Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,
5.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
-4
6.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang se1anjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
7.Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8.lzin adalah dokumen yang dike1uarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9.Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukurn tertentu dalam bentuk izin.
1O. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
11.Pelimpahan kewenangan adalah penyerahkan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penanda tanganan atas nama penerima wewenang.
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasa12
(1)Pelimpahan kewenang bertujuan untuk :
a.memperpendek proses pe1ayanan
b.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti danteDangkau;dan
c.mendekatkan dan memberikan pe1ayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
(2)Ruang lingkup kewenangan perizinan meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang terjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
a.urusan pemerintah wajib; dan
b.urusan pemerintahan pilihan .
BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN