DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 29 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Tugas dan Fungsi, BAB V Kelompok Jabatan Fungsional, BAB VI Kepegawaian, BAB VII Tata Kerja, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Peralihan, Bab X Ketentuan Lain-Lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pcrlu

Menetapkan

menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Acch, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh perlu diganti;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undcitig - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. 8.Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21); Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT ACEH. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintalian dan kcpcntingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
9. 2.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintalian yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
10. 3.Gubernur adalah Gubernur Aceh.
11. 4.Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
12. 5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh. MEMUTUSKAN:

Pasal 1

6.Inspektorat ... 3
6.Inspeklorat adalah Inspektorat Aceh.
7.Inspektur adalah Inspektur Acch.
8.Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspeklorat.
9.Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
10.Sekretariat adalah Selcretariat pada Inspektorat Acch.
11.Sekretaris adalah Sckretaris pada Inspektorat Aceh.
12.Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Aceh.
13.Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat Aceh.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kclompok jabatan fungsional pada Inpektorat.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubemur ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kcrja Inspektorat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
(2)Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
(3)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(4)Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(5)Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat;
3. c.Inspektorat Pembantu I;
4. d.Inspektorat Pembantu II;
5. e.Inspektorat Pembantu III;
6. f.Inspektorat Pembantu IV; VVj 0, 7 f
7. g.Inspektorat 4
8. g.Inspektornt Pembantu Khusus; dan
9. h.Kclompok Jabatan Fungsional.
(2)Sckrctariat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
3. c.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
(3)Bagan Struktur Organisasi Inspektornt scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran mcrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Gubcrnur ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Inspektornt mempunyai tugas membantu Gubernur dalam mcmbina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrali dan Tugas Pembantuan oleh Pcrangkat Aceh serta pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur scbagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi: a perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
1. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineija dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
2. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
3. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
4. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g pelaksanaan pembirtaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan
6. h.pelaksanaan administrasi Inspektorat.
(2)Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.
(3)Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat inclikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
(4)Gubernur . 5 ('1) Gubernur scbagai wakil Pcmcrintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam mcnangani laporan indikasi penyalahgunaan wewcnang dan/atau kerugian kcuangan negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat dalam mcmbina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Aceh serta pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintali Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 8

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mcnyelenggarakan fungsi: a pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b.pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negcri;
d.pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
e.pengendalian pelaksanaan koordinasi pencegalian tindak pidana korupsi;
f.pengendalian dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
h.pengendalian pelaksanaan administrasi Inspektorat;
i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mcnyelenggarakan fungsi: a pengkoordinasian perumusan rencana program keija dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

b.pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kineija;
c.pelaksanaan . c>
c.pclaksnnnnn pcngclolaan keuangan;
d.pcngclolaan kcpegawaian, tatn usaha, perlcngkapan dan rumah tangga; dan
o.pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yong dibcriknn oleh Inspcktur scsuai dcngan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017