DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kedudukan; III. Tugas, Fungsi dan Wewenang; IV. Susunan Organisasi; V. Tata Kerja; VI. Keuangan; VII. Pelaporan; VIII. Anggaran; IX. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka prcepa.tan pelaksanaan ptognm pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023:
c.bahwa untuk mendukung kelancaran pengambilan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangla Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2OLa-2O23 dalam mendukung perencanaan' pelaksanaan, pengendalian' dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan fujuan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2Ol8-2O23, perlu dibentuk Staf Khusus;
d.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus dimaksud;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasa-l 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur dapat

Menetapkan

menetapkan suatu peraturan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;

f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubemur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangu.nan jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20ra-2023; ntsndntgt: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (l,embaran Negar4 Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t@eli dl Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587f sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.JA S?AF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPA?AN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 20ta-2o23. BAA I I(STENTUAN T'UUM
l.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1. 2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. 3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. 5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur perencana penyelenggara€rn pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penJrusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ola-2O23 yang selanjutnya disingkat SKGUPPT-RPJMD adalah staf yang memiliki tugas membantu gubernur memberikan masukan, salan, pertimbangan, dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Q 2. 3. 6. 7. 8. 9.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya SKGUPPT-RPJMD adalah untuk melakukan percepatan pencapaian indikator kinerja melalui pelaksanaan pembangunan daerah baik melalui perbaikan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan, pengenda)ian dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya program unggulan, prioritas dan strategis Daerah.

BAB II

KEDUDUI{AN

Pasal 3

SKGUPPT-RPJMD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

SUSI'ITAI| ORGANISASI

Pasal 4

(1)SKGUPP/I-RPJMD mempunyai tugas memberi saran/ pendapat/ pertimbangan '/ kepada Gubernur baik dari aspek kebijakan maupun teknis terkait dengan percepatan pencapaian target RPJMD 20 la-2023.
(2)SKGUPPT-RPJMD mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.membantu Gubernur dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2Ol8-2O23 dari aspek kebijakan; dan
2. b.membantu Gubernur dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2Ol8-2O23 dari aspek teknis. Pasaf 5
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKGUPPT-RPJMD mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.memberi masukan kepada Bappelitbangda men5rusun tata cara pelaksanaan teknis, mekanisme perencanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas dan strategis Gubernur;
2. b.merumuskan kebijakan sesuai masukan, saran, laporan, aspirasi dan harapan masyarakat;
3. c.bersama PD mencermati permasalahan-permasalahan teknis yang te{adi untuk segera mendapat penanganan; dan
4. d.menyampaikan saran/pendapat/pandangan atas berbagai hal pemerintahan/ pembangunan/ kemasyarakatan.
(2)Saran/ pendapat/ pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur baik diminta maupun tidak diminta.
(3)Penugasan Anggota SKGUPPT-RPJMD ke Kabupaten/ Kota atau keluar daerah berdasarkan petunjuk Gubernur.

Pasal 6

Anggota SKGUPPT-RPJMD berasal dari unsur Profesional/Ahli atau PNS/PensiunanPNS. p

Pasal 7

Anggota SKGUPPT-RPJMD yang berasal dari Profesional/ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.pendidikan minimal Sl (Strata Satu);
d.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
e.memiliki keahlian / displin ilmu tertentu. Pasd 8 Anggota SKGUPPT-RPJMD yang berasal PNS/ Pensiunan ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidangnya;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.tidak berstahrs sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
d.memiliki keahlian teknis/pengalaman sesuai kebutuhan. Pa:d 9 (l) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKGUPPT-RPJMD terdiri atas:
a.SKGUPPT-RPJMD di Bidang Kebijakan; dan
b.SKGUPPT-RPJMD di BidangTeknis.

(2)Dalam melaksanakan tugasnya, SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungiawab kepada Gubernur.
(3)Pengangkatan SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasel 10 Anggota SKGUPPT-RPJMD diberhentikan apabila:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.meninggal dunia;
4. d.sakit sehingga tidak sanggup lagi beke{a;
5. e.promosi atau diberdayakan pada jabatan lain;
6. f.sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik; atau
7. g.pertimbangan lain dari Gubernur.

Pasal 11

Pemberhentian anggota SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1O ditetapkan dengan Keputusan G:ubernur. p

BAB IV

TATA XTR.'A

Pasal 12

(uSKGUPPT-RPJMDdalammelaksanakantugasnyawajibmenerapkanprinsip '-'toorairr""i, integrasi Jan sinkronisasi dengan perangkat Daerah dan lnstansi Pemerintah lainnYa. tzt bxCuppt-RPJMD sebagaimana {iryt<su!.ryda ayat (1} r.neldSnat rrlkungan '-'"d*i.ri"t "si dari Biro "Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(1)
(2)(l) (21
(1)SKGUPPT-RPJMD membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala yaitu triwulanan dan tahunan.
(2)taporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan rekapitulasi atas pelaksanaan tugas dalam periode laporan. Pasat 15 Laporan SKGUPPI-RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal dis-ampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur secara tertulis. Tembusan Laporan SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda dan Kepala Badan Keuangan.
(1)Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal J JoarJst-' 2Ol9 GUBERNUR rufrSn rer.rCCARA TIMUR, \ {/-/ \r fo vrrron duncru,u L/usKoDAT Diundangkan di Kupang Pada tanggal 3 J 'i*racr' SEKRETARIS DAERAH 2019 47 enovrNsr NUSA TENGGARA TIMUR, 4s BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR OI FOI,O MAING

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

KEDUDUI{AN

Pasal 3

SUSI'ITAI| ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

TATA XTR.'A

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

KEDUDUI{AN

Pasal 3

SUSI'ITAI| ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

TATA XTR.'A

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014