DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. Terdiri dari dua Pasal Perubahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuain dan penataan kembali dimaksud untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 Tentang Penggunaan Sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemenuhan kewajiban Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

b.bahwa penyesuain dan penataan kembali dimaksud untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 Tentang Penggunaan Sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemenuhan kewajiban Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
b.bahwa penyesuain dan penataan kembali dimaksud untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 Tentang Penggunaan Sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemenuhan kewajiban Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
b.bahwa penyesuain dan penataan kembali dimaksud untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 Tentang Penggunaan Sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemenuhan kewajiban Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. 17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. 18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
19. 20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 11);
20. 21.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 79) diubah sebagai berikut :
21. 1.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.054.820.891.508,00 (empat triliun lima puluh empat milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.523.882.301.594,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.990.260.056,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima puluh enam rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.700.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.343.450.753.258,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.921.876.600,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp765.495.551.995,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilah puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.532.218.827,00 (dua ratus empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.269.346.582,00 (seratus enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp338.117.029.992,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.576.956.594,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp11.215.969.720,00 (sebelas milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp697.399.442.204,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri dari :
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp696.041.354.704,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp1.358.087.500,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5.Lampiran I sampai dengan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 11 Februari 2021 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 11 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.04/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.04/2020