DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 352

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Bab I : Ketentuan Umum 2. Bab II : Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 3. Bab III : Cabang Dinas 4. Bab IV : Unit Pelaksana Teknis Daerah 5. Bab V : Jabatan Struktural 6. Bab VI : Kepegawaian 7. Bab VII : Tata Kerja 8. Bab VIII : Ketentuan Lain Lain 9. Bab IX : Ketentuan Peralihan 10. Bab X : Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan kembali Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan

Menetapkan

menetapkannya dengan Peraturan Gubemur;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
12.Peraturan Gubernur Lampung Nomor.56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negen Nomor : 061/9101/SJ tanggal 11 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
2.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4662/OTDA, tanggal 18 Mei 2018 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 060/4284/OTDA, tanggal 12 Agustus 2019 hal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGJAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubemur Lampung.
6.Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Lampung.
7.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
8.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
9.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Daerah Provinsi Lampung.
10.Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
11.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
12.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Lampung. 13.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. 14.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
15.Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
16.Kepala Cabang Dinas Pendidikan adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
17.Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
18.Unit. Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Lampung.
19.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Lampung
20.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. BABU PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubemur ini diben oik Cabang Dinas pada:

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

a.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kelas A;
b.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kelas A;
c.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kelas A;
d.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kelas A;
e.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kelas A;
f.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kelas A; dan
g.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kelas A.
1. 2.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
a.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Kelas A;
b.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Kelas A;
c.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Kelas A;
d.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Kelas A;
e.Cabang Dinas Eneigi dan Sumber Daya Minera’ Wilayah V Kelas A;
f.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Kelas A; dan
g.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Kelas A.

Pasal 3

(1)Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)Cabang Dinas merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 4

(1)Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai dengan kedudukan wilayah ketjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
2. b.pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
3. c.pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Dalam rangka percepatan efisiensi pelayanan publik pada Urusan Pemerintahan, Cabang Dinas mendapat pelimpahan wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari Gubemur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.
(4)Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas.

Pasal 5

Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPTD pada:

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

a.UPTD Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
b.UPTD Museum Negeri Lampung Kelas A;
c.UPTD Museum Ketransmigrasian Kelas A;
d.UPTD Taman Budaya Kelas A; dan
e.UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari: 1) SMAN 1 Bandar Lampung; 2) SMAN 2 Bandar Lampung; 3) SMAN 3 Bandar Lampung; 4) SMAN 4 Bandar Lampung; 5' SMAN 5 Bandar Lampung; 6) SMAN 6 Bandar Lampung; 7) SMAN 7 Bandar Lampung; 8) SMAN 8 Bandar Lampung; 9) SMAN 9 Bandar Lampung; 10) SMAN 10 Bandar Lampung; 11) SMAN 11 Bandar Lampung; 12) SMAN 12 Bandar Lampung; 13) SMAN 13 Bandar Lampung; 14) SMAN 14 Bandar Lampung: 15) SMAN 15 Bandar Lampung; 16) SMAN 16 Bandar Lampung; 17) SMAN 17 Bandar Lampung; 18) SMKN 1 Bandar Lampung; 19) SMKN 2 Bandar Lampung; 20) SMKN 3 Bandar Lampung; 21) SMKN 4 Bandar Lampung; 22) SMKN 5 Bandar Lampung; 23) SMKN 6 Bandar Lampung; 24) SMKN 7 Bandar Lampung; 25) SMKN 8 Bandar Lampung; 26) SMKN 9 Bandar Lampung; 27) SLB Bina Insani Bandar Lampung; 28) SLB Dharma Bakti Pertiwi Bandar Lampung; 29) SLB PKK Lampung; 30) SMAN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; 31) SMAN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; 32) SMAN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan; 33) SMAN 2 Natar Kabupaten Lampung Selatan; 34) SMAN 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; 35) SMAN 1 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan; 36) SMAN 1 Katibung Kabupaten Lampung Selatan; 37) SMAN 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan; 38) SMAN 1 Merbau Mararam Kabupaten Lampung Selatan; 39) SMAN 1 Palas Kabupaten Lampung Selatan; 40) SMAN 1 Penengahan Kabupaten Lampung Selatan; 41) SMAN 1 Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan; 42) SMAN 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan; 43) SMAN 1 Sragi Kabupaten Lampung Selatan; 44) SMAN 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; 45) SMAN 1 Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan; 46) SMKN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; 47) SMKN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; 48) SMKN 1 Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan; 49) SMKN 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; 50) SMKN 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan; 51) SMKN 1 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan; 52) SMKN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan; 53) SMKN 1 Sragi. Kabupaten Lampung Selatan; 54) SMKN Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan; 55) SMKN Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan; 56; JMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran; 57) SMAN 2 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran; 58) SMAN 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran; 59) SMAN 2 Kedondong Kabupaten Pesawaran; 60) SMAN 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran; 61) SMAN 2 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran; 62) SMAN 1 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran; 63) SMAN 2 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran; 64) SMAN 1 Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran; 65) SMAN 2 Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran; 66) SMAN 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran; 67) SMAN 2 Tegineneng Kabupaten Pesawaran; 68) SMAN 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran; 69) SMAN 1 Way Lima Kabupaten Pesawaran; 70) SMKN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran; 71) SMKN 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran; 72) SMKN 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran; 73) SMKN 1 Ketibung Kabupaten Pesawaran; 74) SMKN Padang Cermin Kabupaten Pesawaran; 75; JMAN 1 Metro Kota Metro; 76) SMAN 2 Metro Kota Metro; 77) SMAN 3 Metro Kota Metro; 78) SMAN 4 Metro Kota Metro, 79) SMAN 5 Metro Kota Metro; 80) SMAN 6 Metro Kota Metro; 81) SMAN Olah Raga Metro Kota Metro; 82) SMKN 1 Metro Kota Metro; 83) SMKN 2 Metro Kota Metro; 84) SMKN 3 Metro Kota Metro; 85) SMKN 4 Metro Kota Metro; 86) SMKN 5 Metro Kota Metro; 87) SMK Gajah Tunggal Metro Kota Metro; 88) SLB Negeri Metro Kota Metro; 89) SLB Wiyata Dharma Metro Kota Metro; 90) SMAN 1 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah; 91) SMAN 1 Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah; 92) SMAN 1 Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah; 93) SMAN 1 Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah; 94) SMAN 1 Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah; 95) SMAN 1 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah; 96) SMAN 1 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah; 97) SMAN 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah; 98) SMAN 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah; 99) SMAN 1 Pubian Kabupaten Lampung Tengah; 100)SMAN 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah; 10 IJ SMAN 1 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah; 102)SMAN 1 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah; 103)SMAN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah; 104)SMAN 1 Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah; 105)SMAN 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah; 106)SMAN 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah; 107)SMAN 1 Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah; 108)SMAN 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; 109) SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah; 110)SMAN 1 Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah; 11IJSMAN 1 Way Pcngubuan Kabupaten Lampung Tengah; 112)SMAN 1 Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah; 113)SMAN 1 Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah; 114)SMKN 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; 115)SMKN 2 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; 116)SMKN 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; 117)SMKN 1 Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah; 118)SMKN 1 Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah; 119)SMKN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah; 120)SMKN 1 Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah; 121)SMKN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah; 122)SMKN 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah; 123)SMK Unggul Terpadu Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah; 124)SLB Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah; 125JSMAN 1 Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur; 126)SMAN 2 Sekampung Kabupaten Lampung Timur; 127)SMAN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur; 128)SMAN 1 Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur; 129)SMAN 1 Batanghari Kabupaten Lampung Timur; 130)SMAN 1 Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur; 13IJSMAN 1 Jabung Kabupaten Lampung Timur; 132)SMAN 1 Kibang Kabupaten Lampung Timur; 133) SMAN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur; 134) SMAN 1 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur; 135)SMAN 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur; 136)SMAN 1 Melinting Kabupaten Lampung Timur; 137)SMAN 1 Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur; 138)SMAN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur; 139)SMAN 1 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur; 140)SMAN 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur; 14 IJ SMAN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur; 142)SMAN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur; 143)SMAN 1 Waway Karya Kabupaten Lampung Timur; 14^'SMAN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur; 145)SMAN 1 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur; 146)SMKN 1 Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur; 147)SMKN 1 Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur; 148)SMKN 1 Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur; 149)SMKN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur; 150)SMKN 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur; 151)SMKN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur; 152)SMKN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur; 153)SMKN 1 Trimuijo Kabupaten Lampung Timur; 154)SMKN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur; 155)SMKN 1 Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur; 156)SMKN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur; 157)SMKN Praja Utama Kabupaten Lampung Timur; 158)SLB Negeri Lampung Timur; 159)SMAN 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus; 160)SMAN 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus; 161)SMAN 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus; 162)SMAN 2 Ulubelu Kabupaten Tanggamus; 163)SMAN 1 Air Naningan Kabupaten Tanggamus; 164)SMAN 1 Bulok Kabupaten Tanggamus; 165)SMAN 1 Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus; 166)SMAN 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus; 167)SMAN 1 Kelumbayan Kabupaten Tanggamus; 168)SMAN 1 Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus; 169)SMAN 1 Limau Kabupaten Tanggamus; 170)SMAN 1 Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus; 17IJ SMAN 1 Semaka Kabupaten Tanggamus; -g. 172)SMAN 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus; 173)SMAN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus; 174)SMAN 1 Wonosobo Kabupaten Tanggamus; 175)SMAN 1 Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus; 176)SMKN 1 Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus; 177)SMKN 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus; 178)SMKN 1 Pugung Kabupaten Tanggamus; 179)SMKN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus; 180)SMKN 1 Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus; 181)SMAN 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu; 182)SMAN 2 Pringsewu Kabupaten Pringsewu; 183)SMAN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu; 184)SMAN 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu; 185)SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu; 186)SMAN 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu; 187)SMAN 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu; 188)SMAN 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu; 189)SMAN 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu; 190)SMAN 1 Sukohaijo Kabupaten Pringsewu; 191)SMKN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu; 192)SMKN Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu; 193)SMKN Sukohaijo Kabupaten Pringsewu; 194)SLB Negeri Pringsewu Kabupaten Pringsewu; 195)SMAN 1 Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat; 196)SMAN 2 Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat; 197)SMAN 1 Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat; 198)SMAN 1 Kaiya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat; 199)SMAN 1 Lemong Kabupaten Pesisir Barat; 200)SMAN 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat; 20 IJ SMAN 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat; 202)SMAN 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat; 203) SMAN 1 Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat; 204) SMKN 1 Ngarnbur Kabupaten Pesisir Barat; 205) SMKN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat; 206) SMAN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; 207)SMAN 2 Kotabumi Kabupaten. Lampung Utara; 208)SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; 209) SMAN 4 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; 210)SMAN 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara; 211)SMAN 2 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara; 212)SMAN 1 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara; 213)SMAN 2 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara; 2xh)3MAN 1 Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara; 215)SMAN 1 Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara; 216)SMAN 1 Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara; 217)SMAN 1 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara; 218)SMAN 1 Abung Timur Kabupaten Lampung Utara; 219)SMAN 1 Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara; 220)SMAN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara; 22IJSMAN 1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara; 222)SMAN 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara; 223)SMAN 1 Abung Barat Kabupaten Lampung Utara; 224)SMAN 1 Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara; 225)SMAN 1 Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara; 226)SMAN 1 Bhakti Mulya Kabupaten Lampung Utara; 227)SMAN 1 Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara; 228)SMAN 1 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara; 229)SMKN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; 230)SMKN 2 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; 231)SMKN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; 232)SMKN 1 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara; 233)t>MKN 1 Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara; 234)SMKN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara; 235)SMKN 1 Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara; 236)SMKN 1 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara; 237)SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; 238)SMAN 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; 239)SMAN 1 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan; 240)SMAN 2 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan; 241)SMAN 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan; 242)SMAN 2 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan; 243)SMAN 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan; 244)SMAN 2 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan; 245)SMAN 1 Kasui Kabupaten Way Kanan; 246)SMAN 2 Kasui Kabupaten Way Kanan; 247)SMAN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan; 248)SMAN 2 Negara Batin Kabupaten Way Kanan; 249)SMAN 1 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan; 250)SMAN 2 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan; 251) SMAN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; 252)SMAN 2 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; 253)SMAN 1 Banjit Kabupaten Way Kanan; 254)SMAN 2 Banjit Kabupaten Way Kanan; 255)SMAN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan; 256)SMAN 1 Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan; 257)SMAN 1 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan; 258)SMAN 1 Way Tuba Kabupaten Way Kanan; 259)SMAN 2 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan; 260)SMAN 1 Gedung Harapan Kabupaten Way Kanan; 261)SMKN 1 Banjit Kabupaten Way Kanan 262)SMKN 2 Banjit Kabupaten Way Kanan; 263)SMKN 1 Bahuga Kabupaten Way Kanan; 264)SMKN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan; 265)SMKN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; 266)SMKN 1 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan; 267)SMKN 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan; 268)SMKN 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan; 269)SMKN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan; 270)SMKN 1 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan; 271)SMKN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; 272)SMKN 1 Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan; 273) SMAN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat; 274) SMAN 2 Liwa Kabupaten Lampung Barat; 275)SMKN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat; 276) SMAN 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat; 277)SMAN 1 Air Hitam Kabupaten Lampung Barat; 278)SMAN 1 Batu Brak Kabupaten Lampung Barat; 279)SMAN 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat; 280)SMAN 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat; 281)SMAN 1 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat; 282)SMAN 1 Sekincau Kabupaten Lampung Barat; 28 3MAN 1 Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat; 284)SMAN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat; 285)SMAN 1 Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; 286)SMAN 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat; 287)SMAN 1 Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat; 288)SMKN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat; 289)SMKN 1 Suoh Kabupaten Lampung Barat; 290)SMKN 1 Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat; 291)SMAN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang; 292)SMAN 2 Menggala Kabupaten Tulang Bawang; 293)SMAN 3 Menggala Kabupaten Tulang Bawang; 294)SMAN 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang; 295)SMAN 2 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang; 296)SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; 297)SMAN 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang; 298)SMAN 1 Gedung Aji Kabupaten Tulang Eawang; 299)SMAN 1 Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang; 300)SMAN 1 Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang; 30IJSMAN 1 Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang; 3CL; 2MAN 1 Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang; 303) SMAN 1 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang; 304)SMAN 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang; 305)SMAN 1 Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang; 306)SMKN 1 Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang; 307)SMKN 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang; 308)SMKN 1 Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang; 309)SMKN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang; 310)SMKN 1 Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang; 311)SMKN 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang; 312)SMKN 1 Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang; 313)SLB Negeri Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang; 314)SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 315)SMAN 2 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 316)SMAN 3 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 317)SMAN 1 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat; 318)SMAN 2 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat; 319)SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat; 320)SMAN 2 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat; 32 IJ SMAN 3 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat; 322)SMAN 1 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat; 323)SMAN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat; 324)SMAN 1 Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat; 325)SMAN 1 Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat; 326)SMAN 1 Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat; 327)SMAN 1 Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat; 328)SMA PGRI Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat; 329)SMKN 1 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat; 330)SMKN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 33IJSMAN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji; 332)SMAN 2 Way Serdang Kabupaten Mesuji; 333)SMAN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji; 334)SMAN 2 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji; 335) SMAN 1 Mesuji Lampung Kabupaten Mesuji; 336)SMAN 1 Mesuji Timur Kabupaten Mesuji; 337)SMAN 1 Panca Jaya Kabupaten Mesuji; 338)SMAN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji; 339)SMAN 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji; 340)SMKN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji; 341)SMKN 2 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji; 342)SMKN 1 Panca Jaya Kabupaten Mesuji; 343)SMKN 1 Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji; 344)SMKN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji; 345)SMAN 1 Banjar Baru Kabupaten Mesuji; 346)SMKN 1 Banjar Margo Kabupaten Mesuji, 347)SMKN 1 Pagar Dewa Kabupaten Mesuji; 348)SMKN 1 Penawartama Kabupaten Mesuji; 349)SMKN 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji; 350)SMKN 1 Kebun Tebu Kabupaten Mesuji; , 351)SMKN 1 Mesuji Timur Kabupaten Mesuji; 352)SMKN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji; dan 353)SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lampung.
1. 2.Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a.UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
b.UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
c.UPTD InsUlasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A.
1. 3.Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi, terdiri dari:
a.UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Kelas A;
b.UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Kelas A;
c.UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas A;
d.UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas A;
e.UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Kelas A;
f.UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kelas A; dan
g.UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A.
1. 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
a.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A;
b.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A; dan
c.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A.
1. 5.Dinas Sosial, terdiri dari:
a.UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kelas A;
b.UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan Kelas A;
c.UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kelas A;
d.UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih Kelas A;
e.UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Kelas A;
f.UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kelas A; dan
g.UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kelas A.
1. 6.Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
a.UPTD Balai Latihan Keija Bandar Lampung Kelas A;
b.UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda Kelas A;
c.UPTD Balai Latihan Kerja Metro Kelas A;
d.UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung Kelas A;
e.UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Kelas A; dan
f.UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Keija Kelas A.
1. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu: - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
2. 8.Dinas Lingkungan Hidup, yailu: UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.
3. 9.Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yaitu: - UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelas A.
4. 10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
a.UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Kelas A; dan
b.UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kelas A.
1. 11.Dinas Pemuda dan Olahraga, . yaitu: - UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas A.
2. 12.Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
a.UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
b.UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Kelas A;
c.UPTD Pelabuhan Perikanan Lernpasing Kelas A;
d.UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A; dan
e.UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung Kelas A
1. 13.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu: - UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger, Kelas A.
2. 14.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
a.UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A.
b.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
c.UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
d.UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian Kelas A;
e.UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering Kelas A; dan
f.UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kelas A.
1. 15.Dinas Perkebunan, terdiri dari:
a.UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A;
b.UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Kelas A; dan
c.UPTD Balai Benih dan Kebun Induk Kelas A.
1. 16.Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
a.UPTD Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
b.UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai Kelas B;
c.UPTD Pembibitan Ternak Sapi Kelas A; dan
d.UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Kelas A.
1. 17.Dinas Kehutanan, yaitu:
a.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Kelas A ;
b.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat Kelas A;
c.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa Kelas A;
d.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur Kelas A;
e.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Kelas A;
f.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya Kelas A;
g.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan Kelas A;
h.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya - Tangkit Tebak Kelas A;
i.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi Kelas A;
j.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara Kelas A;
k.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba Kelas A;
1. 1.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran Kelas A;
m.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak Kelas A;
n.UKiD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Raja Basa-Way Pisang- Batu Serampok Kelas A; dan
o.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Kelas A.
1. 18.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
a.UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Kelas A; dan
b.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A.
1. 19.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu: - UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kelas A.
2. 20.Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
a.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Kelas A; O
b.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kelas A;
c.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Kelas A;
d.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV Kelas A;
e.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Kelas A;
f.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI Kelas A;
g.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII kelas A;
h.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Kelas A;
i.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IX Kelas A;
j.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah X Kelas A;
k.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XI Kelas A; dan
1. 1.UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XII Kelas A.

Pasal 6

O (1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

(2)UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 7

(1)UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
2. b.pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan
3. c.pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

BAB III

CABANG DINAS

Pasal 8

(i) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program, koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, koordinasi dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah sesuai dengan kedudukan wilayah kerjanya.

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
2. b.pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
3. c.pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan sekolah menengah atas. sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
4. d.pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan meliputi pengusulan penjenjangan karier, kenaikan pangkat dan pengurusan administrasi kepegawaian serta pengusulan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekoiah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
5. e.pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. f.pengumpulan dan penghimpun data dan informasi meliputi data informasi sarana prasarana, ketenagaan dan kesiswaan di bidang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
7. g.pelaksanaan fasilitasi ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
8. h.pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesiswaan bagi peserta didik di bidang pendidikan sekoiah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
9. i.pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I berkedudukan di Natar atau wilayah lainnya di Kabupaten Lampung Selatan, meliputi Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.
(1)Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, terdiri dari:
1. a.Kepala Cabang Dinas;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
4. d.Seksi Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (Diksus): dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas. O (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dan huruf d, masing- masmg dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Cabang Dinas.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
(5)Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran la yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur mi.

Pasal 10

(1)Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program, koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, koordinasi dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkantoran Cabang Dinas, meliputi:
1. a.melaksanakan urusan surat-surat dokumen dan kearsipan;
2. b.melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian; dan
3. c.melaksanakan pendataan, pemetaan dan penyebarluasan informasi program.
(3)Seksi Pelayanan Sekolah Menengah Atas, mempunyai tugas:
1. a.menyusun bahan perumusan, pengumpulan, penyajian data dan informasi sarana prasarana dan kesiswaan serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional kesetaraan dan kegiatan kesiswaan bidang pendidikan SMA;
2. b.mengumpulkan dan menghimpun data informasi sarana prasarana dan kesiswaan SMA;
3. c.memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
4. d.memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan kesiswaan bagi peserta didik di bidang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
5. e.mengumpulkan dan menghimpun bahan pemberian penerbitan izin sekolah menengah atas, yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. f.menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan SMA;
7. g.menyusun bahan perumusan pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan meliputi pengusulan kenaikan pangkat dan pengurusan administrasi kepegawaian serta pengusulan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMA;
8. h.mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi guru dan tenaga kependidikan SMA;
9. i.mengumpulkan dan menghimpun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pengendalian formasi guru dan tenaga kependidikan SMA;
10. j.mengumpulkan dan menghimpun bahan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMA;
11. k.mengumpulkan dan menghimpun bahan pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan dan menyiapkan bahan penilaian kineija guru dan tenaga kependidikan SMA;
  1. 1.mengumpulkan dan menghimpun bahan pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan SMA;
12. m.menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi SMA;
13. n.melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi mutasi peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah dan atau 1 (satu) provinsi; dan
14. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Seksi Pelayanan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus, mempunyai tugas:
1. a.menyusun bahan perumusan, pengumpulan, penyajian data dan informasi sarana prasarana dan kesiswaan serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional kesetaraan dan kegiatan kesiswaan bidang pendidikan SMK dan Pendidikan Khusus;
2. b.mengumpulkan dan menghimpun data informasi sarana prasarana dan kesiswaan SMK dan Pendidikan Khusus;
3. c.memfasilitasi pelaksanaan ujian nas'onal pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
4. d.memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan bagi peserta didik di bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
5. e.i... igumpulkan dan menghimpun bahan pemberian penerbitan izin sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
6. f.menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan SMK dan Pendidikan Khusus;
7. g.menyusun bahan perumusan pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan meliputi pengusulan kenaikan pangkat dan pengurusan administrasi kepegawaian serta pengusulan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMK dan Pendidikan Khusus;
8. h.mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi guru dan tenaga kependidikan SMK dan Pendidikan Khusus;
9. i.mengumpulkan dan menghimpun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pengendalian formasi guru dan tenaga kependidikan SMK dan Pendidikan Khusus;
10. j.mengumpulkan dan menghimpun bahan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMK dan Pendidikan Khusus;
11. k.mengumpulkan dan menghimpun bahan pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan SMK dan Pendidikan Khusus;
  1. 1.mengumpulkan dan menghimpun bahan pemberian penghargaan dan pciündungan guru dan tenaga kependidikan SMK dan Pendidikan Khusus;
12. m.menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi SMK dan Pendidikan Khusus;
13. n.melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi mutasi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus lintas kabupaten/kota dalam l(satu) wilayah dan atau 1 (satu) provinsi; dan
14. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1)Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program, koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, koordinasi dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah sesuai dengan kedudukan wilayah keijanya.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
2. b.pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
3. c.pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus serta fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
4. d.pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan meliputi pengusulan penjenjangan karier, kenaikan pangkat dan pengurusan administrasi kepegawaian serta pengusulan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus; i
5. e.pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. f.pengumpulan dan penghimpun data dan informasi meliputi data informasi sarana prasarana, ketenagaan dan kesiswaan di bidang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
7. g.pelaksanaan fasilitasi ujian nasional pendidikan kesetaraan pendidikan menengah;
8. h.pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesiswaan bagi peserta didik di bidang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
9. i.pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II berkedudukan di Pringsewu atau wilayah lainnya di Kabupaten Pringsewu, meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.

Isi peraturan

Teks352PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019