DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 2.a Tahun 2018

Nomor: 2.a
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 dan ketentuan penutup dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 65 Tahun 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai angka romawi V.22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan /atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
c.bahwa sesuai angka romawi V.37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
13.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 74);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 Nomor urut 1, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula : Rp. 3.463.861.350.567,61
b.Bertambah / (Berkurang) : Rp. 15.479.081.860,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan : Rp. 3.479.340.432.427,61
1. 2.Belanja
a.Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai a) Semula : Rp. 970.856.234.042,96 b) Bertambah /(Berkurang) : (Rp. 19.165.362.622,42) 0,00 Jumlah Belanja Pegawai : Rp. 951.690.871.420,54 setelah Perubahan 2) Belanja Hibah a) Semula : Rp. 707.235.579.181,82 b) Bertambah / (Berkurang) : Rp. 32.506.037.000,18 Jumlah Belanja Hibah setelah : Rp. 739.741.616.182,00 Perubahan 3) Belanja Bantuan Sosial a) Semula : Rp. 2.000.000.000,00 b) Bertambah / (Berkurang) : Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial : Rp. 2.000.000.000,00 setelah Perubahan 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/Kota a) Semula : Rp. 186.781.741.762,83 b) Bertambah / (Berkurang) : Rp 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada : Rp. 186.781.741.762,83 Provinsi/Kab/Kota setelah Perubahan 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kab/Kota dan Desa a) Semula : Rp.16.900.000.000,00 b) Bertambah / (Berkurang) : (Rp.11.566.613.651,18) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 5.333.386.348,82 kepada Provinsi /Kab/Kota dan Desa setelah Perubahan 6) Belanja Tidak Terduga a) Semula : Rp. 7.500.000.000,00 b) Bertambah / (Berkurang) : Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga : Rp. 7.500.000.000,00 setelah Perubahan Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah : Rp.1.893.047.615.714,19 Perubahan
b.Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai a) Semula : Rp. 22.822.817.350,00 b) Bertambah / (Berkurang) : Rp. 1.216.694.850,00 Jumlah Belanja Pegawai : Rp. 24.039.512.200,00 setelah Perubahan 2) Belanja Barang dan Jasa a) Semula : Rp. 817.709.979.979,00 b) Bertambah / (Berkurang) : (Rp. 3.174.063.294,88) Jumlah Belanja Barang dan Jasa : Rp. 714.709.116.684,12 setelah Perubahan 3) Belanja Modal a) Semula : Rp. 752.595.702.117,00 b) Bertambah / (Berkurang) : Rp. 4.033.904.969,00 Jumlah Belanja Modal setelah : Rp. 756.456.407.086,00 Perubahan Jumlah Belanja Langsung setelah : Rp. 1.595.205.035.970,12 Perubahan Surplus / (Defisit) : (Rp. 8.912.219.256,70)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula : Rp. 22.240.703.866,00 2) Bertambah / (Berkurang) : Rp. (11.628.484.609,30) Jumlah Penerimaan Pembiayaan : Rp. 10.612.219.256,70 setelah Perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula : Rp. 1.700.000.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) : Rp. 0,00 Jumlah Pegeluara Pembiayaan : Rp. 1.700.000.000,00 setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Neto : Rp. 8.912.219.256,70 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00
1. 2.Bahwa sebagai akibat kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2017 serta Hibah Uang kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditinjau kembali yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II KETENTUAN PENUTUP Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 3 Januari 2018 GUBERNUR MALUKU, TTD SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 3 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 2.a

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 /PMK.02/2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 /PMK.02/2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017