Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku pada DPA-SKPD Biro Hukum dan HAM Setda Maluku dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal II
KETENTUAN PENUTUP Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal 8 Agustus 2019 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 8 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 21.