(1)Pertanggungjawaban biayapeijalanandinas tersebutpada Pasal 157 ayat(1) bagiKepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah,ASNdanPihak Laindilakukan secara atcost(biayariil). Sedangkan pertanggungjawabanbiayapeijalanan dinasbagiPimpinandanAnggotaDPRDsebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat(1)dilakukan secara lumpsumuntukseluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batastertinggi sebagaimana diatur dalam peraturankepaladaerahtentangstandarharga satuan dengan tetap memperhatikan prinsipefisiensi,efektivitas,kepatuhan,kewajarandan akuntabilitas. (2)PejabatNegara,Pejabat Daerah/ PimpinandanAnggotaDPRD,ASNdan Pihak peijalanan mempertanggungjawabkan pelaksanaan peijalanan dinas kepada pemberi tugas.Selanjutnya,pertanggungjawaban biayapeijalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5(lima)hari kerja terhitung setelah peijalanan dinas dilaksanakan. Lainselaku pelaksanadinaswajib (3)Dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 ayat(1)paling sedikit melampirkan: a.SuratTugas yangsah;
b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas;
c.tiket pesawat,boarding pass,airport tax, retribusi,dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
d.Daftar PengeluaranRiil;
e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
g.laporan hasil pelaksanaan peijalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(4)Dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit melampirkan:
a.Surat Tugas yang sah;
b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan peijalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas;
c.Kuitansi tanda terima pembayaran biaya peijalanan dinas lumpsum.
Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya peijalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
d.Pakta Integritas. Hal ini merupakan pemyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab peijalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
e.laporan pelaksanaan peijalanan dinas yang ditandatangani pelaksana peijalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan.
(5)Perubahan Format SPD, Format Pakta Integritas dan Format Kwitansi Peijalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Angka XVII, Angka XIX dan Angka XXX Lampiran Peraturan Gubemur ini.
Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 2023 GUBERNUR LAMPUNG, ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 - SEKRETARUTDAERAH PROVINSI LAMPUNG, 2023 FAHRIZAL DARMINTO BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR...£.l
e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
g.laporan hasil pelaksanaan peijalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(4)Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit melampirkan:
a.Surat Tugas yang sah;
b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas;
c.Kuitansi tanda terima pembayaran biaya peijalanan dinas lumpsum.
Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya peijalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
d.Pakta Integritas. Hal ini merupakan pemyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab peijalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
e.laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(5)Perubahan Format SPD, Format Pakta Integritas dan Format Kwitansi Peijalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Angka XVII, Angka XIX dan Angka XXX Lampiran Peraturan Gubemur ini.
Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 - 2023 GUBERNUR LAMPUNG, ttd ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 - 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Salij sesj/ai aslinya BIRO HUKUM , ttd FAHRIZAL DARMINTO PIAD [ JAILAWI, SH. MH. Pem bina Utama Muda NIP. W50905 199103 1 004 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 41 i LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 41 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 - 11 - 2023 XVII. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Lembar ke Kode No. Nomor SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 1. 2
a.Pangkat dan Golongan
b.Jabatan/lnstansi
c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
3.a b.
c. Maksud Perjalanan Dinas4. Alat angkut yang dipergunakan
a.Tempat berangkat
b.Tempat tujuan 5.
6.a.
b
a.Lamanya Peijalanan Dinas
b.Tanggal berangkat
c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)
7.a b.
c. Tanggal Lahir KeteranganPengikut : Nama8.
1..
2..
3..
4..
5.
9.Pembebanan Anggaran a . SKPD b . Kode Rekening a b
10.Keterangan Iain-lain Dikeluarkan di Tanggal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, NIP J I- Berangkat dari (tempat kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( ) NIP II. Tiba di Tiba di Pada tanggal Pada tanggal Kepala Kepala •) ( )( NIP NIP III. Tiba diTiba di Pada tanggal Pada tanggal KepalaKepala ( •) ( ) NIPNIP IV. Tiba di Tiba di Pada tanggal Pada tanggal Kepala Kepala ( ) ( ) NIPNIP Tiba diV. Tiba di Pada tanggalPada tanggal KepalaKepala ( ) ( ) NIPNIP Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VI. Tiba di Pada tanggal Kepala •)( NIP Catatan Lain-LainVII. PERHATIAN:VIII. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkatAiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. XIX. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat, tanggal lahir NIK Jabatan Alamat Dengan ini menyatakan: 1) Bahwa saya akanmelaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat tanggal dalam rangkaTugas nomor melaksanakan kegiatan s.ddari tanggal 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ke Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. 20.. Pelaksana Perjalanan Dinas, Materai RplO.OOO XIX. FORMAT KWITANSI PERJALANAN DINAS KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran: No. Kwitansi: KWITANSI Sudah terima dari Sebesar Terbilang Rupiah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan Dengan rincian:
1.Uang harian
2.Biaya transportasi
3.Biaya penginapan
4.Uang representasi perjalanan dinas : Rp
5.Biaya taksi Rp Rp Rp Rp 20..
Penerima Materai Rp10.000 ttd Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu, NIP NIP GUBERNUR LAMPUNG, ttd ilman aesuai aslinya PRLA/BIRO HUKUM, , ARINAL DJUNAIDI PPm JAILANI, SH, MH. Pi ^ nbina Utama Muda NIP. 19Q50905 199103 1 004 f XIX. FORMAT KWITANSI PERJALANAN DINAS KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran: No. Kwitansi: KWITANSI Sudah terima dari Sebesar Terbilang Rupiah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu RP Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan Dengan rincian:
1.Uang harian
2.Biaya transportasi
3.Biaya penginapan
4.Uang representasi perjalanan dinas : Rp
5.Biaya taksi Rp Rp Rp Rp 20..
Penerima Materai RplO.OOO ttd Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu, NIP NIP GUBERNUR LAMPUNG, ywt — ARINAL DJUNAIDI