DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Nomor: 44
Tahun: 1999
Ditetapkan: 4 Oktober 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri;
c.bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut serta untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala urusan, perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 29

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6.Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7.Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
9.Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan.
10.Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
11.Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki.
(2)Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN

Pasal 3

(1)Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
(2)Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi :
1. a.penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. b.penyelenggaraan kehidupan adat;
3. c.penyelenggaraan pendidikan; dan
4. d.peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
(2)Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.

Pasal 5

(1)Daerah dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
(2)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan bagian perangkat Daerah.

Pasal 6

Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 7

Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong.

Pasal 8

(1)Pendidikan di Daerah diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(2)Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.
(3)Daerah mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Pasal 9

(1)Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (63)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2021

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2021

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2022

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024

Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 59 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Nomor 23 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang