DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 59 Tahun 2015

Nomor: 59
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Pengalokasian dan Pagu Definitif; Dana Otsus; Kriteria dan Persyaratan Seleksi Program dan Kegiatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nomor 900/308 tanggal 21 Februari 2015, Pimpinan DPRA telah memberikan persetujuan terhadap Pagu Indikatif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Pagu Definitif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2015: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103): 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keisumewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893): 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421): . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
1. 6.Undang Undang Nomor IP Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),
2. 7.Undang- ..../2 ATEMOATA WAHED/2015/PERATURAN/AGUSIU3 Z 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 7. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 00), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 8. . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 9. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomor 56): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor Ol, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Acch Darussalam 11): Oanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Ganun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Oanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48): Oanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56): Oanun Acch Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12): Ganun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Acch Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48), OGanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1):

Mengingat

18.Peraturan /3 Aa or WAHED/2015/PERATURAN/AGUSTUS 3
18.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71),
19.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3):

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAGU DEFINITIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM / KEGIATANRAM PEMBANGUNAN SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2.Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan dacrah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4.Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. S5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang sclanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Acch yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6.Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
7.Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
8.Pagu Definitif adalah alokasi bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihitung/dibagi berdasarkan indikator tertentu untuk pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas dan Penggunan Dana Otonomi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penctapan pagu definitif dan penentuan kriteria dan persyaratan selcksi program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015.
(2)Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian serta kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015.
(1)Paling sedikit 3006 (tiga puluh persen) TDBH Migas, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh.
(2)Paling banyak 70x (tujuh puluh persen) TDBH Migas, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PAGU DEFINITIF

Pasal 4

Pengalokasian Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :

a.254 (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/ Kota penghasil:
b.3545 (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/ Kota non penghasil, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (foundation grants) dan alokasi formula (formula based granis),dengan perincian :
1. 1.50Yc (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar:
2. 2.506 (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator lainnya yang relevan. C. 40”o (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 5

Pengalokasian Dana Otsus, dilakukan sebagai berikut :

a.60# (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, selain itu juga dialokasikan paling banyak 146 (satu per seratus) untuk pembangunan ibukota provinsi.
b.40ra (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar Youndation grants) dan alokasi formula (formula based granis), dengan perincian :
1. 1.30 (tiga puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar:
2. 2.700 (tujuh puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator : a) jumlah penduduk, 3056 (tiga puluh persen): b) luas wilayah, 3006 (tiga puluh persen): c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 30” (tiga puluh persen), dan d) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), 1096 (sepuluh persen).

Pasal 6

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, ditetapkan pengalokasian Pagu Definitif TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |, yang merupakan satu kesatuan dan

Pasal 7

(1)Dalam penetapan Pagu Definitif TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015, terdapat selisih dengan Pagu Indikatif TDBH Migas dan Otsus Tahun Anggaran 2015 yaitu pada :
1. a.Pagu Dana TDBH Minyak dan Gas Bumi alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota:
2. b.Pagu Dana Otonomi Khusus alokasi Kabupaten/Kota,
(2)Selisih Pagu Indikatif dengan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2015 akan dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 8

(1)Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf a dan huruf b dan Dana Otsus alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.
(2)Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMK), RKP Kabupaten/Kota dan mengacu pada dokumen perencanaan provinsi.
(3)Kabupaten/Kota menyusun program dan kegiatan pembangunan scsuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran III, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Usulan program dan kegiatan Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Pemerintah Aceh terlebih dahulu wajib dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
(1)Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pemerintah Aceh melalui Bappcda Aceh scbanyak 6 (enam) rangkap, pada bulan Maret Tahun 2015. Tg om WAHED/2015/PERATURAN/AGUSIUS
(2)Usulan 16 6
(2)Usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rincian anggaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
(4)Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(5)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa : Detail Enginering Design (DED): Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference): Studi Kelayakan (Feasibility Study): Survey Investigasi and Design (SID): Rencana Denah (Site Plan), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan/atau: g&. Dokumen perencanaan lainnya. a. b. £
(6)Selain dokumen pendukung scbagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi engan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.
(7)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (S) harus disampaikan paling lambat pada saat Musrenbang Otsus sesuai syarat masing-masing program dan kegiatan. de

Pasal 10

(1)Apabila pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan Tahun 2015 yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, maka Pemerintah Aceh dapat menyusun program/kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
(2)Penetapan program dan kegiatan untuk Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan RPJM Kabupaten/Kota dan RKP Kabupaten/Kota Tahun 2015 dimaksud atau RKP Aceh Tahun 2015.

Pasal 11

Pemerintah Acch mengkaji dan menvetujui usulan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015 Alokasi Kabupaten/Kota melalui mekanisme pelaksanaan rangkaian Musyawuruh Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan Pra Musrcnbang RKPA/Forum SKPA Tahun 2014 dalam rangka penyusunan RKPA Tahun 2015.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015