DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, kelembagaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindak lanjuti dengan Permendagri Nomor 02 Tahun 2014, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
9.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 22 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
5.Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
6.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau di sebut dengan nama lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.
7.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang- undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, perundang- undangan dan rancangan peraturan.
9.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
10.Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :

a.kelembagaan JDIH;
b.pengelolaan JDIH; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari :

a.pusat JDIH;
b.anggota JDIH. 2) Pusat JDIH sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum dan HAM. 3) Anggota JDIH sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a.skpd; dan
b.bagian hukum di Kabupaten/Kota.

Pasal 6

1.Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH.
2.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota jdih;
c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
d.penataan sistim informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat jaringan dokumentasi hukum nasional dan anggota jdih;
e.pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota jdih;
f.pembinaan sumber daya manusia Pengelola JDIH;
g.penyediaan sarana dan prasarana pengelola jdih; dan
h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 7

1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
b.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat jdih;
c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jdih di lingkungannya;
d.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jdih di lingkungannya; dan
e.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum dan HAM; 2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

1.Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:

a.informasi hukum; dan
b.informasi hukum lainnya.
1. 2.Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
a.ketetapan mpr,
b.undang-undang;
c.peraturan pemerintah;
d.peraturan presiden;
e.peraturan daerah;
f.peraturan menteri;
g.peraturan gubernur; dan
h.peraturan DPRD provinsi.

Pasal 10

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memuat paling sedikit :

a.putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b.putusan mahkama agung;
c.surat edaran menteri;
d.klarifikasi peraturan daerah;
e.rancangan produk hukum;
f.artikel hukum; dan
g.surat edaran Gubernur.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2019