DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2015

Nomor: 41
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanarnan Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tabun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pe1ayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dimaksud perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Gubernur Larnpung tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Lampung kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; -2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015j
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
8.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedornan dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011;
12.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013;
13.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012;
14.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/RED/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Publik;
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014j Memperhatikan Menetapkan -3
19.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1.lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyederhanaan Pengendalian di Bidang Usaha;
2.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
3.Instruksi Presiden Nornor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan E-Gouennent;
4.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
5.Instruksi Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pernberian Izin dan Non Izin Berusaha;
6.Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKPM Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
7.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3021/SJ tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). MEMUTUSKAN: PERATURAN GURERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI RIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,
5.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. -4
6.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang se1anjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
7.Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8.lzin adalah dokumen yang dike1uarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9.Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukurn tertentu dalam bentuk izin. 1O. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
11.Pelimpahan kewenangan adalah penyerahkan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penanda tanganan atas nama penerima wewenang.

(1)Pelimpahan kewenang bertujuan untuk :
1. a.memperpendek proses pe1ayanan
2. b.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti danteDangkau;dan
3. c.mendekatkan dan memberikan pe1ayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
(2)Ruang lingkup kewenangan perizinan meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang terjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
1. a.urusan pemerintah wajib; dan
2. b.urusan pemerintahan pilihan .

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Gubernur melimpahkan kewenangan dibidang penzman dan nan perizinan kepada Kepala Badan.
(2)Berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Badan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). -5
(3)Berdasarkan pelirnpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
(4)Jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Peraturan Gubernur ini,

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan berkewajiban untuk:

a.memperhatikan dan menerapkan prinsip publik;
b.menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari per sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan keten berlaku; moh tuan yang onan
c.menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
d.menyampaikan tembusan kepada instansi perizinan yang dikeluarkan/ diterbitkan; dan terkait atas perizinan dan non
e.menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya. dan non

Pasal 5

Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

Dalam proses Penerbitan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan oleh pemohon bersifat sangat teknis dan memerlukan kajian khusus, Kepala Badan wajib berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait. BABIV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 7

Badan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan dengan melibatkan SKPD teknis terkait. -6
(2)Dalam hal Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan perorangan atau Badan Hukum tertentu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan/berlaku, maka Kepala Badan dapat mencabut dan atau menyatakan tidak berlaku lagi Perizinan atau Non Perizinan dimaksud.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 9

(1)Dalam hal pelayanan perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Badan,
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan danl atau tertulis.
(3)Kepala Badan wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) had sejak diterimanya pengaduan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Badan menyampaikan Iaporan mengenai pe1aksanaan perizman dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala SKPD terkait. Pasalll Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Izin yang telah dikeluarkan oIeh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sarnpai habis masa berIakunya izin,

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - -- - -------- -7

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011