DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tata Cara Pelaksanaan Restitusi Pajak Kendaraan Bermotor; III. Tata Cara Penerbitan SKPD atau Dokumen Lain yang dipersamkan; IV. Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran Kertas SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Super KPKB, SSPD, SKPDN, Surat Peringatan dan/atau yang dipersamakan; V. Tata Cara Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; VI. Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak; VII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; VIII. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kadaluarsa; IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 4

Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai berikut :

a.terbuat dari Kertas HVS 70 gram, Kwarto dengan Panjang 3O GD, I*bar 2l cm dan Warna Dasar lfiJau;
b.memakai tinta Visible Biasa dan Invisible Yellow;
c.memiliki design :
l.dasar dibuat seorrifg gabungan.
1. 2.kombinasi line uidth dan relief yang membentuk pola tertentu.
2. 3.tulisan angka sebagai nomor urut/Register Kanan atas berwarna hitam. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagf.p Kedue SKPD, SKPDXB, SXPDXBI dan SI(PDLB

Pasal 5

(1)SKPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.terbuat dari bahan : l.lembar pertama seanritg paryr, sensitif terhadap bahan mengandung 2 fibre dengan Waterma*, bergambar logo dari masing-masing perusahaan percetakan dengan berat kertas 8O glam;
  1. 2.lembar berikutnya berupa kertas SCCB/NCR/Top Blank dengan berat kertas 55 gram;
  2. 3.lembar ketiga, keempat dan kelima adalah kertas NCR middle berat 5O gram; dan
  3. 4.tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda dimulai lembar pertama berurutan sbb : yaitu coklat muda, biru muda, hijau muda, merah muda dan kuning muda.
2. b.memakai tinta lrrsible Biasa dan Tinta. Inuisible Yellottt.
3. c.berukuran:
  1. 1.panjang :76,2 mm;
  2. 2.lebar : 21O mm; dan
  3. 3.pada jarak 12,7 mm dari sisi kiri dan dari sisi kanan terdapat perporasi dan pada jarak 6,5 mm dari sisi kiri dan sisi kanan terdapat lubang bergerigi dengan diameter 4 mm dan jarak antara lubang t" t U.rrg ""-" yaito a,S mm. I t2t
4. d.Memiliki design :
  1. 1.dasar dibuat dengan seanitg gabungan;
  2. 2.kombinasi lhe widthdan relief dengan 2 (dua) warna yaitu desain khusus yang merupakan gabungan dari garis halus dan tipis;
  3. 3.gtillocle border 2 warna yaitu ornarnen garis tipis yang beresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu;
  4. 4.relief raster yatt'D kombinasi antara garis halus dan titjk-titik yang beresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu;
  5. 5.tepat di kolom jumlah terdapat tulisan SKPD dan di sebelah kiri terdapat lambang POLRI, Lambang Daerah, lambang PI. Jasa Raharja yang hanya terlihat apabila menggunakan Sinar Ultra Violet:
  6. 6.di sebelah kiri atas terdapat tulisan SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB dan SWDKLLI;
  7. 7.di bagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ terdapat kata-kata : harap sediakan uang sejumlah tersebut di sebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi PKB, Biaya Administrasi TNKB berikut;
  8. 8.di dalam backgrannd tulisan DINAS PENDA NTT ada pesan tersembunyi berupa tulisan "VOID. Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan melalui fotokopi maupun reproduksi lainnya;
  9. 9.di bawah kata-kata tersebut di atas dicetak sebagai berikut Nomor Polisi Nama Pemilik Alamat Merk/Tlpe Jenis/Model TH Pembuatan / Perakitan Isi Silinder/HP Warna KB No. Rangka/NIK No. Mesin No. BPKB lO. pada bagran pojok kanan atas terdapat tulisan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah;
  10. 11.pada bagran tengah atas terdapat o,sgmmetrical mechanic numbering ( 7 digit ), nomorator mekanik menggunakan angka yang dalam setiap digitnya kecil ke besar (ukuran tingginya).
  11. 12.pada bagran tengah di bawah No. Register terdapat kata-kata dengan tulisan : No. Urut No. SKUM No. Kohir L Bahan Bakar WarnaTNKB No. Polisi Lama Berat KB Jumlah Sumbu/As JBB/Penumpang
(1)

13.pada kolom isian No. Urut, No. SKUM, No. Kohir terdapat hiilden image 3 dimensi, yaitu ornament securit5i yang berfungsi menyembunyikan pesan dan terlihat menggunakan Iilter khusus (berupa Lambang POLRI, Lambang Daerah dan Lambang Jasa Raharja);
14.di bagian bawahnya terdapat lagi kata-kata Pokok Sanksi Administrasi, Jumlah, BBNKB, PKB, SWDKLLI, Biaya Administrasi TNKB, Jumlah;
15.di bagian komposisi ini terdapat keterangan ditetapkan tanggal, Petugas Penetapan dan Korektor;
16.pada bagian pding bawah dicetak BERLA.KU SAMPAI, DIRL,AN'TAS, KADISPENDA, Kepala Cabang Pf. Jasa Raharja (Persero); dan
17.pada bagran kiri atas terdapat Hologram Dynamic Efec Animation, dengan letak yang selalu tepat, berbentuk bulat, berupa L,ambang Daerah. (21 Bentuk, isi dan tata cara pengisian 511pp sglqgaimana dimaksud pada ayat (U adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagfaa Ke+rgsr STPI)

Pasal 6

Isi STPD paling sedikit memuat :

a.nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi pemerintah yang menerima;
b.nomor Folisi/Registrasi;
c.nomor kohir;
d.tanggal, bulan, dan tahun penerbitan;
e.jenis pungutan;
f.jumlah pokok pajak; dan
g.tanegal jatuh tempo pajak; Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupalan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak dan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bila SKPD atau STPD yang dntam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesala-han hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. f, (21
(2)Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
1. a.Nama dan alamat wajib pajak;
2. b.Masa Pajak;
3. c.Besamya pembatalan atau pengurangan ketetapan pqiak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak; dan
4. d.Alasan yang jelas.
(3)Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikal keputusan.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Kepala Dinas tidak mengambil suatu keputusan, maka permohonan pembatalal atau pengurangan ketetapan, dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak dianggap dikabulkan.
(1)Wqiib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan, pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administrasi dan pembebasan pajak.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
(3)Permohonan keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sekurang- kurangnya dengan menyebutkan :
1. a.narna dan alamat Wajib Pajak;
2. b.masa Pajak;
3. c.jumlah Pajak tertunggak;
4. d.alasan yang jelas dan; dan
5. e.lampiran permohonan yang sah.
(4)Gubernur dalam jangka waltu paling lama I (satu) bulan sejak diterilmanya permohonan kennganan dan pembebasan pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Gubemur tidal mengambil suatu keputusan, maka permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak dianggap dikabulkan.

BAB VII

PEITGETBALHIT IIELEBIHAIT PEUBAYARAIT PA"'AK

Pasal 9

(1)Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPD. ,
(2)Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara terfulis dalam bahasa Indonesia sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
1. a.Nama dan alamat wajib pajak;
2. b.Masa Pajak;
3. c.Besamya kelebihan pembayaran pajak; dan
4. d.Alasan yang jelas.
(3)Gubernur dalam jangka waktu paling lasta 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (a) Apabila dalam jangka wa.lrhr sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Gubernur tidak mengambil suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
(5)Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
(6)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bttnga 2o/o (dua persen) sebulan dari kelebihan tersebut.
(7)Imbalan bunga 2o/o (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII

TATA CARA PEI{GHAPI'SAI| PIUTAITG PI"'AI( YAI{G ST'DAII XAI'ALUARSA

Pasal 10

(1)Untuk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sudah Kadaluarsa, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Dinas.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Juru Sita ' Pajak atau Tim yang khusus dibentuk oleh Gubernur dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(3)Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, menguraikan Piutang Pajak sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajakyang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus'
(4)Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyusun da-ftar usulan penghapusan Piutang Pajak'
(5)Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (41, disampaikan kepada Gubernur.
(6)Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Fajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur mengenai Piutang Pajak.
(7)Berdasarkan Keputusan Gubernur ssfageiman4 dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas melakukan :
1. a.penetapan atas rincian serta besarnya. penghapusan Piutang Pajak; dan
2. b.penghapusan tagihan dan penghapusan buku atas. Piutang P4iak tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. f BAB TX I( TEI{TUAI5 PEITUTI'P

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan per.errrpatarrnya dalan Berita Daerah Pnrvinsi Nusa Tenggara Timur. Diundangkan di Kupang pada tanggalMOANUft?l 2016 SE v FuNsIsxus stLEM BERITADAERAHPRoVINSINUSATENGGARATIMURTAHUN2016NoMoRa9 Ditetapkan di Kupang pada tanggal €A O&r' u*P-l 20t6)16 /l 1rlMUR,(- I oumnruun Nusa L LAIPIRAI I : PERA'n RAr OITBERTUR rUaA TEtr|GGARA ?lXIrR roroR rq TAHUN 2016 rAIIcrcAL'&L)A.pukE 2ot6 SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATMN KENDARMN BERMOTOR No. No- Pendafta6n : SURAI PEXDAFTANAN DAI{ PENDATAAI{ KENDANAAI{ IETMOION ISFDI(II INBERS l enhanlam, ltqrhon &n l4€otar tlo. lNS,mnD(/'1989, tl,o. 29 Tahun 19gg dan No. 6/lil(01{/19$ &r SKB Kapoti, Ditsn POUD dan Dirut PT. Jasa Rahada tlo. Skep,06ix/1999, I'lo. 9791228 dan ilotrDr SXEP,Drfiggg A. IDENT]TAS PEMIUI( 1, Nama lengkap pemilik/Badan

2.Kebangsaan 3, Status rcpemilikan
4.Tanda Jati Diri 5.Alamat B. IDEI'IfITAS KEI{OARAAN BERMOTOR
1.No. Polisi
2.Me*/rype 3, Jenis Kendaraan
4.Thn Pembuatan/Perakitan
5.lsi Cylinder/HP
6.lvama
7.No. Rangka/NlK
8.No. Mesin
9.warna TNKB
10.No. BPKB/Register 11, Kode Lokasi
12.STNK Xhusus/Rahasia
13.Jumlah sumbu/As/ :
14.JBg/umlah Penun :
15.Bahan Bakar r) i
16.Type Mesin 17- Kemudi
18.Jumlah Pintu
19.Negara Asal @ aensin Q xta, @ uin-t"in o tr Campur C. JEI{IS PENDAFTARAN 1, PendaftaGn Penama
2.Pengesahan Tiap Tahun
3.Perpaniangan sTNx setelah 5 (limalTahun 4- Pendaftaran Mutasi
5.Aefidana.a? (h(.strs
6.STN( Khusus/Rahasia Tanda Terima SPPI(B GuntlrydiCni ------ No, No. Pendaftaran :
1.Nama
2.No. Polisi
3.Lampiran

a.STNK Asli
b.TandajatiDiri
c.Bukti lunas P(8/BBN-K8/SwDKtU/Premi
d.BP(B Asli e, Hasil Gesekan No. Raryka dan No. Mesin
f.Faktur/Kwitansi
g.Lain-lain Petugas, fi cuaenr.run NUSA TENGGARA TI I/ (_) EE') ts xn E' Frl H >1 a{ ZHEE E flXH E S6E E G A h* H ; $ EE E "HH - pPz z oYd E abB ,( rl EE U6 zn !Y Fl .ZT KE toe 7 I I I I I I I I I tA iE lo lo I rit r# rO .o 'o lO ,o ,(O tJ r { tiL I flg hti iiiil I .t il li" ti'l ril li: Iit l11o *i,l tiii! iiiiii t$ f,i iiil -,J , t II 3g ir iH r -3 rri als -tE t B{{r 5r.f,t trlt i*i r lriti itl{t ,li iiti illi,fii ffi lg $ ll; {$rli!i tiHiii I I [. ti nt lltr t I I H H t t I # r .a f( :t 1r Ir sl il It e* , n t , I t It IE -= CI C Edr t{} hr-nr 'zt A T fr i , ( 7l o(aa E{)> E\ B €\z E'-^LE D\g \\ I 3 C F 1\ t, ,l LAUPIRAT III: PERATIIRAI5 GT BERI{I,R IUSA TETGGARA TItIrn ITOUOR zg TAHUN 2016 TANGGAL zfua+oqr*l 2016 SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH Y- PEMERIMAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Nomor : Kepa& Yth. BpMbdsdr. ................... Di T€mpat B€rdasarkan ketctapar yarg tercantun pada SKPD, SPDKB, SKPDKBT, TanggBl Saudara b€lum mehmasi PKB/BBNKB atas Kerdaraan Bermotor : NomorPolisi/Registrssi : Nomor Kohir : Nomorskum : SURAT TAGIHA]T PA'AT DAERAH (srPDl temyata Tempat Pembayaran : Kepala Ulrf. Dinas Pendapatan Dan Aset Deerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kab/Kota.... Jatuh Tempo Pembayaran : Sonksi oAninistrasi kdtw banga 2 % Setiap bulon untul paling lario I 5 bulo Sejoh saot terutangtyo pajok Junbh t@ae.4.t bel@t terfiasuk SWDKLIJ, Biayo Adrninisttosi STNKB dan TNKB . Jenis Pungutan Pokok Sanksi Adm (27o) Pedulan Jumlah PKB EBN-XB lumlah Jumlah yang harus dibayar ') Nomor Polisi/Rctistasi Nama No. Kohir/Skun Taoggal Penerbitan Nomor Telp/RumaMlP/lkmtor WAJIB PAJAIqKUASA STATUS XDNDARAIN LAPORAN ruAL RUSAK HIIANC KECEI,A.XAAN LA(A ALAMAT TIDAK JELAS PETUGAS DINAS LUAR, L TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (sTPD) f1 fI E tl E n (............................................) FRAI(S LEBU (............................................) GUBERNUR NUSA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEITGETBALHIT IIELEBIHAIT PEUBAYARAIT PA"'AK

Pasal 9

TATA CARA PEI{GHAPI'SAI| PIUTAITG PI"'AI( YAI{G ST'DAII XAI'ALUARSA

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEITGETBALHIT IIELEBIHAIT PEUBAYARAIT PA"'AK

Pasal 9

TATA CARA PEI{GHAPI'SAI| PIUTAITG PI"'AI( YAI{G ST'DAII XAI'ALUARSA

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2024