DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 16 dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum perlu di tetapkan dengan Peraturan Gubernur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berit Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta antar sesama Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.
1. 2.Ketentuan BAB II Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta disisipkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Organisasi JDIH terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Biro Hukum dan HAM Setda Maluku.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota;
3. c.Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; dan
4. d.Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Pusat JDIH dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi :
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. b.koleksi dokumen hukum;
4. c.teknis pengelolaan;
5. d.sarana prasarana; dan
6. e.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. c.Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
4. d.Sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi;
5. e.Pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi Anggota JDIH;
6. f.Pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
7. g.Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.
  1. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibantu oleh Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH yang terdiri dari :
1. a.tenaga ahli di bidang hukum;
2. b.tenaga ahli di bidang dokumentasi; dan
3. c.tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Tugas Tim Pembina serta Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5.Ketentuan BAB III Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditertibkan oleh instansinya.
(2)Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
2. b.Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN;
3. c.Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
4. d.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
5. e.Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
6. f.Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN.
(3)Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

6.Ketentuan BAB V Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku pada DPA-SKPD Biro Hukum dan HAM Setda Maluku dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal II KETENTUAN PENUTUP Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 8 Agustus 2019 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 8 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 21.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGELOLAAN

Pasal 8

PENDANAAN

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGELOLAAN

Pasal 8

PENDANAAN

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2016