INDlKATIF KELOMPOKKINERJA,INDIKATOR BABIV

(1)Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI PENDAHULUAN BABIII SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKATDAERAH Pasa12
(1)Renst:ra PD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD

9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

Pasal 4

(1)Renstra PD dapat diubah dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses peru mu san , tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka pencapaian Kinerja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/ atau
4. d.merugikan kepentingan nasional
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional
(4)Perubahan Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BABIV PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(2)lsi beserta uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Larnpiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUPBAB VII PERANGKATKINERJAINDIKATORBAB VI IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 Se pte illbe r 20 16 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. diundangkan. Pasa15 Gubernur ini mulai berlaku pada tanggalPeraturan BABV KETENTUAN PENUTUP

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, maka Perangkat Daerah perlu melakukan penjabaran program kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 - 2021 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang
1. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587') se bagaimana telah diu bah be bera pa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4725);
5. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. 10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. 16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2).
12. 15.Peraturan Daerah Nornor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaliman tan Utara Nornor 1);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pernbentukan Prod uk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
15. 12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Kalimantan Utara;
16. 3.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Utara;
17. 4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
18. 5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
19. 6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
20. 7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
21. 8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajih dany atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; Provinsi

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Menetapkan BABV BABIV BABIII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

(1)Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI PENDAHULUAN BABII! SISTEMATIKA RENGANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Pasa12 0) Renstra PD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMDTahun 2016-2021
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Pasa14

(1)Renstra PD dapat diubah dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumu san , tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumu skan, tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka pencapaian Kinerja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; danjatau
4. d.merugikan kepentingan na-sional
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekoriorni, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan ke bij akan nasional
(4)Perubahan Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BABIV PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(2)lsi beserta uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJ'MD PENUTUPBAB VII PERANGKATKINERJAINDlKATORBAB VI IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan dt Tanjung SelDf pada tanggal 9 September 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganlnlGubemurPeraturanpengundangan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan diundangkan. Pasa15 Gubernur ini mulai berlaku pada tanggalPeraturan BABV

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

Pasal 4

INDlKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUPBAB VII / BERlTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 9 BAD RUN ...

Pasal 5

KETENTUANUMUM PER~TURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STR~TEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN2016-2021 MEMUTUSKAN:

Pasal 1

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

Pasal 4

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

Pasal 4

INDlKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUPBAB VII / BERlTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 9 BAD RUN ...

Pasal 5

KETENTUANUMUM PER~TURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STR~TEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN2016-2021 MEMUTUSKAN:

Pasal 1

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

Pasal 4

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016