DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 49 Tahun 2022

Nomor: 49
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahaa daerah Provinsi l,ampung tahun 2022, agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa untuk mengoptimalkan tugas penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah dalam mewujudkan laboratorium pakan daerah yang unggul dan teral<reditasi, sinergitas penyediaan data dan pengelolaan keuangan daerah, mempermudah pengambilan keputusan dalam pengembangan kompetensi, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal<sud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu merubah Peraturan Gubernur L^ampung Nomor 59 Tahun 2O2L tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat 1. a Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); GUBERNUR LAMPUNG 2-

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 2455, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang Dinas dan Unit Pelalsana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2O18 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2o21 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tah,rn 2O2l Nomor 546);
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2O17 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (kmbaran Daerah Provinsi l.ampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi l^ampung Nomor 461);
14.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi l,ampung (kmbaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: :PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2O2I TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(l) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pengkoordinasian penyusunan produk hukum provinsi, baik yang bersifat pengaturan (regeliq), penetapan lbesclking), naskah hukum lain serta pengelolaan perpustakaan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. 1 -4

(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, mempunyai fu ngsi:
1. a.penyiapan bahan perencanaan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan perpustakaan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
2. b.perumusan bahan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan pengelolaan perpustakaan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
3. c.pengkoordinasian pen5rusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan perpustakaan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
4. d.pelaksanaan pen5rusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan perpustakaan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
5. e.penyiapan dokumen pelaksanaan p€n)rusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan perpustakaan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
6. f.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bagian perundang-undangan provinsi; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Biro Hukum.

2.L^ampiran III dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3.Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a.Sub Bagan Umum dan Keuangan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan Pasal 99 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1)dihapus.
(2)dihapus
(3)dihapus.
(1)dihapus.
(2)dihapus.
(3)dihapus.

Pasal 99

5.Ketentuan Pasal 125 ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

(1)Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan usia produktif dan lanjut usia serta tata kelola kesehatan masyarakat;
2. b.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, Cizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan usia produktif dan lanjut usia serta tata kelola kesehatan masyarakat;
3. c.penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keiuarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan usia produktif dan lanjut usia serta tata kelola kesehatan masyarakat;
4. d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan usia produktif dan lanjut usia serta tata kelola kesehatan masyarakat;
5. e.penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

6.Ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(l) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelalsanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Penyehatan Lingkungan.

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebij akan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Penyehatan Lingkungan ;
2. b.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Penyehatan Lingkungan;
3. c.penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Penyehatan Lingkungan;
4. d.pemantauan evaluasi, dal pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memrlar, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Penyehatan Lingkungan;
5. e.penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seoralg Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

7.Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

8 Ketentuan Pasal 135 ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

(1)seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan primer dan Tradisional. (l) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarma sian.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
3. c.penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
4. d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
5. e.penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota; dan
6. f.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 7-
(2)Rincian T\rgas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, adalah sebagai berikut:
1. a.melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer;
3. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisidi bidang Pelayanan Kesehatan Primer;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer;
6. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan tugas-tugas yang hlum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota;
7. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggunglawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

9.Lampiran VIII dalam ketentuan Pasal 186 ayat l2l diubah, sehingga menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam l"ampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10.Ketentuan Pasal 189 huruf b, Pasal 191 ayat (1), ayat (21 ayat (3), dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b, terdiri dari:

a.Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
b.dihapus; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 99

Pasal 125

Pasal 129

Pasal 133

Pasal 135

Pasal 189

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 99

Pasal 125

Pasal 129

Pasal 133

Pasal 135

Pasal 189

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019