DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 6 Februari 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.218 2
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDARDISASI PENGELOLAAN TEKNIS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal 1

Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dalam rangka pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

Pasal 2

Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan:

a.menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi;
b.mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi; dan
c.meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

Pasal 3

Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a.standardisasi pengadaan dokumen hukum;
b.standardisasi pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum lainnya; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.2183
c.standardisasi pembuatan katalog peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
d.standardisasi pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
e.standardisasi pembuatan katalog monografi hukum;
f.standardisasi penyusunan indeks majalah hukum;
g.standardisasi penyusunan indeks kliping koran;
h.standardisasi pelayanan informasi hukum;
i.standardisasi website JDIHN;
j.standardisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIHN; dan
k.standardisasi pelaporan penyelenggaraan JDIHN.

Pasal 4

Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang telah dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus disempurnakan sesuai dengan Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.218 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.218 2
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDARDISASI PENGELOLAAN TEKNIS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal 1

Pasal 2

Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan:

a.menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi;
b.mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi; dan
c.meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

Pasal 3

Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a.standardisasi pengadaan dokumen hukum;
b.standardisasi pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum lainnya; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.2183
c.standardisasi pembuatan katalog peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
d.standardisasi pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
e.standardisasi pembuatan katalog monografi hukum;
f.standardisasi penyusunan indeks majalah hukum;
g.standardisasi penyusunan indeks kliping koran;
h.standardisasi pelayanan informasi hukum;
i.standardisasi website JDIHN;
j.standardisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIHN; dan
k.standardisasi pelaporan penyelenggaraan JDIHN.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014