DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Nomor: 107
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No. 1605 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. www.peraturan.go.id 2017, No. 1605
6.Inspektorat Daerah provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.
7.Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Pasal 2

(1)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
(3)Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

(1)Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; www.peraturan.go.id 2017, No. 1605
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah inspektorat daerah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah.
(2)Nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi daerah provinsi disebut Inspektorat Daerah Provinsi dan bagi daerah kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2)Klasifikasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah. www.peraturan.go.id 2017, No. 1605

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas :
1. a.Sekretariat;
2. b.Inspektorat Pembantu; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(4)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
(5)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(6)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
(7)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a www.peraturan.go.id 2017, No. 1605 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
b.pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c.pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d.pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

(1)Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas subbagian yang menjalankan fungsi:
1. a.perencanaan;
2. b.analisis dan evaluasi; dan
3. c.administrasi umum dan keuangan.
(2)Penggabungan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perangkat daerah Tipe B dan C dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 10

(1)Subbagian yang menjalankan fungsi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan www.peraturan.go.id 2017, No. 1605 perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
2. b.pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
3. c.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
4. d.koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
(3)Subbagian yang menjalankan fungsi analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi:
1. a.penginventarisasian hasil pengawasan;
2. b.koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
3. c.penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
4. d.pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. e.pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
(5)Subbagian yang menjalankan fungsi administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
(6)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan administrasi kepegawaian; www.peraturan.go.id 2017, No. 1605
2. b.pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
3. c.Pelaksanaan urusan perlengkapan;
4. d.pelaksanaan urusan rumah tangga.
5. e.pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
6. f.pelaksanaan perbendaharaan; dan
7. g.pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 11

Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada peranagkat daerah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No. 1605 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. www.peraturan.go.id 2017, No. 1605
6.Inspektorat Daerah provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.
7.Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Pasal 2

(1)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
(3)Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

(1)Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; www.peraturan.go.id 2017, No. 1605
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah inspektorat daerah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah.
(2)Nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi daerah provinsi disebut Inspektorat Daerah Provinsi dan bagi daerah kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2)Klasifikasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah. www.peraturan.go.id 2017, No. 1605

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas :
1. a.Sekretariat;
2. b.Inspektorat Pembantu; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(4)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
(5)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(6)Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
(7)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
b.pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c.pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d.pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

(1)Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas subbagian yang menjalankan fungsi:
1. a.perencanaan;
2. b.analisis dan evaluasi; dan
3. c.administrasi umum dan keuangan.
(2)Penggabungan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perangkat daerah Tipe B dan C dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 10

(1)Subbagian yang menjalankan fungsi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan www.peraturan.go.id 2017, No. 1605 perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
2. b.pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
3. c.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
4. d.koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
(3)Subbagian yang menjalankan fungsi analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi:
1. a.penginventarisasian hasil pengawasan;
2. b.koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
3. c.penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
4. d.pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. e.pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
(5)Subbagian yang menjalankan fungsi administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
(6)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan administrasi kepegawaian; www.peraturan.go.id 2017, No. 1605
2. b.pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
3. c.Pelaksanaan urusan perlengkapan;
4. d.pelaksanaan urusan rumah tangga.
5. e.pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
6. f.pelaksanaan perbendaharaan; dan
7. g.pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2025