DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022

Nomor: 34
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Besaran dan Rincian Tahunan Dana Cadangan; Bab 4. Sumber Dana; Bab 5. Penempatan dan Pemindahbukuan Dana Cadangan; Bab 6. Program dan Kegiatan yang Dibiayai; Bab 7. Tahun Anggaran Pelaksanaan; Bab 8. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Bab 9. Ketentuan Lain-Lain; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dengan Peraturan Gubemur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Dorat1ran (hernnr Demhentnlcan Dana Mengingat Cadangan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; : 1 . Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 c A 0 . ± 0 r j ,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);} - 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang menjadi Undang Undang (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan ienteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ·Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);k - 2
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 7 _ Y - ny _ . - A . - - - - - t t t t tr.. h r _ pc±I1J Lac1di IAuuII IA±l~Aul 4u44 UDCIILA 1cAIid Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Wakil Gubemur adalah Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8.Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
9.Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.k - 3

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

(2)Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai jumlah besaran dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(3)Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ditetapkan paling sedikit p_, gc o t n nnn nnn nun t . 4 . 4 _ } z ! r m , , 1 , , 1 - _ 2 1 : _ _ l

1.rou.4uu.uutu.uuu,uu (LIA&At A«Luu» uta AI [UALAI CLAALI AILI& uuA« ratus lima puluh juta rupiah).

(2)Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp. 121.010.778.472,00 (seratus dua puluh satu miliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu mpat ratus tujuh puluh dua rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp. 218.989.221.528,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); dan
3. c.Tahun Anggaran 2024 paling sedikit 146.250.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
(4)Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya di anggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.k - 4
(5)Dalam hal biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan Iain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan

BAB V

PENEMPATAN DAN PEMINDAHBUKUAN DANA CADANGAN

Pasal 5

( 1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan terpisah dari rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PPKD.

(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. Bank NTT.
(3)Pendapatan Bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam rekening Dana Cadangan.
(4)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 guna pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.
(6)Dalam hal program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada Rekening Dana Cadangan, di pindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.k • • •f •' .

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI

Pasal 6

( 1) Dana Cadangan dipergunakan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

(2)Rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024

BAB VII

TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan adalah Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dialokasikan pada belanja tidak tangsung dan belanja langsung.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pegelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014