DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57A Tahun 2023

Nomor: 57A
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 telah ditetapkan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
b.bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran dan tahapan pencairan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 034);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 034), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8.Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
9.Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 1 1 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
12.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan penerima hibah.
13.Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pernilihan umum di Indonesia.
14.Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pernilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 ditetapkan paling sedikit Rp. 340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar rupiah).
(2)Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi selama 2 (dua) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut :
1. a.tahun anggaran 2022 paling sedikit Rp. 121.010.778.472,00 (seratus dua puluh satu rniliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
2. b.tahun anggaran 2023 paling sedikit Rp. 218.989.221.528,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2023.
(4)Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dianggarkan melalui belanja program dan kegiatan SKPD berkenaan pada APBD tahun anggaran 2024.
(5)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) baru sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

(1)Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
(2)Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan dilakukan sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai hibah dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD;
2. b.tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai hibah dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
3. c.Selanjutnya pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan yang dilaksanakan tahun 2024 dapat dilakukan setelah pengesahan DPA SKPD dengan tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dan tidak menunggu permohonan pencairan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 9 0 T0 £ R 2023 (PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, O/AYODHIA G. L. KALAKE Diundangkan di Kupang pada tanggal $ OT(BER 2023 SEKR S DAERAH 0/RovINSI N U} A ENGGARA TIMUR, ..... BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR OS7A

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…