DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2023

Nomor: 41
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, khususnya pada ketentuan Pasal II angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/ 15920/ Keuda hal Penjelasan Pelaksanaan dan Menimbang Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud; Peijalanan Dinas
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Mengingat Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undaingan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor82,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor13Tahun 2022tentang PerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2022Nomor143,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6801); Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5587),sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2 Tahun2022tentang CiptaKeija menjadiUndang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856); PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentangKedudukan Keuangan KepalaDaerahdanWakil KepalaDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000Nomor210,TambahanLembaranNegaraNomor 4028); PeraturanPemerintah Nomor23Tahun 2005tentangPengelolaan Keuangan Badan LayananUmum(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005 Nomor48,Tambahan LembaranNegara Nomor4502)sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor74 Tahun 2012 tentang PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2012Nomor171,TambahanLembaran NegaraNomor5340); PeraturanPemerintahNomor56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor 138, TambahanLembaranNegaraNomor4576); Peraturan PemerintahNomor8Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangandan KineijaInstansi Pemerintah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006Nomor25,TambahanLembaran NegaraNomor4614); Peraturan PemerintahNomor71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansi Pemerintahan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010Nomor 123,TambahanLembaran NegaraNomor5165); Peraturan PemerintahNomor23 Tahun 2011tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor19 Tahun 2010 tentang TataCara Pelaksanaan TugasdanWewenangserta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagaiWakil Pemerintah diWilayah Provinsi(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011Nomor44, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5209); Peraturan PemerintahNomor 2Tahun 2012 tentangHibahDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012Nomor5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5272); Peraturan PemerintahNomor12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Nomor6322); Peraturan Pemerintah Nomor63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.Peraturan PresidenNomor33 Tahun2020tentangStandar HargaSatuanRegional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor57)sebagaimana telahdiubah dengan PeraturanPresidenNomor53Tahun 2023tentang Perubahan Atas PeraturanPresidenNomor33Tahun2020 tentang StandarHargaSatuanRegional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor112); 15.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 52Tahun 2012 tentangPedoman PengelolaanInvestasi PemerintahDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor754); 16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 79Tahun 2018 tentang Badan Layanan UmumDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2018Nomor1213); 17.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 24Tahun 2020tentang Pengelolaan DanaBantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor476); 18.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781); 19.Peraturan DaerahProvinsiLampungNomor5 Tahun2021 tentangPengelolaan Keuangan Daerah(LembaranDaerah ProvinsiLampungTahun2021Nomor5); MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURLAMPUNG NOMOR56TAHUN 2021TENTANG PEDOMAN SISTEMPROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Beberapa ketentuandalamPeraturan Gubemur Lampung Nomor56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita DaerahProvinsi Lampung Tahun 2023Nomor56),diubahsebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal 117 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Pemerintah,Pemerintah Daerah lain,Badan UsahaMilikNegara/Badan UsahaMilikDaerah, Badan danLembaga, serta Kemasyarakatan mengajukan permohonan usulan hibah secara tertulis kepada Gubemur. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dibubuhi cap dan ditandatangani oleh: a.pimpinan/ Ketua/ Kepala atau sebutan lain instansi/Satuan Keija bagi Pemerintah; b.kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;

c.direksi atau sebutan lain bagiBUMN/ BUMD; dan

(1)Organisasi
(2)d.ketuadan Sekretarisatausebutanlain bagibadan,lembagadan organisasikemasyarakatan.
(3)Permohonantertulissebagaimana dimaksudpadaayat(1),palingsedikit memuat: a.maksuddan tujuansertarencana penggunaanbelanja hibah;dan b.namadan alamatlembagapemohon.
(4)Dalamhal permohonan diajukanolehbadan,lembagadanorganisasi kemasyarakatan,wajibmelampirkan persyaratan administrasi,meliputi: a.aktaNotarispendirian lembagaataudokumen lainyang dipersamakan;
1. b.nomorPokok WajibPajak(NPWP); c.suratketerangandomisililembagadariDesa/Kelurahansetempat; d.izin operasional/tandadaftarlembagadari Instansiyangberwenang. Khusus untukorganisasikemasyarakatanpalingkurang selamajangka waktu3(tiga)tahun;
2. e.buktikontraksewagedung/bangunan,bagilembaga yangkantomya menyewa;dan f.fotocopyKartuTandaPenduduk yangmasih berlakuatasnama Ketuadan Sekretarisatausebutanlain. 2.KetentuanPasal155,diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

(1)Perjalanandinas jabatan merupakanpeijalanandinasyangdilakukanoleh olehGubemur,WakilGubemur,PimpinandanAnggotaDPRD,ASN, Pegawai TidakTetap danPihakLainuntuk kepentingan Pemerintah Daerah, dari tempatkedudukanketempatyangdituju dankembalike tempat kedudukansemula.
(2)Perjalanandinas jabatansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan dalam rangka: a.pelaksanaan tugas dan fungsiyang melekatpada jabatan;
1. b.mengikuti rapat,seminar,dankegiatan sejenis lainnya; c.pengumandahan(detasering); d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e.menghadap majelispengujikesehatanpegawai negeriataumenghadap seorang dokter pengujikesehatanyangditunjuk,untuk mendapatkan surat keterangandokter tentang kesehatannyaguna kepentingan jabatan;
2. f.memperoleh pengobatan berdasarkan suratketerangan dokter,karena mendapat cedera pada waktuataukarena melakukan tugas; g.mendapatkan pengobatan berdasarkankeputusanmajelis penguji kesehatan Pegawai negeri; h.penugasanuntukmengikuti pendidikan setaraDiploma/S1/S2/S3; dan
3. i.mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(3)Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
1. a.selektif, yaitu untukkepentingan yangsangattinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraanpemerintahan daerah; b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan keija perangkat daerah;
2. c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
3. d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
(4)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan menjadi:
1. a.perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
2. b.perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
  1. 3.Ketentuan Pasal 157, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

(1)Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
1. a.uang harian;
2. b.Biaya transportasi;
3. c.Biaya penginapan;
4. d.Uang representasi perjalanan dinas; dan
5. e.Sewa kendaraan dalam kota. Selain biaya transportasi sebagaimana huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.
(2)Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/ pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
(3)Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas, komponen biaya perjalanan dinas dibayar sesuai dengan ketentuan:
1. a.uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan;
2. b.biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost.
3. c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum dan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan.
4. d.uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan;
5. e.dihapus.
(4)Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.

4.Ketentuan Pasal 165, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

(1)Pejabat Negara, Pejabat Daerah/ Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan peijalanan dinas, harus diberikan;
1. a.Surat Tugas untuk melaksanakan perintah peijalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah; 2) Apabila Kepala Daerah berhalangan maka Surat Tugas dapat ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. Selanjutnya apabila Sekretaris Daerah juga berhalangan maka Surat Tugas dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi masing-masing Perangkat Daerah. 3) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; 4) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah
2. b.Surat Peijalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya peijalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
(3)Mekanisme pembayaran biaya peijalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 174 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

(1)Dalam hal jumlah hari peijalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi.
(2)Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/ KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen diantaranya:
1. a.Surat keterangan kesalahan/ kelalai dari Syahbandar/ Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi;
2. b.Surat keterangan perpanjangan tugas dari Pemberi Tugas; dan/atau
3. c.Surat pemyataan dari Pelaksana Tugas yang menyatakan jumlah peijalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat bencana alam / force major.
(3)Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/ KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi pada DPA/ DPPA SKPD.
(3a)Dalam hal biaya peijalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya peijalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan.
(3b)kelebihan biaya peijalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluarein/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
(3c)kelebihan biayapeijalanandinasyangdibayarkanmelaluiLSdisetorkanke RKUDmelaluiBendaharaPengeluaran/BendaharaPengeluaranPembantu; dan (3d)dalam halbiayapeijalanan dinasyangdibayarkanmelaluiUP/ GUdanLS kurangdariyangseharusnya,dapatdimintakan kekurangannyaoleh pelaksanapeijalanandinas. 6.Ketentuan Pasal 175,diubahsehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 175

(1)Dalamhal teijadi pembatalanpelaksanaan peijalanan dinas,biaya pembatalan dapatdibebankan padaDPA-SKPDberkenaan, dengan melampirkan: a.SuratPernyataanPembatalanTugasPeijalanan Dinasdaripejabatyang menandatanganiSuratTugas; b.SuratPernyataan PembebananBiayaPembatalan PeijalananDinas;dan
1. c.Pernyataan/Tanda BuktiBesaran PengembalianBiayaTransportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapanyangdisahkanoleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Biayapembatalansebagaimana dimaksudpadaayat(1)yangdapat dibebankan padaDPA-SKPDyaitu: a.biaya pembatalan tiket transportasi ataubiaya penginapan;atau b.sebagian atau seluruhbiayatikettransportasi ataubiayapenginapan yang tidakdapat dikembalikan/refund. 7.Ketentuan Pasal 176,diubah sehingga berbunyisebagaiberikut:

Pasal 176

(1)Pertanggungjawaban biayapeijalanandinas tersebutpada Pasal 157 ayat(1) bagiKepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah,ASNdanPihak Laindilakukan secara atcost(biayariil). Sedangkan pertanggungjawabanbiayapeijalanan dinasbagiPimpinandanAnggotaDPRDsebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat(1)dilakukan secara lumpsumuntukseluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batastertinggi sebagaimana diatur dalam peraturankepaladaerahtentangstandarharga satuan dengan tetap memperhatikan prinsipefisiensi,efektivitas,kepatuhan,kewajarandan akuntabilitas.
(2)PejabatNegara,Pejabat Daerah/ PimpinandanAnggotaDPRD,ASNdan Pihak peijalanan mempertanggungjawabkan pelaksanaan peijalanan dinas kepada pemberi tugas.Selanjutnya,pertanggungjawaban biayapeijalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5(lima)hari kerja terhitung setelah peijalanan dinas dilaksanakan. Lainselaku pelaksanadinaswajib
(3)Dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 ayat(1)paling sedikit melampirkan: a.SuratTugas yangsah;
1. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas;
2. c.tiket pesawat,boarding pass,airport tax, retribusi,dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
3. d.Daftar PengeluaranRiil;
4. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
5. f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
6. g.laporan hasil pelaksanaan peijalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(4)Dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit melampirkan:
1. a.Surat Tugas yang sah;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan peijalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas;
3. c.Kuitansi tanda terima pembayaran biaya peijalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya peijalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pakta Integritas. Hal ini merupakan pemyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab peijalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
5. e.laporan pelaksanaan peijalanan dinas yang ditandatangani pelaksana peijalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan.
(5)Perubahan Format SPD, Format Pakta Integritas dan Format Kwitansi Peijalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Angka XVII, Angka XIX dan Angka XXX Lampiran Peraturan Gubemur ini. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 2023 GUBERNUR LAMPUNG, ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 - SEKRETARUTDAERAH PROVINSI LAMPUNG, 2023 FAHRIZAL DARMINTO BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR...£.l
1. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
2. f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
3. g.laporan hasil pelaksanaan peijalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(4)Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit melampirkan:
1. a.Surat Tugas yang sah;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas;
3. c.Kuitansi tanda terima pembayaran biaya peijalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya peijalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pakta Integritas. Hal ini merupakan pemyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab peijalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
5. e.laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(5)Perubahan Format SPD, Format Pakta Integritas dan Format Kwitansi Peijalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Angka XVII, Angka XIX dan Angka XXX Lampiran Peraturan Gubemur ini. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 - 2023 GUBERNUR LAMPUNG, ttd ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 - 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Salij sesj/ai aslinya BIRO HUKUM , ttd FAHRIZAL DARMINTO PIAD [ JAILAWI, SH. MH. Pem bina Utama Muda NIP. W50905 199103 1 004 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 41 i LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 41 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 - 11 - 2023 XVII. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Lembar ke Kode No. Nomor SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 1. 2
1. a.Pangkat dan Golongan
2. b.Jabatan/lnstansi
3. c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
  1. 3.a b. c. Maksud Perjalanan Dinas4. Alat angkut yang dipergunakan
4. a.Tempat berangkat
5. b.Tempat tujuan 5.
  1. 6.a. b
6. a.Lamanya Peijalanan Dinas
7. b.Tanggal berangkat
8. c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)
  1. 7.a b. c. Tanggal Lahir KeteranganPengikut : Nama8.
  2. 1..
  3. 2..
  4. 3..
  5. 4.. 5.
  6. 9.Pembebanan Anggaran a . SKPD b . Kode Rekening a b
  7. 10.Keterangan Iain-lain Dikeluarkan di Tanggal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, NIP J I- Berangkat dari (tempat kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( ) NIP II. Tiba di Tiba di Pada tanggal Pada tanggal Kepala Kepala •) ( )( NIP NIP III. Tiba diTiba di Pada tanggal Pada tanggal KepalaKepala ( •) ( ) NIPNIP IV. Tiba di Tiba di Pada tanggal Pada tanggal Kepala Kepala ( ) ( ) NIPNIP Tiba diV. Tiba di Pada tanggalPada tanggal KepalaKepala ( ) ( ) NIPNIP Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. VI. Tiba di Pada tanggal Kepala •)( NIP Catatan Lain-LainVII. PERHATIAN:VIII. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkatAiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. XIX. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat, tanggal lahir NIK Jabatan Alamat Dengan ini menyatakan: 1) Bahwa saya akanmelaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat tanggal dalam rangkaTugas nomor melaksanakan kegiatan s.ddari tanggal 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ke Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. 20.. Pelaksana Perjalanan Dinas, Materai RplO.OOO XIX. FORMAT KWITANSI PERJALANAN DINAS KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran: No. Kwitansi: KWITANSI Sudah terima dari Sebesar Terbilang Rupiah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan Dengan rincian:
  8. 1.Uang harian
  9. 2.Biaya transportasi
  10. 3.Biaya penginapan
  11. 4.Uang representasi perjalanan dinas : Rp
  12. 5.Biaya taksi Rp Rp Rp Rp 20.. Penerima Materai Rp10.000 ttd Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu, NIP NIP GUBERNUR LAMPUNG, ttd ilman aesuai aslinya PRLA/BIRO HUKUM, , ARINAL DJUNAIDI PPm JAILANI, SH, MH. Pi ^ nbina Utama Muda NIP. 19Q50905 199103 1 004 f XIX. FORMAT KWITANSI PERJALANAN DINAS KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran: No. Kwitansi: KWITANSI Sudah terima dari Sebesar Terbilang Rupiah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu RP Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan Dengan rincian:
  13. 1.Uang harian
  14. 2.Biaya transportasi
  15. 3.Biaya penginapan
  16. 4.Uang representasi perjalanan dinas : Rp
  17. 5.Biaya taksi Rp Rp Rp Rp 20.. Penerima Materai RplO.OOO ttd Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu, NIP NIP GUBERNUR LAMPUNG, ywt — ARINAL DJUNAIDI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 117

Pasal 155

Pasal 157

Pasal 165

Pasal 174

Pasal 175

Pasal 176

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 117

Pasal 155

Pasal 157

Pasal 165

Pasal 174

Pasal 175

Pasal 176

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023