DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. RPD; Bab 3. Pelaksanaan RPD; Bab 4. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

b.bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. 4.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Unsur Penunjang/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian di Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode tahun 2005-2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode tahun 2005-2025.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 1. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah periode tahun 2024-2026.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode tahun 2024-2026.
14.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka menengah daerah.
15.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
17.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output}, basil (outcome) dan dampak (impact). I
20.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah. tidak dan 2 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.RPO;
b.pelaksanaan RPO; dan
c.pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM 2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1 . 1 9 2 pulau, di mana 600 pulau mempunyai nama, 9 pulau masih diusulkan namanya dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 km2 dan wilayah lautan seluas 200.000 km. Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 809--129 Lintang Selatan dan 1180 - 1259 Bujur Timur.

Pasal 3

(1)RPO memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah selama periode tahun 2024-2026.
(2)RPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II
3. c.BAB Ill
4. d.BAB IV
5. e.BAB V
6. f.BAB VI
7. g.BAB Vll
8. h.BAB VIII
9. i.BAB IX Gambaran Umum; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan Dan Isu Strategis; Tujuan Dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas; Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari RPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

GAMBARANKEUANGANDAERAH 111-1 Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal I 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut". Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah".

Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan oleh penjabat Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

Pasal 5

RPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai:

a.pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD;
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD; dan
c.acuan bagi seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan program RPD dalam kebijakan pengalokasian anggaran.
(2)Kepala PD melaksanakan program RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Renstra PD.
(1)Penjabat Gubemur melakukan pengendalian dan evaluasi RPD.
(2)Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B AB V

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasa1ahan-permasa1ahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Pasal 8

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang padstangs;2 Fdroasi 2023 {OBER"UR}S TEN«aoAR TMuek i , {« R 'G T I L U LAISKODAT -T- Diundangkan di Kupang pada tanggal 2 Fdrat 2023 SEKRETARIS DAERAH g ; ISA 'ENGGARA TIMUR, /1, 0 f1«' A E. LISAPALY @ D} RAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 007 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 7 TAHUN 2023 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023 RENCANAPEMBANGUNANDAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 RENC ANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 I DAFTAR ISi BAB I PENDAHULUAN . V i xi 1-1 I-1 1-2 I-6 I-8 1-8 I 1 - 1 II-1 II-1 11-2 II-4 II-5 II-5 I1-11 II - 1 1 I1-15 I1-15 II-18 II - 1 9 II-20 II-21 II-23 11-25 11-27 11-32 11-32 11-34 11-35 II-36 II-36 II-37 II-37 11-37 ............................................................. ............................................................. 1 . 1 Latar Belakang . 1.2 Dasar Hukum Penyusunan . 1.3 Hubungan Antar Dokumen . 1.4 Maksud dan Tujuan . 1.5 Sistematika Penulisan . Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAE RAH .

2.1 Geografi dan Demografi .
2.1. 1 Geografis dan Wilayah Administratif .
2.1. 1. 1 Wilayah Rawan Bencana . 2 . 1. 1. 2 Demografi Wilayah . 2 . 1. 2 Potensi Perkembangan Wilayah .
2.1 . 2 . 1 Pola Ruang Eksisting dan Aspek Pertanahan . 2 . 1. 2 . 2 Kawasan Ekosistem Mangrove . 2 . 1. 2 . 3 Hutan Produksi(termasuk APL dan HGU) . 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2 . 1 Pertumbuhan PDRB . 2.2.2 Laju Inflasi . 2.2.3 PDRB Per Kapita . 2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio) . 2.2.5 lndeks Pembangunan Manusia . 2 . 2 . 5 . 1 Pengeluaran per Kapita . 2.2.5.2 Umur Harapan Hidup . 2.2.6 Angka Kemiskinan . 2.2.7 Status Kesehatan . 2 . 2 . 7 . 1 Status Gizi . 2.2.7.2 Angka Kematian Ibu dan Bayi . 2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) . 2.2.9 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah . 2 . 2 . 1 0 Skor Pola Pangan Harapan . 2.3 Aspek Pelayanan Um um . 2 . 3 . 1 Pendidikan . 2 . 3 . 1. 1 Angka Partisipasi Sekolah , . Rep Proustvasaren aar a mar Tahu 2o2+-2oz¢ 'zrRZU 3.I.TT.TT L II-84 7 I1-83 11-83 11-84 11-44 11-47 I1-52 11-53 11-54 I1-54 II-56 11-57 11-58 II-60 II-63 11-64 11-67 I1-72 11-73 I1-73 I1-73 I1-75 11-75 11-78 II-80 II-80 11-80 I1-81 II-39 II-40 11-40 11-41 I1-42 II-42 2 . 3 . 1. 2 Rasio Murid/Guru . 2 . 3 . 2 Kesehatan . 2 . 3 . 2 . 1 Sarana Kesehatan . 2 . 3 . 2 . 2 Tenaga Kesehatan . 2.3.3 Pekerjaan Umum . 2 . 3 . 3 . 1 Jalan dan Jembatan . 2.3.3.2 Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya) . 2 . 3 . 3 . 3 Sanitasi Lingkungan . 2.3.4 Perhubungan . 2.3.5 Listrik . 2.3.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah . 2 . 3 . 6 . 1 Koperasi . 2.3.6.2 Digitalisasi Koperasi . 2.3.6.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) . 2.3.7 Penanaman Modal . 2.3.8 Sosial . 2.3.9 Petanian . 2 . 3 . 9 . 1 Tanaman Pangan . 2.3.9.2 Hortikultura . 2 . 3 . 1 0 Kehutanan . 2 . 3 . 1 1 Kelautan dan Perikanan .
2.3. 1 1 . 1 Perikanan Tangkap . 2 . 3 . 1 1. 2 Budidaya Laut . 2 . 3 . 1 1. 3 Budidaya Air Payau . 2 . 3 . 1 2 Peternakan . 2 . 3 . 1 3 Pariwisata . 2.4 Aspek Daya Saing Daerah . 2 . 4 . 1 Ekonomi Makro Regional . 2.4.2 Keuangan Pemerintahan Daerah . 2.4.3 Perkembangan lnflasi . 2.4.4 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah . 2.4.5 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan . 2.4.6 Prospek Perekonomian Daerah .
2.5 Penerapan Dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal . RPD Provinst Nusa Tenggara Tmur Tahun 2024-2026 2 . 5 . 1 Urusan Pendidikan . 2.5.2 Urusan Kesehatan . 2.5.3 Urusan Pekerjaan Umum . 2.5.4 Urusan Perumahan Rakyat . 2.5.5 Urusan Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan M a s y ar ak a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 5 . 5 . 1 Satuan Polisi Pamong Praja . 2 . 5 . 5 . 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah . 2.5.6 Urusan Sosial . 2.6 Capaian SDGS Provinsi NTT Tahun 2021 . 3 . 1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (2019-2021) .
3.1. 1 Kinerja Peklaksanaan APBD . 3 . 1 . 2 Kinerja Pendapatan Daerah . 3 . 1. 2 . 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) . 3 . 1 . 3 Neraca Daerah . 3 . 1 . 3 . 1 Aset . 3 . 1 . 3 . 2 Kewajiban . 3 . 1. 3 . 3 Ekuitas Dana . 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu . 3 . 2 . 1 Proporsi Penggunaan Anggaran .
3.2.2 Analisis Pembiayaan .
3.3 Kerangka Pendanaan . 3 . 3 . 1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja .
3.3. 1 . 1 Proyeksi Pendapatan . 3 . 3 . 1. 2 Proyeksi Pendapatan Daerah . 3 . 3 . 1. 3 Proyeksi Belanja . 3 . 3 . 1. 4 Proyeksi Pembiayaan Daerah . 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan . 4 . 1 Permasalahan Pembangunan . 4 . 1 . l Pertumbuhan Ekonomi. . 4 . 1 . 2 PDRB Perkapita . 4 . 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia . 4 . 1. 4 Penduduk dibawah Garis Kemiskinan . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 1 . 5 Inflasi . «r» row.a rerooara mm«r man zoz+zozs LI'Ir7.L2pr II-84 II-85 II-86 II-87 II-88 II-88 II-88 II-89 II-90 111-1 III-1 Ill-1 III-3 III-5 III-8 1 11 - 1 1 III-12 111-13 III-13 II1-14 III-20 III-24 III-24 III-24 IIl-25 1I1-31 III-34 IIl-37 IV-1 IV-1 IV-8 IV-9 IV-10 IV-10 IV-11 7 4 . 1 . 6 Indeks Gini . 4 . 1 . 7 Indeks Pembangunan Gender . 4.2 Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan . . 4 . 2 . 1 Urusan Wajib Pemerintah Pelayanan Dasar . 4 . 2 . 1. 1 Urusan Wajib Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar . 4 . 2 . 1. 2 Urusan Wajib Tidak Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar .
4.2. 1.3 Urusan Pilihan . 4 . 2 . 1. 4 Pendukung Urusan . 4 . 2 . 1.5 Penunjang Urusan . 4.3 Analisis Lingkungan Strategis . 4 . 3 . 1 Lingkungan Global . 4 . 3 . 1 . 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) TPB / SDGS . 4 . 3 . 1. 2 Perekonomian Global dan Perdagangan Global... 4 . 3 . 1. 3 Revolusi Industri 4.0 . 4 . 3 . 1 . 4 Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang Telah Diimplementasikan Sejak Tahun 2 0 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. 1.5 Pariwisata Dunia . 4 . 3 . 1. 6 Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo . 4 . 3 . 2 Lingkungan Nasional . 4 . 3 . 2 . 1 Kebhinekaan Indonesia dari Sisi Etnis, Ras, Suku, Sosial, Budaya, dan Agama . 4.3.2.2 Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NIT . 4 . 3 . 2 . 3 Proyek Prioritas Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur . 4 . 3 . 2 . 4 Penelaahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 . 4.3.3 Isu Strategis Provinsi . 4 . 3 . 3 . 1 Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangankan Daya Dukung Lingkungan . 4 .3 .3.2 Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan.......... 4.3.3.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan RPD Provinsi Nuusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 IV-12 IV-13 IV-13 IV-14 IV-14 IV-16 IV-20 1V-21 1V-21 IV-23 IV-23 IV-23 IV-24 IV-25 IV-25 IV-26 IV-26 IV-34 IV-34 IV-34 1V-41 IV-41 IV-44 IV-44 IV-45 Masalah Sosial . 4.3.3.4 Penanggulangan Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan lklim . 4.3.3.5 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT .... 4.3.3.6 Refomarsi Birokrasi . 4.3.3.7 Dampak Covid 1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 1 Penyelarasan Target Indikator Makro Dan Program Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2 0 2 0 - 2 0 2 4 . . . . . . . . . . . 5.2 Kesesuaian Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan RPJPD NTT Tahun 2005-2025 . 5.3 Tujuan Dan Sasaran .
5.4 Cascading Kinerj a . 6 . 1 Strategi . 6.2 Arah Kebijakan . 6.3 Program Pembangunan Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 Kaidah Pelaksanaan . 9.2 Pedoman Transisi . 9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan . IV-47 IV-47 IV-47 IV-48 IV-50 V-1 v-1 V-2 V-4 V-9 VI-1 VI-1 VI-14 VI-15 VII-1 VIII-1 IX-1 IX-1 IX-2 IX-3 RPD Provinst Musa Terogara Timur Tahun 2024-2026.IT'TriruE.Daus ] DAFTAR TABEL Tabel 2 . 1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021 II-4 Tabel 2.2 Sebaran Luasan Hutan Lindung Tahun 2020 II-6 Tabel 2.3 Kawasan Konservasi Provinsi NTT II-7 Tabel 2.4 Tabel Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota I1-12 Tabel 2.5 Luas Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Hektar) di Provinsi NTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-14 Tabel 2.6 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021 11-15 Tabel 2.7 Presentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2 0 1 8 - 2 0 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-16 Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2 0 1 8 - 2 0 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-17 Tabel 2.9 lndeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), (2018=100) Tahun 2018-2021 II-18 Tabel 2 . 1 0 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020 11-20 Tabel 2 . 1 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2021 . Tabel 2 . 1 2 Jumlah Penggeluaran Per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 . Tabel 2 . 1 3 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTTTahun 2015-2021 Tabel 2 . 1 4 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021 Tabel 2 . 1 5 Estimasi Kemiskinan Ekstrem di NTT Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 . Tabel 2 . 1 6 Status Gizi Balita di NTT Tahun 2018-2022 . Tabel 2 . 1 7 Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota di Wilayah NTT Tahun 2018-2022 . Tabel 2 . 1 8 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di provinsi NTT Tahun 2013-2021 . PD Provins asa Ternogara Tamar Tahun 202+-202&\TETE UTTTTTr 11-23 11-24 II-25 11-27 I1-30 11-33 11-35 11-36 :,n Tabel 2.19 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020 II-36 Tabel 2.20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur 15-18 Tahun Per Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2019-2021 II-37 Tabel 2 . 2 1 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) . ... .. .. ... ...... .. . .... .... ....... .. II-39 Tabel 2.22 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021..... II-40 Tabel 2.23 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) di Provinsi NTT Tahun 2017-2021 .. .. .. ..... .. .. ..... • 11-41 Tabel 2.24 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2 0 1 8 - 2 0 2 0 . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 11-42 Tabel 2.25 Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2 0 2 0 . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. 11-43 Tabel 2.26 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Nusa Tenggara Timur .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. II-44 Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 .. .. .. .. .. . II-48 Tabel 2.28 Data Akses Sanitasi La.yak, BABS, dan STBM Provinsi NTT Il-51 Tabel 2.29 Arus Penumpang Yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021 Il-52 Tabel 2.30 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2019-2021 II-53 Tabel 2.31 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2022 .. .. .. .. .. .. .. II-54 Tabel 2.32 Realisasi Proyek dan Investasi PMDKM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2 0 1 7 - 2 0 2 1 .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. . .. .. . II-58 Tabel 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 11-62 Tabel 2.34 Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB Tahun w Pr«Musa Terooara Tr rah«um 202+-2026 2019-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) II-64 Tabel 2.35 Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 . . . . . . . . II-65 Tabel 2.36 Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2019-2021 Tabel 2.37 Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kwintal) Tahun 2019-2021 II-66 II-68 Tabel 2.38 Produksi Tanaman Biofarmaka (kg), 2 0 1 9 - 2 0 2 1 . .. .. . .. .. . II-69 Tabel 2.39 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kwintal) Tahun 2019-2021 .. .. II- 70 Tabel 2.40 Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT Tahun 2017-2020 .. II- 72 Tabel 2.41 Populasi Temak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Temak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) Tabel 2.42 Populasi Temak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Temak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) Il-75 II-76 Tabel 2.43 Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2021 II-77 Tabel 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 II-79 Tabel 2.45 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Urusan Pendidikan II-85 Tabel 2.46 Target dan Realisasi Menurut Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan II-86 Tabel 3.1 Kinerja Pendapatan Daerah 2019-2021 III-4 Tabel 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 III-7 Tabel 3.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 III-7 Tabel 3.4 Neraca Provinsi NTT 2019-2021 III-9 Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021 . Tabel 3.6 Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 - 2021 RPD Provinsi Nuusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 III-10 II1-15 7 III-38 III-36 III-37 III-34 III-33 III-30 III-27 III-22 III-18 III-20 II1-22 II1-17 IV-34 IV-2 III-35 Tabel 3.7 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2019-2021 . Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tabel 3.9 Struktur Pembiayaan Daerah Provinsi Tahun 2019-2021 Tabel 3.10 Delisi Anggaran Provinsi NTT Tahun 2 0 1 9 - 2 0 2 1 . . . . . . . . . Tabel 3 . 1 1 Komposisi Penutup Delisi Riil ABPD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021 . Tabel 3 . 1 2 Rata-Rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tabel 3 . 1 3 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 . Tabel 3 . 1 4 Rata-Rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja . Tabel 3 . 1 5 Proyeksi Belanja Daerah 2021-2023 . Tabel 3 . 1 6 Proyeksi Pembiayaan Daerah . Tabel 3 . 1 7 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026 . Tabel 3.18 Kapasitas Riil Keuangan Daerah . Tabel 3 . 1 9 Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah . Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur . Tabel 4.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk Provinsi NTT Tahun 2020-2024 . Tabel 4.3 Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan di Provinsi Nusa Tenggara T im u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-35 Tabel 5.1 Target lndikator Makro Dalam RPJMN 2020-2024 dengan RPO Provnsi NTT Tahun 2024-2026 V-2 Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah V-6 Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . VI-3 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur VI-14 Tabel 6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 . VI-16 Tabel 7 . 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 . .. .. .. . .. . VII-1 BA Tabet 7.2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026......... VII-4 Tabet 8 . 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 . VIII-1 Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah . RPD Provinsi Nuusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 I VIII-2 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Bagan Alur Hubungan RPD dengan Dokumen Lainnya . I- 7 Gambar 1.2 Hubungan RPD dengan Dokumen RTRWP dan RZWP3K .. 1-7 Garnbar 2 . 1 Peta Provinsi NTT . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II-1 Gambar 2.2 Peta dan Data Bencana di NTT Tahun 2021 II-3 Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi NTT Tahun 2021 . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. II-8 Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi NTT Tahun 2021 II-8 Gambar 2.5 Peta Risiko Rawan Gunung Berapi Provinsi NTT Tahun 2021 .. .. . II-9 Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021 Gambar 2.7 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021 II-10 II-10 Gambar 2.8 Grafik Gini Rasio Provinsi NTT Tahun 2016-2021 II-21 Gambar2.9 IPMNTTTahun2011-2021 II-22 Gambar 2 . 1 0 Peta Sebaran Desil 1 Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi NTT, Menurut Kabupaten/Kota, 2022 .... .. .. .. .... .... .. .. ...... .. II-32 Gambar 2 . 1 1 Kasus Kematian Ibu dan Bayi di NTT Tahun 2018-2022 II-34 Gambar 2 . 1 2 Capaian Desa/Kelurahan STOP BABS Tahun 2022 Il-49 Gambar 2 . 1 3 Capaian Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM Tahun 2022 Gambar 2 . 1 4 Perkembangan Digitalisasi Koperasi Menurut Kabupaten/ Kota Di NTT Gambar 2 . 1 5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Jenis Usaha II-SO II-56 II-57 Grafik 2 . 1 6 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Di NTT Tahun 2021 II-74 Gambar 3 . 1 Persentase Perbandingan Belanja Pegawai Dengan Total Belanja III-19 Gambar 4 . 1 Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan 2020 IV-9 Gambar 4.2 Perbandingan Target dan PDR Per Kapita aaara Timur Tahuun 2024-2026 DAFTA ISI, TABEL DAN GAMBAR Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar4.6 Gambar 4.7 Gambar 4.8 Gambar 5.1 Gambar 6 . 1 Tahun 2019 dan 2020 IV-9 Target dan Capaian !PM NTT Tahun 2019 dan 2020......... IV-10 Target dan Capaian Penduduk dibawah Garis Kemiskinan Tahun 2019 dan 2020 IV-11 Target dan Capaian Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 dan 2020 IV-12 Target dan Capaian Indeks Gini Tahun 2019 dan 2020 IV-13 Destinasi Wisata Prioritas IV-27 Lokasi OPP Labuan Baja dan Sebaran Major Project RPJMN 2020 - 2024 di Kepulauan Nusa Tenggara IV-28 Cascading Kinerja Pemerintah Provinsi NTT V-9 Arah Kebijakan Provinsi NTT Tahun 2024-2025 . .. .. .. . .. . VI-14 D Provinst Nasa Tenagara Timur Tahun 2024-2026 TLINGIT.ETD.YTTRITZTIE] m RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 B AB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untukjangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1-2 Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RPO Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Tahun RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Peiayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 135);
22.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peratu ran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
34.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NIT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NIT Nomor 0045);
35.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
36.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 6 ) ;
38.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001). 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:
39.Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Pembatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2030;
40.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
41.Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga intemasional dan partisipasi masyarakat. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Alur hubungan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya disampaikan dalam Gambar 1 . 1 . Renstra Pdom»n penja Pedoman KL " L Pemerintah wow], oaco] Pusat Oabalun 2eomag,RPJPN edomag gpMN d b RKP osad O,perhar,kan ♦ 4 Drseraskan melalut Musrenbanq Dijabark " Pedoman PD NTT db RKPD Pedoman • RADBD«p» APBD 1 "l t t Pemerintah Daerah RPD BALI Pedoman Pedona R K A DAN NT8 Renstrau Renja s incian SKPD SKPD APBD UUSPPN UU Keuangan Negara Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Lainnya Keterkaitan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) -sebagaimana Gambar 1.2. TUJUAN PEMBANGUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKE LANJUTAN ,. • RTRW NASIONAL • I I RPJPN d • RPJMN RENCANA TATA RUANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA KAWASAN PERBATA5AN TENG GARA NEGARA DI PROVINSI NTT ' RPJPD RPD d • ; RTRW PROVINSI t RZWP3K I f Gambar 1.2 Hubungan RPD dengan Dokumen RTRWP dan RZWP3K RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunanan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 adalah:
1.Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2.Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3.Sebagai pedoman penyusunan RKPD;
4.Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan. TimurTenggaraNusaProvinsiTujuan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 sebagai berikut:
1.Sebagai tolak ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
2.Sebagai tolak ukur penilaian pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Daerah;
3.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 BAB III. Gambaran Keuangan Daerah, menggambarkan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar memproyeksi, fiskal daerah untuk penetapan pagu indikatif. RPD Provinsi NTT TAHUN • NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Timar Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores. Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 2 1 Kabupaten dengan sebaran wiiayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut. U I 4 U r 4 t o r s f u l f 4 D u l t i I t 4 M o Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 Gambar 2.1 Peta Provinsi NTT Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km2 (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km 2 ( 1 1 , 5 3 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km2 (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km 2 (0,96 persen). 2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana Nusa Tenggara Timur memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba.Terdapat 13 gunung berapi aktif di pulau Flores dan Lembata, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal. Sementara risiko bencana hidrometereologis secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana hidrometereologis, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Salah satu dari bencana hidrometereologis yang melanda Provinsi pada awal bulan April 2021 adalah Badai Siklon Tropis Seroja, dimana terdapat 12 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami dampak paling parah dari bencana tersebut. Total korban jiwa di beberapa kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 jiwa. Rincian korban meninggal dunia tersebut, yaitu Kabupaten Flores Timur 67 jiwa. Kemudian, Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, Ngada 1, Ende 1 dan Kota Kupang 1. Sedangkan hilang, total dari laporan pertemuan koordinasi berjumlah 61 jiwa. Rincian sebagai berikut Kabupaten Lembata 35, Alor 20 dan Flores Timur 6. Sementara itu, kerugian material di sektor perumahan berjumlah 1 . 1 1 4 unit. Dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang 272 dan rusak ringan 154. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 EE=±±±: ·------- _ems. ---a7EE ----h d 11-3 Sumber : BPBD, 2022 Gambar 2.2 Peta dan data Bencana di NTT Tahun 2021 Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometereologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan Iahan. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (antropologenic) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO2, N2O dan CH2. Adapun sektor -sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu :
1.Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan ( manure) dan pestisida.
2.Sektor Energi, seperti : Penggunaan bahan bakar fosil untuk energi pembangkit, transportasi dan industri.
3.Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat, timbulan air limbah dan pembuangan limbah B3.
4.Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti kerusakan padang lamun. Penebangan mangrove dan RPD Provinsi NTT TAHUN Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut. Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan kemaritiman yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan. 2.1.1.2 Demografi Wilayah Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2021, Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri atas 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441 perempuan. Rasio jenis kelamin Tahun 2021 adalah 100 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun hasil SP 2020 (September 2020) adalah 1,25 persen pada tahun di prediksi sebesar 0,87%. Kepadatan penduduk Tahun 2020 sebesar 1 1 1 Jiwa/Km? menurun dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2018 dan 2019 (BPS Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2022). Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2 . 5 1 1 jiwa per km?. Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35 jiwa per km2 dan Sumba Tengah dengan 48 jiwa per km. Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021 Wilayah Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km?) 2018 2019 2020 2021 KotaKupang 2 . 3 5 1 2 . 4 1 3 2. 456 2 . 5 1 1 Sumba Barat Daya 234 239 210 212 Sumba Barat 173 176 197 201 Sabu Raijua 205 2 1 1 194 197 - - _____.I r RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 I1-5 Wilayah Kepadatan Penduduk (Jiwa/km?) 2018 2019 2020 2021 Sikka 184 185 186 187 Belu 174 176 175 177 Manggarai 174 177 163 164 Flores Timur 145 146 158 160 Malaka 163 165 158 160 Ende 132 132 131 132 Timor Tengah Selatan 118 119 115 116 Nagekeo 102 103 113 115 Rote Ndao 129 134 112 114 Manggarai Timur 113 115 110 111 Lembata 11 1 113 107 109 Timor Tengah Utara 94 95 97 98 Ngada 94 95 96 97 Manggarai Barat 86 87 82 83 Alor 70 70 72 73 Kupang 70 73 66 67 Sumba Tengah 39 40 47 48 Sumba Timur 36 37 35 35 Nusa Tenggara Timur 112 114 1 1 1 112 Sumber : BPS NTT, 2022 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 2.1.2.1 Pola Ruang Eksisting dan Aspek Pertanahan 2 . 1. 2 . 1. 1 Hutan Lindung Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebaran hutan lindung di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 670.487, 57 Ha dimana terbesar berada di Kabupaten Kupang dengan luas wilayah hutan lindung 104.949,53 Ha dan terkecil seluas 1144,25 Ha di Kabupaten Sumba Barat. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II-6 Tabel. 2.2. Sebaran Luasan Hutan Lindung Tahun 2020 No Wilayah Hutan lindung (Hektar) 1 Sumba Barat 1.144,25 2 Sumba Timur 75.373,13 3 Kupang 104.949,53 4 Timor Tengah Selatan 35.243,32 5 Timor Tengah Utara 41.683,22 6 Belu 37.015,28 7 Alor 51.347,62 8 Lembata 46.630,71 9 Flores Timur 36.253,13 10 sikka 33.647,82 11 Ende 24.089,00 12 Ngada 29.185,05 13 Manggarai 17.427, 15 14 Rote Ndao 7.510,44 15 Manggarai Barat 54.345,93 16 Sumba Tengah 6.242,03 17 Sumba Barat Daya 11.041,24 18 Nagekeo 9.626,49 19 Manggarai Timur 32.783,05 20 Sabu Raijua 9.966,24 21 Malaka 3.855,17 22 Kota Kupang 1127,76 Nusa Tenggara Timur 670.487,57 Sumber : Revisi RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021 2 . 1. 2 . 1. 2 Kawasan Konservasi Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Di Indonesia, kebijakan konservasi diatur ketentuannya dalam UU 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini memiliki beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya: r RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II-7

a.PP 68/1998 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
b.PP 7 / 1999 tentang pengawetan/perlindungan tumbuhan dan satwa
c.PP 8/ 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar/TSL
d.PP 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa (SM), Taman nasional (TN), taman hutan raya (Tahura) dan taman wisata alam (TWA). Berikut merupakan luas Kawasan Konservasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Tabel 2.3. Kawasan Konservasi Provinsi NTT Sumber :Revis RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021 Kawasan Konservasi No Kabupaten CA SM SML TAHURA TB TN TNL TWA TWAL 1 Alor 7.676,15 2 Belu 3.181,39 4.548,16 3 Ende 1.942,81 5.323,62 4 Flores Timur 5 Kupang 1.399,99 1.942,72 0,10 3.352,82 96,27 6 Lembata 7 Manggarai 9.426,09 8 Manggarai 1.485,76 57.746,46 1.044,26 Barat 9 Manggarai 23.667,28 Timur 10 Nagekeo 11 Ngada 8.992,21 425,35 148,62 12 Rote Ndao 1.542,09 90,71 1.405,87 13 Sabu Raijua 14 Sikka 1.694,23 7.194,53 253,06 15 Sumba 1.829,83 Barat 16 Sumba Barat Dava 17 Sumba 32.555,25 Tensah 18 Sumba 61.961,37 Timur Timor 19 Tengah 9.913,98 5.432,08 1.801,21 Selatan Timor 20 Tengah 2.401,28 Utara 21 Kota 3,23 Kupang Jumlah 27.917,42 14.616,56 90,71 1.942,72 3.207,18 159.416,54 1.044,26 51.742,22 501,19 . . 2.1.2.1.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana di Provinsi NTT, terdiri atas: kawasan rawan longsor dan gerakan tanah kawasan rawan banjir. Kawasan rawan bencana Geologi + + 1 SR RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026
a.Longsor Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi NTT Tahun 2021
b.Banjir Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noe!mina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende. - , w as w • ~ 11-8 d ta»a o.."EC.o, ...zzraa.. -- -- Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi NTT Tahun 2021 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026
c.Gunung Berapi Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi : Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di »Kabupaten Flores Timur; Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai; Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende; Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada; Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo; Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka; Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata. 11-9 4. 1 • a Gambar 2.5 Peta Risiko Rawan Gunung Berapi Provinsi NTT Tahun 2021
d.Bencana Alam Geologi Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas : a) Kawasan Rawan bencana gempa terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor; Pulau Timar, Pantai Selatan Pulau Sahu dan Pantai Selatan Pulau Rote; RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 I1-10 r.use zz .a. -;:.. �---- ·.::-:c· ieE 4 ---- ' ' Sumber : BPBP 2022 Gambar 2.5 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021 b). Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan f-= = Sumber : BPBP 2022 Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.1.2.2 Kawasan Ekosistem Mangrove Pada wilayah NTT, belum ada data pasti tentang keragaman jenis dan berapa jumlah jenis mangrove yang dapat ditemui. Namun demikian dari beberapa penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa NTT juga memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi. Seno, A (2012) mengatakan bahwa keragaman jenis mangrove di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo mencapai 24 jenis yang terdiri dari 22 jenis mangrove sejati dan 2 jenis mangrove asosiasi. Hidayatullah, M. dkk (2012) melaporkan bahwa di desa Golo Sepang kecamatan Boleng-Manggarai Barat ditemukan sebanyak 10 jenis mangrove (9 jenis mangrove sejati dan 1 jenis mangrove asosiasi). Sementara itu Talib, M. F (2008) mengatakan bahwa di desa Tanah Merah dan Oebelo kecamatan Kupang Tengah memiliki 1 1 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Jafar, dkk (2007) mengatakan bahwa pada wilayah Teluk Kupang-Kota Kupang memiliki 6 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Hidayatullah, M. dkk (2013) menyebutkan bahwa di kawasan Cagar Alam Maubesi-Kabupaten Belu ditemukan sebanyak 23 jenis mangrove yang terdiri dari 16 jenis mangrove sejati dan 7 jenis mangrove asosiasi.(revisi RTRW 2010-2030) 2.1.2.3 Hu tan Produksi (termasuk APL dan HGU) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. I1-11 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 2.4. Tabel Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota I1-12 Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) No Kabupaten/Kota Terbatas Tetap Kawasan Hutan dengan Tujuan Dapat dikonversi Khusus 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 1 SumbaBarat 1.191.93 922.10 922.10 5106.68 4787.65 4787.65 . . . . . . 2 SumbaTimur 19.158.65 19.084.76 19084.76 19694.98 25418.21 25418.21 486.83 . . 72549.75 61366.03 61366.03 3 Kupang 41.756.84 43.478.21 43478.21 61240.99 60863.45 60863.45 3082.35 . . . 531.73 531.73 4 Timor Tengah 3.506.89 2923.41 2923.41 43628.19 40566.57 40566.57 . 1807.23 . . . . Selatan 5 Timor Tengah Utara 54.614.16 53.909.34 53.909.34 14021.95 12981.91 12981.91 . . . 298.12 300.78 300.78 6 Belu 618.59 . . 953.28 961.80 961.80 . . . . . . 7 Alor 26625.08 26699.70 26699.70 20084.08 19341.02 19341.02 . . . . . . 8 Lembata . . . 599.77 605.12 605.12 . . . . . . 9 Flores Timur 12571.28 11123.86 11123.86 4528.59 4410.55 4410.55 . . . 516.42 521.03 521.03 10 Sikka 843.96 734.53 734.53 902.56 1037.12 1037.12 . . . . . . II Ende 405.60 177.75 177.75 35686.74 29653.86 29653.86 . . . 1083.83 932.88 932.88 12 Ngada . . . 5355.88 6330.41 6330.41 . . . 30332.03 13438.30 13438.30 13 Manggarai . . . . . . . . . 1155.14 1136.25 1136.25 14 Rote Ndao . . . 9234.74 9352.55 9352.55 . 1418.35 . . . . 15 Manggarai Barat . . . 18067.00 18174.15 18174.15 . . . . . . 16 Sumba Tengah 16045.22 15189.18 15189.18 5111.39 5157.06 5157.06 . . . . . . 17 Sumba Barat Daya . . . 8420.48 8853.18 8853.18 . . . . . . 18 Nagekeo 9166.37 9176.56 9176.56 9657.06 9871.63 9871.63 . . . . . . 19 Manggarai Timur . . . 16159.45 15583.62 15583.62 . . . 3138.85 971.67 971.67 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II-13 Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) ; No Kabupaten/Kota Terbatas Tetap Kawasan Hutan dengan Tujuan Dapat dikonversi ' Khusus 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 ' 20 Sabu Raijua - - - - - - - - - - - - 21 Malaka 3056.49 2984.45 2984.45 2539.38 2547.40 2547.40 - - - - - - 22 Kota Kupang - - - - 58.98 58.98 - - - 5633.27 1604.80 1604.80 NTT 189561.06 186403.84 186403.84 280993.19 276556.23 276556.23 3569.18 3225.58 . 114707.41 80803.47 80803.47 1604.80 Sumber: Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hu tan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup clan Kehutanan Republik Indonesia No. SKA.8105/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2018, Tanggal 23 November 2018. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II-14 Tabel 2.5. Luas Suaka Alam Dan Pelestarian Alam (Hektar) di Provinsi NTT Sumber: Revis; RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021 No Kabupaten/Kota Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Hektar) 2017 2018 2020 1 Sumba Barat 1772.22 1820.77 1820.77 2 sumba Timur 56931.61 62062.60 62062.60 3 Kupang 69978.16 69878.19 69878.19 4 Timor Tengah 16991.04 15320.52 15320.52 Selatan 5 Timor Tengah Utara 2405.33 2426.82 2426.82 6 Belu - - - 7 Alor 7637.67 7705.69 7705.69 8 Lembata - - - 9 Flores Timur - - - 10 Sikka 72998.68 73705.82 73705.82 11 Ende 7065.57 7128.69 7128.69 12 Ngada 16714.07 16317.54 16317.54 13 Manggarai 8943.69 9426.09 9426.09 14 Rote Ndao 3648.07 2229.22 2229.22 15 Manggarai Barat 179107.31 180722.42 180722.42 16 Sumba Tengah 32382.82 32635.70 32635.70 17 Sumba Barat Daya - - - 18 Nagekeo - - - 19 Manggarai Timur 23856.58 23667.30 23667.30 20 Sabu Raijua - - - 21 Malaka 7661.08 7729.55 7729.55 22 KotaKupang - - - Nusa Tenggara Timur 508093.90 512776.92 512776.92 . . RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.2 ASPEK KSEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1 Pertumbuhan PDRB Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada Tahun 2021 nilai PDRB NTT mencapai Rp.70,538 miliar dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 65,929 miliar rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 110,886 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 98,930 miliar. Tabel 2.6 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021 Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Lapangan Usaha Menurut Lapangan Usaha Provinsi (ADHK) Menurut Lapangan Usaha NTT (Millar Rupiah) Provins! NTT (Millar Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan 28.035 29.804 30,369 32,343 17.837 18.496 18.680 19.599 Perikanan Pertambangan dan 1.201 1.249 1.154 1,189 908 939 813 829 Penggalian Industri Pengolahan 1.252 1.405 1.367 1,312 841 916 867 823 Pengadaan Listrik 75,07 75,75 85,25 0,091 51 52 58 61 dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan 53,57 56,57 60,34 0,068 43 45 48 53 Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 10.744 11.606 10.454 11,485 7.254 7.576 6.832 7.311 Perdagangan Besar dan Eceran; 11.025 12.266 11.888 12,724 7.785 8.382 7.880 8.216 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan 5.459 5.834 4.917 5,058 3.528 3.646 3.203 3.282 Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan 756,61 805,79 593 0,613 492 524 381 399 Makan Minum Informasi dan 6,569 7,077 7,923 8,222 5,794 6,118 6,849 7,040 Komunikasi Jasa Keuangan dan 4,072 4,306 4,639 4,947 2,589 2,672 2,901 2,975 Asuransi Real Estate 2,475 2,479 2,426 2,467 1,657 1,658 1,632 1,680 Jasa Perusahaan 0,292 0,306 0,191 0,164 0,174 0,181 0,110 0,094 Administrasi 13,232 14,573 15,183 14,866 8,482 9,175 9,598 9,267 Pemerintahan, I1-15 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 11-16 Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Lapangan Usaha Menurut Lapangan Usaha Provinsi (ADHK) Menurut Lapangan Usaha NTT (Millar Rupiah) Provinsi NTT (Miliar Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 9,436 10,286 10,737 10,598 5,572 5,913 6,024 5,889 Jasa Kesehatan dan 2,150 2,327 2,559 2,864 1,480 1,564 1,632 1,779 Kegiatan Sosial Jasa lainnya 2,098 2,266 1,946 1,870 1,434 1,528 1,294 1,232 PDRB 98,930 106,731 106,480 110,886 65,929 69,389 69,389 70,538 Sumber : BPS NTT, 2022; Angka Sementara, Angka Sangat Sementara. Tabel 2.7 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018 - 2021 PDRB ADHK menurut Lapangan Lapangan Usaha [Seri 2013] Usaha (%) 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 28,34 27,93 28,51 29,17 Pertambangan dan Penggalian 1,21 1,17 1,08 1,07 lndustri Pengolahan 1,27 1,32 1,28 1,18 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,07 0,08 0,08 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,05 0,05 0,06 0,06 Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 10,86 10,87 9,82 10,36 Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi 1 1 , 1 4 11,49 1 1 , 1 6 11,48 Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 5,52 5,47 4,62 4,56 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,76 0,75 0,56 0,55 lnformasi dan Komunikasi 6,64 6,63 7,44 7,41 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,12 4,04 4,36 4,46 Real Estate 2,50 2,32 2,28 2,23 Jasa Perusahaan 0,30 0,29 0,18 0,15 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 13,38 13,65 14,26 13,41 dan Jaminan Sosial Waiib Jasa Pendidikan 9,54 9,64 10,08 9,56 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,17 2,18 2,40 2,58 Jasa lainnya 2,12 2,12 1,83 1,69 PDRB 100 100 100 100 Sumber: BPS NTT, 2022 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 11-17 Dari Tabel 2.7 di atas, dapat dilihat bahwa Tahun 2018 hingga Tahun 2021, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mana pada tahun 2018 mengkomposisi 28,34 %, tahun 2019 sebesar 27,93 %, 2020 sebesar 28,51 %, dan pada tahun 2021 sebesar 29,17 %. Sedangkan untuk sektor yang paling kecil dari tahun 2018 sampai Tahun 2021 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebesar 0,05 %, tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,06 %. Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018 - 2021 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha [Seri 2010] Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,94 3,69 1,00 4,92 Pertambangan dan Penggalian 1,94 3,32 -13,33 1,90 Industri Pengolahan 5,16 9,01 -5,42 -5,10 Pengadaan Listrik dan Gas 9,57 0,82 12,29 4,88 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 5,47 5,44 6,04 11,34 dan Daur Ulang Konstruksi 6,39 4,43 -9,82 7,01 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 7,33 7,66 -5,98 4,27 dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 7,93 3,34 -12,16 2,47 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12,16 6,43 -27,22 4,79 Informasi dan Komunikasi 4,89 5,59 11,96 2,79 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,50 3,22 8,57 2,56 Real Estate 4,85 0,00 -1,54 2,97 Jasa Perusahaan 1,67 3,86 -39,27 -14,67 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 7,56 8,17 4,61 -3,45 Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 2,41 6,12 1,89 -2,24 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,11 5,67 4,38 9,02 Jasa lainnya 6,47 6,55 -15,30 -4,74 PDRB 5,11 5,25 -0,84 2,51 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2022 Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada Tahun 2018 sebesar Rp. 65,929 miliar naik menjadi Rp. 70,538 miliar pada Tahun 2021, yang berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami perlambatan pada Tahun 2021 sebesar 2,60 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5, 1 1 persen. . S242404ieeegee8264248$448..% RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 I1-18 2.2.2 Laju Inflasi Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Secara keseluruhan Tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi Tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi Pandemi C-19 yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2.9 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), (2018=100) Tahun 2018-2021 Inflast (% IHK IHK IHK IHK Tingkat Tingkat Tingkat Kelompok Pengel Desember Desember Desember Desember Inflasi Inflasi Inflasi Tahun Tahun tahun 2018 2019 2020 2021 Kalender Kalender Kalender 2019 2020 2021 Makanan, Minuman, 152,79 104,21 104,15 108,21 1,03 0,72 1,73 dan Tembakau Pakaian dan Alas Kaki - 104,32 104.12 103,39 - -0,14 -0,39 Perumahan, Air, Listrik, 130,36 102,48 100,33 101,63 -0,06 -0,26 1,30 Gas dan Bahan Bakar Sandang 130,32 104,73 105,81 - 2,01 0,58 - Kesehatan 119,05 104,86 108,20 110,43 1,60 0,02 1,77 Transportasi - 103,89 103,50 105,10 - -0,19 4,16 lnformasi, Komunikasi - 100,42 100,41 100,99 - 0,02 0,45 dan Jasa Keuangan Rekreasi, Olahraga dan - 103,15 102,52 103,45 - -0,39 0,63 Budava Pendidikan - 106,21 104,01 104,71 - 0,62 0,67 Pendidikan, Rekreasi 134,72 - 107,60 - 2,18 - - dan Olah raga Transpor, Komunikasi 143,59 - 112,08 108,59 -1,74 - - dan Jasa Keuangan Penyediaan Makanan - 105,22 101,22 103,22 - 1,53 1,91 dan Minuman/Restoran Perawatan Pribadi dan 105,94 108,44 109,26 4,23 0,92- - Jasa Lainnva Nusa Tensara Timur 134,7 135,59 103,22 105,76 -0.14 0,78 1,67 Nasional 135,39 131.28 105,68 107,66 2,72 1,68 0,13 Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2019, 2020, 2021 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Dari Tabel 2. 9. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional, dan jika dilihat dari trend inflasi tahun 2020 hanya 2021 terlihat bahwa angka inflasi mengalami penurunan. Perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga angka !HK pada Tahun 2019 dan lnflasi pada November Tahun 2020 semakin terinci, begitu juga yang terjadi pada Tahun 2021. Dimana, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,93 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,44 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,09 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,60 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,43 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,48 persen. Sedangkan inflasi NTT pada Tahun 2019 sebesar -0,14 % jika dibandingkan pada Tahun 2020 hanya sebesar 0,78 % dan tahun 2021 sebesar 0,77 %. 2.2.3 PDRB Per Kapita PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku.PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada Tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ke tahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada Tahun 2018 sebesar Rp. 12,27 juta meningkat menjadi Rp. 12,71 juta pada Tahun 2019. PDRB per kapita ADHB mengalami penurunan dari Rp. 19,59 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp. 19,22 juta di Tahun 2020, sementara PDRB Per kapita ADHK juga mengalami penurunan dari Rp. 12,71 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 12,41 juta di Tahun 2020 yang disebabkan oleh kontraksi ekonomi yang melanda dunia khususnya NTT akibat Pandemi Covid 19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 . 1 0 di bawah ini. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 I1-20 Tabel 2.10 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2020 Tahun U r a i a n 2017 2018 2019 2020 Nila± PDRB (Miliar Rp) - ADHB 90.758,93 98.930,19 106.728,07 106.506,13 -ADHK 2010 62.725,41 65.929,19 69.385,99 68.806,67 PDRB perkapita (Ribu Rp) -ADHB 17.165,45 18.448,13 19.591,07 19.220.097 -AOHK 2010 11.863,41 12.276,77 12.714,42 12.416.851 Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 -1,6 3,48 3,56 -2,34 Jumlah penduduk (000 org) 5.287,30 5.371,52 5.456,20 5.541.394 . . Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 2021 2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio) Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 . Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Secara umum, sejak Maret 2016, angka Gini Ratio terus mengalami fluktuasi sampai dengan September 2018. Gini Ratio mengalami peningkatan tertinggi pada September 2016 yaitu sebesar 0,026 poin dibanding Maret
1. 2016.Peningkatan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk. Selanjutnya, selama periode September 2018 - Maret 2020, angka Gini Ratio mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Namun RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada September 2020. Selanjutnya, Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 0,339, yang menunjukkan bahwa "kecenderungan ketimpangan pendapatan" tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena gap pendapatan antara penduduk golongan pendapatan tinggi dengan yang rendah di NTT tidak sedalam gap pendapatan antara golongan pendapatan tinggi dan rendah di daerah lain. Gini rasio Di Provinsi NTT Tahun 2016-2021 I1-21 0,365 0,36 0,355 0,35 0,345 0,34 0,335 0,33 0,325 0,32 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rasio Gini 0,336 0,359 0,351 0,355 0,356 0,339 Sumber : BPS BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Gambar. 2.7 Grafik Gini Ratio Provinsi NTT tahun 2016-2021 2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (!PM)/ Human Development Index (HDI) merupakan sebuah intrumen yang dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) untuk memotret kinerja pembangunan manusia pada 3 (tiga) dimensi, yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat (kesehatan), Pengetahuan (pendidikan), dan Standar Hidup Layak (ekonomi). Umur RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Harapan Hidup (Life Expectancy) merupakan indikator yang digunakan oleh UNDP untuk mengukur capaian dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat. Pada dimensi Pengetahuan, indikator yang digunakan untuk mengukur capaiannya adalah Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling) dan Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling), sedangkan untuk mengukur capaian dimensi Standar Hidup Layak, indikator yang digunakan adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (Gross National Income per capita (PPP $)). Dalam menghitung 1PM di Indonesia, BPS menggunakan metodologi penghitungan dan dimensi yang serupa dengan UNDP. Meski demikian, sehubungan dengan faktor ketersediaan data pada level Kabupaten/ Kota, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh BPS, yakni penggunaan indikator Pengeluaran Riil per kapita untuk menggantikan indikator PNB per kapita (BPS, 2022b, p.10). 65,23 65,19 65,28 60,24 I 60,81 61,68 63,13 62,67 62,26 63,73 64,39 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber: BPS NTT, 2022 Gambar 2.8 IPM NTT tahun 2011-2021 Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, angka 1PM terus menunjukkan peningkatan pada 2 (dua) dekade terakhir. Gambar 2.8 memuat tren 1PM NTT antara tahun 2 0 1 1 dan 2021. Berdasarkan Garn bar 2.8, tampak bahwa di awal periode (Tahun 2 0 1 1 ) , IPM NTT hanya sebesar 60,24 poin. Pada tahun selanjutnya, IPM NTT terus mengalami peningkatan yang berarti, yakni di atas 0,4 poin per tahun dan mencapai 65,23 poin di tahun 2019. Meski demikian, sejak tahun 2020 tren peningkatan !PM tersebut mengalami stagnansi dimana di Tahun 2021 capaian 1PM NTT sebesar 65,28 poin. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabe1 2.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2021 Tahun Indikator 2015 2016 20182017 2019 2020 2021 Umur Harapan Hidup (thn) 65,96 66,04 66,07 66,38 66,85 67,01 67,15 Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,84 12,97 13,07 13,10 13,15 13,18 13,20 (thn) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 6,93 7,02 7,15 7,30 7,55 7,63 7,69 (thn) Pengeluaran per Kapita 7,003 7,122 7,350 7,566 7,769 7,598 7.554 (PPP)(Rp.000) IPM NTT 62,67 63,13 63,73 64,39 65,23 65,19 65,28 IPM Rata-rata Nasional 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 Sumber: BPS NTT, 2022 Pada Tabel 2 . 1 1 , dapat dilihat pula rincian capaian 4 (empat) komponen atau indikator 1PM sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Dalam periode tersebut, tampak bahwa terjadi peningkatan pada ke-empat komponen yang ada. Meski demikian, capaian akhir setiap komponen tersebut masih cukup rendah yang menyebabkan angka IPM NTT di tahun 2021 yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yang telah mencapai 72,29 poin. Kenaikan IPM periode 2 0 1 1 - 2018 terjadi karena adanya kenaikan pada 3 (tiga) dimensi yaitu Umur Harapan Hidup, Pendidikan dan Ekonomi, akan tetapi penurunan pada periode Tahun 2019-2020 terjadi akibat adanya Pandemi Covid-19 khususnya pada indikator pengeluaran per kapita. 2.2.5.1 Pengeluaran per Kapita Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata Iain, pengeluaran per kapita merupakan instumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi. Tabel 2 . 1 2 merincikan jumlah pengeluaran per kapita pada setiap Kabupaten/ Kota di NTT pada Tahun 2019 sampai dengan 2021. Pada Tabel 2 . 1 2 , tampak bahwa pengeluaran per kapita tertinggi pada level Kabupaten/ Kota berada pada Kota Kupang, yakni pada kisaran Rp 13 juta, sedangkan pada 2 1 kabupaten lainnya di NTT, besaran pengeluaran per kapita masih berada pada kisaran Rp 5 - 9 juta. Tingginya ketimpangan antar daerah di Provinsi NTT menjadi penyebab tingginya ketimpangan pengeluaran RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 I1-24 masyarakat dan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di Provinsi NTT sangat terpusat di Kota Kupang. PDRB Perkapita dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang jauh di atas kabupaten yang lain di Provinsi NTT. Tren data pada Tabel 2 . 1 2 juga menunjukkan bahwa sejak Tahun 2020, telah terjadi penurunan pengeluaran per kapita pada setiap entitas pemerintahan, baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pada level provinsi, khususnya, terjadi penurunan pengeluaran per kapita dari sebesar Rp 7,769 juta di tahun 2019, menjadi sebesar Rp 7,598 juta di Tahun 2020. Pada tahun selanjutnya (2021), kembali terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 7,554 juta. Tabel 2.12 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 [MetodeBaru] PengeluaranRiii per Wilayah KapitaDisesuaikanMenurutKabupaten /Kota (Ribu Rupiah) 2019 2020 2021 Sumba Barat 7586.00 7321.00 7307.00 Sumba Timur 9640.00 9406.00 9354.00 Kupang 7698.00 7526.00 7476.00 Timor Tengah Selatan 6955.00 6861.00 6839.00 Timor Tengah Utara 6479.00 6364.00 6324.00 Belu 7677.00 7479.00 7431.00 Alor 6958.00 6786.00 6751.00 Lembata 7474.00 7305.00 7257.00 Flores Timur 7770.00 7631.00 7578.00 Sikka 8313.00 8081.00 8021.00 Ende 9315.00 9094.00 9027.00 Ngada 8961.00 8865.00 8819.00 Manggarai 7276.00 7203.00 7133.00 Rote Ndao 6720.00 6539.00 6503.00 Manggarai Barat 7602.00 7468.00 7410.00 Sumba Tengah 6198.00 6108.00 6061.00 Sumba Barat Daya 6594.00 6372.00 6355.00 Nagekeo 8469.00 8309.00 8254.00 Manggarai Timur 5919.00 5818.00 5780.00 Sabu Raijua 5354.00 5265.00 5256.00 Malaka 5998.00 5901.00 5861.00 KotaKupang 13592.00 13337.00 13218.00 Nusa Tenggara Timur 7769.00 7598.00 7554.00 Sumber : BPS NTT, 2022 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.2.5.2 Umur Harapan Hidup Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk memotret kinerja pembangunan pada Sektor Kesehatan. Umur Harapan Hidup adalah Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur Harapan Hidup juga dipengaruhi dengan keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. UHH juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menghitung lndeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel 2 . 1 3 merincikan Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021, menurut Kabupaten/Kota. Pada periode ini (2015-2021), UHH provinsi NTT menunjukkan tren kenaikan yang konstan. Di tahun 2015, UHH penduduk NTT sebesar 65,96 tahun. Pada tahun selanjutnya, UHH NTT terus menunjukan perbaikan dan mencapai 67,15 tahun di tahun 2021. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2021 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai dengan usia 67,15 tahun. Pada Tabel 2 . 1 3 , tampak pula bahwa keseluruhan kabupaten/ kota memiliki tren kenaikan UHH. Meski demikian, disparitas UHH antara Kabupaten/ Kota masih cukup tinggi. Di tahun 2021, misalnya, tampak bahwa Kota Kupang memiliki UHH yang cukup tinggi jika dibanding 2 1 Kabupaten lainnya (69,73 tahun), sementara kabupaten lainnya berada pada angka 68 tahun ke bawah, dengan kabupaten dengan capaian UHH terendah yakni Rote Ndao (64,88 tahun), Alor (61,64 tahun), dan Sabu Raijua (60, 66 tahun). Tabel 2.13 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021 WLlaya.h Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumba Barat 66,11 66,15 66,20 66,58 66,98 67,08 67,12 Sumba Timur 63,88 64,00 64,12 64,45 64,94 65,13 65,16 Kupang 63,17 63,33 63,49 63,86 64,39 64,63 64,91 Timor Tengah 65,55 65,60 65,65 65,91 66,32 66,42 66,46 Selatan Timor Tengah 66,09 66,14 66,19 66,45 66,86 66,96 67,09 Utara Belu 63,01 63,21 63,42 63,81 64,35 64,61 64,89 Alor 60,23 60,35 60,47 60,8 61,29 61,48 61,64 Lembata 65,85 66,02 66,19 66,57 66,97 67,07 67,20 I1-25 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 WLlayah Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Flores Timur 63,28 64,36 64,45 64,7 65,10 65,20 65,31 Sikka 66,10 66,20 66,30 66,61 67,07 67,24 67,45 Ende 64,37 64,42 64,48 64,75 65,17 65,29 65,43 Ngada 67,32 67,34 67,36 67,59 67,96 68,04 68,12 Manggarai 64,48 65,66 65,84 66,23 66,77 67,03 67, 1 1 Rote Ndao 62,86 63,13 63,41 63,8 64,34 64,60 64,88 Manggarai Barat 65,98 66,19 66,19 66,58 67,12 67,38 67,46 Sumba Tengah 67,65 67,73 67,74 67,96 68,32 68,38 68,42 SumbaBarat 67,08 67,71 67,76 68,02 68,43 68,53 68,57 Dava Nagekeo 66,25 66,31 66,36 66,62 67,03 67,13 67,25 Manggarai Timur 67,27 67,39 67,40 67,62 67,98 68,04 68,07 Sabu Raijua 58,38 58,69 59,00 59,53 60,23 60,64 60,66 Malaka 64,15 64,27 64,29 64,52 64,89 64,97 65,01 Kota Kupang 68,34 68,46 68,58 68,9 69,37 69,55 69,73 Nusa Tenggara 65,96 66,04 66,07 66,38 66,85 67,01 67,15 Timur Sumber : BPS NTT, 2022 Penyebab rendahnya UHH disebabkan oleh ketersedian dan akses ke fasilitas kesehatan yang belum memadai, kurangnya tenaga kesehatan, kematian neonatus, tingginya angka kematian akibat penyakit menular (TBC, Malaria, HIV), tekanan darah tinggi, penggunaan tembakau dan alkohol, kematian karena kecelakaan lalulintas. Keadaan geografis merupakan tantangan bagi pelayanan kesehatan, dimana akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi terbatas. Untuk masyarakat yang tinggal pada pulau- pulau kecil, keterbatasan sarana kesehatan diperparah dengan akses transportasi laut yang sulit, bahkan tidak ada sama sekali pada musim-musim tertentu dimana keadaan laut tidak menentu. Sedangkan pada wilayah daratan, akses jalan yang terbatas membuat waktu tempuh antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat di wilayah berbukit dan bergunung menjadi lama, sehingga dalam keadaan darurat akan sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. I1-26 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.2.6 Angka Kemiskinan Pengentasan angka kemiskinan merupakan salah satu agenda kebijakan yang popular pada berbagai entitas pemerintahan saat ini. Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan yang umum digunakan yakni pendekatan moneter karena sederhana dan mudah digunakan sebagai pembanding antar waktu dan tempat. Pendekatan ini mengukur kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan atau konsumsi. Garis kemiskinan, baik bersifat absolut maupun relatif, biasanya ditetapkan untuk mengidentifikasi orang miskin yang pendapatan atau konsumsinya di bawah ambang batas (cut-off]. Garis kemiskinan internasional (absolut) yang ditetapkan oleh Bank Dunia pada Tahun 2022 adalah US$ 2 , 1 5 per kapita per hari berdasarkan pada Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity (PPP)) Tahun 2017, menggantikan garis kemiskinan sebelumnya yakni US$ 1,9 pada PPP 2 0 1 1. Dalam konteks Indonesia, dengan pendekatan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari segi kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan berdasarkan konsumsi. Untuk mengklasifikasikan penduduk miskin dan tidak miskin, garis kemiskinan (GK) nasional yang digunakan oleh BPS adalah "representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan". Dengan demikian, penduduk miskin di Indonesia dalam ukuran moneter adalah mereka yang memiliki rata rata konsumsi per bulan di bawah garis kemiskinan. Misalnya, berdasarkan perhitungan BPS per September 2021, Garis Kemiskinan di NTT sebesar Rp 437.606/kapita/bulan. Tabel 2.14 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021 Angka Kemiskinan (%) Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah penduduk 1.160,53 1.150,08 1.134,74 1.129,46 1.173,53 1.146,28 miskin (ribu iiwal Garis Kemiskinan 322.947 343.396 354.898 373.922 403.055 437.606 (rupiah/kapita/ bulanl lndeks kedalaman 4,69 3,83 4,16 4,13 4,15 4,79 kemiskinan IPll lndeks keparahan 1,30 0,96 1,17 1,12 1,24 1,44 kemiskinan IP21 Persentase Penduduk 22,58 22,01 21,38 20,62 2 1 , 2 1 20,44 Miskin NTT Persentase Penduduk 10,70 10,12 9,66 9,22 10,19 9,71 Miskin Indonesia Sumber : BPS NTT, 2022. Kondisi September 2021 I1-27 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Hasil potret penduduk miskin dengan metode pengukuran moneter menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan pada sejumlah indikator kemiskinan di NTT, meski terjadi pelambatan atau stagnasi pada tahun 2020. Tabel 2 . 1 4 merincikan tren indikator - indikator yang digunakan untuk memotret fenomena kemiskinan di Provinsi NTT antara tahun 2016 dan 2021, yang mana meliputi Jumlah Penduduk Miskin, Indeks kedalaman Kemiskinan (Pl), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Persentase Penduduk Miskin. Pada tahun 2016 (GK NTT= Rp 322.947,-), misalnya, secara absolut, penduduk miskin di NTT berjumlah 1.160,53 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 22,58 %, sedangkan Indeks kedalaman Kemiskinan (Pl) sebesar 4,69 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,30 poin. Pada tahun selanjutnya, jumlah jiwa maupun persentase penduduk miskin terus menunjukkan penurunan . Namun, di tahun 2020 (GK N'IT= Rp 403.055,-), terjadi kenaikan persentase maupun jumlah jiwa penduduk miskin menjadi 1.173,53 jiwa atau 21,21%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) sebesar 4,15 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,24 poin. Terjadinya kenaikan angka kemiskinan baik secara persentase maupun absolut ini erat kaitannya dengan terjadinya pandemi global COVID-19, yang mana terjadi di provinsi NTT sejak bulan April 2020. Hal ini menjadi bertambah kompleks dengan terjadinya Badai Siklon Tropis Seroja pada tanggal 4 dan 5 April 2021 di sebagian besar wilayah NTT. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai pembatasan sosial yang mana berdampak langsung pada lesunya aktivitas ekonomi maupun secara tidak langsung terhadap akses masyarakat ke dalam pasar tenaga kerja. Penduduk miskin, khususnya, yang dominan bekerja di sektor informal mendapatkan proporsi dampak negatif yang lebih besar tentunya. Dengan minimnya akses ke dalam pasar tenaga kerja karena berbagai pembatasanan sosial, penduduk miskin mengalami penurunan pendapatan yang berimplikasi pada rendahnya konsumsi penduduk miskin. Di lain sisi, peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan pula karena berkurangnya anggaran pengentasan kemiskinan (pro poor budget) yang dialihkan (refocussing) ke pos belanja penanganan Covid-19 maupun penanganan pasca bencana Badai Siklon Tropis Seroja. Ruang fiskal yang terbatas ini diperparah dengan realisasi pendapatan yang berkurang sebagai dampak lesunya geliat ekonomi di sektor privat. I1-28 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Seiring berjalannya waktu, tantangan dalarn pengentasan kemiskinan di NTT cenderung berkurang disebabkan oleh semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Laju vaksinasi yang dikawal secara serius oleh Pemerintah mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Implikasinya, mobilitas dalarn aktivitas ekonomi kembali terjadi sehingga masyarakat miskin kembali mendapat akses ke dalarn pasar tenaga kerja maupun mendapat intervensi kebijakan pro-poor yang semakin membaik. Hal ini terefleksi melalui tren penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 (GK N1T= Rp 437.606,-), dimana jumlah penduduk miskin telah turun menjadi 1.146,28 jiwa atau sebesar 20,44%, dengan Indeks Kedalarnan Kemiskinan (Pl) sebesar 4,79 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,44 poin. Indeks Kedalarnan Kemiskinan (Poverty Gap Index-Pl) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan garnbaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Meski demikian, capaian akhir masing-masing indikator kemiskinan pada Tabel 2 . 1 4 ten tu perlu menjadi perhatian serius segenap pemangku kepentingan ke depan. Kinerja pengentasan kemiskinan masih belum cukup signifikan jika dibanding dengan rata-rata nasional, sebagaimana tampak pada persentase penduduk miskin NTT di tahun 2021 yang masih sebesar 20,44 % sedangkan rata-rata nasional telah berada pada angka 9,71%. Untuk itu, akselerasi trend penurunan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi ke depan. Berdasarkan arahan dari Presiden dalarn Rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0% dengan melakukan validasi data yang mencakup mencakup narna (by name) dan lokasi (by address). Berdasarkan Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem, miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmarnpuan dalarn memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga akses pada layanan sosial. Kemiskinan Ekstrem diukur I1-29 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Secara internasional, kemiskinan esktrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari U$ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US $. Contoh konsep Purchasing Power Parities (PPP}, jika harga satu buah pisang di USA adalah US $ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka Purchasing Power Parities (PPP) tersebut adalah US $ 0,002/Rupiah. Pada tahun 2022, nilai US $ 1,9 PPP = Rp 10.739 per kapita per hari atau Rp.322.170 per kapita per bulan. Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2021 intervensi kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan pada 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Timar Tengah Selatan. Pada tahun 2022 intervensi kemiskinan ekstrem diperluas menjadi 18 kabupaten/kota di Provinsi NTT (minus kabupaten Flores Timur, Sikka, Nagekeo dan Ngada) dan pada tahun 2023 intervensi diperluas lagi menjadi 22 kabupaten/kota. Berdasarkan rangkuman hasil estimasi BPS 2022 di Provinsi NTT mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,44% (Maret 2021) menjadi 6,56% (Maret 2022) dan Dari 22 kabupaten/kota, terdapat 1 1 kabupaten yang mengalami penurunan dan 1 1 kab/kota yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem. Tabe1 2.15 Estimasi Kemiskinan Ekstrem di NTT Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 Estimasi Penduduk Estimasi Penduduk Provinsi/ Kabupaten/ Miskin Ekstrem Kota Miskin Ekstrem(%) (ribu jiwa) 2021 2022 2021 2022 SumbaBarat 13,73 11,75 18.280 15.854 Sumba Timur 15,14 10,40 39.957 27.735 Kupang 5,72 5,98 22.729 24.275 Timor Tengah Selatan 6,56 13,01 30.959 61.574 Timor Tengah Utara 4,84 2,48 12.480 6.435 Belu 5,35 4,44 12.077 10.170 Alor 2,77 2,38 5.749 4.977 Lembata 9,90 7,98 14.635 12.010 Flores Timur 0,79 2,10 2,060 5.491 II-30 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Estimasi Penduduk Estimasi Penduduk Provinsi/ Kabupaten/ Miskin Ekstrem(%) Miskin Ekstrem Kota (ribu jiwa) 2021 2022 2021 2022 Sikka 0,42 2,57 1.358 8.320 Ende 13,00 10,99 35.764 30.291 Ngada 5,32 2,98 8.881 5.037 Manggarai 9,35 6,64 32.424 23.328 Rote Ndao 9,22 9,62 16.983 18.382 Manggarai Barat 6,98 9,79 19.906 28.515 Sumba Tengah 18,79 19, 11 13.972 14.395 Sumba Barat Daya 6,91 4,63 24.622 16.800 Nagekeo 1,35 1,47 2.002 2.200 Manggarai Timur 6,85 9, 1 1 19.936 26.781 Sabu Raijua 16,16 8,79 16.418 9.173 Malaka 3,06 3,54 6.035 7.071 Kota Kupang 0,38 2,49 1.724 11.640 Nusa Tenggara Timur 6,44 6,56 358.951 370.456 Sumber. estimasi BPS, 2022 Hasil pembelajaran Intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem Tahap I, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem membutuhkan data yang akurat dan terkini untuk menetapkan sasaran program intervensi. Oleh karena itu dengan memperhatikan arahan Presiden dan masukan Wakil Presiden pada Ratas Data Kemiskinan Ekstrem pada 15 Februari 2022, telah dilakukan penyiapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dibawah koordinasi Kemenko PMK, dengan kolaborasi bersama BKKBN, Kemendagri, BPS, dan Set TNP2K. Data P3KE adalah subset dari Data PKBKKBN 2021 yang telah diberikan rangking dan divalidasi dengan Data NIK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN 2021 merupakan data set by name-by address (BNBA) yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan peringkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem. Dengan informasi sosial-ekonomi keluarga dan rangking kesejahteraan serta relatif barunya waktu pengumpulan data, menjadikan data PK BKKBN bermanfaat untuk memperbaiki pensasaran program pengurangan beban. Selain itu, karena cakupannya yang sangat besar data ini dapat dimanfaatkan untuk pensasaran program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan. 11-31 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Berdasarkan data P3KE di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 167.027 Keluarga atau 968.502 ribu jiwa masuk sebagai Kelompok Desil 1 (status kesejahteraan 10% terendah), yang harus diprioritaskan sebagai sasaran intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk pada kelompok desil 1 tersebar di 22 kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya (16.361 KK atau 99.889) dan di Kabupaten Manggarai Timur ( 1 6 . 1 1 1 KK atau 87.139 jiwa). . Peta Sebaran Desil 1 Penduduk Miskin Ekstrem ProvinsiNTT, %, ) Menurut Kabupaten/Kota, 2022 11-32 . . . I • 0 # ..... e b4 • ... 68 bole a a or - au .. - 4 - , 4 fee'er 4nu .. 0 4id f ... 4. - 4 ·� Me- e »"' id le. o 60l wrtad.ad 14 1o 4ta. $M 16 ea vet4 go • 8.do % 90 - 4 29 .ere 4. • t6 ... 2 • le -·· 1 -- d 09 4.. 466 ry %.a 4de l f%.d • A tr bPt be. • d .. PA SAN LUA#GA DN GANS$TATU &AATR#AA 0 S f MA DATA PE tum0wsi USA '£NGGARA TM Gambar 2.8 Peta Sebaran Desil 1 Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi NTT, Menurut Kabupaten/Kota, 2022 2.2.7 Status Kesehatan 2.2.7.1 Status Gizi Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan !bu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 !bu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR), dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (AS! yang pertama kali keluar) , Inisasi Menyusu Dini (IMD), pemberian AS! eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping AS! (MP-AS!) secara tepat. Selain itu, faktor kesehatan lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi layak serta pengelolaan sampah juga berhubungan erat dengan kejadian infeksi penyakit menular pada anak. Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun (1.000 HPK) merupakan masa masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Faktor lingkungan yang baik, terutama di awal-awal kehidupan anak, dapat memaksimalkan potensi genetik (keturunan) yang dimiliki anak sehingga anak dapat mencapai tinggi badan optimalnya. Faktor lingkungan yang mendukung ditentukan oleh berbagai aspek atau sektor. Menurut pencatatan e-PPBGM, terlihat ada kecenderungan penurunan prosentase balita stunting di wilayah NTT sejak tahun 2018; menurun dari 35,8% di tahun 2018 menjadi 17,7% di tahun 2022. Angka ini beradajauh di bawah rerata Nasional dan NTT (Riskesdas 2018) yang mencapai 30,8% dan 42,6%. Sementara itu prosentase balita yang mengalami wasting dan underweight cenderung fluktuatif sejak tahun 2018. Namun, pergerakan fluktuatif prosentase balita yang mengalami underweight dari tahun 2018 2022 justru masih jauh di atas prosentase nasional yang hanya 17,7 di tahun 2018 (Riskesdas 2018). Tabel 2.16 status Gizi Balita di NTT Tahun 2018-2022 11-33 Riskesdas Riskedas Indikator Persentase (e-PPBGM) (NTTY (Nasional) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018 Stunting (%) 35,4 30,1 24,2 20,9 17,7 42,6 30,8 Wasting(%) 8,3 9,4 7,5 8,0 8,5 12,8 10,2 Underweight (%) 19,6 19,9 18,0 18,3 23,0 29,6 17,7 Sumber: Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022; Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan RI RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.2.7.2 Angka Kematian Ibu dan Bayi Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama menilai tingkat kesejahteraan dan status kesehatan masyarakat. Sejak tahun 2018, jumlah kasus kematian Ibu di wilayah Provinsi NTT bersifat fluktuatif dengan jumlah > 150 kasus setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019. Penyebab Utama kematian Ibu: Perdarahan (42%), Eklampsi (14%), Infeksi (5%), Ganguan Metabolisme (4%) dan masalah lainnya termasuk masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (35%). Kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi (selalu muncul dalam lima (5) tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur. Sebaliknya, jumlah kasus kematian bayi di wilayah Provinsi NTT mencapai 1265 kasus pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2019 lalu relatif sedikit bertambah setiap tahunnya berturut-turut pada tahun 2020 dan
2. 2021.Penyebab Utama Kematian Bayi: Asfiksia (27%), BBLR (18%), kelainan bawaan (8%), Pneumonia (7%), gangguan lainnya (6%), masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (34%). Kabupaten dengan jumlah kematian bayi tertinggi (selalu muncul dalam lima (5) tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Kupang, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Timor Tengah Utara I1-34 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2018 2019 2020 2021 2022 Kematian lbu Kematian Bay Indikator Jumlah Kasus 2018 2019 2020 2021 2022 Kematian Ibu 158 1 1 8 151 181 120 (0kt) Kematian Bayi 1265 913 943 955 781 (0kt) Surber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022 Gambar 2.8 Kasus Kematian Ibu dan Bayi di NTT Tahun 2018-2022 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabe1 2.17 Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota di Wilayah NTT Tahun 2018-2022 AKI TAHUN AKB TAHUN NO KAB/KOTA 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 I Kota Kupang 8 4 4 8 8 35 18 16 22 46 2 Kupang 11 5 1 1 15 8 86 73 78 96 81 3 TTS 24 12 17 17 7 144 86 109 JOO 45 4 TTU 6 3 7 11 11 74 54 43 33 43 5 Belu 10 5 12 7 6 62 80 66 52 35 6 Alor 12 7 7 10 8 25 16 9 17 13 7 Lembata I 0 5 4 0 25 29 23 21 12 8 Flores Timur 9 3 5 6 7 100 49 29 45 37 9 Sikka 10 12 7 9 7 80 55 45 51 53 10 Ende 8 8 10 7 6 47 35 67 23 28 11 Nagekeo 4 I 4 2 I 36 25 24 28 16 12 Ngada 2 I 0 I I 36 15 23 12 26 13 Manggarai 9 10 12 11 17 119 51 48 49 41 Timur 14 Manggarai 6 12 5 12 5 83 76 85 96 81 15 Manggarai 7 5 7 7 6 109 43 52 67 57 Barat 16 Sumba Barat 5 10 9 14 5 34 25 32 42 56 Daya 17 Sumba Barat I I I 3 2 15 22 14 29 42 18 Sumba Tengah 3 0 2 3 2 18 18 40 24 26 19 SumbaTimur 7 8 10 10 10 45 58 46 19 41 20 Rote Ndao 4 5 5 10 2 32 46 42 59 7 21 Sabu Raijua 3 I 8 9 5 44 10 37 55 25 22 Malaka 8 5 3 5 5 16 29 15 15 16 NTT 158 118 151 181 129 1265 913 943 955 827 Surber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022 2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT pada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-tujuh sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah (3,75%), Bengkulu (3,65%), Papua (3,33%), Sulawesi Barat (3,13%), Gorontalo (3,01% dan Nusa Tenggara Barat (3,01%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada Agustus 2021 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%. I1-35 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun
3. 2020.TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 7 0 , 1 1 %. 2.2.9 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2021 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tabel 2.18 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2021 Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Opini BPK Atas Laporan WOP WOP WOP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Keuangan Pemerintah Daerah Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020 2.2.10 Skor Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa.Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,9 persen. Tabel 2.19 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020 Indikator Tahun (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skor PPH 66,2 65,0 71,3 73,0 78,6 69,0 69,2 67,9 Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2021 I1-36 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 11-37 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1 Pendidikan 2.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi NTT pada Umur 16-18 Tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 sebesar 74,83, menjadi sebesar 75,04 pada Tahun 2019. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 74,92 dan APS tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebesar 75,77 selengkapnya sebagaimana Tabel 2.20. Tabel 2.20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur 15-18 Tahun per Kabupaten/Kota (%)Tahun 2019-2021 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Umur 16-18 Tahun 2018 2019 2020 2021 SumbaBarat 77.27 79.47 78.93 80.06 Sumba Timur 70.17 71.06 70.00 70.87 Kupang 78.76 80.17 80.86 80.94 Timor Tengah Selatan 68.34 70.79 71.29 71.58 Timor Tengah Utara 74.37 73.56 74.05 74.33 Belu 59.30 60.35 61.93 61.59 Alor 67.66 67.51 67.42 67.10 Lembata 70.78 70.53 70.88 70.42 Flores Timur 71.52 72.15 72.51 73.06 Sikka 7 1. 1 1 71.33 73.31 74.53 Ende 74.36 74.01 76.41 76.50 Ngada 65.55 65.86 66.18 66.72 Manggarai 82.85 82.11 81.95 82.23 Rote Ndao 76.90 76.66 75.61 75.76 Manggarai Barat 74.72 73.98 73.48 74.84 Sumba Tengah 78.57 77.66 75.65 78.25 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Angka Partisipasi Sekolah (APS) WLlayah Umur 16-18 Tahun 2018 2019 2020 2021 Sumba Barat Daya 74.11 73.28 72.99 73.12 Nagekeo 70.80 71.48 67.38 72.47 Manggarai Timur 75.92 75.66 74.44 77.58 Sabu Raijua 80.98 80.61 81.17 81.00 Malaka 77.68 76.12 74.07 77.39 KotaKupang 89.11 89.57 88.74 89.32 Nusa Tenggara Timur 74.83 75.04 74.92 75.77 Sumber: BPS, Tahun 2022 Fenomena kenaikan dan penurunan APS antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 terjadi karena jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK relatif tidak sama, putus sekolah dan tingkat kelulusan serta adanya perubahan regulasi terkait pengalihan kewenangan terhadap pelaksanaan pendidikan menengah atas dari Kabupaten/Kota ke Provinsi NTT. Selain itu juga, faktor - faktor yang mempengaruhi Tingkat APS antara lain (1) faktor pendidikan orang dewasa, (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). Pada kelompok umur yang lebih tinggi, partisipasi sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan penurunan. Jika pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun partisipasi sekolah berada di atas 90 persen, maka pada kelompok penduduk 16-18 tahun hanya sekitar 75 persen dari total penduduk berumur 16-18 persen. Hal ini berarti hanya ada tiga dari empat orang penduduk berumur 16-18 tahun yang sementara bersekolah. Menurut jenis kelamin, terlihat adanya pola yang sama dengan partisipasi sekolah umur yang lebih muda. Partisipasi penduduk perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun. Masih ada satu di antara empat orang yang telah meninggalkan bangku sekolah pada kelompok umur ini. Upaya bersama diarahkan untuk memperkecil berbagai hambatan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Program wajib belajar yang selama ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah terutama pada pendidikan dasar dan menengah. I1-38 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2021. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator kunci yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (1PM). 2.3.1.2 Rasio Murid/Guru Rasia Murid dan Guru adalah Perbandingan antara jumlah Guru pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah Murid. kegunaannya adalah untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rasia Murid dan Guru SMA di NTT adalah 14 berbanding 1 yang mana masih tergolong ideal sehingga rasio Guru dan Murid di Provinsi NTT bukan merupakan salah satu masalah pendidikan. Akan tetapi penyebaran Guru di NTT tersebut tidak merata di 22 Kabupaten/Kota, dan rasio guru mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia masih terbatas. Tabel 2.21 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Wilayah Sekolah Murid Guru Ratio Murid Guru 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sumba Barat 8 8 9 5572 5442 5327 280 284 302 20 19 18 Sumba 21 21 23 11536 11944 12447 673 657 670 17 18 19 Timur Kupang 58 59 62 15561 15547 15715 1287 2827 1332 12 12 12 Timor 43 47 53 15872 16404 16912 970 985 1036 16 17 16 Tengah Selatan Timor 30 30 30 9670 9851 10145 728 722 709 13 14 14 Tengah Utara Belu 25 25 25 9318 9414 9380 626 659 659 15 14 14 Alor 35 21 21 7176 6891 7108 772 790 810 9 9 9 Lembata 15 14 14 4307 4214 4336 303 330 346 14 13 13 Flores Timur 23 23 24 8076 7992 8101 630 645 667 13 12 12 Sikka 23 23 24 9809 9200 8960 655 654 664 15 14 13 Ende 21 3536 36 8062 7606 7396 633 654 644 13 12 11 Ngada 13 16 18 6039 6071 6260 389 413 465 16 15 13 Manggarai 26 27 27 14819 14014 14583 826 835 860 18 17 17 Rote Ndao 13 13 14 6010 6298 6665 377 375 392 16 17 17 Manggarai 27 28 31 8981 8608 8691 654 689 769 14 12 11 Barat Sumba 4 4 5 2610 2725 2772 138 150 161 19 18 17 11-39 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 I1-40 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA] Wilayah Sekolah Murid Guru Ratio Murid Guru 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Tengah Sumba Barat 26 26 27 10880 10907 11490 597 579 655 18 19 18 Dava Nagekeo 15 15 15 5486 5517 5354 417 429 436 13 13 12 Manggarai 47 46 46 10611 9962 9762 977 993 1015 11 10 10 Timur Sabu Raijua 7 8 8 4531 4934 5327 222 252 262 20 20 20 Malaka 32 32 34 8994 8620 8587 722 747 776 12 12 11 Kota Kupang 41 41 42 16314 15762 15645 1208 1200 1199 14 13 13 Nusa 553 562 588 00234 197923 00963 4084 4329 8829 14 13 14 Tenggara Timur Sumber: https://dapo.kemdikbud.go.id/pd 2.3.2 Kesehatan 2.3.2.1 Sarana Kesehatan Sampai dengan Tahun 2021 terdapat 56 Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurutjenis fasilitas di 2 1 Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.22. Tabel 2.22 Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021 Falitkshtn Wlava h Rumah Salit Pukesrn Posyan du Polin des 2018 2019 2020 2021 201 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Gumt# Rat t ' ' 3 3 q 10 10 10 745 56% 256 250 23 3 23 3 Sumnta Timur 3 3 3 3 24 24 24 24 505 s71 567 570 85 85 70 7 Kup ang 1 1 1 1 26 26 26 27 723 737 763 754 155 155 155 155 Tumor Te Selaten 2 2 2 2 36 36 36 36 712 847 854 856 60 €0 60 6 Two Te eh Lant ad 3 3 3 3 26 26 26 26 498 512 512 524 142 142 142 142 Belu 5 5 A ' 17 17 17 17 '17 428 435 146 0 40 29 29 Alor 2 2 2 2 26 26 26 26 443 454 444 446 41 41 45 45 Lembats 3 3 3 3 9 9 9 12 315 516 317 318 72 72 n2 72 Flores Timur 1 1 1 1 21 21 21 21 530 535 560 551 116 1.6 116 116 5kk.a $ 3 3 3 2 2 2 2 64/ t48 038 bU 12 125 12 14 Ende 2 2 2 3 24 25 25 26 G72 41 662 6532 75 75 75 ,., 1 1 1 1 19 19 19 20 201 374 36.5 338 41 41 41 41 Man9garl 2 2 2 2 22 23 23 23 547 577 574 577 19 19 19 13 Rote Vdeo 1 1 1 1 12 12 12 12 358 591 402 46 7 7 7 'Man i Brat 2 l 3 3 20 21 21 21 451 475 480 434 19 19 19 13 Sumta Tengah l 1 1 1 • 8 8 9 179 195 196 137 3n1 21 31 31 umt Drat Deve l l 2 2 13 15 16 16 405 46.3 545 530 57 £7 57 57 Nage co I I 1 1 7 7 8 g 226 01 282 234 $8 " 58 53 Mangr3 Timur 0 0 1 1 25 29 29 29 559 566 579 579 20 20 20 2 Sabu Ratua 0 1 1 1 8 6 6 6 213 236 264 242 3 0 0 0 Malak.a 1 1 1 1 20 20 20 20 460 469 474 474 58 58 58 58 Kota < 13 13 13 14 11 11 11 11 307 215 315 315 5 5 5 5 NueTergore Timur $0 62 64 •• 408 416 418 42$ 9793 10307 10484 10581 1249 1249 1227 1227 Sumber Dat: 1.Profilesehatan Provins Nusa Tenggara Timur, Dir asKesehatan Provins NTT Thun 2018 & 2019 2 roll xesehatan roinst Musa I engare imur, Dir as esehatn, <ependudu.kn & encatatan Sip# rovinsI N 1ahn 020 & 2O2I
4. 3.Daa Bidang PelayanenKesha tan, Dina Kesebatan, Kependuuksw & Pen«cat ten Sip#l Pron NTT RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 11-41 2.3.2.2 Tenaga Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel 2.23: Tabel 2.23 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) Di Provinsi NTT Tahun 2017-2021 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) WIlayah Tenaga Medi Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Kesehatan Ke tan Kebidanan Kefarmasian Lainnva 2017 2018 2021 2017 2018 2021 2017 2018 2021 2017 2018 2021 2017 2018 2021 Sumba Barat 60 43 32 312 318 381 58 78 122 18 22 18 47 21 32 Sumba Timur 23 65 58 404 571 637 190 292 348 22 17 38 . 22 40 Kupang 13 43 49 169 268 474 293 201 675 20 34 55 . 33 79 Timor Tengah 61 54 68 205 227 528 199 319 596 29 26 59 . 44 87 Selatan Timor Tengah 39 76 54 306 394 506 304 306 612 66 63 80 . 43 73 Utara Belu 56 86 49 555 700 493 263 197 255 60 64 50 . 47 48 Alor 18 42 81 596 292 666 394 231 497 35 54 91 . 21 88 Lem bata 26 30 28 318 289 251 278 263 322 1 1 35 39 . 30 37 Flores Timur 37 35 54 366 458 700 310 350 693 50 46 71 - 29 59 Sik.ka 13 99 51 300 463 692 325 364 587 42 52 62 . 38 54 Ende 26 58 39 416 463 789 292 297 711 36 44 77 . 18 53 Ngada 20 44 55 247 226 570 1 1 0 103 486 30 36 59 . 11 45 Manggarai 17 71 45 691 790 880 596 649 904 53 43 84 - 45 72 Rote Ndao 15 20 51 107 63 264 92 89 245 24 24 37 - 12 45 Manggarai Barat 28 38 46 320 380 562 236 286 537 30 36 53 - 41 73 Sumba Tengah 17 19 20 219 256 267 9 118 128 14 44 12 . 18 21 Sumba Barat 34 46 1 1 382 440 76 132 60 26 25 19 8 . 15 5 Dava Nagekeo 20 27 34 257 242 306 232 218 359 28 21 29 . 11 29 Manggarai Timur 9 9 28 683 822 875 273 694 783 27 41 60 . 41 80 Sabu Raijua 9 20 19 123 161 201 127 144 186 5 11 24 . 15 37 Malaka 41 53 48 329 378 353 274 302 289 69 49 41 . 44 48 Kota Kupang 44 469 123 291 1280 775 189 522 381 33 73 122 . 67 80 Nusa Tenggara 626 1447 1043 7596 9481 11246 5176 6083 9742 727 854 1169 47 666 1185 Timur Sumber: BPS, Tahun 2022 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.3.3 Pekerjaan Umum 2.3.3.1 Jalan dan Jembatan Total panjangjalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah 2.650 km. Panjang capaian jalan mantap pada akhir tahun 2019 adalah 1.743, 88 km dan tidak mantap sepanjang 906,12 km. Pada periode tahun anggaran 2019 hingga 2022 telah dilakukan pencapaian kondisi jalan mantap sepanjang 884,24 km. Ini artinya beban jalan mantap kewenangan provinsi yang akan diselesaikan sampai akhir periode tahun 2023 adalah sepanjang 2 1 , 78 km. Melalui dukungan dari anggaran pemerintah provinsi dan sumber-sumber pembiayaan sah Iainnya, ditargetkan pada akhir periode tahun anggaran 2023, kondisi jalan kewenangan provinsi sudah 100 persen menjadi jalan mantap. Total panjang jalan menuju destinasi wisata adalah 542,87 km. Data eksisting tahun 2018 untuk penanganan ruasjalan ke destinasi wisata adalah 64 km dan realisasi penanganan sampai dengan 2020 adalah 165,95 km Rencana penanganan tahun 2021 adalah 1 7 1 , 5 1 km yang merupakan paket paket kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana pinjaman daerah melalui PT. SM!, baik lanjutan tahun 2020 maupun paket 2021. Realisasi pelaksanaan seluruhnya pada tahun 2021 adalah 36,64 km dari pelaksanaan paket-paket lanjutan PT. SM! tahun 2020. Dengan demikian capaian sampai dengan 2021 adalah sebesar 202,59 km. Tabel 2.24 di bawah berikut adalah tabel ruas jalan kewenangan provinsi sesuai dengan Keputusan Gubemur NTT 256/KEP/HK tahun 2017 yang tersebar pada 2 1 wilayah kabupaten dan kota Nusa Tenggara Timur. Tabel 2.24 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Wilayah Baik Sedang Rusak Rusak Berat 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Sumba 58.72 50.00 61.24 2.47 10.26 10.26 2.00 2.53 2.53 24.08 24.91 13.67 Barat Sumba 99.31 1 1 1 . 1 6 10.96 32.80 19.09 28.47 20.00 14.37 10.37 121.84 129.73 125.88 Timur Kupang 160.97 164.37 21.00 23.41 1 1 . 2 1 11.21 55.00 45.60 38.90 108.22 126.33 87.37 Timor 165.18 172.56 174.71 5.70 4.50 4.50 6.00 5.85 3.65 118.23 111.85 111.90 Tengah Sclatan 11-42 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Wilayah Baik Sedang Rusak Rusak Berat 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Timor 128.56 124.36 124.36 3.20 7.40 7.40 0.65 0.65 0.65 0.60 0.60 0.60 Tengah Utara Belu 56.52 54.72 54.72 5.90 7.70 7.70 0.60 0.60 0.60 0.40 0.40 0.40 Alor 31.86 27.79 37.52 9.20 8.73 12.34 35.00 25.68 32.64 47.66 61.62 41.33 Lembata 18.26 22.30 37.28 4.36 0.00 0.00 . 0.00 0.00 16.38 16.70 1.72 Flores Timur 89.54 104.39 102.91 15.31 4.65 54.00 10.00 11.00 10.90 34.74 29.86 30.68 Sikka 66.50 72.88 72.88 8.25 4.80 48.00 4.00 0.60 0.60 11.89 12.06 12.06 Ende 105.59 82.54 86.28 15.25 30.20 30.20 6.00 14.53 14.23 19.24 18.89 15.45 Ngada 115.61 104.34 115.94 3.80 25.96 25.96 32.00 27.63 27.03 47.85 41.31 30.31 Manggarai 56.71 65.05 56.20 21.80 12.00 18.60 12.00 7.40 14.30 7.79 13.65 9.00 Rote Ndao 23.01 23.41 23.41 5.00 4.60 4.60 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 Manggarai 29.91 61.31 60.88 18.74 24.00 10.80 21.00 28.80 29.90 72.65 27.69 40.22 Barat Sumba 18.58 18.30 18.30 5.10 1.50 1.50 2.00 1.20 1.20 0.80 5.45 5.45 Ten&ah Sumba 76.77 67.45 67.45 . 6.14 6.14 0.07 3.20 3.20 6.23 6.28 6.28 Barat Dava Nagekeo 52.80 53.62 59.69 4.20 4.20 4.20 7.00 6.20 6.20 11.37 11.34 5.27 Manggarai 34.70 51.40 59.80 17.60 6.60 8.40 6.00 5.80 6.40 54.90 49.20 38.40 Timur Sabu Raijua 17.60 18.29 23.69 5.00 5.65 4.10 9.00 6.70 5.41 7.20 8.36 5.80 Malaka 64.15 64.38 64.38 3.00 2.00 2.00 0.55 1.55 1.55 0.23 0.00 0.00 Kota Kupang 26.72 25.73 28.07 1.00 2.34 0.00 . 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 Nusa 1497.58 1540.35 1649.36 211.10 203.54 208.58 228.66 209.89 210.26 712.67 696.23 581.80 Tenggara Timur Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2021 Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2020, panjang Jembatan, jurnlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana Tabel 2.25 berikut ini: Tab»el 2.25 Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020 I1-43 SEMULA MENJADI L O K A S I NO PULAU/KAB/KOTA PANJANG JUMLAH BANYAKNYA PANJANG JUMLAH BANYAKNYA JEMBATA) RUAS JEMBATAN JEMBATAN RUA JEMBATAN (M l Kabupaten Alor 331 2 26 331 2 26 2 Kabupaten Lembata 63 l 5 - - . 3 Kabupaten Flotim 163 2 14 163 2 14 4 Kabupaten Sikka 341 7 27 341 7 27 5 Kabupaten Ende 699 6 31 699 6 31 6 Kabupaten Nagekeo 113 2 10 66 1 6 7 Kabupaten Ngada 840 9 40 840 9 40 8 Kabu paten Manggarai 184 l 15 184 1 15 Timur 9 Kabupaten Manggarai 1.005 4 34 763 3 19 10 Kabu paten Manggarai Bar at 75 l 3 75 l 3 1 1 Kabupaten Sumba Timur 1.117 8 61 344 3 28 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II-44 SEMULA MENJADI L O K A S I NO PULAU/KAB/KOTA PANJANG JUMLAH BANYAKNYA PANJANG JUMLAH BANYAKNYA JEMBATA) RUA JEMBATAN JEMBATAN RUA JEMBATAN tr 12 Kabupaten Sumba Tengah 38 1 6 38 1 6 13 Kabupaten Sumba Barat 107 2 4 107 2 4 14 Kabupaten Sumba Barat 107 1 7 107 1 7 Dava 15 Kota Kupang . . . . . . 16 Kabupaten Kupang 1.272 5 69 1.272 5 69 17 Kabupaten TIS 970 7 37 970 7 37 18 Kabupaten TIU 909 4 53 909 4 53 19 Kabupaten Belu 1.110 6 57 1.110 6 57 20 Kabupaten Rote Ndao 252 3 24 . . . 21 Kabupaten Sabu Raijua . . . . . . Nusa Tenggara Timur 9.692 72 523 8.315 61 442 Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2021. 2.3.3.2 Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya) Dari penanganan yang dilakukan tahun anggaran 2022 melalui rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa Daerah Irigasi, hingga Oktober 2022 terealisasi melayani luasan sawah 2.500 ha. Pencapaian penanganan (layanan) sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 34.268,08 ha. Total pencapaian layanan 36.768,08 ha atau sebesar 61 % dari total luas Daerah irigasi Kewenangan Provinsi yakni 60.328 Ha. Tabe1 2.26 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Nusa Tenggara Timur NO Kabupaten/Kota Jumlah Luasan Lokasi Nama Daerah i D.I ( Ha ) I KABUPATEN KUPANG 3 3.521 1 Daerah Irigasi Enorain 1 1.100 Desa Enorain di Kecamatan Amarasi Timur 2 Daerah Irigasi Kolidoki 1 1.071 Desa Naibonat di Kecamatan Kupang Timur 3 Daerah Irgasi Netemnanu 1 1.350 Desa Netemnanu di Kecamatan Amfoang Timur II KABUPATEN TTS 2 1.489 1 Daerah Irigasi Batu 1 400 Desa Batu Putih di Kecamatan Putih/Oebobo Batu Putih 2 Daerah Irigasi Oebelo 1 1.089 Desa Oebelo di Kecamatan Amanuban Selatan Ill KABUPATEN TTU 4 5.702 1 Daerah Irigasi Ponu 1 1.430 Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu 2 Daerah Irigasi Aroki 1 1.242 Desa Oninbesi di Kecamatan Biboki Tengah 3 Daerah Irigasi Hasfuik 1.600 Desa Nonat Batan di Kecamatan Biboki Anleu 4 Daerah Irigasi Biluana 1 1.430 Desa Fatutasu di Kecamatan Miomaffo Barat RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II-45 NO Kabupaten/Kota Jumlah Luasan Lokasi Nara Daerah " · . D.I ( Ha l IV KABUPATEN BELU 3 4.815 l Daerab Irigasi Fatubesi I 1.650 Desa Fatubesi di Kecamatan Tasifeto Timur 2 Daerah lrigasi Maubusa l 1.350 Desa Dafala di Kecamatan Tasifeto Timur 3 Dae rah lrigasi Obor l 1.815 Desa Leon Tolu di Kecamatan Raimanuk V KABUPATEN MALAKA 2 2.650 1 Daerah lrigasi Alas 1 1.650 Desa Alas di Kecamatan Kobalima 2 Daerah lrigasi Weliman 1 1.000 Desa Naas di Kecamatan Malaka Barat VI KABUPATEN ROTE NDAO 1 1.250 1 Daerah lrigasi Manubulu 1 1.250 Desa Edalode di Kecamatan Pante Baru V KABUPATEN LEMBATA 1 1.350 l Daerah lrigasi Wai Matan l 1.350 Desa Labalimut di Kecamatan Boto Nagawutung VI KABUPATEN FLORES 3 3.630 TIMUR l Daerah Irigasi Konga l 1.100 Desa Konga di Kecamatan Wulanggitang 2 Daerah lrigasi Waekelak 1 1.080 Desa Bandona di Kecamatan Taniung Bunga 3 Daerah Irigasi Waiwadan l 1.450 Desa Waiwadan di Kecamatan Adonara Barat VII KABUPATEN SIKKA 1 1.250 l Daerah lrigasi Kolisia l 1.250 Desa Kolisia B di Kecamatan Mase panda VIII KABUPATEN NAGEKEO 1 1.000 l Daerah lrigasi Malawitu l 1.000 Desa Olekile di Kecamatan Boawae IX KABUPATEN NGADA 4 4.544 l Daerah Irigasi Ganggong l 1.000 Desa Rawang Kalo di Kecamatan Riung 2 Daerah Irigasi Luwur Weton l 1.000 Desa Wolomeze di Kecamatan Riung 3 Daerah Irigasi Malatawa I 1.344 Desa Uluwae di Kecamatan Baiawa Utara 4 Daerah lrigasi Nuakua l 1.200 Desa Wue di Kecamatan Wolomeze x KABUPATEN MANGGARAI 2 2.029 TIMUR 1 Daerah Irigasi Wae Mokel I, II l 1.007 Desa Watunggene di Kecamatan Kota Komba 2 Daerah Irigasi Waerana l 1.022 Desa Watu Pari di Kecamatan KotaKomba XI KABUPATEN MANGGARAI 4 8.275 1 Daerah lrigasi Cancar l 2.500 Desa Donglale di Kecamatan Ruteng 2 Daerah lrigasi Golowoi l 1.500 Desa Golowoi di Kecamatan Cibal Barat 3 Daerah lrigasi Satar Lenda l 1.525 Desa Satar Lenda di Kecamatan Satar Mese Barat 4 Daerah lrigasi Wae Ces I - V l 2.750 Desa Karot di Kecamatan Langke Rebong XII KABUPATEN MANGGARAI 4 4.731 BARAT l Daerah Irigasi Wae Ganggang l 1.281 Desa Nanga Kantor di Kecamatan Macang Pacar RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 NO Kabupaten/Kota Jumlah Luasan Lokasi Nama Daerah . D.I ( Hal 2 Daerah Irigasi Wae Paku 1 1.050 Desa Golomanting di Kecamatan Sananggoang 3 Daerah Irigasi Tiwo Lawo 1 1.200 Desa Nangabire di Kecamatan Lembor 4 Daerah Irigasi Wae Racang 1 1.200 Desa Golodaring di Kecamatan Sananggoang XIII KABUPATEN SUMBA TIMUR 3 5.460 1 Daerah Irigasi Mangili I 2.666 Desa Tanah Manang di Kecamatan Pahunga Lodu 2 Daerah rigasi Mataiyang 1 1.579 Desa Laihau di Kecamatan Lewa Tidahu 3 Daerah lrigasi Melolo 1 1.215 Desa Mutung Geding di Kecamatan Uma Lulu 1 Daerah lrigasi Loli I 2.390 Desa Doka Kaka di Kecamatan Loli 2 Daerah Irigasi Wanokaka 1 2.653 Desa Rewarara di Kecamatan xv KABUPATEN SUMBA BARAT 2 3.589 DAYA Daerah Irigasi MataJiku 1 1.089 Desa Loura di Kecamatan Keruni Daerah Irigasi Waekelo 1 2.500 Desa Kalemba, Daramere,, Sawah Terna Tana di Kecamatan Mareda TOTAL 42 60.328 Intervensi program dan kegiatan yang dilakukan untuk menjawab capaian indikator layanan irigasi ini adalah melalui kegiatan Pemeliharaan Berkala maupun Pemeliharaan rutin Daerah Irigasi yang dilakukan setiap tahunnya. Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi tahun 2022 dilakukan pada bebrapa Daerah Irigasi dengan dukungan dana DAU, DAK dan program IPDMIP. Sementara Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya dengan target Pembangunan 142 embung. lntervensi yang dilakukan diwujudkan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan Embung Kecil secara tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang pelaksanaanya didukung dengan dana Pinjaman Daerah - PT. SM!. Total kebutuhan pembangunan embung untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air adalah sebanyak 497 buah embung. Target pembangunan sesuai RPJMD dan Renstra untuk tahun 2019-2023 adalah 142 buah embung. Realisasi pelaksanaan di tahun 2019-2020 terbangun sebanyak 66 buah embung (46%) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD. Beban yang belum dicapai sampai akhir tahun anggaran periode 2023 adalah 76 embung (54%). Selain pembangunan embung dengan dana APBD, pembiayaan sumber APBN juga 11-46 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 berkontribusi signifikan dimana sampai dengan periode Oktober tahun 2022 telah terbangun 257 buah embung. Sehingga, secara keseluruhan, jumlah embung terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah 417 buah embung atau sebesar 84% terhadap total kebutuhan embung sebesar 497 buah. 2.3.3.3 Sanitasi Lingkungan Demi mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) salah satunya yaitu "Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta berkelanjutan Bagi Semua", Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0% pada akhir tahun 2024. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan program pemerintah berupa pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. STBM dengan 5 (lima) pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong tewujudnya masyarakat sehat yang mandiri. Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) antara lain: 1 . Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) ; adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
5. 2.Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMRT); adalah melakukan kegiatan I1-47 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
6. 3.Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
7. 4.Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT); adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standarbaku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2019-2021 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen) Wilayah Sendiri Bersama Komunal Tidal ada/ Tidal M akan 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sumba Barat 45.99 44.84 62.25 10.58 11.77 10.74 3.01 3.61 4.67 40.42 38.74 22.35 Sumba Timur 62.97 62.98 72.9 9.71 11.63 13.8 0.84 1 . 1 2 1.43 23.85 21.28 I 1.88 Kupang 84.18 84.66 85.86 10.4 9.54 7.6 0.54 0.28 0.74 4.54 5.53 5.8 Timor Tengah 84.83 82.89 80.12 7.98 10.63 13.13 0 0.28 0.16 7.19 6.1 6.58 Selatan Timor Tengah Utara 72.48 81.22 83.38 19.77 11.95 10.04 0.92 0.53 0.76 6.83 6.22 5.82 Belu 77.48 79.39 81.04 12.62 15.65 13.56 2.77 0.83 0.77 6.68 3.93 4.63 Alor 78.91 76.54 72.5 15.76 11.32 21.17 2.44 2.45 3.56 2.6 9.33 2.77 Lembata 90.4 90.13 90.43 6.41 5.74 5.5 0 0.51 0.19 3.19 3.63 3.88 Flores Timur 85.78 83.66 91.91 2.93 6.32 2.63 0.2 0 0 10.87 10.03 5.46 Sikka 70.49 74.75 74.54 13.65 17.69 15.62 1.99 0.44 0.31 13.49 7.12 9.53 Ende 65.85 67.7 72 28.61 23.9 19.17 5.54 4.79 4.38 0 3.43 4.46 Ngada 83.9 92.03 89.14 13.67 5.88 7.25 0.24 0.26 0 2.2 1.83 3.61 Manggarai 67.08 74.3 81.06 16.74 16.57 9.27 2.81 2.3 2.46 13.37 6.44 7.2 Rote Ndao 71.83 79.25 85.71 7.75 5.14 3.99 0.28 1 0.2 19.59 14.49 10.1 Manggarai Barat 68.24 75.64 79.02 10.07 11.59 10.43 5.32 1.84 3.29 16.37 10.94 7.26 Sumba Tengah 59.33 68.99 68.73 5.58 3.77 5.7 1.58 0.25 2.34 33.38 26.04 23.22 Sumba Barat Daya 59.47 59.32 66.49 3.28 6.31 5.65 1 0.54 2.02 36.25 33.63 25.84 Nagekeo 82.11 88.45 87.57 8.59 6.74 5.86 0.5 1.26 1.5 8.8 3.55 5.07 Manggarai Timur 88.71 81.45 83.93 8 10.33 10.01 1.03 0.41 1.52 2.26 7.81 4.54 Sabu Raijua 77.57 85.2 82.22 9.04 7.05 5.55 0.3 0 0.22 12.29 7.57 12.02 Malaka 58.46 62.51 68.02 17.32 17.92 19.59 6.69 4.86 3.69 17.03 14.7 8.69 Kota Kupang 73.75 73.57 76.7 24.21 26.03 22.67 2.05 0.13 0.5 0 0.27 0.12 Nusa Tenggara 74.48 76.39 79.2 12.8 12.94 11.89 1.79 1.13 1.41 10.67 9.3 7.5 Timur Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) I1-48 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Capaian Desa Stop BABS Tahun 2022 300 278r5 278 25050 11-49 200 100 0 175 11 177 881 I 156 160 175 JUMLAH DESA/KELURAHAN JUMLAH DESA STOP BABS (5BS) Gambar 2.9 Capaian Desa/Keluarahan STOP BABS Tahun 2022 Jumlah desa Stop BABS Tahun 2022 berjumlah 2.186 desa dari 3.353 desa/kelurahan (65%). Terdapat 5 kabupaten yang telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten/Kota Stop BABS, yaitu Kota Kupang, Alor, Manggarai, Flores 'Nmur dan Belu. Dari data tersebut juga diketahui masih 9 kabupaten yang pencapaian Desa ODF rendah yaitu di bawah 50% antara lain Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Si.kka, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo dan Malaka. Indikator suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah mencapai status SBS adalah:
8. 1.Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat.
9. 2.Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
10. 3.Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat. Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jam ban sehat. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Capaian Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM Tahun 2022 2oo 34, 278 2500 4 / , 2 1 - $ 8882418s848£% 2 I1-50 JUMLAH DESA/KELUAHAN JUMLAH DESA MELAKSANAKAN STBM Gambar 2.10 Capaian Desa/Keluarahan Melaksanakan STBM Tahun 2022 Jumlah desa yang melaksanakan STBM adalah sebanyak 3 . 1 1 7 desa dari 3.353 desa di Provinsi NTT (92,96%). Terdapat 1 1 kabupaten/kota yang telah 100 persen melaksanakan STBM, antara l ain : Kota Kupang, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Manggarai, Belu, Alor, lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Kupang. Diketahui pula, masih terdapat 2 kabupaten yang pelaksanaan STBM di desa/kelurahannya masih di bawah 60% yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Nagekeo. Indikator bahwa suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM adalah:
11. 1.Minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut.
12. 2.Ada masyarakat yang bertanggungjawab untuk melanjutkan aksi
13. 3.intervensi STBM seperti disebutkan pada poin pertama, baik
14. 4.individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok masyarakat.
15. 5.Sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakatmenyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapakomitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakatibersama. - - ------------------------------------------- RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tab»el 2.28 Data Akses Sanitasi Layak, Desa Stop BABS Dan STBM Provinsi NTT I1-51 Jumlah KK Dengan Akses Sanitasi Total Berbasis Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Masyarakat (STBM) Lavak (Jam ban Sehatl No Lokasi/ Kah/ Kota Total KK % KK Jumlah Desa Desa Stop Jumlah KK akses Akses Desa/ Melaksanakan BABS (SBS) Sarana STBM Sarana Sanitasi Kelurahan Jumlah % Jumlah % 1 SumbaBarat 26,109 15,938 61.04% 74 62 83.78% 12 16% 2 Sumba Timur 55,382 47,887 86.47% 156 156 100.00% 68 44% 3 Kupang 74,273 66,521 89.56% 177 177 100.00% 115 65% 4 Timor Tengah Selatan 114,141 112,972 98.98% 278 264 94.96% 212 76% 5 Timor Tengah Utara 57,173 53,925 94.32% 193 185 95.85% 27 14% 6 Belu 53,472 53,472 100.00% 81 81 100.00% 81 100% 7 Alor 47,682 47,682 100.00% 175 175 100.00% 175 100% 8 Lembata 34,356 34,198 99.54% 151 151 100.00% 139 92% 9 Flores Timur 61,841 61,841 100.00% 250 250 100.00% 250 100% 10 Sikka 78,631 70,908 90.18% 160 160 100.00% 62 39% 1 1 Ende 66,616 66,600 99.98% 278 258 92.81% 275 99% 12 Ngada 32,240 31,640 98.14% 151 125 82.78% 108 72% 13 Manggarai 79,268 79,268 100.00% 171 171 100.00% 171 100% 14 Rote Ndao 34,942 29,513 84.46% 119 119 100.00% 33 28% 15 Manggarai Barat 56,758 40,908 72.07% 169 169 100.00% 99 59% 16 Sumba Tengah 16,227 13,820 85.17% 65 64 98.46% 18 28% 17 Sumba Barat Daya 57,865 38,325 66.23% 175 92 52.57% 35 20% 18 Nagekeo 31,185 28,573 91.62% 113 64 56.64% 41 36% 19 Manggarai Timur 66,167 62,254 94.09% 176 176 100.00% 108 61% 20 Sahu Raijua 20,198 19,315 95.63% 63 55 87.30% 49 78% 21 Malaka 50,032 37,163 74.28% 127 112 88.19% 57 45% 22 Kota Kupang 79,358 79,358 100.00% 51 51 100.00% 51 100% Nusa Tenggara Timur 1,193,916 1,092,081 91.47% 3353 3117 92.96% 2186 65% Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2021 Akses sanitasi layak penduduk NTT tahun 2022 mencapai angka 91,47 %. Sebagian besar kabupaten di wilayah NTT telah mencapai lebih dari 80 % dan masih 4 kabupaten yang berada di bawah 80% akses sanitasi layak yaitu Kabupaten Malaka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Manggarai Barat RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.3.4. Perhubungan Transportasi Udara sangat strategis dengan load Factor angkutan udara mencapai diatas 70%. Angkutan ini selain dipakai untuk pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah, namun yang lebih banyak menggunakan adalah pihak swasta untuk keperluan ekonomi dan juga keperluan penumpang wisatawan yang datang di NTT karena potensi pariwisata di NTT telah terbukti diminati oleh wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Bandara El Tari sebagai bandara pengumpul skala sekunder dengan status Bandara Internasional dan tiga bandara Pengumpul skala tersider dengan status Domestic yaitu Bandara H. Aroebusman, Bandara Frans Seda, Bandara Umbu Mehang Kunda dan Bandara Haliwen serta bandara Domestic dengan tingkat pelayanan skala pengumpan yaitu Bandara Komodo, Frans Sales Lega, Mali, Tambolaka, Wunopitu, Gewayantana, Terdamu dan Bandara DC. Saudale. Tabel 2.29 Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021 Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara (Jiwal Bandara Datang Berangkat 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Tambolaka - Sumba Barat Daya 103,642 54,633 33,940 106,244 50,006 36,992 Umbu Mehang Kunda - Sumba 72,718 51,044 52,634 77,495 47,519 55,175 Timur Terdamu - Sabu Raijua 5,780 3,952 2,989 5,960 4,191 3,584 A. A. Bere Talo - Belu 42,869 19,610 7,993 45,040 19,674 7,732 Mali -- Alor 48,892 29,639 22,310 49,499 28,884 22,176 Wunopito - Lembata 14,011 3,959 4,976 13,090 3,809 4,470 Gewayantana -- Flores Timur 37,419 24,937 17,753 38,146 25,889 15,650 Frans Seda - Sikka 101,962 59,208 47,324 100,905 54,683 49,376 H. Aroeboesman -- Ende 86,939 55,829 54,298 86,404 55,038 55,029 Toreleleo - Ngada 41,083 24,381 21,472 45,901 25,921 23,215 Frans Sales Lega - Manggarai 12,925 6,134 10,490 13,244 6,134 11,646 Lekunik - Rote Ndao 26,626 13,656 12,218 28,122 14,768 12,357 Komodo - Manggarai Barat 347,510 167,859 154,800 34,6505 163,046 163,045 Eltari - Kota Ku pang 936,224 495,384 499,770 817,758 441,124 440,126 Jumlah 1,878,600 1,010,225 942,967 1,774,313 940,695 900,573 Surber: BPS, tahun 2022 11-52 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.3.5. Listrik Penyediaan tenaga listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah tangga dan lain-lain. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik maupun Non Listrik sebagaimana Tabel 2.30. Tabel 2.30 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2019-2021 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Wilayah Listrik PLN dengan Listrii PLN tan pa Listrik non PLN Bukan listrik meteran meteran 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sumba Barat 38.75 46.53 62.98 10.27 7.60 . 26.15 23.19 20.57 24.84 22.68 16.45 Sumba Timur 46.30 49.15 71.60 5.21 7.19 . 44.06 36.56 25.26 4.43 7.10 3.14 Kupang 66.89 69.94 84.48 11.02 11.10 . 11.92 8.10 6.84 10.17 10.86 8.68 Timor Tengah 33.71 40.59 68.76 9.85 7.59 . 19.96 13.54 16.13 36.48 38.28 15.11 Selatan Timor Tengah 57.37 70.38 91.46 19.74 14.64 . 8.37 6.64 1.82 14.52 8.35 6.73 Utara Belu 59.39 73.26 92.92 27.04 16.51 . 2.06 0.75 1.12 1 1 . 5 1 9.47 5.95 Alor 61.65 70.22 80.99 5.13 8.03 . 20.74 14.36 12.41 12.48 7.38 6.60 Lembata 75.35 83.56 95.76 9.79 7.85 . 6.28 1.84 0.92 8.58 6.75 3.32 Flores Timur 88.39 89.58 97.62 7.63 6.59 . 0.25 2.78 0.34 3.73 1.05 2.04 Sikka 60.51 68.16 81.79 19.03 13.62 . 11.06 3.80 8.47 9.41 14.42 9.74 Ende 74.86 83.89 93.92 16.07 7.20 . 7.09 3.80 4.52 1.98 5.10 1.56 Ngada 73.58 73.87 82.63 5.51 6.39 . 13.96 12.72 14.87 6.95 7.02 2.50 Manggarai 47.70 59.82 85.28 24.53 14.93 . 19.39 17.13 11.58 8.39 8.13 3.14 Rote Ndao 60.43 71.65 95.33 8.73 9.67 . 17.16 11.95 2.19 13.69 6.74 2.47 Manggarai Barat 39.52 49.44 67.94 12.87 14.84 . 25.96 25.64 20.41 21.65 10.08 11.65 Sumba Tengah 32.16 37.05 53.86 5.02 3.42 . 44.02 41.93 30.60 18.80 17.60 15.54 Sumba Barat 26.87 32.28 51.55 9.54 6.38 . 32.57 25.94 24.31 31.02 35.40 24.14 Daya Nagekeo 69.45 82.04 90.58 6.95 10.00 . 11.62 3.90 5.04 11.98 4.05 4.38 Manggarai Timur 29.68 31.38 56.31 12.48 8.55 . 33.31 23.93 32.89 24.53 36.14 10.80 Sabu Raijua 39.59 41.14 57.37 7.58 5.78 . 24.14 47.32 36.54 28.69 5.76 6.08 Malaka 58.08 67.01 90.91 24.71 14.57 . 7.35 8.55 0.84 9.86 9.87 8.25 KotaKupang 85.67 84.10 99.40 14.26 15.88 . . 0.00 0.57 0.07 0.02 0.03 Nusa Tenggara 56.83 63.34 81.12 13.24 10.70 . 15.91 12.70 11.31 14.02 13.25 7.57 Timur Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT, 2022 I1-53 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.3.6. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.3.6.1. Koperasi UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian mendefenisikan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hokum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Untuk mewujudkan NTT sebagai provinsi koperasi, telah dilakukan berbagai upaya dengan pelibatan lintas pelaku dengan intervensi program dan kegiatan strategis, upaya ini berdampak pada pertumbuhan jumlah koperasi di NTT dari tahun 2019 s/d 2022 yang terus bertambah. Tahun 2020 jumlah koperasi di Provinsi NTT sebanyak 4.256 koperasi, yang terdiri dari koperasi aktif 3.905 dan koperasi tidak aktif sebanyak 351 koperasi. Tahun 2021 jumlah koperasi 4.282 dengan jumlah koperasi aktif 3.330 koperasi, dan 952 koperasi tidak aktif. Tahun 2022 jumlah koperasi 4.291 dengan jumlah koperasi aktif 3.339 dan koperasi tidak aktif 952. Pertumbuhan koperasi di NTT dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut: Tabel 2.31 Jumlah KoperasiMenurut Kabupaten/Kota Di NTT Tahun 2022 No Kabupaten/kota Jumlah 1 Kota Kupang 633 2 Kabupaten Kupang 395 3 Kabupaten Timor Tengah Selatan 166 4 Kabupaten Timor Tengah Utara 104 5 Kabupaten Belu 179 6 Kabupaten Malaka 89 7 Kabupaten Alor 187 8 Kabupaten Lembata 1 1 6 9 Kabupaten Flores Timur 206 10 Kabupaten Sikka 190 11 Kabupaten Ende 187 12 Kabupaten Ngada 122 13 Kabupaten Nagekeo 115 14 Kabupaten Manggarai 173 15 Kabupaten Manggarai Timur 1 1 8 I1-54 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 No Kabupaten/kota Jumlah 16 Kabupaten Manggarai Barnt 147 17 Kabupaten Sumba Timur 149 18 Kabupaten Sumba Tengah 53 19 Kabupaten Sumba Barnt 135 20 Kabupaten Sumba Barnt Daya 152 21 Kabupaten Rote Ndao 203 22 Kabupaten Sabu Raijua 49 Provinsi 423 JUMLAH 4.291 Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT Data di atas menunjukkan bahwa jumlah koperasi terus bertambah selama tiga tahun terakhir dengan tingkat persentase pertumbuhan sebesar 0,822 % atau rata-rata penambahan jumlah koperasi setiap tahun ± 35 koperasi. Jumlah anggota koperasi tahuun 2020 sebanyak 2.200.108 orang, 2021 sebanyak 2.492.946, dan tahun 2022 sebanyak 2.493.230 orang. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi selam 2020-2022 memiliki peningkatan sebesar 13,32 %. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah manajer Pertumbuhan manajer koperasi selama 2020-2021 yang memiliki trend pertumbuhan negative yang mana tahun 2020 jumlah manajer 1.840 orang, tahun 2021 1.440 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.440 orang manajer, hal ini dikarenakan jumlah koperasi tidak aktif yang meningat pada periode tahun 2020-2021. Kepemilikan modal untuk menunjang pengembangan/ keberlanjutan koperasi sangat didukung oleh ketersediaan modal sendiri serta modal luar. Selama periode 2020-2022 jumlah modal sendiri yang dimiliki koperasi berjumlah 5.445.432.639.417 (triliun) dengan persentase pertumbuhan modal sendiri selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 11,14%. Sedangkan jumlah modal luar sebesar 7.054.464.272.918 (triliun) dengan persentase pertumbuhan 1 1 , 1 1 %. Untuk aset koperasi selama periode tahun 2020-2022 adalah sebesar 12.548.423.670.4436 (triliun) dengan pertumbuhan 11,55%. Pertumbuhan volume usaha untuk tiga tahun terkahir memiliki pertumbuhan dengan trend menurun dengan jumlah persentase pertumbuhan sebesar - 1 4 , 1 1 %. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan SHU pada koperasi di NTT, selama periode ini SHU memiliki persentase pertumbuhan menurun yakni sebesar -2,42%. I1-55 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.3.6.2. Digitalisasi Koperasi Pengertian digitalisasi koperasi manajemen koperasi menjadi italisasi koperasi diharapkan mampu 11-56 adalah upaya untuk mengubah digital. Pengembangan dig membuat koperasi bergerak dinamis dan mampu mempercepat gerak bisnis koperasi. Digitalisasi Koperasi berorientasi terhadap tujuan, kemudahaan, kecepatan layanan, kenyaman, juga keamanan bertransaksi dengan koperasi. Guna mengembangkan koperasi di NTT lebih dinamis, digitalisasi koperasi menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan pelibatan pihak terkait. Perkembangan digitalisasi di NTT dapat dilihat pada Grafik dibawah ini. 2% 200 150 100 50 ' t 0 " 2 � 5 4 er et < £ � r ::, 0 r et < ar 3 3 :i i , :, ? a $ z z • 22 ,, ; 5 z «t a 7 r :2 � «d 2 «t .I c «t «t • 3 ;l 3 � : 5 � "' «t £ ; 0. ?::, 2 .: ¥ i • • «t • :j � et � i :, $ 2 atz 2 ., % :, ;! z at $ t % ;:: 6r e 3 2 2 0 et ° ¥ • ii? 8 7 % ?. 2 3• 3 .I � 2 e ? 3 ;«d ":i ; 3 Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT Gambar.2.14 Perkembangan Digitalisasi Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Di NTT Dari 4.291 koperasi yang ada di NTT, jumlah koperasi yang sudah melakukan digitalisasi sebanyak 600 koperasi yang tersebar di 22 kabupaten/kota, yang sudah on proses sebanyak 237 koperasi, cleansing 16 koperasi, boarding 15 koperasi, dan yang go live sebanyak 332. Persentase per kabupaten/kota yang sudah melaksanakan digitalisasi koperasi adalah sebagai berikut : Kota Kupang 34% koperasi yang sudah digital dari 633 koperasi; Kabupaten Ku pang 1 1 % dari 395 koperasi; Kabupaten Flores Timur 13% dari 206 koperasi; Kabupaten Ende 9% dari 187 koperasi; Kabupaten Belu 8,37% dari 179 koperasi; Kabupaten Alor 1,06% dari 187 koperasi; Kabupaten Lembata 20,6% dari 1 1 6 koperasi; Kabupaten Malaka 1,12% dari 89 koperasi; Kabupaten Manggarai 12, 1 % dari 173 koperasi; Kabupaten RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Manggarai Barat 27,8% dari 147 koperasi; Kabupaten Manggarai Timur 10,1% dari 1 1 8 koperasi; Kabupaten Nagekeo 17,3% dari 115 koperasi; Kabupaten Ngada 26,2% dari 1 1 2 koperasi; Kabupaten Rote Ndao 6,89% dari 203 koperasi; Kabupaten Sabu Raijua 22,4% dari 49 koperasi; Kabupaten Sikka 17,8% dari 190 koperasi; Kabupaten Sumba Barat 4,4% dari 135 koperasi; Kabupaten Sumba Barat Daya 5,2% dari 152 koperasi; Kabupaten Sumba Tengah 32,07% dari 53 koperasi; Kabupaten Sumba Timur 4,69% dari 149 koperasi; Kabupaten Timor Tengah Selatan 7,22% dari 166 koperasi; Kabupaten Timor Tengah Utara 15,3% dari 104 koperasi. 2.3.6.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UMKM adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. UMKM juga merupakan usaha yg dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Permasalah umum dibidang koperasi dan UKM adalah rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM menjadi salah satu tantangan pengembangan produk Koperasi dan UKM NTT, berkembangnya bisnis ritail oleh pengusaha besar saat ini menjadikan produk Koperasi dan UKM semakin terhimpit, disatu sisi keberadaan UKM membutuhkan kepastian tempat usaha, dengan keterbatasan yang dimiliki Koperasi dan UKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Selain itu rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM, terlebih Koperasi dan UKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas, kebanyakan Koperasi dan UKM hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal. Kinerja pembangunan UMKM di NTT digambarkan pada grafik di bawah ini I1-57 PERTANIAN, PE TERNAKAN, KE HUTANAN DAN PERI»KANAN • INDUSTRI PENGOUAAN + PERTAMBANGAN DAN PENGGALAN + LISTRK, GAS DAN AIR MINUM + PENGANGKJTAN DAN KOMUNKASI 98 0 38 37 638 Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT Gambar 2.12 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut jenis usaha RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Dari sembilan lapangan usaha UMKM yang ada di Provinsi NTTT, dari jumlah tersebut tiga lapangan usaha terbanyak adalah : 1). Lapnagan usaha perdagangan, hotel dan restoran yakni sebanyak 39.865 lapangan usaha dengan persentase 40,57%; 2). Lapangan usaha pertanian dengan jumlah 39.552 lapangan usaha dengan persentase 40,25%; 3) Lembaga keuangan sebanyak 98,00 lapanganusaha dengan persentase 9,32%. 2.3.7. Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Urusan penanaman modal di Provinsi NTT di laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Berikut akan di sajikan Tabel 2.32 realisasi PMDN di Provinsi NTT tahun 2017-2020-2021 Tabel 2.32 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020-2021 Realist Proyel dan Invetmsi PMDN Menurut Kabrupten/Kota (Rupiah) WIlaya.h Tenaga Kerj lnveta± (Us $) lnvetasi (Rp) Proyel 2017 2020 2021 2017 2020 2021 2017 2020 2021 2017 2020 2021 Sumba - - - I 9 Barat 749 1.679.104 5.143.455 597.426 22.500.000.000 75.094.435.920 37 Sumba 2 42 Timur 6.008 - 78.885.039 34.339.312 613.784.498 1.057.059.519.701 501.353.958.558 120 Kupang 69 - - 43.146.946 106.245.897 262.608.357 578.205.297.985 1.551.190.098.275 20 15 41 Timor Tengah 10 - - 1.322.999 6.390.418 1.500.727 17.728.184.000 93.300. l07.047 I 13 374 Selatan Timor Tengah - - - - 2.674.104 679.358 - 35.833.000.000 9.918.620.000 - 16 31 Utara Belu 12 - - - 16.891.937 537.606 31.061.607 226.351.950.000 7.849.050.000 3 14 17 Alor 281 - - - 753.809 - 11.005.611.714 I 24 16 Lem bata 784 - - 5.169.500 260.051 - 69.271.305.930 3.796.744.668 I 4 2 Flores I 7 Timur 47 - - - 1.943.433 7.782 1.700.000 26.042.000.000 113.618.552 I Sikka 200 - - 1.456.168 8.360 81.,574.230 19.512.656.520 122.053.771 2 10 66 Ende 4 - - - 20.550 42.984 31.150.689 275.365.458 627.565.865 2 4 10 Ngada - - - - 6.608.726 - - 96.487.397.038 2 33 Manggarai 190 - - 7.658.652 10.861.804 102.625.930.635 158.582.330.902 I 17 82 Rote Ndao 75 - - 1.915.424 3.877.734 3.151.898 25.666.684.788 56.614.909.980 2 4 40 Manggarai - 33 20 Barat 937 68.333.675 10.115.456 796.675.617 915.671.242.832 147.685.656.434 220 Sumba - - ITen@ah - - - - 1.578.627 23.047.948.350 7 Sumba - - 28 Barat Daya 822 - - 12.449.891 9.123.931 131.024.011 166.828.538.323 133.209.396.967 104 Nagekeo - - - - 1.207.333 - 17.627.065.305 - I 30 Manggarai - - - - - 6 Timur 7.206.493 3.832.757 96.567.000.000 55.958.244.669 109 I1-58 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Reali I Proyelk dan Investsi PMDN Menurut Kabupaten/Kota ([Rupiah) Wlaya.h Tenaga Kerja Investasi (US $] Investasi (Rp) Proyel 2017 2020 2021 2017 2020 2021 2017 2020 2021 2017 2020 2021 Sabu Raiiua - - - . - 949.058 - - 13.856.250.000 - - 44 Malaka 200 - - 8.761.851 759.120 6.900.000 117.408.807.741 11.083.153.352 I 2 4 Kota 26 1 1 5 Ku pans 2.179 - - - 32.315.238 84.813.137 576.786.984 433.024.186.746 1.238.271.804.481 328 Nusa Tenggara 12.567 - - - 291.833.707 288.136.714 2.538.516.043 3.910.571.670.659 4.206.796.021.848 97 354 1.716 Timur Sumber : BPS Provinsi NTT (2022) Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi investasi PMDN tahun 2021 di Provinsi NTT mencapai Rp. 4.206.796.021.848 dimana angka ini mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp.3.910.571.670.659. Hal ini sejalan dengan peningkatan jurnlah proyek di NTT dimana pada tahun 2020 jumlah proyek di NTT mencapai 354 proyek dan pada tahun 2021 meningkat cukup signifikan menjadi 1716 proyek. Untuk tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun. Sedangkan target realisasi investasi berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6,324.085.076.095, yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 2.529.634.030.438 dan PMDN sebesar Rp. 3.794.451.045.657. Realisasi Investasi s/d 3 1 Oktober 2022 di Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 3.304.140.000.000 (52,25%), terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar Rp. 694.540.000.000 (21,02%) dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 2.609.600.000.000 (78,98%) (DPMPTSP Provinsi NTT, 2022). Beberapa faktor yang mendorong peningkatan investasi di NTT adalah potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan serta di dukung dengan adanya kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi di NTT melalui penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan sistem perijinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perijinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri dimana dengan penerapan sistem OSS ini investor tidak lagi dihadapkan pada proses administrasi yang berbelit-belit dan rumit. Selain itu terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat masuknya investasi ke NTT antara lain adalah (1) keterbatasan infrastruktur,

(2)Keterbatasan kompetensi tenaga kerja, (3) Permasalahan kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, dan (4) Legalitas kepemilikan/ status tanah. Selanjutnya juga ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan para investor itu I1-59 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 sendiri antara lain adalah (1) Pelaku usaha belum memahami pengisian LKPM Online melalui sistem OSS, (2) Masih terdapat perusahaan belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu, 3) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmen atau persyaratan dasar, seperti izin lokasi, izin lingkungan (AMDAL/UKL/UPL), serta kesesuaian dengan tata ruang, dan
(4)Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (DPMPTSP Provinsi NIT, 2022). 2.3.8. Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dunia usaha dan civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program pelayanan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasamya bertujuan untuk memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam, fakir miskin, penyandang cacat, tunas susila, gelandangan, pemulung, lansia terlantar, penyandang HIV/ AIDS, pekerja migran, Eks Narapidana, Korban Penyalahgunaan Napza, dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba 11-60 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Timur menirnbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi NTT pada tahun 2017 adalah fakir miskin, anak terlentar dan korban bencana alam. Data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017 tersaji dalam Tabel 2.33 di bawah ini. I1-61 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 11-62 Tabel 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 32 203 108 139 25.823 799 3 5 64.892 30 47 4l 138 47376 557 3 87.005 51 678 61 203 20.159 L.057 2 48.626 1 1 9 343 76 12.001 377 2 35.682 8 49 27 8 18.0a2 31 7 37.782 20 28 10.970 196 5 30.14 20 8.651 2 24.088 65 73 II 18.876 110 56.390 26 128 8 6.129 19762 Sumba Parat 21 12 16 9.473 74 35.137 25 137 5 69 19742 302 83.90 Mangarai Lerat 3 160 10 49 16.20 219 54 227 3 28 29 105 19.295 409 89.575 79 17 505 415 58.401 45 17 8.3 8.06 479 19.44 28 31 9.625 102 25.732 5 212 27 105 19.792 735 2 51.114 99 1.35a 46 68 24 110 23 75976 19 47 20.31 612 48.604 32 82 70 48 16.378 296 44.67.3 22 22 12.671 s7 31.744 Jr.lhe 326 3.886 832 375 1.67 368.660 8.147 4 44 20 33 1.072.019 Sumber : Dinas Sosial Prov. NTT, 2022 Rancangan Akhir RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 I1-63 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah PMKS di Provinsi NTT pada tahun 2017 yang terbanyak adalah keluarga fakir miskin yang mencapai 216.914 keluarga kemudian anak terlantar yang mencapai 120.876 jiwa dan korban bencana alam yang mencapai 86.106 jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah keluarga fakir miskin terbanyak pada tahun 2017 adalah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah 29.803 keluarga kemudian Kabupaten Manggarai Timur sebesar 25.028 keluarga dan kabupaten Timor Tengah Selatan yang mencapai 24.460 keluarga. Untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah anak terlantar terbanyak pada tahun 2017 adalah Kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 12.526 jiwa dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjumlah 1 1. 6 0 1 jiwa. Sedangkan untuk jumlah korban bencana alam terbanyak adalah pada kabupaten Nagekeo yang mencapai 36.787 jiwa dan kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 21.358 jiwa. Secara akumulasi total jumlah keseluruhan PMKS di Provinsi NTT sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 426.740 jiwa dan 224.127 keluarga. Beberapa tantangan dalam pelayanan terhadap PMKS di NTT adalah (1) Rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan sosial yang berdampak pada keterlambatan pemberian pelayanan bagi PMKS,
(2)Upaya penanganan dan pemberdayaan fakir miskin yang bersumber dari berbagi pendanaan belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik, serta aspek keberlanjutannya belum didesain dengan baik, (3) Kebijakan Nasional mengharuskan upaya penanganan dan pemberdayaan PMKS, terutama fakir miskin menggunakan aplikasi data base sehingga semua pemangku kepentingan pada tingkat desa/kelurahan di tuntut untuk memahami /. teknologi informasi, dan (4) Frekuensi bencana yang cukup tinggi belum diimbangi dengan ketersediaan jumlah SDM Taruna Siaga Bencana dan fasilitas pendukung yang memadai. 2.3.9. Pertanian Sektor pertanian sampai saat ini tetap memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional maupun regional, baik berupa sumbangan langsung maupun tidak langsung. Sumbangan langsung seperti dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor, dan penekanan inflasi. Sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran sektor pertanian dalam melaksanakan koordinasi dan memberikan fasilitas bagi pelaksanaan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Rancangan Akhir RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai daerah kepulauan dengan topografi yang berbukit dan beriklim kering dalam hal struktur perekonomian hingga saat ini masih bergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 29, 17 persen. Nilai tersebut didominasi subsektor petemakan dan hasil-hasilnya (10,18%) dan tanaman pangan (7,58%). Tabel 2.34 Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB Tahun 2019-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Uraian Tahun 2019 2020 2021 I. Sektor Pertanian 27,93 28,51 29,17

1.Tanaman pangan 8,04 7 75 7 58
2.Tanaman hortikultura 2,24 2,20 2,24
3.Tanaman oerkebunan 2,26 2,34 2,46
4.Peternakan dan hasil-hasilnva 9,48 9,89 10.18
5.Jasa pertanian dan oerburuan 0,43 0,44 0,40
6.Kehutanan 0.13 0 15 0. 1 6
7.Perikanan 5.33 5.75 6 15 II. Sektor-Sektor Non Pertanian 72.07 71,49 70,83 Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Pada masa pandemi (2020-2021), sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif dengan angka 4,26 persen, dibandingkan dengan sektor non pertanian seperti perdagangan, konstruksi, pariwisata yang pertumbuhannya cenderung negatif., Artinya bahwa sektor pertanian di NTT harus dijadikan pegangan dalam mendukung sektor lainnya terutama sektor pariwisata di NTT yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai prime mover pembangunan NTT. 2.3.9.1. Tanaman Pangan Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.1 ' https://ntt.bps.go.id/publication/2022/04/05/66948483c52dd044e62c7 266/produk-domestik II-64 Rancangan Akhir RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 I1-65 Perkembangan produksi padi di NTT selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Produksi padi di NTT tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 86.700 ton jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Tabel 2.35). Hal ini terjadi sebagai akibat pembatasan social masyarakat dalam mencegah penyebaran covid 19 dan bencana alam yang melanda sentra-sentra produksi padi di NTT. Sementara produksi padi di NTT sepanjang Tahun 2021 mencapai sekitar 731.878 ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 6.854 ton GKG dibandingkan 2020 sebesar 725.024 ton GKG. Tabel 2.35 Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 Produksi Padi menurut Wilayah Kabupaten/Kota 'Ton) 20193 20203 2021 SumbaBarat 32.013 23.588 30.574 Sumba Timur 68.917 49.563 54.189 Kupang 61.593 52.086 55.838 Timor Tengah Selatan 20.032 16.496 14.539 Timor Tengah Utara 40.135 12.942 32.661 Belu 17.107 11.761 22.449 Alor 2.382 3.324 3.196 Lembata 2.730 3.591 765 Flores Timur 10.997 1 1. 1 6 5 8.089 Sikka 13.051 17.235 11.399 Ende 19.561 20.627 23.684 Ngada 55.563 51.771 54.380 Manggarai 92.029 92.346 96.433 Rote Ndao 37.776 22.600 26.795 Manggarai Barat 121.440 126.012 100.874 Sumba Tengah 25.883 26.238 27.757 Sumba Barat Daya 35.858 42.689 41.311 Nagekeo 40.087 36.790 29.776 Manggarai Timur 88.988 74.361 66.798 Sabu Raijua 4.063 4.493 8.634 Malaka 19.728 24.383 20.239 Kota Kupang 1.792 963 1.498 Nusa Tenggara Timur 811.724 725.024 731.878 Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur regional-bruto-provinsi-nusa-tenggara-timur-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html ttps://ntt.bps.go.id/indicator/53/929/2/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html https://ntt.bps.go.id/indicator/53/929/1/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html ttps: / / ntt.bps.go.id/indicator/ 53/929/ l / produksi-padi-menuru t-kabupaten-kota.html Rancangan Akhir RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NIT mencapai ± 305.000 ha dengan produksi sekitar 735.0005 ton atau rata-rata produksi 2,4 ton/ha. Produktifitas jagung di NIT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktifitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,09 ton/ha. Permasalahan utama rendahnya produktifitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NIT dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah penyediaan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk, oba obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen. Tabel 2.36 Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2019-2021 Produksi Jagung menurut Wilayah Kabupaten/Kota (Ton) 2019 2020 2021 Sumba Barat 23.818 17.816 30.574 Sumba Timur 49.724 48.011 36.030 Ku pang 64.017 41.524 42.689 Timor Tengah Selatan 168.398 125.340 183.931 Timor Tengah Utara 46.621 36.406 42.945 Belu 45.185 34.786 31.975 Alor 21.164 25.258 23.995 Lembata 21.866 15.682 30.191 Flores Timur 23.618 18.631 20.118 Sikka 30.878 19.329 30.344 Ende 14.323 17.357 14.938 Ngada 50.719 17.149 16.938 Manggarai 8.447 13.132 10.316 Rote Ndao 10.476 9.312 6.895 Mangarai Barat 41.082 28.637 10.078 Sumba Tengah 19.461 19.364 26.506 Sumba Barat Dava 97.374 109.056 104.280 Nagekeo 2 1. 1 6 1 5.335 9.494 Manggarai Timur 41.544 28.697 14.982 Sabu Raiiua 4.403 4.464 9.487 Malaka 78.777 55.012 67.796 Kota Kupang 1.272 963 565 Nusa Tenggara Timur 884.326 745.753 750.166 Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT dan BPS https:/ /ntt.bps.go.id/ indicator/ 53 / 14 70 / l/produksi-jagung-menurut-kabupaten-kota.html II-66 Rancangan Akhir RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan tagline Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang dikembangkan dengan konsep pentha helix atau multi-pihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media dengan menggerakan pengelolaan sumberdaya lokal, penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan asumsi semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan. Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Selain padi dan jagung, komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu kacang-kacangan (kacang tanah dengan produksi tahun 2021 sebanyak 12.476 ton biji kering, kacang hijau dengan produksi tahun 2021 sebanyak 8.971 ton biji kering, kacang kedele dengan produksi tahun 2021 sebanyak 2.292 ton) serta umbi-umbian (ubi kayu dengan produksi pada tahun 2021 sebanyak 675.182 ton umbi basah dan ubi jalar dengan produksi tahun 2021 sebanyak 32.107 ton umbi basah). 2.3.9.2. Hortikultura Sub kategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok (i) komoditas buah-buahan; (ii) komoditas sayur-sayuran; dan (iii) komoditas biofarmaka. I1-67 Rancangan Akhir RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 2.37 Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021 Produksi Buah-Buahan Tahunan Jenis Buah--Buahan (Kuintall Tahunan 2019 2020 2021 Alpukat 116.825 1 1 1 . 1 8 6 342.837 Anggur 183 179 74 Apel 90 76 358 Belimbing 7.555 5.594 6.630 Duku/Langsat 160 42 155 Durian 15.742 14.416 37.131 Jambu Air 10.010 10.375 16.850 Jambu Biji 38.755 52.723 151.505 Jeruk Besar 37.095 20.854 18.454 Jeruk Siam/Keprok 260.177 548.670 568.119 Jeruk/ Orange 51.8447 56.9524 - Mangga 38 396.599 854.833 Manggis l 653 9 166 Markisa 210 496 4.242 . Nangka/Cempedak 78 093 175.346 255.007 Nenas 678 789 164.040 111.060 Pepaya7 2 274 612 668.141 1.020.612 Pisang 37 537 2.369.251 2.364.974 Rambutan 10 465 37.392 78.555 Salak 8073 29.372 24.84 Sawo / Sapodilla 26 655 6.513 9.131 Sirsak 27 852 25.978 42.508 Sukun 21 989 21.012 30.298 Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST 11-68 Produksi buah-buahan di NTT selama tiga tahun terakhir menunjukan adanya kenaikan meskipun terdapat beberapa jenis buah yang mengalami penurunan. Jenis buah yang banyak dihasilkan di NTT adalah pisang, alpukat, papaya, jeruk dan nenas. 6 https:/ /ntt.bps.go.id/indicator/55/983/1/produksi-buah-buahan-tahunan.html 7 Data Sementara sebelum Angka Tetap_https://ntt.bps.go.id/indicator/55/982/1/produksi-buah buahan-tahunan-menurut-kabupaten-kota.html s « ' - -- -�--- ----- Rancangan Akhir RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 2.38 Produksi Tanaman Biofarmaka (kg), 2019-2021 Produksi Tanaman Biofarmaka Tanaman Biofarmaka flnl 2019 2020 2021 Dlingo 74 409 - Jahe 1.159.878 759.754 917.307 Kapulaga 423 158 1.173 Keji beling/Kecibeling 373 348 - Kencur 488.075 62.645 80.121 Kunyit 3.708.139 498.986 518.766 Laos/Lengkuas 2.933.639 269.996 208.586 Lempuyang 2.914 2.645 8.193 Lidah Buaya 4.994 12.767 2.962 Mahkota Dewa 18.764 62.070 40.436 Mengkudu/Pace 28.395 19.354 1 7 .4 1 1 Sambiloto 2.184 5.682 9.759 Temuireng 11.261 39.522 6.940 Temukunci 5.170 30.506 68.638 Temulawak 61.591 134.810 62.171 Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF Tanaman biofarmaka dikategorikan sebagai tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jahe merupakan komoditi tanaman obat-obatan terbanyak dengan produksi sebesar 1.625.741 kg dan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,27 persen per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir. Tanaman sayuran dapat dikategorikan (i) tanaman sayuran semusim: tanaman sayuran yang berumur kurang dari satu tahun; dan (ii) tanaman sayuran tahunan: tanaman sayuran yang berumur lebih dari satu tahun. Terdapat beberapa komoditas sayur-sayuran mengalami kenaikan produksi maupun penurunan produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kebutuhan konsumsi yang berpengaruh pada harga jual dan harga beli, peningkatan dan penurunan luas panen, ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta pengaruh iklim yang berpengaruh pada kualitas sesuai preferensi kensumen dan kuantitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. II-69 2 . .2 . a# Rancangan Akhir RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 2.39 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal) Tahun 2019-20215 I1-70 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal) Wilayah Bawang Mera.h Cabai Kentang Kubis Petsai Tomat Bawang Putih 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sumba Barat 351 34 818 1.227 870 1.276 - 66 - 186 1.888 119 1.048 75 3.992 233 55 1.795 47 - . Sumba Timur 1.753 1.289 1.385 5.324 5.782 4.652 28 134 18 62 4.154 174 3.531 301 5.244 2.371 2.229 2.600 100 166 34 Kupang 11.576 24.877 21.196 14.516 18.660 21.026 . 5.423 160 6.217 13.250 6.195 14.687 137 14.849 17.474 27.235 26.787 1.204 818 550 Timor Tengah Selatan 12.130 17.340 15.030 16.654 13.630 10.344 3.900 15.835 2.270 21.450 25.710 10.150 24.350 176 24.900 13.600 15.300 9.130 1.570 3.160 3.740 Timor Tengah Utara 244 360 154 214 187 848 45 412 37 435 2.355 735 1.349 44 467 2.473 1.153 971 84 303 91 Belu 2.660 3.704 2.532 7.700 16.806 14.161 . 1.451 . 1.566 4.585 1.482 3.554 138 3.863 6.172 7.829 6.396 2.493 3.576 1.162 Alor 314 300 1.190 2.460 4.155 2.540 . 2.217 - 2.404 8.033 2.610 7.715 68 9.422 6.276 6.511 4.281 - . . Lembata 403 315 715 325 141 67 . - 6 - 124 - 63 22 107 23 4 58 7 - 5 Flores Timur 14 170 37 134 114 747 . . . 10 251 47 391 10 606 374 71 579 . - - Sikka 1.204 2.112 378 7.281 10.531 4.670 15 405 609 23 7.441 249 25.705 95 10.347 8.036 8.657 6.510 61 4 - Ende 655 550 369 1.410 2.283 1.822 1.300 3.120 880 2.560 3.340 2.245 2.799 163 3.487 4.175 7.590 3.504 510 220 40 Nada 16 14 4 164 100 147 2 18 42 40 225 29 128 154 263 48 47 86 5 . - Manggarai 792 12.670 7.452 1.444 2.304 1.036 . 1.342 . 757 1.734 947 1.455 119 804 7.929 2.167 2.079 130 81 20 Rote Ndao 34.257 27.753 45.952 41.160 38.816 22.482 - 595 . 1.725 14.206 260 17.235 140 10.311 13.757 5.425 11.505 1.799 1.320 120 8 https://ntt. bps.go. id/indicator/55/595/1 /produksi-tanaman-sayuran-menurut-kabupaten-kota. html ' - w · E ' RPD Provinst NTT TAHUN 2024-2026 I1-71 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal) Wilayah Bawang Merah Cabai Kentang Kubis Petsai Tomat Bawang Putih 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Manggarai Barat 2.940 893 845 7.745 9.645 9.900 . 2.270 . 1.165 5.440 3.700 6.321 67 15.960 3.080 3.864 9.840 . . . Sumba Tengah 376 324 168 249 562 298 . 204 . 190 309 . 574 31 94 148 21 84 . . . Sumba Barat Dava 57 14 1.112 1.649 1.098 9.474 . 2 . . 421 770 651 205 8.979 594 674 9.002 66 2 . Nagekeo 545 390 . 1.315 1.716 3.465 . 200 . . 3.350 200 2.190 24 3.190 2.985 1.423 2.205 . . . Manggarai Timur 6.379 8.377 11.139 881 1.764 4.468 5 5.110 75 2.752 9.779 3.704 5.679 103 7.501 3.002 4.826 4.233 181 52 23 Sabu Raiiua 3.143 1.631 3.498 665 277 220 . 100 . 250 1.518 . 3.257 16 2.209 1.493 1.016 817 . . 2 Malaka 2.569 698 110 4.174 7.559 8.719 . 280 . 475 7.735 200 4.457 179 4.941 3.760 1.404 1.540 426 35 . Kota Kupang 162 418 14 670 395 92 . 377 . 240 2.143 347 2.743 49 2.090 1.493 518 1.440 . . . NTT 82.540 10.234 114.098 117.361 137.394 122.453 5.295 39.561 4.097 42.507 117.991 34.163 129.882 2.314 133.626 99.496 98.019 105.440 8.683 9.737 5.787 " https://ntt.bps.go.id/indicator/55/595/1/produksi-tanaman-sayuran-menurut-kabupaten-kota.html RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.3.10. Kehutanan Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri. Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat. Tabel 2.40 Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT Tahun 2017-2020 Lusa Hut P¥ f lt Menurat Ka.b i en/Kot (Helrtar) WLaya.h Terbatms Tetp Kawasan Hautan dengan Dapat dtl verstr a h 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 Sumba 1191.93 922.10 922.10 5106.68 4787.65 4787.65 - . . . . . Barat Sumba 19158.65 19084.76 19084.76 19694.98 25418.21 25418.21 486.83 . . 72549.75 61366.03 61366.03 Timur Kupang 41756.84 43478.21 43478.21 61240.99 60863.45 60863.45 3082.35 . . . 531.73 531.73 Timor 3506.89 2923.41 2923.41 43628.19 40566.57 40566.57 . 1807.23 . . . . Tengah Selatan Timor 54614.16 53909.34 53909.34 14021.95 12981.91 12981.91 . . . 298.12 300.78 300.78 Tengah Utar a Belu 618.59 . . 953.28 961.80 961.80 . . . . . Alor 26625.08 26699.70 26699.70 20084.08 19341.02 19341.02 . . . . . Lem bata . . 599.77 605.12 605.12 . . . . Flores 12571.28 1 1 1 2 3 . 86 11123.86 4528.59 4410.55 4410.55 . . . 516.42 521.03 521.03 Timur Sikka 843.96 734.53 734.53 902.56 1037.12 1037.12 . . . . . Ende 405.60 177.75 177.75 35686.74 29653.86 29653.86 . . 1083.83 932.88 932.88 Ngada . . . 5355.88 6330.41 6330.41 . . . 30332.03 13438.30 13438.30 Manggarai . . . . . - . . 1155.14 1136.25 1136.25 Rote Ndao . . . 9234.74 9352.55 9352.55 1418.35 . . . . Manggarai - . 18067.00 18174.15 18174.15 . . . . . . Barat Sumba 16045.22 15189.18 15189.18 5 1 1 1 . 39 5157.06 5157.06 . . . . . . Te Sumba . . 8420.48 8853.18 8853.18 . . . . . . Barat Dava Nage keo 9166.37 9176.56 9176.56 9657.06 9871.63 9871.63 . . . . . . Manggarai . . . 16159.45 15583.62 15583.62 . . . 3138.85 971.67 971.67 Timur Sabu . . . . . . . . . Ra~iu a I1-72 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Luau Hutan Produlai Meurut Kabrupaten/Kot (Helrtar) Wlaya.h Terbats Tetap Kawasaun Hatan dengan Dapat di ersi4 A Khn 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 Malak.a 3056.49 2984.45 2984.45 2539.38 2547.40 2547.40 . . . . . . Kota . . . . 58.98 58.98 . . . 5633.27 1604.80 1604.80 Kupang Nusa 189561.06 186403.84 186403.84 280993.19 276556.23 276556.23 3569.18 3225.58 . 114707.41 80803.47 80803.47 Tenggera Timur Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021 2.3.11. Kelautan dan Perikanan Wilayah NTT memiliki potensi untuk pengembangan sector perikanan, dimana luas daratan NTT ± 47.349,9 Km' atau 19,14% dari luas NTT dan memiliki lautan dengan luas ± 200.000 K m atau 80,85%. Panjang garis pantai 5.700 Km, memiliki desa pantai berjumlah 808, jumlah penduduk di pesisir pantai sebanyak ± 1,3 juta jiwa, dan angka konsumsi ikan masyarakat NTT sebesar 46,39 kg/kapita/thn (2021). Kondisi ini didukung lagi oleh pelaku usaha perikanan yang terdiri dari : petambak garam 1,591%; pembudidaya ikan 25,989%; pemasar perikanan 2,877%; dan nelayan 35,137%. Produksi perikanan tangkap di NTT dapat dilihat pada grafik berikut. 2.3.11.1.Perikanan Tangkap Potensi perikanan tangkap di NTT sebesar 393.360 (ton/tahun), dengan pemanfaatan sebesar 171.520 (ton/tahun) dengan deminikan dari potensi yang ada baru dmanfaatkan sebesar 43,85% dengan jenis tangkapan terbanyak adalah tongkol, laying, cakalang, kakap, kerapu, dan tuna. Trend produksi perikanan tangkap 2016-202 memiliki trend kenaikan produksi, dengan rincian tahun 2016 produksi 123.770 ton dan mengalami peningkatan 1 1 , 7 1 % pada tahun 2017. Persentase peningkatan terjadi berturut-turut sebesar 14,05% pada tahun 2018, pada tahun 2019 naik sebesar 1,46% dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,83%. Dengan demikian pelayanan dinas kelautan dan perikanan dibidang perikanan tangkap dengan demikian kinerja perikanan takap selama kurun waktu 2016-2020 meningkat dengan nilai produksi rata-rata 8,76% 2.3.11.2.Budidaya Laut Luas lahan budidaya laut di NTT 53.727 Ha, dengan pemanfaatan (budidaya rumput laut dan Kerapu) seluas 1 2 . 1 5 0 Ha atau 22,6%, dengan produksi rumput Jaut sebanyak ± 1,5 juta ton basah (), jenis yang dibudidayakan adalah E. Cottoni dan Sakul. Wilayah pengembangan usaha budidaya laut (rumput laut) di NTT dapat dilihat pada gambar berikut. I1-73 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Potensi areal : 4.532,61 Ha Potensi Prod: 2.266.305 Ton Basah I1-74 Potensi areal : 20.876,45 Ha Potensi Prod : 10.438.225 Ton Basah _o et otensi areal : 13.800,4S Ha ':V Potensi areal : 19.494.10 a otensi Prod ;6.900.225Ton-l-]PotensiProd:9.747.05( n Basah Basah Sumber : Kelautan dan Perikanan Prov. NTI Grafik.2.13. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Di NTT Tahun 2021 Produksi rumput laut di NTT sebagian besar berasal dari lima kabupaten yakni: 1). Wilayah Flores Barat dengan potensi area 4.532,61 Ha, potensi produksi sebesar 2.266.305 ton basah, produksi tahun 2021 sebesar 455,67 ton (0,02%); 2). Kabupaten Flores Timur dan Alor dengan potensi area 20.876,45 Ha, potensi produksi 10.438.225 ton basah, produksi 2021 sebesar 73.830,08 ton (0,71%); 3). Kabupaten se daratan Sumba dengan potensi 13.800, 45 Ha, potensi produksi 6.900.225 ton basah, pemanfaatannya 600 Ha, produksi 2021 sebesar 35.961,08 ton (0,52%); 4). Kabupaten Sabu Raijua dengan potensi area 3.056,34 Ha, potensi produksi sebesar 1.528.170 ton basah, pemanfaatannya 1 1 0 Ha, produksi tahun 2021 70.958, 13 ton (4,64%); 5). Kabupaten se daratan Timor, Kabupaten Rote dengan potensi area 19.494,10 Ha, potensi produksi 9.747.050 ton basah, pemanfaatannya 1.539 Ha, produksi 2021 sebesar 1.219.002,96 ton (12,51%). Produksi rumput laut di wilayah Timor berasal dari kecamatan Semau, Semau Selatan, Kupang Barat, dan Kecamatan Sulamo. Untuk wilayah Rote dari kecamatan Loaholo, Rote Barat, dan Kee. Rote Barat Daya. Produksi rumput laut wilayah Sabu berasal dari Kecamatan Sabu Timur, Haumehara, dan Kecamatan Raijua. Produksi rumput laut wilayah Sumba berasal dari Kecamatan Pahunga Lodu, Wula Waejelu, Rindi, dan Kecamatan Umalulu. Potensi areal : 3.056,34 Ha Potensi Prod : 1.528.170 Ton Basah Pemanfaatan : 110 Ha RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.3.11.3.Budidaya Air Payau Luas lahan budidaya air payau di NIT seluas 35.455 Ha, dengan pemanfaatan (budidaya Bandeng, Udang) seluas 1.510 Ha atau 4,3%, dengan produksi Udang dan Bandeng sebanyak ± 1 . 1 1 5 ton. 2.3.12. Peternakan Kawasan pengembangan petemakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Petemakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan petemakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi temak besar dan temak kecil yang populasinya menonjol pada tahun 2019-2021 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.41. Tabel 2.41 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota Wilayah Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kuda 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sumba - - - - Barat 1.692 2.400 2.549 13.626 14.811 15.729 6.276 6.903 Sumba 5 9 8 - Timur 54.999 65.693 60.025 40.425 44.007 35.730 33.943 37.338 Kupang - - - . 239.239 254.759 301.915 1.984 2.297 2.078 8.361 5.292 Timor 13 13 12 942 Tengah 202.000 206.644 223.076 344 357 357 957 975 Selatan Timor . . . . Tengah 132.675 161.889 145.132 803 872 861 1.454 1.599 Utara Belu 11 11 I I 780 74.126 80.344 77.320 788 749 699 792 806 Alor . - . . . - 135 5.268 7.574 8.044 116 127 Lembata . . . . . . . 5.141 6.978 5.350 2.187 2.406 Flores . . . . . . . Timur 4.965 5.552 5.896 1.365 1.502 Sikka - . . - 15.274 18.182 19.309 2.135 2.087 2.216 3.610 2.863 Ende - . . - 38.342 41.875 44.471 2.828 3.074 3.265 3.349 3.684 Ngada . . . . 43.436 52.968 56.252 15.265 16.594 17.623 7.251 7.976 Manggarai . . . - 26.825 27.871 29.599 8.448 9.184 9.753 1.299 1.428 Rote Ndao . . . - 67.736 81.550 86.606 17.735 19.280 20.475 8.019 8.821 Manggarai - . . 254 Barat 15.978 16.944 17.995 15.897 17.281 18.352 218 239 Sumba . . . . Tengah 8.538 8.917 9.470 10.013 10.885 12.295 7.300 8.030 Sumba . - . . Barat Dava 3.452 4.385 4.657 16.331 17.753 18.854 6.531 7.184 Nagekeo . . - . 35.917 29.390 31.212 7.187 7.812 8.296 3.931 4.323 Manggarai . . - . Timur 16.277 17.580 18.670 9.360 10.175 10.806 3.585 3.943 I1-75 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota Wilayah Sapi Potong Sapi Pera.h Kerbau Kuda 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sabu - - . - Raiiua 5.827 7.356 7.812 11.231 12.208 12.965 8.652 9.517 Malaka - - - 85 82.996 82.512 86.088 471 512 445 75 82 Kata . . . . 95 Kupang 6.912 7.619 32 34 34 84 91 Nusa 29 33 31 . Tenggara 1.087.615 1.188.982 1.248.930 174.903 189.972 190.833 109.355 1 1 5 . 1 29 Timur Catatan: Angka Sementara Sumber: BPS, tahun 2022 Tabel 2.42 Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) II-76 Sumba 65.554 76.264 84.501 2.510 2.526 2.683 66 73 Barat Sumba 149.640 179.568 70.145 69.335 70.083 68.725 1.280 1.536 9.380 Timur Kupang 501.690 525.445 474.396 45.862 172.229 155.926 214 220 212 Timor Tengah 224.521 240.887 230.560 30.674 32.453 29.542 Selatan Timor Tengah 86.131 103.357 95.660 46.666 46.974 52.529 38 46 49 Utara Belu 69.219 70.399 66.110 19.205 19.386 17.297 37 34 Alor 119.459 143.351 158.833 50.984 51.321 54.503 Lembata 54.988 65.985 73.111 49.248 49.573 52.647 624 749 830 Flores 104.465 125.358 138.897 76.000 76.501 81.244 928 1.115 1.235 Timur Sikka 160.149 88.198 97.723 67.571 115.511 122.673 281 337 373 Ende 71.247 85.496 94.730 31.161 31.366 33.311 16 19 21 Ngada 171.033 205.239 227.405 31.404 3 1. 6 1 1 33.571 2.603 3.123 3.460 Manggarai 47.316 56.779 62.911 13.554 13.643 14.489 Rote Ndao 56.656 67.987 75.330 59.592 59.985 63.704 25.342 30.410 33.694 Manggarai 44.584 53.500 59.278 7.235 7.283 7.735 Barat Sumba 42.957 51.548 57.115 11.618 11.734 13.560 15 Ten ah Sumba Barat 96.725 116.070 128.606 21.507 2 1. 8 1 1 23.163 Da a Nagekeo 105.755 126.906 140.612 51.590 51.930 55.150 8.121 9.822 10.883 Manggarai 74.100 88.920 98.523 35.225 35.457 37.655 Timur Sabu 40.827 48.992 54.283 65.717 66.151 70.252 26.081 28.973 32.102 Raiiua Malaka 104.646 125.575 69.301 23.642 23.797 33.996 Kota 40.839 49.006 8.350 8.405 7.989 61 79 66 Ku an Nusa Tenggara 2.432.501 2.694.830 2.598.370 818.650 999.730 1.032.344 65.589 76.532 92.427 Timur Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT, 2022 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Berdasarkan Tabel 2.41 dan Tabel 2.42, diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cenderung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi untuk ternak kecil dan Sapi untuk ternak besar. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak. Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 28 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdari dari 27 RPH pemerintah dan 1 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH. Tabel 2.43 Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota [Unit) WIlayah Pemerintah Swasta Jumla.h 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sumba Barat 1 1 1 - - - 1 1 1 Sumba Timur 2 2 2 - - - 2 2 2 Kupang 3 3 3 1 1 1 4 4 4 Timor Tengah 2 2 2 - - - 2 2 2 Selatan Timor Tengah 1 1 1 - - - 1 1 1 Utara Belu 2 2 2 - - - 2 2 2 Alor 1 1 1 - - - 1 1 1 Lembata 1 1 I - - - 1 1 1 Flores Timur 1 1 1 - - - 1 1 1 Sikka 1 1 1 - - - 1 1 1 Ende 1 1 1 - - - 1 1 1 Ngada 2 2 2 - - - 2 2 2 Manggarai 2 2 2 - - - 2 2 2 Rote Ndao 1 1 1 - - - 1 1 1 Manggarai Barat - - - - - - 0 - - Sumba Tengah - - - - - - 0 - - Sumba Barat - - - - - - 0 - - Dava Nagekeo - - - - - - 0 - - Manggarai Timur - - - - - - 0 - - Sabu Raijua 1 1 1 - - - 1 1 1 Malaka 1 1 1 - - - 1 1 1 Kota Kupang 2 2 2 - - - 2 2 2 Nusa Tenggara 25 27 27 1 I I 26 28 28 Timur Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022 II-77 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.3.13. Pariwisata Pada Triwulan II-III tahun 2022, sektor Pariwisata di Provinsi NTT mulai menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh sebesar 30,47% diakhir Triwulan III. Pertumbuhan tinggi yang dicapai sektor pariwisata dipengaruhi oleh kebijakan maskapai penerbangan membuka kembali rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur walaupun dengan kebijakan fuel surcharge, yang mengakibatkan naiknya harga tiket pesawat. Hal ini dimaknai bahwa wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Timur lebih mementingkan pada destinasi wisatanya dibanding harga tiket pesawat. Dengan dibukanya kembali rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur, memberikan dampak bagi meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan semakin berkembangnya Lapangan Usaha Akomodasi Makan Minum yang tercermin dari kinerja penyaluran kredit akrnamin yang pada Triwulan II 2022 meningkat dari Triwulan sebelumnya menjadi 27,90%, karena keterisian kamar dan kedatangan jumlah wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur serta optimisme masyarakat yang terus membaik. Selain itu juga, penurunan kasus covid 19 yang menyebabkan Pemerintah semakin melonggarkan aturan perjalanan domestik, memberikan andil besar dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai sektor terbesar yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tengga Timur, Pemerintah perlu melakukan strategi-strategi dalam pengembangan pariwisata NTT, seperti : 1).peningkatan koordinasi, sinergitas dan kerjasama antar pihak Pemerintah Pusat, Daerah, sektor-sektor terkait, investor lokal/asing, BUMN, pelaku usaha dan UMKM dan masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan pariwisata dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di NTT. 2). Pemerintah Daerah bersama dengan asosiasi serta perusahaan teknologi meningkatkan promosi digital untuk mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan wisata super premium sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemitraan pelaku usaha melalui ekosistem digital, serta mempercepat transformasi digital UMKM sektor pariwisata. 3). Meningkatkan 10 A terhadap pariwisata Labuan Bajo salah satunya melalui pengembangan dan maintenance terhadap destinasi wisata Labuan Bajo dan percepatan pembangunan infrastruktur. Seperti yang diketahui bahwa Labuan Bajo merupakan salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas (DWSP) yang ditetapkan oleh Pemerintah I1-78 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Pusat. Potensi wisata tersebut perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan dalam rangka pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai prime mover economy. Tabel 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2022 Il-79 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa) WIlayah Mancanegara Domestik Jum lah 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Sumba 862 946 1.212 3.079 7.083 7.320 3.941 8.029 8.532 Barat - . - Sumba 202 87 930 5.880 18.489 34.654 6.082 18.576 35.854 Timur - - . Kupang - 316 - 424 - 3.759 4.619 42.041 - 4.075 4.619 42.465 Timor Tengah . - . - - 6.927 11.038 12.854 - 6.927 11.038 12.854 Selatan Timor Tengah - 37 - - - 1.250 10.980 36.693 - 1.287 10.980 36.693 Utara Belu - 811 34 9.253 - 20.429 22.324 5.600 - 21.240 22.358 14.853 Alor - 12 18 198 - 1.431 2.382 933 - 1.443 2.400 1.131 Lem bata - - - - 1.203 1.760 - - 1.203 1.760 - Flores 147 21 2.685 20.156 2.832 20.177 Timur - - - - - - Sikka - 2.159 119 - - 12.296 21.214 - - 14.455 21.333 - Ende - 31 6 4.266 - 2.145 13.053 66.162 - 2.176 13.059 70.428 Ngada - 62 29 2.684 - 3.841 12.384 96.738 - 3.903 12.413 99.422 Manggarai - 116 4 - - 2.128 10.435 - - 2.244 10.439 - Rote Ndao - 490 - 306 - 983 1.890 634 - 1.473 1.890 940 Manggarai - 15.031 6.129 44.443 - 64.917 136.836 89.643 - 79.948 142.965 134.086 Barat Sumba Tengah - - - - - - - - - - - - Sum ba Barat - 4.116 172 - - 2.366 4.217 - - 6.482 4.389 - Dava Nagekeo - - - - - 2.142 5.252 - - 2.142 5.252 - Manggarai - - - - - 1.001 2.488 - - 1.001 2.488 - Timur Sabu 9 5 523 521 68.519 532 521 68.524 Raijua - - - - Malaka - - - 29 - 771 622 627 - 771 622 656 Kota 20.377 1.180 1.869 202.532 235.898 106.309 222.909 237.078 108.178 Kupang - - - Nusa Tenggara 155.900 44.778 8.745 65.619 931.967 342.288 533.641 568.727 987.867 387.066 552.386 634.346 Timur Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, finansial daerah, inflasi daerah dan SDMnya. 2.4.1. Ekonomi Makro Regional Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 3,01%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,86%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang dapat tumbuh sebesar 5,44%. Dari sisi pengeluaran, peningkatan didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan melalui penurunan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin mereda. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Konstruksi. Musim panen raya yang terjadi ditriwulan II mendorong pertumbuhan LU Pertanian. Sementara itu, peningkatan aktivitas masyarakat di tengah melandainya pandemi COVID-19 serta momen libur HBKN Idul Fitri turut mendorong LU Perdagangan. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah di Provinsi NTT. Kinerja perekonomian NTT pada Triwulan. III-2022 tercatat tumbuh sebesar 3,35% (yoy) searah dengan proyeksi REKDA Oktober 2022 sebesar 3,22% (yoy) dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3, 1 1 % (yoy). Kinerja ekonomi NTT pada triwulan III 2022 terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (KRT) Konsumsi Pemerintah dan Ekspor. Sementara dari sisi lapangan usaha ((LU) kinerja LU Pertanian, LU Administrasi Pemerintah, dan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penopang pertumbuhan ekonomi NTI. Program I1-80 pemerintah seperti Food Pembangunan lnfrastruktur Estate, Ekosistem TJPS Pola Kemitraan, dari Pinjaman PT. SMI dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 2.4.2. Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT sampai dengan Triwulan II 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan konsumsi pemerintah. Total belanja tercatat sebesar Rp14,365 triliun, atau terkontraksi 7,24% dibandingkan Triwulan II pada tahun 2021. Nominal realisasi tersebut RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 mencapai 29,25% dari total anggaran, juga menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 30,14%. Penurunan terjadi baik pada belanja APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Di sisi lain, realisasi pendapatan pemerintah sampai dengan Triwulan II 2022 tercatat tumbuh sebesar 1,41%, terutama didorong oleh realisasi pendapatan transfer yang membaik khususnya ditingkat Kabupaten/Kota. Realisasi belanja APBD pemda pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp14,9 Triliun, atau tumbuh 6,79% (voy). Secara persentase, realisasi belanja pada triwulan III 2022 mencapai 49,8% dari total pagu sebesar Rp30,0 Triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang mencapai realisasi 45,9% dari total pagu sebesar Rp30,4 Triliun. Sebanyak 21,0% dari realisasi belanja APBD pada triwulan III 2022 di NTT berasal dari belanja pemerintah provinsi, sedangkan sisanya dari belanja pemerintah kabupaten/kota. Jenis belanja yang memiliki share terbesar adalah belanja operasional yakni sebesar 68,1 %. Realisasi belanja APBN di Provinsi NTT pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp12,0 Triliun, atau tumbuh 4,71% (yoy). Secara persentase, realisasi belanja pada triwulan III 2022 mencapai 62,4% dari total pagu sebesar Rp19,2 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang mencapai realisasi 54,5% dari total pagu sebesar Rp20,9 Triliun. Jenis belanja APBN yang memiliki share terbesar adalah belanja pegawai sebesar 20,4% diikuti belanja barang 19,9% dan dana desa 18,0%. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT, sehingga perlu terus didorong agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi. 2.4.3. Perkembangan Inflasi Tren inflasi tahunan (yoy) maupun inflasi kalender (IHK) untuk Triwulan I-III secara nasional dan regional (NTT) terus bergerak naik berbeda dengan tren pada Triwulan IV baik Nasional maupun regional mengalami penurunan. Secara nasional, sepanjang Januari - September 2022, angka inflasi terus meningkat. La.ju inflasi tahunan (yoy) Triwulan I 2,64 % meningkat menjadi 4,35 % pada Triwulan II dan pada Triwulan III menjadi 5,95%. Sementara itu inflasi kalender (!HK) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan signifikan dari 0,69 % pada Triwulan I menjadi 2,83 % pada Triwulan II dan 4,84 % di Triwulan III. Secara Nasional pendorong utama inflasi September adalah komponen harga yang diatur pemerintah. Inflasi yang berasal dari komponen harga yang diatur pemerintah disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan pasca penyesuaian harga BBM. Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga mencapai 16,48% I1-81 $ RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 September 2022. Komoditi makanan yang bergejolak akibat kenaikan harga BBM adalah cabai rawit, beras dan telur ayam ras. Pada periode yang sama di NTT, angka inflasi tahunan (yoy) Triwulan I 2,89 % meningkat menjadi 4,28 % pada Triwulan II dan pada Triwulan III menjadi 6,97. Sementara itu inflasi kalender (!HK) pada periode yang sama juga mengalarni kenaikan signifikan dari Triwulan 1 0 , 7 1 % menjadi 2,96 % pada triwulan II dan 4,89 % di Triwulan III. Tren inflasi tahunan (yoy) maupun inflasi kalender (!HK) Nasional dan NTT meningkat secara paralel dari Januari-September 2022. Besaran inflasi kalender (!HK) menunjukkan laju kenaikan yang relatif besar. Hal ini mengindikasikan kenaikan biaya hidup yang relatif besar pada periode Januari -- September 2022. lnflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 terutama bersumber dari peningkatan harga dari kelompok komoditas transportasi, yakni tarif angkutan udara dan angkutan dalam kota. Hal ini seiring dengan kebijakan fuel surcharge yang diterapkan Kementerian Perhubungan untuk angkutan udara dan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Kupang. Selain itu, beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman & tembakau seperti minyak goreng, rokok kretek filter, dan daging babi turut menjadi penyumbang inflasi di triwulan II 2022. Pada triwulan III 2022, tekanan inflasi masih terjadi dan bahkan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022. Hal ini didasarkan pada faktor pendorong inflasi yang berasal dari tarif angkutan udara yang dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang belum dapat diimbangi dengan pemulihan kapasitas maskapai penerbangan. Selain itu, komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang sempat mengalami kenaikan harga yang signifikan diawal triwulan II juga menjadi penyumbang inflasi dari sisi bahan pangan untuk triwulan III pada tahun 2022. Untuk Triwulan IV 2022 tren inflasi di Provinsi NTT berpola menurun. Secara tahunan, inflasi NTT pada Oktober 2022 tercatat sebesar 7,37% (yoy) dan pada November 2022 tercatat sebesar 6,74%, hal ini juga sama dengan keadaan inflasi tahunan di Nasional pada bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 5,71% dan pada bulan November turun menjadi 5,42% .Tekanan inflasi tahunan di NTT terutama didorong oleh kelompok administered prices yang mengalarni kenaikan signifikan seiring dengan kenaikan tarif angkutan udara serta penyesuaian harga BBM. Selain itu, puncak panen hortikultura yang telah berlalu juga dapat mengurangi ketersediaan pasokan sehingga berdampak pada kenaikan harga. Kenaikan tarif angkutan udara seiring dengan masih tingginya harga avtur juga dapat mendorong inflasi. I1-82 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 2.4.4. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah Indikator utama sistem pembayaran non tunai, yaitu transaksi BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) merupakan indikator yang mengalami pertumbuhan nilai transaksi yang paling besar pada triwulan II 2022. Akan tetapi, indikator transaksi lain seperti transaksi kartu debit mengalami perlambatan dan kartu kredit mengalami kontraksi yang lebih dalam. Pada triwulan IV 2022 hingga bulan Oktober transaksi tunai di Provinsi NTT mengalami posisi net inflow senilai Rp24,8 miliar. Sementara itu, transaksi RTGS pada bulan Oktober tumbuh sebesar 71,69% (yoy), sedangkan transaksi kliring atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terkontraksi sebesar 26,87% (yoy). Transaksi e-commerce di Provinsi NTT pada triwulan III 2022 tumbuh 2,26% (yoy) menjadi Rp259,74 Miliar. Transfer bank adalah metode pembayaran yang paling banyak digunakan dalam transaksi e commerce. Selanjutnya, jumlah merchant dan user QRIS juga terus berkembang. Pada bulan Oktober 2022 jumlah merchant QRIS di NTT mencapai 139 ribu merchant, sedangkan user QRIS per bulan September sebanyak 105 ribu orang (Penambahan 90.060 user pada tahun 2022). Jadi sistem pembayaran nontunai, yaitu transaksi BI-RTGS masih merupakan indikator yang mengalami pertumbuhan nilai transaksi yang paling besar. 2.4.5. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,02 juta orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 75,23% naik 1,45% dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. Selama Agustus 2021-Agustus 2022, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja di NTT (sebanyak 36,83 ribu orang), sementara lapangan usaha pertanian menyerap 26 ribu orang, transportasi dan pergudangan menyerap sebanyak 19,09 ribu tenaga kerja. Lapangan usaha konstruksi mengalami penurunan paling besar yaitu sebanyak 12,78 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,54% menurun sebesar 0,47% dari Agustus tahun sebelumnya. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun 288,64 ribu orang dibandingkan periode Agustus 2021. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2022 tercatat sebesar 20,05%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pada bulan September 2022, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 95,14% terjadi peningkatan 0,70% jika dibandingkan dengan NTP Nusa Tenggara Timur pada bulan Agustus 2022. I1-83 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II-84 2.4.6. Prospek Perekonomian Daerah Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diprakirakan tumbuh pada kisaran 2,8-3,6%, meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi swasta dan investasi seiring dengan berlanjutnya program vaksinasi sebagai game changer dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus COVID-19 dan penebalan kebijakan pembatasan. Tekanan inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya didorong oleh kenaikan harga BBM yang berimbas pada kenaikan harga komoditas pangan, angkutan udara dan angkutan darat. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen volatile food dan administered prices. Koordinasi kebijakan bersama Pemerintah daerah melalui TPID terus dilakukan dalam menjaga ekspektasi inflasi dan meminimalkan risiko inflasi. 2.5 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2.5.1. Urusan Pendidikan
1.Jenis Pelayanan Dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pelaksanaan urusan pendidikan sesuai SPM yang dilaksanakan Provinsi adalah:

a.Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusial6-18 Tahun)
b.Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusial4-18 Tahun) RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 2.45 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Urusan Pendidikan Jenis Batas Wakrtu Target Indikator Pencapaian Capaian Realisasi Pelayanan Dasar Capaian (%) Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 16 Tahun 2021 100 75,77 Menengah 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah Pendidikan Khusus Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun 2021 100 74,65 Tahun yang Berpartisipasi daJam pendiddikan menengah Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018 Adapun SPM urusan Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur mencakup 2 (dua) indikator pelayanan yakni:
a.Partisipasi anak usia16-18 Tahun yang berada pada Pendidikan menengah sebanyak 304.310 anak darijumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 401.600 anak.
b.Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 2.679 anak darijumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 3.589 anak. 2.5.2. Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi. 1 . Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (BabVII) terdapat target untuk Urusan Kesehatan yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan (100%) setiap Tahun dari 2018-2023. Akan tetapi tidak 11-85 diuraikan target masing-masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 2.46 Target dan Realisasi Menurut Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan Batas Waktu Target Realisasi Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Capaian Capaian (%) (%) Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah Warga Negara yang Tahun 2021 100 100 penduduk terdampak krisis terdampak krisis kesehatan kesehatan akibat bencana akibat bencana dan/atau atau berpotensi bencana berpotensi bencana provinsi provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan kesehatanbagi Jumlah Warga Negara yang Tahun 2021 100 100 penduduk pada kondisi terdampak krisis kesehatan Kejadian Luar Biasa provinsi akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Sumber data : Permendagn 100 Tahun 2018 Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Provinsi NIT Tahun 2021, untuk 2 indikator tersebut masing-masing 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dipilah wewenang antara Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. II-86 2.5.3. Urusan Pekerjaan Umum 1 . Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasamya adalah Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan indikator:
a.Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.
b.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
1. 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Jenis Pelayanan Indikator Target Realisasi Ket Dasar Daerah Pemenuhan Jumlah warga 100% 11,61% Batas Waktu pencapaian kebutuhan air Negara yang adalah 100% setiap Tahun minum curah lintas memperoleh Anggaran, sesuai dengan Kabupaten/Kota kebutuhan air Permendagri 100 Tahun 2018 minum curah lintas Tentang Penerapan Standar Kabupaten/Kota Pelayanan Minimal Penyediaan Jumlah warga 100% - "idak terdapat pelayanan Negara Kegiatan terkait Pengolahan limbah Yang memperoleh Pelayanan Dasar tersebut pada domestik regional Iayanan Dinas PUPR lintas pengolahan limbah Provinsi NTT Kabupaten/Kota domestik Regional lintas Kabupaten/Kota Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018 2.5.4. Urusan Perumahan Rakyat
2. 1.Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator:
a.Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
b.Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.
1. 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi I1-87 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Jenis Pelayanan Indikator Target Realisasi Ket. Dasar Penyediaan dan Jumlah Warga 100% - Batas waktu Rehabilitasi Negara korban pencapaian Rumah Bencana yang adalah 100% Yang Layak Huni Meperoleh rumah setiap tahun Bagi korban layak huni anggaran, sesuai Bencana Provinsi dengan Fasilitasi Jumlah Warga Negara 100% - Permendagri 100 Penyediaan yang terkena Tahun Rumah relokasi akibat 2018 tentang Yang Layak Huni Program Pemerintah Penerapan Bagi masyarakat Daerah Provinsi Standar Yang terkena Yang memperoleh Pelayanan Relokasi Program Fasilitasi penyediaan Minimal Pemerintah Daerah Rumah yang layak Provinsi huni Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018 2.5.5. Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 2.5.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. 1.Jenis Pelayanan Dasar Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA yakni:
a.Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalaml(Satu) Daerah Provinsi
b.Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1. 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi SPM Target Realisasi (%) (% Penganganan Gangguan Ketenteraman dan 100 95,71 KetertibanUmum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 100 97,12 Gubernur 2.5.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 . Jenis Pelayanan Dasar
a.Pelayanan informasi rawan bencana
b.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
c.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban becana II-88 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026
1. 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Kegiatan Target Realisasi Pelayanan informasi rawan bencana 22 Kabupaten/ Kota 100% Pelayanan pencegahan dan 22 Kabupaten/Kota 27,7% kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi 22 Kabupaten/Kota 100% korban becana 2.5.6. Urusan Sosial
2. 1.Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosialdi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur:
a.Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di panti
b.Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
c.Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
d.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi
1. 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Target yang ditetapkan pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2021 dimuat dalam RPJMD serta realisasi target standar pelayanan minimal oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut: Target Realisasi No SPM (%) (%)
2. 1.Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas 100 100 Ferlantar di dalam panti.
3. 2.Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di 100 100 lalam Panti
4. 3.Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di 100 100 lalam Panti
5. 4.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan 100 100 setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana laerah provinsi I1-89 RPD Provinst NTT TAHUN 2024-2026 2.6. CAPAIAN SDGS PROVINSI NTT TAHUN 2021 Secara umum, RPJMD Provinsi NTT periode 2018-2023 sudah mengandung unsur-unsur yang jelas berkontribusi pada pencapaian SDGs. Namun, dalam proses pelaksanaannya, program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah masih bersifat terpusat pada aktor pembangunan dari sisi pemerintah semata. Oleh karena itu, perlu penguatan terkait partisipasi dari aktor pembangunan non-pemerintah yang seharusnya dapat difasilitasi sedemikian rupa agar bekerja secara kolaboratif dengan para aktor pembangunan dari sisi pemerintah. Dari total 75 indikator SDGs yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT, tercatat hanya 37 indikator atau sebesar 49,3% yang tercapai, sedangkan sisanya sebanyak 38 indikator atau 50,7% belum tercapai. Ini membutuhkan perhatian serius untuk ditingkatkan lagi kinerjanya. Berdasarkan Laporan Tahunan SDGs Tahun 2021, anggaran atau dana yang dialokasikan untuk empat pilar SDGs sebesar Rp. 1.871.915.172.256, yang terbagi dalam empat pilar sebagai berikut: (1) Pilar Sosial sebesar Rp. 1.031.635.645.362,- (55, 1 1 %); Pilar Ekonomi sebesar Rp. 76.789.992.396, (4.10%); Pilar Lingkungan sebesar Rp. 759.491.895.197,-(40,57%); Pilar Hukum dan Tata Kelola sebesar Rp. 3.997.639.301,-(0.21%).Terdapat empat sektor yang mendapatkan anggaran terbesar, yaitu sector pendidikan (Dinas P&K) sebesar Rp. 862.931.457.144,- (46,10% dari total anggaran empat pilar). Kemudian sector pengembangan infrastruktur (PUPR) sebesar Rp. 717.237.276.310.- (38,32% dari total empat pilar). Sektor Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp. 168.704.188.218,- (9,01% dari total empat pilar). Pada setiap pilar SDGs, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlu memperhatikan porsi yang seimbang di Pilar Ekonomi, dimana dana pembangunannya masih 4,10% dari total anggaran untuk keempat pilar, dan hanya 4,29% dari dana yang dialokasikan untuk Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan. Memperhatikan NTT, secara defacto, merupakan sebuah kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 500 buah, walaupun secara de jure belum ditetapkan status ini, namun, mengingat potensi kelautan dan perikanan dan wisata bahari yang cukup besar dan laut sebagai urat nadi ekonomi, maka pembangunan berwawasan kelautan menjadi sangat relevan. Di samping itu, pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Timur banyak dihuni oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagainelayan, disamping pulau-pulau besar atau utama yang mayoritas II-90 r RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 penduduknya adalah petani. Disamping itu, perdagangan antar pulau atau antar pelabuhan dalam satu pulau,menjadikan laut sebagai urat nadi ekonomi dan jalur transportasi masyarakat NTT yang cukup populer. Sebagaimana diketahui, di dalam Pilar Ekonomi, terdapat sector Pertanian dan Kelautan yang menjadi pengayom ekonomi 70 % penduduk NTT (Petani dan Nelayan), alokasi anggaran untuk kedua sektor ini hanya Rp. 68.877.268.598,- (3,68%) dari total anggaran untuk empat pilar. Oleh karena itu Pilar Ekonomi perlu mendapat perhatian untuk menumbuhkan kekuatan ekonomi berbasis pulau dan air sebagai bagian dari mendukung upaya percepatan peningkatan ekonomi dari masyarakat NTT. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi andalan pemerintah sekarang juga mendapat alokasi yang kurang memadai, yaitu sebesar Rp.4.873.818.368,-(6,35% dari total anggaran Pilar Ekonomi) dan hanya 0,26% dari total Anggaran untuk empat Pilar SDGs. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah penyusunan program yang harus diarahkan dengan pendekatan holistik dan didasarkan pada suatu landasan teori yang berkualitas dan jelas, termasuk dalam aspek pengarusutamaan gender(Goal 5) disemua Tujuan SDGs dan seluruh program dan aktivitas di semua SDGs lainnya di semua program/kegiatan pembangunan. Dengan demikian memungkinkan terwujudnya distribusi peran diantara para actor pembangunan secara baik dan representative sesuai tupoksi masing-masing pada wilayah kerja yang sama. Hal ini berlandaskan pada prinsip SDGs/SDGs -Multi-Stakeholder Partnerships - memungkinkan terbukanya peluang bagi terlaksananya kegiatan pembangunan secara kolaboratif dan jelas keterkaitan antar goal SDGs-nya. Agar pelaksanaan pencapaian SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan secara benar dan terprogram, penggunaan nomenklatur indikator SDGs yang sesuai dengan Metadata Indikator (edisill), sesuai arahan dari Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPN/Bappenas harus dikawal agar dipakai dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) mendatang dan RPJMD gubemur terpilih, serta didorong agar indikator indikator SDGs tertuang secara gambling dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dan menjadi bagian dari !KU dan IKK. Indikator SDGs telah dibuat agar dapat mendukung terlaksananya perencanaan berbasis tema. Setiap indikator SDGs idealnya harus menjadi satu tema yang dapat digunakan untuk memayungi perencanaan yang lebih II-91 • i RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 mendetail dan holistic lintas sektor dan lintas actor (pembangunan pemerintah maupun non-pemerintah). Sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan daerah, maka ketersediaan data target dan capaian untuk masing-masing indikator SDGs terpilih harus menjadi prioritas diadakan dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) yang berbasis SDGs dalam masa transisi mendatang. Pemilahan yang jelas antara data mana yang dapat disediakan oleh BPS dan data mana yang harus diambil dari OPD terkait harus ada agar perencanaan pembangunan daerah menjadi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pendekatan perencanaan dalam konteks SDGs - dengan prinsip No One Left Behind menjadi roh dan inspirator dalam memastikan kalangan masyarakat yang paling membutuhkan yang mendapatkan dampak dari pelaksanaan pembangunan. Prinsip kolaborasi dengan pendekatan kemitraan multi pihak antara actor pemerintah dan aktor non pemerintah menjadi solusi untuk mempercepat pencapaian SDGs di Nusa Tenggara Timur. Aktor Non Pemerintah dalam pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi mitra strategis untuk menuntaskan berbagai persoalan masyarakat yang terindikasi dalam indikator-indikator yang tersebar dalam 17 SDGs dan dalam dokumen perencanaan daerah. Kolaborasi antar actor ini akan menjadi pendekatan pembangunan modem kedepan. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu menfasilitasi peran aktor-aktor non pemerintah yang menjadi mitra pemerintah ini dapat memberikan kontribusi mereka, terutama dan terpenting adalah kontribusi mereka menjadi bagian dari laporan tahunan SDGs yang dikompilasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terakhir, program/kegiatan pembangunan berbasis SDGs yang sukses (Best Practice), perlu dikumpulkan atau dikompilasi dan didokumentasikan secara sistematis sebagai pengetahuan (knowledge) bagi banyak pihak. Best Practice dalam kolaborasi menjadi ceritera sukses dapat dirayakan bersama oleh para pelaku pembangunan terkait, sehingga, kedepan, kualitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan menjadi sasaran bersama dan dapat member pelajaran kepada para pihak yang lain untuk juga mensukseskan program/kegiatan pembangunannya. I1-92 + et RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Secara manajerial, perlu ada kapasitas yang terbangun untuk mengelola data/informasi SDGs, data target dan pencapaian SDGs, serta data praktek terbaik ditata dalam satu system pencatatan yang baik agar menjadi sumber pembelajaran pengetahuan yang mudah diakses dan ter-update secara regular. 11-93 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah ini juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU (2019-2021) 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas 2 8 y g g pee gsee.g RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III-2 anggaran, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian kinerja yang optimal. publik, rasa keadilan masyarakat, Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut: 1 . Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
6. 2.Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
7. 3.Penerimaan daerah;
8. 4.Pengeluaran daerah;
9. 5.Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
10. 6.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Data yang digunakan untuk analisis Bab III RPD ini adalah data realisasi APBD TA. 2019 - 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-
11. 19.Sebagaimana arahan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka APBD merupakan satu kesatuan dengan stuktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selanjutnya kinerja pelaksanaan masing masing struktur tersebut akan dikaji secara rinci untuk bisa mendapatkan RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-3 kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk penghitungan kerangka pendanaan selama tahun 2024-2026. 3.1.2 Klnerja Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Analisis Pendapatan daerah sangat penting karena dengan analisis ini diketahui bagaimana sebenarnya kinerja pendapatan daerah, potensi apa yang masih bisa dikembangkan dan selanjutnya dapat diproyeksikan target pendapatan daerah ke depan untuk menjadi dasar pengalokasian belanja daerah untuk membiayai berbagai program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yaitu bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun realisasinya cenderung fluktuatif. Pendapatan total Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU}, Dana Alokasi Khusus (DAK}, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana transfer lainnya, yang mengindikasikan derajat kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan. Perkembangan realisasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat sebagai berikut: it.his#ta RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 3.1 Kinerja Pendapatan Daerah 2019 - 2021 III-4 Tahun No Uraian 2019 2020 2021 Realisasi (Rp) Realisasi Realisasi (p) Realisasi Realisasi (Rp) Realisasi tu. tu tu PENDAPATAN 6.364.092.406.679,30 96,28 6419.936.166.637,49 92,84 5.312446872.608,51 90,32 Pendapatan Asli Daerah 1.268.958.963.288,30 93,64 1.166.570.596.936,49 79,59 1.238.032.648.888,61 74,04 Pajak daerah 908207 117 663,00 95,08 924.189 837 048,00 89,60 925 862 559 388,00 72,14 Retribusi daerah 60831 966435,00 86,92 34959.171 078,00 33,56 69.890 857.732,45 68,42 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipis ahlan 70 662 452 308.00 85,93 65135.467 629,92 46,02 64.982 172 050,00 100,39 Lain-lain PAD ang sah 219257 396882.,30 91,97 142 286.121.180,57 75,44 177.297 059.718,06 79,96 Dana Perim bangan 4.067.962.844.498,00 9746 4.171.362593.723,00 97,11 4.000.655.446.445,00 96,99 Dana bagi hasil pajakbagi hasil bulan pajak 383602065 100.00 60,72 67 539025 428.00 89,49 77108. 302308,00 139,48 Dana alokasi umum 1.875.182 301 000,00 100,00 1.716206.146 000.00 99.65 1.726.712 089000.00 100,00 Dana alokasi khusus 2154410 338398.00 96,36 2 368294. 056295.00 96,40 2189.395 443.137 00 93,74 Pendapatan Transfer Lainnyea 19 323 366000,00 99,79 7439.612 000,00 100,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 27.180.607.893,00 66,04 82.001.965.978,00 83.22 73.768.777.276,00 87,23 Hibah 27.180 607 893.00 66,04 82 001 965978,00 83,22 73.758 777 275,00 87,23 Dana darurat Dana bagi hasit pajak dan proinsi dan Pemenintat Daerah lainne) Pendapatan lainnya Bantuan keuangan dani proinsi atau Pemerintah Daerah lainny Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 Tabel 3 . 1 . di atas menunjukkan pada kurun waktu 2019 - 2021, dana Perimbangan masih merupakan sumber pendapatan terbesar daerah. Pada tahun 2019, Dana Perimbangan berkontribusi sebesar Rp. 4,06 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,35 Trilyun lebih, atau sebesar 75,98%. Pada tahun 2020, dana perimbangan menyumbang sebesar Rp. 4,17 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah tahun tersebut sebesar Rp. 5,41 Trilyun lebih atau sebesar 76,96%. Terlihat bahwa terjadi peningkatan Dana perimbangan secara nominal maupun proporsinya dalam struktur pendapatan dibanding tahun sebelumnya,. Pada tahun 2021, Dana Perimbangan menyumbang sebesar Rp. 4,00 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,31 Trilyun lebih. Terjadi penurunan nominal dana perimbangan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dan juga penurunan proporsinya dalam struktur pendapatan daerah menjadi 75,31%. Sepanjang periode 2019-2021 setidaknya dua ha! yang menjadi catatan. Pertama : Komponen dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar dalam total pendapatan daerah sepanjang periode tersebut. Dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar lebih dari 75%. Ini mengindikasikan ketergantungan fiskal yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Dana Perimbangan/ Transfer Pemerintah Pusat. Kedua: sepanjang periode tersebut, tidak terlihat ore2ties RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III pergeseran struktur pendapatan daerah yang mengindikasikan masih tetap dominannya ketergantungan terhadap dana transfer. Memang terjadi penurunan nominal alokasi dana transfer pada tahun 2020 namun kelompok PAD juga mengalami penurunan yang lebih besar sehingga justru proporsi dana transfer meningkat pada tahun ini. Pada tahun 2021 terlihat bahwa Ketika proporsi realisasi Dana transfer menurun menjadi yang terendah sepanjang 2019-2021, proporsi PAD justru tidak mampu menyamai catatan proporsinya pada tahun 2019. 3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah merupakan semua penerunaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :
12. 1.Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
13. 2.Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusijasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
14. 3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
15. 4.Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll. 1.+2,22r121 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 1,28 Trilyun lebih atau setara dengan 93,54% dari target yang ditetapkan. Nominal PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 sebesar 1 , 1 6 Trilyun lebih menurun Rp. 120 Milyar lebih dari tahun 2019, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan realisasi ini hanya mencapai 79,59%. Pada tahun 2021 nominal PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp. 1,23 Trilyun lebih atau apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp. 700 juta lebih. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, realisasi PAD tahun 2021 hanya mencapai 74,04%. Dua hal yang perlu menjadi perhatian sepanjang periode 2019-2021 terdapat, yaitu pertama : komponen dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar dalam total pendapatan daerah sepanjang periode tersebut. Dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar lebih dari 70%. lni mengindikasikan ketergantungan fiskal yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat. Kedua: meskipun masih merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, proporsi Dana Perimbangan menunjukkan trend penurunan yang konstan sepanjang 2019 2021 sedangkan proporsi PAD perlahan menunjukkan tren peningkatan. Kinerja PAD sepanjang 2019-2021 jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan memang sedikit cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal yang sama juga terlihat pada proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2019 dari total Pendapatan daerah sebesar Rp. 5,35 Trilyun lebih dan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar Rp. 1,25 Trilyun lebih atau sebesar 21,52%. Pada tahun 2020 dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,41 Trilyun lebih, PAD berkontribusi sebesar Rp. 1 , 1 6 Trilyun lebih atau sebesar 2 5 , 1 1 %. Terjadi peningkatan proporsi PAD dalam struktur Pendapatan Daerah pada tahun 2020. Lebih dari seperempat penerimaan daerah disumbangkan dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini masih konsisten pada tahun 2021, dimana dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,31 Trilyun lebih, Pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar Rp. 1,23 Trilyun atau sebesar 23,30%. Terlihat bahwa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah memang kembali meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya namun masih berada di bawah capaian tahun 2019. RPD Provinsi NTT TAHUN • Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2019 hingga tahun 2021 disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 Tahun Total Pendapatan Pendapatan Asli Proporsi Daerah (Rp) Daerah (Rp) 2019 5.354.092.405.679 l.258.958.953.288 23,51% 2020 5.419.935.156.637 l.166.570.596.936 21,52% 2021 5.312.446.872.609 l.238.032.648.889 23,30% Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus pasang surut sepanjang tiga tahun 2019-2021. Sepanjang periode tersebut pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu tumbuh 14,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Pendapatan asli Daerah mengalami pelambatan (kontraksi) dan tumbuh negative sebesar -7,34%. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai langkah kebijakan untuk antisipasi meluasnya pandemic covid-19 pada tahun tersebut ikut memukul sumber-sumber pendapatan daerah sehingga capaian PAD Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Kembali tumbuh positif sebesar 6,13% yang mengindikasikan dimulainya fase pemulihan ekonomi daerah. Pertumbuhan rata-rata sepanjang kurun waktu 2019-2021 adalah sebesar 4,58%. Pertumbuhan rata-rata PAD yang tetap positif sepanjang periode yang terinterupsi oleh kontraksi ekonomi daerah akibat meluasnya pandemi Covid-19 tersebut mengindikasikan kinerja positif dalam upaya mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah di tengah situasi perekonomian daerah yang belum sepenuhnya pulih. Lebih lanjut Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019- 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut : Tabel 3.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019- 2021 Tahun Pendapatan Asli Daerah Pertumbuhan (%) (RP) 2019 1.258. 958.953.288 14,95% 2020 l.166.570.596.936 (7,34%) 2021 l.238.032.648.889 6,13% Sumber : Sadan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III-8 3.1.3 Neraca Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas (perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar) dan solvabilitas (penilaian kemampuan daerah dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki). Neraca Daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2019-2021 seperti terlihat tabel berikut dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut: ,388 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 3.4 Neraca Provinsi NTT Tahun 2019-2021 111-9 2019 2020 2021 No Uraian Rp Rp Rp
16. 1.ASET 9.148.346.887.827,31 9.780.730.244.942,22 10.875.133.634.376,80 1.1. ASET LANCAR 463.602.595.083,15 269.666.041.007,46 482.245.798.151,61 1 . 1 . 1 Kas 282.629.763.941,55 68.383.358.384,40 62.544.957.626,61 1.1.2 Piutang 74.014.842.941,57 93.366.490.820, 53 162.122.316.441,81 1.1.3 Persediaan 106.267.912.931,86 107.592.933.738,53 257.366.795.588,57 1.1.4 Beban Dibayar dimuka 690.075.268, 17 323.258.064,00 211.728.494,62 1.2 INVESTASI JANGKA 592.998.2265.439,52 594.630.895.887,37 829.823.515.360,80 PANJANG 1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non 7.975.834.273,00 4.671.332.858,35 3.435.164.323,39 Permanen 1.2.2 Investasi Jangka Panjang 585.022.391.166,52 589.959.563.029,02 826.388.351.037,41 Permanen 1.3 ASET TETAP 7.973.851.665.808,35 8.500.707.994.266,59 9.165.391.028.141,05 1.3.1 Tanah 2.816.892.864.072,79 2.864.160.351.261,05 2.970.509.471.380,05 1.3.2 Peralatan dan Mesin 514.564.673.693,05 607.167.473.230,57 666.843.407.440,38 1.3.3 Gedung dan Bangunan 1.572.379.124.805,87 1.638.136.673.180,64 I. 768.448.619.693,24 1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.583.277.441.762,01 3.019.497.773.582,04 3.281.118.734.916,89 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 121.810.071.907,14 171.551.388.631,79 202.452.912.760,99 1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 364.927.489.567,49 200.194.334.380,50 276.017.881.949,50 1.4 ASET LAINNYA 117.894.401.496,29 416.725.313.780,80 397.673.292.723,31 1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.4.2 Tagihan Tuntutan Gan ti 30.507.462.571,82 31.207.842.280,09 27.722.867.144,72 Kerugian Daerah 1.4.3 Kemitraan Dengan Pihak 33.060.950.000,00 33.060.950.000,00 35.243.950.000,00 Kedua 1.4.4 Aset Tak Berwujud 9.566.707.974,87 8.640.269.603,55 9.374.962.224,28 1.4.5 Asey Lain-lain 44.759.280.949,60 342.816.251.897,16 325.331.513.354,31 JUMLAH ASET DAERAH 9.148.346.887.827,31 9.780.730.244.942,22 10.875.133.634.376,80 2 KEWAJIBAN 56.929.422.509,42 228.479.309.224,28 641.414.208.027,47 2.1 KEWAJIBAN JANGKA 56.929.422.509,42 156.520.948.224,28 390.635.768.027,47 PENDEK 2 . 1 . 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 2.1.2 Utang Bunga 1.070.113.277,01 2.1.3 Bagian Lancar Utang 71.958.361.000,00 210.015.569.086,21 2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka 1.550.815.833,67 1.262.383.333,34 2.712.571.253,79 2.1.5 Utang Belanja 27.674.966. 719,63 33.177.073.949,93 34.053.595.722,47 2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 27.703.639.956,12 49.053.016.664,00 143.854.031.965,00 2.2 KEWAJIBAN JANGKA 71.958.361.000,00 250.778.440.000,00 PANJANG - 2.2.1 Utang Dalam Negeri 71.958.361.000,00 250. 778.440.000,00 3 EKUITAS DANA 9.091.417.465.317,89 9.552.250.935.717,94 10.233.719.426.349,30 3.1 EKUITAS DANA LANCAR 9.091.417.465.317,89 9.552.250.935.717,94 10.233.719.426.349,30 3 . 1 . 1 SILPA 9.091.417.465.317,89 9.552.250.935.717,94 10.233.719.426.349,30 3.1.2 Cadangan Piutang 0gates..ate14.SN..AN RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III- 0 2019 2020 2021 No Uralan Rp Rp Rp 3.1.3 Cadangan Persediaan 3.2 EKUITAS DAN INVESTASI - - - 3.2.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN DAN 9.148.346.887.827,31 9.780.730.244.942,22 10.875.133.634.376,80 EKUITAS DANA Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 Sedangkan rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019- 2021 dapat dijelaskan pada Tabel 3.6 sebagai berikut: Tabel 3. 5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 2019 2020 2021 Rata-rata No Uraian Pertumbuhan Rp Rp Rp
17. 1.ASET 9.148.346.887.827,31 9.780.730.244.942,22 10.875.133.634.376,80 13,26% 1.1. ASET LANCAR 463.602.595.083,15 269.666.041.007,46 482.245.798.151,61 18,12% 1 . 1 . 1 Kas 282.629.763.941,55 68.383.358.384,40 62.544.957.626,61 -17,17% 1.1.2 Piutang 74.014.842.941,57 93.366.490.820,53 162.122.316.441,81 36,03% 1.1.3 Persediaan 106.267.912.931,86 107.592.933.738,53 257.366.795.588,57 44,59% 1.1.4 Beban Dibayar dimuka 690.075.268,17 323.258.064,00 211.728.494,62 -29,22% 1.2 INVESTASI JANGKA 592.998.225.439,52 594.630.895.887,37 829.823.515.360,80 11,79% PANJANG 1.2.1 Investasi Jangka 7.975.834.273,00 4.671.332.858,35 3.435.164.323,39 79,09% Paniang Non Permanen 1.2.2 Investasi Jangka 585.022.391.166,52 589.959.563.029,02 826.388.351.037,41 11,83% Paniang Permanen 1.3 ASET TETAP 7.973.851.665.808,35 8.500.707.994.266,59 9.165.391.028.141,05 13,12% 1.3.1 Tanah 2.816.892.864.072,79 2.864.160.351.261,05 2.970.509.471.380,05 26,80% 1.3.2 Peralatan dan Mesin 514.564.673.693,05 607.167.473.230,57 666.843.407.440,38 10,01% 1.3.3 Gedung clan Bangunan 1.572.379.124.805,87 1.638.136.673.180,64 1.768.448.619.693,24 6,48% 1.3.4 Jalan, Irigasi dan 2.583.277.441.762,01 3.019.497.773.582,04 3.281.118.734.916,89 9,46% Jaringan 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 121.810.071.907,14 171.551.388.631,79 202.452.912.760,99 18,91% 1.3.6 Konstruksi Dalam 364.927.489.567,49 200.194.334.380,50 276.017.881.949,50 37,08% Pengeriaan 1.4 ASET LAINNYA 117.894.401.496,29 415.725.313.780,80 397.673.292.723,31 81,79% 1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.4.2 Tagihan Tuntutan Gan ti 30.507.462.571,82 31.207.842.280,09 27.722.867.144,72 11,93% Kerugian Daerah 1.4.3 Keritraan Dengan 33.060.950.000,00 33.060.950.000,00 35.243.950.000,00 2,69% Pihak Kedua 1.4.4 Aset Tak Berwujud 9.566.707.974,87 8.640.269.603,55 9.374.962.224,28 171,45% 1.4.5 Aset Lain-lain 44.759.280.949,60 342.816.251.897,16 325.331.513.354,31 209,48% JUMLAH ASET 9.148.346.887.827,31 9.780.730.244.942,22 10.875.133.634.376,80 13,26% DAERAH RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III- 1 2019 2020 2021 Rata-rata No Uraian Pertumbuhan Rp Rp Rp 2 KEWAJIBAN 56.929.422.509,42 228.479.309.224,28 641.414.208.027,47 145,30% 2.1 KEWAJIBAN JANGKA 56.929.422.509,42 156.520.948.224,28 390.635.768.027,47 92,78% PENDEK 2 . 1 . 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 2.1.2 Utang Bunga 1.070.113.277,01 2.1.3 Bagian Lancar Utang 71.958.36 1.000,00 210.015.569.086,21 95,93% 2.1.4 Pendapatan Diterima 1.550.815.833,67 1.262.383.333,34 2.712.571.253,79 40,75% Dimuka 2.1.5 Utang Belanja 27.674.966.719,63 33.177.073.949,93 34.053.595.722,47 4,13% 2.1.6 Utang Jangka Pendek 27.703.639.956,12 49.053.016.664,00 143.854.031.965,00 69,30% Lainnva 2.2 KEWAJIBAN JANGKA 71.958.361.000,00 250.778.440.000,00 124,25% PANJANG - 2.2.1 Utang Dalam Ncgeri - 71.958.361.000,00 250.778.440.000,00 124,25% 3 EKUITAS DANA 9.091.417.465.317,89 9.552.250.935.717,94 10.233.719.426.349,30 11,61% 3.1 EKUITAS DANA 9.091.417.465.317,89 9.552.250.935.717,94 10.233.719.426.349,30 11,61% LANCAR 3.1.1 SILPA 9.091.417.465.317,89 9.552.250.935. 717,94 10.233.719.426.349,30 11,61% 3.1.2 Cadangan Piutang 3.1.3 Cadangan Persediaan 3.2 EKUITAS DAN INVESTASI - - - 3.2.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnva JUMLAH KEWAJIBAN 9.148.346.887.827,31 9.780.730.244.942,22 10.875.133.634.376,80 13,26% DAN EKUITAS DANA Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT 3.1.3.1 Aset Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari tabel di atas aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2019 2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,26%. Jenis aset tersebut terdiri dari : aset lancar yang tumbuh rata-rata 18, 12% sepanjang 2019-2021; investasi jangka Panjang tumbuh rata-rata 1 1 , 79%; aset tetap tumbuh rata-rata 13,12%; dan aset lainnya tumbuh rata-rata 81,79%. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III- 2 Dalam kelompok aset lancar jenis aset yang tumbuh rata-rata paling besar sepanjang periode 2019-2021 adalah berturut-turut : Persediaan tumbuh rata rata 44,59%, Piutang tumbuh rata-rata 36,03%, Kas mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) tumbuh rata-rata -17,17%, dan Beban Dibayar dimuka yangjuga mengalami kontraksi, tumbuh rata-rata -29,22%. Dalam kelompok investasi jangka Panjang, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut : Investasi Jangka Panjang Non Permanen tumbuh rata-rata 79,09%, Investasi Jangka Panjang Permanen tumbuh rata-rata 11,83%. Dalam kelompok aset tetap, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut : Konstruksi Dalam Pengerjaan tumbuh rata-rata 37,08%, Tanah tumbuh rata-rata 26,80%, Aset Tetap Lainnya tumbuh rata-rata 18,91%, Peralatan dan Mesin tumbuh rata-rata 10,01%, Jalan, Irigasi dan Jaringan tumbuh rata-rata 9,46%, dan Gedung dan Bangunan tumbuh rata-rata 6,48%. Dalam kelompok aset lainnya, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut: Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tumbuh 11,93%, Kemitraan Dengan Pihak Kedua tumbuh 2,69%; Aset Tak Berwujud tumbuh 171,45%, dan Aset Lain-lain tumbuh 209,48%. 3.1.3.2 Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan kewajiban pemerintah daerah Provinsi NTT selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar (145,30%). Jenis Kewajiban Pemerintah Daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek yang tumbuh rata-rata sepanjang 2019-2021 sebesar 92,78%, dan kewajiban jangka Panjang yang tumbuh rata-rata sepanjang 2019-2021 sebesar 124,25%. Dalam kelompok kewajiban jangka pendek, pertumbuhan rata-rata sepanjang 2019-2021 menurut jenisnya adalah sebagai berikut : Bagian La.near Utang tumbuh rata-rata sebesar 95,93%; Pendapatan Diterima Dimuka tumbuh rata-rata 40,75%; Utang Belanja tumbuh 4,13%; dan Utang Jangka Pendek Lainnya tumbuh 69,30%. Sedangkan Utang Bunga tidak dapat dihitung pertumbuhan rata-rata nya karena hanya ada di tahun 2020 sebesar Rp. 1,07 Milyar. %gel-pegs RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-13 Yang termasuk dalam kelompok kewajiban jangka Panjang adalah jenis utang luar negeri yang tumbuh rata-rata sebesar 124,25% sepanjang tahun 2019-2021. 3.1.3.3 Ekuitas Dana Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan ekuitas Provinsi NTT selama tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 11,61%. Ekuitas Dana lancar hanya dikomposisi oleh Ekuitas Dana Lancar (tidak terdapat ekuitas dana investasi) yang dikomposisi hanya oleh silpa (tanpa cadangan piutang dan cadangan persediaan) yang tumbuh rata-rata 11,61%. 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut:
18. 1.Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada bersangkutan.
19. 2.Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. menjadi dasar tahun yang . . 4 4 203,3%F RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III-14
20. 3.Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. 4.Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
22. 5.Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
23. 6.Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :
24. 1.Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
25. 2.Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
26. 3.Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian ..874-44%487,18%% RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III-15 belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran mengenai proporsi kinerja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pelayanan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.6 Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 - 2021 PROPORSI Rate-rata NO URAIAN Pertumbuhan2019 2020 2021 2 Belanja 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.1 Belanja Operasi 73,08% 67,89% 63,90% 68,29% 2.1.1 Belanja Pegawai 36,27% 36,51% 38,07% 36,95% 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31,74% 29,41% 27,31% 29,49% 2.1.3 Belanja Bunga 0,00% 0,32% 0,68% 0,33% 2.1.4 Belanja Hibah 31,29% 33,21% 33,70% 32,73% 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 0,70% 0,56% 0,23% 0,50% 2.2 Belanja Modal 17,21% 19,39% 27,00% 21,20% 2.2.1 Tanah 0,00% 17,03% 0,05% 5,69% 2.2.2 Peralatan dan Mesin 13,59% 14,75% 10,95% 13,09% 2.2.3 Gedung dan Bangunan 14,61% 54,34% 12,03% 26,99% 2.2.4 Jalan, Jaringan dan Jrigasi 57,05% 13,88% 76,43% 49,12% 2.2.5 Aset Tetap Lainnya 14,75% 0,00% 0,54% 5,10% 2.3 Belanja Tidal Terduga 0,22% 4,45% 2,23% 2,30% 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% + 8 0 e . # 3$/ 8. . 8 . %../001±. %8.,0/.%2.20.880 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III- PROPORSI Rata-rata NO URAIAN 2019 2020 2021 Pertumbuhan 2.4 Belanja Transfer 9,49% 8,27% 6,87% 8,21% 2.4.1 Belanja Bagi Hasil 99,50% 99,05% 97,79% 98,78% 2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 0,50% 0,95% 2,21% 1,22% Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Dari Tabel 3.6. di atas diketahui bahwa sepanjang Periode 2019-2021 proporsi Belanja Operasi dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah namun demikian, terlihat bahwa proporsi belanja operasi menurun sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2019 Belanja Operasi berkontribusi sebesar 73,08% terhadap total belanja, menurun menjadi 67,89% pada tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 63,90% pada tahun 2021. Sepanjang periode tersebut belanja operasi memiliki proporsi rata-rata sebesar 68,29%. Dalam kelompok belanja operasi, dua jenis belanja yang terbesar adalah belanja pegawai dan belanja hibah. Kedua jenis belanja ini mengkomposisi masing-masing sebesar rata-rata 36,95% dan 32,73% sepanjang terhadap total belanja operasi pada periode tersebut. Belanja barang dan jasa memiliki proporsi rata-rata 29,49% sementara belanja bunga dan belanja bantuan sosial hanya memiliki proporsi rata-rata dibawah 1% sepanjang periode 2019-2021. Belanja modal merupakan kelompok belanja terbesar kedua setelah belanja operasi. Pada periode 2019-2021 proporsi rata-rata belanja modal adalah sebesar 21,20%. Terdapat trend peningkatan proporsi belanja modal sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2019, belanja modal memiliki proposi sebesar 17,21% terhadap total belanja. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 19,39 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 27,00%. Peningkatan proporsi belanja modal dalam struktur belanja daerah didorong oleh peningkatan pesat jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi yang memiliki proporsi terbesar pada kelompok belanja modal. Jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi memiliki proporsi rata-rata 49,12% sepanjang periode 2019-2021 diikuti oleh Gedung dan Bangunan sebesar 26,99%. Sementara itu rata-rata proporsi belanja Peralatan dan Mesin, Tanah, dan Aset Tetap Lainnya sepanjang periode tersebut adalah masing-masing 13,09%, 5,69% dan 5,10% terhadap total belanja modal. Fluktuatifnya rata-rata proporsi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, disebabkan adanya pinjaman daerah untuk membiayai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan dimana sampai akhir TA. 2020, progres fisik pekerjaan belum mencapai 100% sehingga aset tersebut belum dicatat sebagai aset definitif namun dicatat pada aset kontruksi dalam pekerjaan (KDP). ,$re44.4.%9kg/$%..4 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 111-17 Belanja tidak terduga merupakan belanja dengan proporsi terkecil dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2021. Rata-rata proporsi Belanja Tidak Terduga sepanjang tiga tahun tersebut adalah 2,30%. Belanja transfer sepanjang periode 2019-2021 menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata proporsi sebesar 8,21%. Pada tahun 2019 proporsi kelompok belanja ini terhadap total belanja daerah adalah sebesar 9,49% menurun pada tahun 2020 menjadi 8,27% dan kembali mengalami penurunan menjadi 6,87% pada tahun 2021. Jenis belanja terbesar dalam kelompok belanja transfer adalah belanja bagi basil yang proporsinya secara rata-rata dalam periode 2019-2021 adalah sebesar 98,78%. Jenis belanja lainnya dalam kelompok belanja transfer adalah belanja bantuan keuangan yang rata-rata proporsinya adalah 1,22% sepanjang periode tersebut. Dari Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 - 2021, selanjutnya dilakukan Aaalisis terhadap rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah periode 2019-2022 sebagaimana termuat dalam Tabel 3.7 berikut: Tabel 3.7 Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2019 - 2021 No. Realisasi Rata-Rata Rek Uralan Pertumbuhan2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 2. BELANJA DAER 4.758.379.563.095,30 5.290.121.484.382,14 5.100.995.655.110,69 3,80% AH 2.1 BELANJA 3.958.664.698.490,30 4.022.397.290.093,34 4.061.962.995.625,69 1,30% OPERASI 2.1.1 Belanja Pegawai 1.442.966.171.684,54 1.444.646.968.07 5,00 1.608.464.234.033,00 5,73% 2.1.2 Belanja Barang 1.194.831.892.391,76 1.221.574.013.528,45 1.078.288.386.249,19 -4,75% dan Jasa 2.1.3 Belanja Bunga 5.875.483.689,89 17.483.698.421,50 197,57% 2.1.4 Belanja Hibah 1.291.513.467.414,00 1.329.334.450.800,00 1.347.483.386.922,00 2,15% 2.1.5 Belanja Bantuan 29.353.167.000,00 20.966.374.000,00 10.243.290.000,00 -39,86% Sosial 2.2 BELANJA 798.224.255.845,00 1.026.785.278.414,80 903.257.622.800,00 8,30% MODAL 2.2.1 Belanja Modal 30.000.000,00 147.952.000,00 - Tanah Belanja Modal 2.2.2 Peralatan dan l 16.636.579.503,00 202.160.307.477,95 185.901.613.833,00 32,64% Mesin Belanja Modal 2.2.3 Gedungdan 139.208.422.686,00 177.836.474.129,85 135.344.543.385,00 1,93% Bangunan Belanja Modal 2.2.4 Jalan, Jaringan, 472.361.496.339,00 504.964.198.116,00 572.412.496.697,00 10,13% dan Irigasi Belanja Modal 2.2.5 Aset Tetap 69.987.757.317,00 141.824.298.691,00 9.451.016.885,00 4,65% Lainnya BELANJA 2.3 TIDAK 1.490.608.760,00 240.938.915.874,00 135.775.036.685,00 8010,07% TERDUGA 2.3.1 Belanja Tidak 1.490.608.760,00 240.938.915.874,00 135.775.036.685,00 8010,07% Terduga - ._M ' - .124.8a008.40 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III- 8 No. Realisasi Rata-Rata Rek Uraian Pertumbuhan2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6
27. 3.TRANSFER 518.685.087.892,00 465.136.531.811,50 407.772.251.022,00 -11,33% 3.1. BELANJA 518.685.087.892,00 465.136.531.811,50 407.772.251.022,00 -11,33% TRANSFER 3.1.1 Belanja Bagi 515.982.681.892,00 460.136.531.811,50 397. 772.251.022,00 -12,19% Hasil 3.1.2 Belanja Bantuan 2.702.406.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 92,51% Keuangan TOTAL BELANJA DAN 5.277.064.650.987,30 5.755.258.016.193,64 5.508.767.906.132,69 2,39% TRANSFER Sumber: LRA (audited) tahun 2019-2021, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Belanja daerah dalam APBD Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 3,80% sementara Transfer mengalami kontraksi/ tumbuh negatif sebesar rata-rata -11,33% sebagaimana termuat dalam Tabel 3.7 di atas. Diantara kelompok belanja, belanja tidak terduga tumbuh paling tinggi sepanjang periode tersebut sebesar 8.010,07% dari nominal Rp. 1,49 Milyar Jebih pada tahun 2019 menjadi Rp 135,7 Milyar lebih pada tahun 2021. Dalam kelompok transfer, belanja bagi hasil mengalami kontraksi pertumbuhan rata-rata tahunan sepanjang periode 2019-2021 sebesar -12,19% dari Rp. 515,98 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp. 397,77 milyar pada tahun 2021 sementara belanja bantuan keuangan sepanjang periode tersebut tumbuh rata rata 92,51% dari Rp. 2,70 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp. 10,00 Milyar pada tahun 2021. Belanja operasi tumbuh dengan rata-rata 1,30% sementara belanja modal tumbuh rata-rata 8,30% sepanjang periode tersebut. Total Belanja dan transfer dalam periode 2019-2021 tumbuh sebesar 2,39% pertahun dari Rp. 5,27 Trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp. 5,50 Trilyun pada tahun 2021. Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan Tabel sebagai berikut: Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Total Belanja Total Pengeluaran Untuk Tahun Pemenuhan (Belanja + No Kebutuhan Pengeluaran Persentase (%] anggaran Pembiayaan Aparatur (Rp)) (Rp) 1 2019 l.772.658.139.104 5.780.607.564.377 30,67% 2 2020 l.843.492.044.256 6.373.051.009.714 28,93% 3 2021 l.904.055.771.793 7.150.472.335.906 26,63% Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-19 Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa selama periode 2019-2021, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. l.772.658.139.104 meningkat di tahun 2020 menjadi Rp. l.843.492.044.256 dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi Rp. l.904.055.771.793. namun meskipun secara nominal mengalami peningkatan, proporsinya terhadap total belanja mengalami penurunan yang konstan sepanjang periode 2019-2021. Pada tahun 2019 proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur adalah sebesar 30,67% dari total pengeluaran, pada tahun 2020 menurun menjadi 28,93% dan pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 26,63%. Trend penurunan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebagai akibat dari adanya regulasi pembagian proporsi belanja lainnya dan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Trend penurunan alokasi belanja aparatur dari tahun 2019 - 2021 mengindikasikan bahwa belanja non kebutuhan aparatur secara konstan meningkat proporsinya dalam struktur belanja daerah sepanjang periode tersebut, yang juga berarti belanja-belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lewat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan daerah semakin mendominasi struktur belanja pemerintah daerah sepanjang periode 2019-2021. Gambar 3.1 Persentase Perbandingan Belanja Pegawai Dengan Total Belanja .a24,18%6.2 4 3 2 % 2019 2020 2021 Apabila didalami, juga terlihat trend penurunan belanja Pegawai terhadap total belanja daerah pada periode 2019-2021. Pada tahun 2019, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja adalah sebesar 26,50%, menurun pada tahun berikutnya menjadi 24,78% dan kembali menurun menjadi 24,32% pada tahun 2021. penurunan proporsi belanja pegawai ini sejalan dengan penurunan proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur yang mengindikasikan perubahan konstan dalam struktur belanja daerah sepanjang periode 2019-2021. Apabila RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III-20 jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun berarti alokasi belanja operasi semakin besar. Anggaran belanja operasi merupakan anggaran terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job). 3.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Tabel 3.9 Struktur Pembiayaan Daerah Provinsi NTT tahun 2019-2021 REALISASI Rata-Rata llo Uraian Pertumbuhan 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 I PENERIMAAN 216.350.973.249,55 430.706.217.940,55 503.023.089.714,99 58% PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan I.I Anggaran Tahun 212.794.972.828,55 282.629.763.942 68.383.358.383,99 -21% Sebelumnva 1.2 Penerimaan Kembali 3.556.000.421,00 4.159.731.999,00 3.405.345.681,00 -1% Investasi non permanen Penerimaan Pinjaman 1.3 Daerah dan obligasi - 143.916.722.000,00 431.234.385.650,00 200% daerah 2 PENGELUARAN 10.748.964.000,00 27.000.000.000,00 244.167.098.564,20 478% PEMBIAYAAN Penyertaan Modal 2.1 Daerah/ Investasi 10.748.964.000,00 27.000.000.000,00 127.300.000.000,00 261% Pemerintah Daerah Pembayaran Cicilan 2.2 Pokok Utang yang 114.357.098.564,20 Jatuh Tempo 2.3 Pemberian Pinjaman 2.500.000.000,00 Daerah 3 PEMBIAYAAN NETTO 205.602.009.249,55 403.706.217.940,55 258.865.991.150,79 30% SIA LEBIH 4 PEMBIAYAAN 282.629.763.942 68.383.358.383,99 62.544.957.626,61 -42% ANGGARAN (SILPA) Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Sadan Keuangan Dae rah clan Sadan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Sepanjang periode 2019-2021, Penerimaan Pembiayaan daerah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 58% pertahun dari Rp.216,35 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp. 503,02 Milyar pada tahun 2021. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang termasuk gr 2re. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-21 kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi sebesar rata rata -21% pertahun dari Rp. 212,79 Milyar pada tahun 2019 sempat meningkat menjadi Rp. 282,62 milyar pada tahun 2020 untuk kemudian menurun menjadi Rp. 68,38 milyar pada tahun 2021. Komponen penerimaan Kembali investasi non permanen mengalami sedikit kontaksi pertumbuhan rata-rata sepanjang periode tersebut sebesar -1% dari Rp.3,55 Milyar pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.4,159% pada tahun 2020 untuk kemudian Kembali menurun menjadi Rp.3,40 Milyar pada tahun 2021. Kenaikan terbesar yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pembiayaan datang dari komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah yang pada tahun 2019 tidak diterima, pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 143,91 Milyar dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 431,23 Milyar. Pertumbuhan rata-rata komponen ini sepanjang periode 2019-2021 adalah sebesar 200% Pengeluaran Pembiayaan tumbuh sebesar rata-rata 478% pertahun dari Rp.10,74 milyar pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp.27 Milyar pada tahun 2020 dan Kembali meningkat tajam menjadi Rp.244 milyar pada tahun 2021. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh meningkatnya pertumbuhan komponen penyertaan modal daerah/investasi pemerintah daerah sebesar rata rata 261% dari Rp.10,64 milyar di tahun 2019 meningkat menjadi Rp.27 Milyar di tahun 2020, dan meningkat menjadi Rp.127,30 Milyar di tahun 2021. Pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2021 pemerintah daerah melakukan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 114,35 milyar dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.2,5 milyar yang mana kedua komponen ini tidak terealisasi pada struktur pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 dan tahun 2020. Selisih antara penenmaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ,selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, tumbuh sebesar rata-rata 30% sepanjang periode 2019-2021 dari Rp. 205,60 milyar di tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 403,70 milyar pada tahun 2020, dan menurun menjadi Rp.258,86 milyar di tahun 2021. Setelah menutup defisit, sisa dari pembiyaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata silpa tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT 2019-2021 adalah sebesar 42% dari Rp. 282,62 Milyar pada tahun 2019 menurun menjadi Rp.68,38 Milyar pada tahun 2020 dan kemudian menurun Kembali menjadi Rp.62,544. + y 5 3 46/ ,/tg « . t RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 111-22 Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Tabel 3.10 Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021 2019 2020 2021 No Uraian (Rp) (Rp) (Rp) 1 Realisasi Pendapatan 5.354.092.405.679,30 5.419.935.156.637,49 5.312.446.872.608,51 Daerah Dikrurangi realisasi : 2 Belanja Daerah 5.277.064.650.987,30 5.755.258.016.193,64 5.508.767.906.132,69 3 Pengeluaran 10.748.964.000,00 27.000.000.000,00 244.157.098.564,20 Pembiayaan Daerah A Defisit riil 66.278.790.692,00 (362.322.859.556,15) (440.478.132.088,38) Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Sepanjang periode 2019-2020 hanya pada tahun 2019 terjadi surplus rill anggaran sebesar Rp. 66,27 Milyar lebih sementara pada tahun 2020 dan 2021 terjadi defisit riil anggaran sebesar masing-masing Rp 362,32 Milyar lebih dan Rp 440,47 Milyar lebih. Pada tahun 2019 Realisasi pendapatan daerah melampaui target sehingga dapat menutupi realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sementara pada tahun 2020 dan 2021 Realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target sehingga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya defisit riil. Adapun komposisi penutup defisit riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2017-2019 digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021 2019 2020 2021 No Uraian (Rp) (Rp) (Rp) Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 1 (SiLPA) Tahun Anggaran 212.794.972.828,55 282.629.763.941,55 68.383.358.383,99 sebelumnya 2 Pcncairan Dana Cadangan - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan - - - Daerah Yang di Pisahkan EE 2019 2020 2021 No Uraian (Rp) (Rp) (Rp) Penerimaan Pembiayaan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 143.916.722.000,00 431.234.385.650,00 5 Penerimaan Kembali Pemberian 3.556.000.421,00 4.159.731.999,00 3.405.345.681,00 Pembiayaan Daerah 6 Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan pembiayaan lainnya 7 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan B Total Realisasi Penerimaan 216.350.973.249,55 430.706.217.940,55 Pembiayaan Daerah 503.023.089.714,99 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan A-B (Defisit Riil dikurangi Total 282.629.763.941,55 68.383.358.384,40 62.544.957.626,61 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah) Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Sadan Keuangan Daerah dan Sadan Pendapatan clan Aset Daerah Provinsi NTT. Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 berasal dari Silpa sebesar Rp. 2 1 2 , 79 milyar dan penerimaan kembali pembiayaan daerah sebesar Rp. 3,55 milyar sehingga berjumlah total Rp. 216, 62 milyar. Ditambah dengan surplus riil tahun 2019, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 2019 adalah sebesar Rp 282,62 milyar lebih. Pada tahun 2020, silpa tahun sebelumnya yang sebesar Rp 282,62 milyar lebih ditambah pinjaman daerah sebesar Rp. 143,91 milyar ditambah dengan penerimaan kembali pemberian pembiayaan daerah sebesar Rp 4,15 milyar lebih mengkomposisi total realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2020 sebesar Rp. 430, 70 Milyar lebih. Setelah menutup defisit riil tahun 2020 yang sebesar Rp 362,32 Milyar lebih, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 2020 adalah sebesar Rp. 68,38 milyar lebih. Pada tahun 2021, ketika defisit riil mencapai Rp. 440,4 7 Milyar lebih, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp. 503,02 milyar lebih yang terdiri dari silpa sebesar Rp. 68,35 milyar lebih, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 431,23 milyar lebih dan Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 3,40 milyar lebih. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Setelah menutup defisit riil tahun 2021, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan adalah sebesar Rp. 62,54 milyar lebih. : 2 , 86 alt kt3el%%.6448.000 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III-24 3.3 KERANGKA PENDANAAN Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa transisi menuju pelaksanaan Pemilihan sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat. Proyeksi pendanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 merupakan angka optimal yang didasarkan atas asumsi dan tren rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan yang dipakai adalah analisis pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, ditambah dengan potensi pendapatan daerah yang akan dikembangkan dalam periode perencanaan. Dari sisi belanja tren pertumbuhan digunakan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, membiayai program strategis dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2026. Dari sisi pembiayaan, akan dilakukan investasi-investasi pada sektor produktif untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, disamping membiayai kebijakan hutang daerah untuk membiayai investasi publik yang menghasilkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut selanjutnya akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan terhadap asumsi makro ekonomi, harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, dan perkembangan situasi serta kondisi ekonomi global, nasional, dan regional. Adapun Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 sebagaimana berikut: RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 111-2 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur sumber keuangan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis pembagian subsidi pusat kepada Daerah. Pada prinsipnya pembagian sumber keuangan menurut Undang-Undang ini menganut asas pemisahan terikat terhadap sumber keuangan, dimana objek pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat tidak dapat dikenakan lagi oleh Pemerintah Daerah sehingga sistem pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia menganut asas pemisahan terikat pembagian sumber penerimaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang ini adalah: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain PAD yang sah, (5) Dana Transfer, (6) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Transferyang dimaksud pada poin 5 (lima) adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari komponen pendapatan sebagaimana dijabarkan di atas dan gambaran perkembangan realisasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021, ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang masih belum berubah yaitu belum optimalnya pengelolaan PAD yang berakibat masih rendahnya kemampuan PAD, alokasi jenis belanja yang tidak produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif serta pengelolaan administrasi yang belum optimal. Terkait dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa ha! yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan keuangan kedepan yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan arah dan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah. Untuk Pendapatan, perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber PAD agar ketergantungan keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat dapat ditutupi. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-2 3.3.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencenninkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 2 2 , Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021, maka pendapatan daerah Tahun 2023-2026 diupayakan dapat meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya: 1 . Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
28. 2.Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi System (SAMSAT);
29. 3.Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
30. 4.Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
31. 5.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
32. 6.Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. r g . ee gg . re. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-27 Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui: 1 . Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
33. 2.Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
34. 3.Optimalisasi, Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah;
35. 4.Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan. Proyeksi Pendapatan daerah sebagaimana terihat pada tabel 3 . 1 2 berikut: Tabe1 3.12 Rata-rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Rats-rate Proyeksi No Uraian Pertumbuhan Pertumbuhan % %
36. 1.PENDAPATAN 3,74 2,46 1.1 Pendapatan Asli Daerah 4,58 2,49
37. 1.1. 1 Pajak Daerah 2,27 10,00 1.1.2 Retribusi Daerah 59,34 12,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan (3,49) 5,00 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 19,77 3,00 1.2 Dana Perimbangan 2,99 2,50 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 16,57 2,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum (1,75) 0,05 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 7,61 3,00 1.2.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1,00 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 195,51 0,06 .3.1 Hibah 195,51 0.06 1.3.2 Dana Darurat 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **) 1.3.4 Pendapatan Lainnya 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 Pajak daerah walaupun secara rata-rata bertumbuh sebesar 2,27% selama kurun waktu 2019-2021, namun selama tahun rencana 2024 - 2026 diproyeksikan bertumbuh rata-rata 10% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Dengan pajak daerah yang terbatas ini, perlu kerja keras untuk mengoptimalkan penerimaan RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 pajak dari kendaraan yang sudah ada, dan penerimaan dari piutang pajak. Walaupun kondisi perekonomian ke depan diprediksi tidak menentu, namun optimisme atas penerimaan pajak terkait kendaraan bermotor tetap ada, khususnya untuk kendaraan baru dan BBNKB. Di sisi lain, PBBKB dan pajak rokok walaupun merupakan pajak provinsi tetapi dipungut oleh pemerintah pusat sehingga sangat tergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Pajak Air Permukaan selama ini besarannya sangat kecil dan tidak signifikan. Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan 12%, berdasarkan skenario optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan kembali dan restocking asset-aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan cara melakukan investasi pada kebun-kebun dinas, instalasi ternak milik Pemerintah, investasi pada pengembangan instalasi yang akan mendatangkan profit sesuai hasil kajian, investasi pada BBI Noekele, PPI Oeba, Tambak Oesapa dan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset lainnya untuk peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pengelolaan Pariwisata Estate yang telah dibangun perlu dioptimalkan sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD. Dengan semakin terbatasnya penerimaan dari pajak daerah, maka optimalisasi pada retribusi daerah, termasuk dengan pola investasi, menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan untuk memastikan dalam kurun waktu 2024 2026 ini, PAD harus bisa memberikan kontribusi yang lebih baik pada total pendapatan daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diharapkan juga akan memberikan kontribusi pendapatan berupa deviden. Selain peningkatan PAD, prioritas arahan belanja juga diarahkan untuk mengatasi inflasi khususnya untuk memastikan ketersediaan produksi volatile food penyebab inlasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan tersedianya anggaran untuk tanaman hortikultura seperti cabe, bawang dan tomat sedangkan di sektor peternakan disediakan investasi pada pos pembiayaan daerah untuk pengembangan ayam pedaging dan ayam petelur. Untuk sektor perikanan, diarahkan melalui peningkatan pengawasan dan memastikan PPI dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian dengan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), peningkatan produksi beras, peningkatan populasi ternak (sapi, babi, kambing dan unggas), pengembangan perikanan baik tangkap maupun budi daya, pengembangan hasil-hasil perikanan dan kelautan seperti rumput laut, shrimp, pengembangan garam, pengembangan kelor, dan sektor-sektor lain yang potensial sebagaimana selama ini telah 2 8 \ e l $ . %003%.8,9a RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-29 dilakukan tetap dilanjutkan dengan pola kemitraan atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik perbankan maupun pihak lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Khusus untuk lain-lain PAD yang sah, karena komponen terbesarnya adalah penerimaan jasa giro dan bunga deposito, ke depan, tidak dibenarkan menyimpan uang yang tidak digunakan terlalu lama, karena akan mempengaruhi alokasi DAU dengan pola dinamis. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kewenangan menarik pungutan pajak dan retribusi daerah segera disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan belum ditetapkannya pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang bagi daerah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, bisa dikaji agar pengalokasian belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang berakibat mendatangkan penerimaan daerah, misalnya terkait dengan UPTD yang mengelola pendapatan, termasuk penyewaan sarana prasarana olahraga bisa dialokasikan melalui pembiayaan daerah dengan konsep investasi daerah yang anggarannya harus dikembalikan ke Pemerintah. UPTD Pendapatan Daerah yang selama ini lebih mengarah pada pencapaian target pajak daerah, juga mengawal pencapaian target retribusi daerah dengan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap asset-aset pemerintah provinsi yang berada di wilayah kerjanya. Di sisi lain, dari segi pelaksanaan, perlu memastikan semua proses berjalan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi. Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat, yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Dengan pola DAU saat ini dimana Sebagian merupakan DAU terikat yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, dan hanya sebagian yang bebas digunakan sebagai block grant akan semakin mempersulit Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas karena tingkat ketergantungan yang tinggi pada Pemerintah Pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga harus dapat diupayakan peningkatannya melalui pelaporan dan pengelolaan dana DAK yang baik dengan memastikan realisasi penyerapan DAK sesuai target, penyusunan program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan OAK, perencanaan dengan didukung ketersediaan data yang baik untuk proses pengusulan sesuai aplikasi dan menu yang disediakan. Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 diproyeksikan 2.50%, meliputi: pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 2%, pertumbuhan Dana Alokasi Umum sebesar 1.50% dan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus sebesar 4.65%. Dana Alokasi Khusus diproyeksikan bertumbuh cukup besar dengan harapan ke depan alokasi OAK sesuai filosofinya digunakan untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, dengan alokasi untuk wilayah tertinggal meningkat cukup besar. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan di atas, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabe1 3.13 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 URAIAN PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 2025 2026 PENDAPATAN 4.935.636.695.000 5.079.390.410.700 5.307.818.311.000 Pendapatan Asli Daerah 1.614.605.073.000 1.716.942.931.700 1.902.753.915.000 Pajak Daerah 1.247.452.245.000 1.328.432.675.000 1.491.110.910.000 Retribusi Daerah 98.190.557.000 109.974.618.000 123.171.572.000 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah 75.224.987.000 78.986.236.000 82.935.548.000 Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 193.737.284.000 199.549.402.700 205.535.885.000 Pendapatan Transfer 3.247.139.999.000 3.288.511.521.000 3.331.084.077.000 Transfer Pemerintah Pusat 54.861.209.000 55.958.433.000 57 .077 .602.000 Dana Perimbangan 1.875.956.650.000 1.876.894.585.000 1.877.833.050.000 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil 1.308.657.100.000 1.347.916.813.000 1.388.354.318.000 Bukan Pajak Dana Alokasi Umum 7 .665.040.000 7.741.690.000 7.819.107.000 Dana Alokasi Khusus 4.935.637.761.000 5.079.390.410.700 5.307.818.311.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi 1.614.606.139.000 1.716.942.931.700 1.902.753.915.000 Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang 73.891.623.000 73.935.958.000 73.980.319.000 Sah Hibah 73.891.623.000 73.935.958.000 73.980.319.000 Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ) Pendapatan Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-31 3.3.1.3 Proyeksi Belanja Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah pada dasamya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka mengengah selama tahun 2024-2026. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas). Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungiawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arab pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut: RPD Provinsi NTT TAHUN
38. 1.Efisiensi dan Efekttvitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
39. 2.Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan danpertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
40. 3.Tolok ukur dan target kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
41. 4.Optimalisasi Belanja. Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
42. 5.Transparansi dan Akuntabilitas. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka prencanaan dan pangganggaran telah menggunakan e-planning dan e-budgeting. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil. Belanja daerah tahun 2024-2026 diproyeksikan dengan baseline penganggaran tahun 2023. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD. Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan 4e$,0er43 '9$3'4p. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III-33 Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking asset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD. Rata-rata perumbuhan proyeksi pertumbuhan belanja daerah terlihat pada tabel 3 . 1 4 berikut. Tabel 3.14 Rata-rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja RATA-RATA PROYEKSI PERTUMBUHAN URALAN PERTUMBUHAN % % Belanja 3,80% 0,91 Belanja Operasi 1,30% 1,07 Belanja Pegawai 5,73% 0,05 Belanja Barang clan Jasa -4,75% 0,001 Belanja Bunga 197,57% 0,09 Belanja Hibah 2,15% 0,005 Belanja Bantuan Sosial -39,86% 0,04 Belanja Modal 8,30% 0 Tanah N/A 0,001 Peralatan dan Mesin 32,64% 0,03 Gedung dan Bangunan 1,93% 0,01 Jalan, Jaringan dan Irigasi 10,13% 0,02 Aset Tetap Lainnya 4,65% 0,01 Belanja Tidak Terduga 8010,07% 0,07 Belanja Tidak Terduga 8010,07% 0,01 Belanja Transfer -11,33% 1,84 Belanja Bagi Hasil -12,19% 0,065 Belanja Bantuan Keuangan 92,51% 0,005 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 Sedangkan proyeksi indikatif Belanja Daerah tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada table 3 . 1 5 berikut. RPD Provinsi NTT TAHUN Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Daerah 2024-2026 URAIAN TAHUN 2024 2025 2026 BELANJA 5.002.614.225.950 4.894.317.017.627 5.065.630.989.488 Belanja Operasi 3.629.486.868.350 3.533.069.166.227 3.665.141.227.488 Belanja Pegawai 2.052.268.897.000 2.145.186.692.627 2.270.795.113.588 Belanja Barang dan J asa 1.392.807.096.950 1.192.199.632.000 1.192.478.072.000 Belanja Bunga 76.534.400.000 83.422.412.000 90.930.428.000 Belanja Hibah 80.217.674.400 80.618.762.400 81.021.856.000 Belanja Bantuan Sosial 27.658.800.000 31.641.667.200 29.915.757.900 Belanja Modal 406.041. 708.600 381.209.453.700 403.610.870.500 Tanah - - - Peralatan dan Mesin 67 .591.255.000 69.618.993.000 71. 707.562.000 Gedung dan Bangunan 196.854.187 .600 188.822.729.700 200.810.956.500 Jalan. Jaringan dan lrigasi 138.553.306.000 119.694.342.000 127.988.229.000 Aset Tetap Lainnya 3.042.960.000 3.073.389.000 3.104.123.000 Belanja Tidak Terduga 136.196.697.000 137.558.663.700 138.934.250.000 Belanja Tidak Terduga 136.196.697.000 137.558.663.700 138.934.250.000 Belanja Transfer 830.888.952.000 842.479.734.000 857.944.641.500 Belanja Bagi Hasil 790.605.621.000 801.994.986.000 817.257.469.500 Belanja Bantuan Keuangan 40.283.331.000 40.484.748.000 40.687.172.000 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 Belanja bunga dialokasikan sebesar kewajiban yang harus dipenuhi terkait pinjaman daerah pada PT. SM!. Belanja hibah dan bansos mengalami peningkatan untuk antisipasi kondisi tahun mendatang yang diprediksi penuh ketidakpastian. Proyeksi belanja modal akan mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan. Begitu pula untuk belanja tidak terduga, tetap mengalami pertumbuhan walaupun tidak signifikan. Sedangkan proyeksi pertumbuhan belanja transfer adalah 1,84%. 3.3.1.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. .1268.,GAY4LL RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 111-3 Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Dalam perencanaan dokumen rencana jangka menengah, tidak diperkenankan untuk merencanakan apalagi memproyeksi SiLPA. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang. Pada RPD 2024-2026 ini direncanakan anggaran untuk investasi non permanen bagi sektor-sektor produktif untuk bisa mengelola investasi terkait urusan yang ditangani untuk meningkatkan PAD. Investasi tersebut harus dikaji dan akan disetujui jika kelayakan investasi usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu diberikan juga pinjaman daerah pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan PAD. Proyeksi Pembiayaan Daerah sebagaimana terlihat pada tabel 3 . 1 6 . Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan Daerah PROYEKSI INDIKATIF PEMBIAYAAN DAERAH URAIAN TAHUN 2024 2025 2026 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 493.832.090.000 7.500.000.000 8.175.000.000 Penerimaan pinjaman daerah Pencairan Dana Cadangan 486.250.000.000 Investasi non permanen 7.500.000.000 7.500.000.000 Peneri.maan kembali pinjaman daerah 7.582.090.000 0 675.000.000 Pengeluaran Pembiayaan 426.854.559.050 192.573.393.073 250.362.321.512 Pembentukan dana cadangan 166.375.003.050 Penyertaan Modal 92.000.000.000 21.593.837 .073 81.882.765.512 Investasi non permanen 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Pembayaran pokok hutang 163.479.556.000 163.479.556.000 163.479.556.000 Pemberian pinjaman daerah 0 2.500.000.000 0 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 Secara lengkap proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana terlihat pad a tabel 3. 1 7. RPD Provinsi NTT TAHUN Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026 PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH URAIAN TAHUN 2024 2025 2026 PENDAPATAN 4.935.636.695.000 5.079.390.410.700 5.307.818.311.000 Pendapatan Asli Daerah 1.614.605.073.000 1.716.942.931.700 1.902.753.915.000 Pajak Daerah 1.247.452.245.000 1.328.432.675.000 l.491.110.910.000 Retribusi Daerah 98.190.557.000 109.974.618.000 123.171.572.000 Hasil Pengelolaan Keuangan 75.224.987.000 78.986.236.000 82.935.548.000 Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 193.737.284.000 199.549.402.700 205.535.885.000 Dana Perimbangan 3.247.139.999.000 3.288.511.521.000 3.331.084.077.000 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil 54.861.209.000 55.958.433.000 57 .077 .602.000 Bukan Pajak Dana Alokasi Umum l.875.956.650.000 l.876.894.585.000 1.877 .833.050.000 Dana Alokasi Khusus l.308.657.100.000 l.347.916.813.000 1.388.354.318.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi 7 .665.040.000 7.741.690.000 7.819.107.000 Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah 73.891.623.000 73.935.958.000 73.980.319.000 yang Sah Hibah 73.891.623.000 73.935.958.000 73.980.319.000 Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ) Pendapatan Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA 5.002.614.225.950 4.894.317.017.627 5.065.630.989.488 Belanja Operasi 3.629.486.868.350 3.533.069.166.227 3.665.141.227.488 Belanja Pegawai 2.052 .268.897 .000 2.145.186.692.627 2.270.795.113.588 Belanja Barang dan Jasa 1.392.807 .096. 950 1.192.199.632.000 1.192.478.072.000 Belanja Bunga 76.534.400.000 83.422.412.000 90.930.428.000 Belanja Hibah 80.217.674.400 80.618.762.400 81.021.856.000 Belanja Bantuan Sosial 27.658.800.000 31.641.667.200 29.915.757.900 Belanja Modal 406.041. 708.600 381.209.453.700 403.610.870.500 Tanah - - - Peralatan dan Mesin 67.591.255.000 69.618.993.000 71.707.562.000 Gedung dan Bangunan 196.854.187.600 188.822.729.700 200.810.956.500 Jalan. Jaringan dan Irigasi 138.553.306.000 119.694.342.000 127.988.229.000 Aset Tetap Lainnya 3.042.960.000 3.073.389.000 3.104.123.000 Belanja Tidak Terduga 136.196.697.000 137.558.663.700 138.934.250.000 Belanja Tidak Terduga 136.196.697 .000 137.558.663. 700 138.934.250.000 Belanja Transfer 830.888.952.000 842.479.734.000 857.944.641.500 Belanja Bagi Hasil 790.605.621.000 801.994.986.000 817.257.469.500 Belanja Bantuan Keuangan 40.283.331.000 40.484.748.000 40.687 .172.000 SURPLUS/(DEFISIT) -66.977.530.950 185.073.393.073 242.187.321.512 2ks%.ireg9Li,%. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 II1-37 PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH URAIAN TAHUN 2024 2025 2026 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 493.832.090.000 7.500.000.000 8.175.000.000 Penerimaan pinjaman daerah Pencairan Dana Cadangan 486.250.000.000 Investasi non permanen 7.500.000.000 7.500.000.000 Penerimaan kembali pinjaman 7 .582.090.000 0 675.000.000 daerah Pengeluaran Pembiayaan 426.854.559.050 192.573.393.073 250.362.321.512 Pembentukan dana cadangan 166.375.003.050 Penyertaan Modal 92.000.000.000 21.593.837.073 81.882.765.512 Investasi non permanen 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Pembayaran pokok hutang 163.479.556.000 163.479.556.000 163.479.556.000 Pemberian pinjaman daerah 0 2.500.000.000 0 Pembiayaan Netto 66.977.530.950 -185.073.393.073 -242.187.321.512 SILPA / (SIKPA) . . Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Tabel 3.18 Kapasitas Rii Keuangan Daerah NO URAIAN PROYEKSI TAHUN 2024 2025 2026 1 Pendapatan Daerah 4.935.636.695.000 5.079.390.410.700 5.307.818.311.000 2 Pencairan Dana Cadangan 486.250.000.000 3 Penerimaan kembali pemberian 7.582.090.250 . 675.000.000 pinjaman 4 SiLPA TOTAL PENERIMAAN DAERAH 5.429.468.785.250 5.079.390.410.700 5.308.493.311.000 Dikurangi: 1 Belanja Wajib Mengikat 2.950.141.984.000 3.112.262.139.000 3.283.522.453.000 2 Pengeluaran Pembiayaan 426.854.559.050 192.573.393.073 250.362.321.512 Kapasitas riil Keuangan daerah 2.052.472.242.200 1.774.554.878.627 1.774.608.536.488 Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 III-38 Kapasitas riil keuangan daerah selanjutnya di bagi dalam prioritas belanja, yaitu : prioritas 1 digunakan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan prioritas 2 untuk membiayai program pembangunan daerah guna mencpai tujuan dan sasaran jangka menengah, sesuai tupoksi masing masing perangkat daerah. Tabel 3. 19 Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah PROYEKSI TAHUN NO URAIAN 2024 2025 2026 Kapasitas riil keuangan daerah 1 Prioritas I 1.231.483.345.320 1.064.732.927.176 1.064.765.121.893 2 Prioritas II 820. 988.896.880 709.821.951.451 709.843.414.595 TOTAL 2.052.472.242.200 1.774.554.878.627 1.774.608.536.488 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022 RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH URAIAN TAHUN 2024 2025 2026 PENDAPATAN 4.935.636.695.000 5.079.390.410.700 5.307.818.311.000 Pendapatan Asli Daerah 1.614.605.073.000 1.716.942.931.700 1.902.753.915.000 Pajak Daerah 1.247.452.245.000 l.328.432.675.000 1.491.110.910.000 Retribusi Daerah 98.190.557.000 109.974.618.000 123.171.572.000 Hasil Pengelolaan Keuangan 75.224.987.000 78.986.236.000 82.935.548.000 Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 193.737.284.000 199.549.402.700 205.535.885.000 Dana Perimbangan 3.247.139.999.000 3.288.511.521.000 3.331.084.077.000 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi 54.861.209.000 55.958.433.000 57.077.602.000 Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum l.875.956.650.000 1.876.894.585.000 l.877.833.050.000 Dana Alokasi Khusus 1.308.657.100.000 1,347.916.813.000 1.388.354.318.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi 7.665.040.000 7.741.690.000 7.819.107.000 Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah 73.891.623.000 73.935.958.000 73.980.319.000 yang Sah Hibah 73.891.623.000 73.935.958.000 73.980.319.000 Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerin tah Daerah Lainnya ) Pendapatan Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA 5.002.614.225.950 4.894.317.017.627 5.065.630.989.488 Belanja Operasi 3.629.486.868.350 3.533.069.166.227 3.665.141.227.488 Belanja Pegawai 2.052.268.897.000 2.139.073.704.800 2.264.597.704.000 Belanja Harang dan Jasa 1.392.807.096.950 1.198.312.619.827 l.198.675.481.588 Belanja Bunga 76.534.400.000 83.422.412.000 90.930.428.000 Belanja Hibah 80.217.674.400 80.618.762.400 81.021.856.000 Belanja Bantuan Sosial 27.658.800.000 31.641.667.200 29.915.757.900 4,1%%.80 RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-2 PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH URALAN TAHUN 2024 2025 2026 Belanja Modal 406.041.708.600 381.209.453.700 403.610.870.500 Tanah - - - Peralatan dan Mesin 67.591.255.000 69.618.993.000 71.707.562.000 Gedung dan Bangunan 196.854.187.600 188.822.729.700 200.810.956.500 Jalan, Jaringan dan Irigasi 138.553.306.000 119.694.342.000 127 .988.229.000 Aset Tetap Lainnya 3.042.960.000 3.073.389.000 3.104.123.000 Belanja Tidak Terduga 136.196.697.000 137.558.663.700 138.934.250.000 Belanja Tidak Terduga 136.196.697 .000 137.558.663.700 138.934.250.000 Belanja Transfer 830.888.952.000 842.479.734.000 857.944.641.500 Belanja Bagi Hasil 790.605.621.000 801.994.986.000 817.257.469.500 Belanja Bantuan Keuangan 40.283.331.000 40.484.748.000 40.687.172.000 SURPLUS/(DEFISIT) -66.977.530.950 185.073.393.073 242.187.321.512 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 493.832.090.000 7.500.000.000 8.175.000.000 Penerimaan pinjaman daerah Pencairan Dana Cadangan 486.250.000.000 lnvestasi non permanen 7.500.000.000 7.500.000.000 Penerimaan kembali pinjaman 7 .582.090.000 - 675.000.000 daerah Pengeluaran Pembiayaan 426.854.559.050 192.573.393.073 250.362.321.512 Pembentukan dana cadangan 167.260.800.000 Penyertaan Modal 91.114.203.050 21.593.837 .073 81.882.765.512 Investasi non permanen 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Pembayaran pokok hutang 163.479.556.000 163.479.556.000 163.479.556.000 Pemberian pinjaman daerah - 2.500.000.000 - Pembiayuan Netto 66.977.530.950 -185.073.393.073 -242.187.321.512 SJLPA / (SIKPA) 0 0 0 Sumber: Baden Keuergan Daerah Pols NTT, 'Tahun 2OZ2Z, dolah ole Tm Eonomi Bappelitbangede, Badan Keuagan t rereh de Beede endagpatagn an Aset Daerah Provinsi NT e« 0 gwle 9»t bn 3 , [ Pencapaian indikator dan target pembangunan yang telah ditetapkan dengan input berupa anggaran sesuai pagu indikator dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 7.2. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 Tabel 7.2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 VI1-3 Kordiai Target Kinerj Program dan Kerang p A un a.an Bidang Urn P i tn han dan Indn 1 r Kinerja Program Kinerja Kondisi Kode Program Proritms (out I Satan Awad RPD Tahran-1 Than-2 Tuhran-3 Kinerj« Pernglat Derah p I ngunan (Ta.han (2024) (20265) (2026) pad ahir 2022 Target Rp (ta) Target Rp (Jut) Target Rp (Jut) peride RPD X NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG Persentase pelayanan URUSAN X xx I PEMERINTAHAN administrasi perkantoran % 100 2.155.842.681.866 100 2.102.267.232.065 100 2.175.907.830.972 100 DAERAH yang berkualitas Meningkatnya sarana dan % 100 100 100 100 Semua Perangkat ]prasarana Daerah Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar % 100 100 100 100 Semua Perangkat realisasi kinerja dan Daerah keuanqan Ura«a Pererintahan 1 Wat Yang Berlaitan Dengan Pelaymnan Dear 1 1 Usn Pererintahan HAAB Pendidtn PROGRAM I I 2 PENGELOLAAN 1.038.874.781.169 1.045.701.881.196 1.082.331.911.686 PENDIDIKAN Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS Dinas Pendidikan kelompok 16 18 Tahun (SMA % 76,00 80,00 82,00 85,00 87,00 Dan Kebudayaan dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatnya Persentase % 74,85 76,85 78,00 80,00 82,00 Dinas Pendidikan Partisipasi Sekolah APS SLB Dan Kebudavaan Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas % 75,00 85,00 90,00 95,00 97,00 Dinas Pendidikan lulusan yang bersaing Dan Kebudayaan (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit PROGRAM I l 3 PENGEMBANGAN 7 .000.000.000 23.907.901 24.745.374 KURIKULVM I. Cakupan SMA berakreditasi % 41,16 45,13 54,15 63,18 72.20 Dinas Pendidikan BI(554 Unit Dan Kebudavaan
43. 2.Cakupan SMK % 38,31 44,07 50,85 84,75 88,14 Dinas Pendidikan berakreditasi B (295 unit) Dan Kebudavaan
44. 3.Cakupan SLB berakreditasi % 0,00 6,00 13,00 19,00 19,00 Dinas Pendidikan B(32 unit Dan Kebudavaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VII-4 Kordiai Target Kierja Program dan Merangln P lanaan Bidang Uran Kierj Kordiai • 2 han dan ldn Kierja Progrr Kode Program Proritas t Satan AA RPD Thran-1 Ta.hran-2 Than-3 Kinerja Pet .. t Daer.h P I mgamen (Ta.han (2024) (2025) (2026) pada a.khr 2022) Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (Jut) periode RPD
45. 4.Cakupan Pemenuhan SPM % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan Pendidikan Merenoah Dan Kebudavaan
46. 5.Cakupan Pemenuhan SPM % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan Pendidikan Khusus Dan Kebudavaan PROGRAM PENDIDIK Dinas Pendidikan t t 4 DAN TENAGA 25.000.000 2S.000.000 25.000.000 Dan Kebudayaan KEPENDIDIKAN I. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten % 1,10 27,44 28,06 28,67 29,08 Dina Pendidikan (bersertifikat) setiap tahun Dan Kebudayaan (16.164 oranal
47. 2.Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten % 27.94 28,60 2922 29,91 30,53 Dinas Pendidikan (bersertifikat) setiap tahun Dan Kebudayman (8.024 oran0l
48. 3.Cakupan Keterediaan Guru SLB berkompeten % 0,80 20,07 0,8791666 21.25 0 , 9 1 7 36 1 1 1 1 Dinas Pendidikan (bersertifikat) setiap tahun 67 Dan Kebuday«an (847 orang PROGRAM Dinas Pendidikan t t s PENGENDALIAN DAN 25.000.000 25.000.000 2S.000.000 Dan Kebudayaan PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah Penerbitan lzin Pendidikan Menengah yang % 26.67 53,00 67,00 80,00 100,00 Dinas Pendidikan diselenggarakan oleh Dan Kebuday aan Masvar akat PROGRAM t t 6 PENGEMBANGAN 230.452.640 230.452.640 230.452.640 BAHASA DAN SASTRA Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya % 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 Dinas Pendidikan Lintas Daerah Kab/Kota Dan Kebuday aan dalam I (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan 8astral 1 2 Uran Pernerint.aha.n g4AA Keshatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA I 2 2 KESEHATAN 139.178.770.469 144.054.082.159 PERORANGAN DAN 183.200.970.024 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pelayanan Kesehatan bag Dinas Kesehatan, orang yang terdampak dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependudukan beresiko pada situasi KLB Dan Pencatatan povinsi Sioil RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VII-5 Kordiai Target Kinerja Program dan Kerang pend anan Bidang Ursan Kinerja Kordiai Kode Pemerinta.han dan ldtltor Kinerja Program Satan Awa RPD Thran-l Than-2 Tahun-3 Kinerj« Persnglat Deers.h Program Prorltms (out e] Perbangnan (Thran (2024) (2025) (2026) pda akhir 2022) Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (uta) periode RPD Pelayanan Kesehatan bagi Dinas Kesehatan, penduduk terdampak Krisis Kependudukan Kesehatan akibat bencana 9% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 dan/atau berpotensi bencana Dan Pencatatan SPM Kesehatan Provinsil Sipil Dinas Kesehatan Persentase Babita Stunting Persen 17,70 15,70 13,50 11,50 11,50 Ke pendudukar (%) Dan Pencatatan Sioil Dinas Kesehatan Persentase Balita Wasting Persen 20,50 19,50 18,50 17,50 17,50 Kependudu kan %) Dan Pencatatan Sioil Dinas Kesehatan Persentase Balita Underweight Persen 8,50 7,50 7,00 6,50 6,50 Kependudukan (%) Dan Pencatatan Sioil Kasus/I Dinas Kesehatan 192/100.000 172/100. 152/100.0 132/100.0 132/100.000 Kependudukan Angka Keratian Ibu 00.000 KH 000 KH 00 KH 00KH KH Dan Pencatatan KH Sioil Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi Kasus/I 10/1.000 KH 9/1.000 8/1.000 7/1.000 7/1.000 KH Ke pendudukan 000 KH KH KH KH Den Pencatatan Sioil Dinas Kesehatan Angka Kermatian Balita Kasus/I 12/ l.000 KH 1 1 / 1. 000 10/ 1.000 9/1.000 9/1.000 KH Kependudukan 000 KH KH KH KH Dan Pencatatan Sioil Dinas Kesehatan, Persentase Rumah Sakit % 83,90 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependudu kan Terakreditasi Dan Pencatatan Sioil Dinas Kesehatan, Persentase Kab/Kota yang % 31,81 70,00 80,00 90,00 90,00 Kependudukan mencapai eliminasi Malaria Dan Pencatatan Sioil Kab/Kota dengan Angka Dinas Kesehatan, Keberhasilan pengobatan % 89,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Kependudukan Dan Pencatatan Succes Rate (SR) TBC >»85% Sipil Dinas Kesehatan, Persentasi Kasus HIV Yang % 56,00 58,00 60,00 62,00 62,00 Kependudu kan diobati Dan Pencatatan Sioil Persentas TPP yang Dinas Kesehatan, memenu hi syarat sesuai % 50,00 60,00 65,00 70,00 70,00 Kependudu kan Dan Pencatatan standar Sioil RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-6 Kondlai Target Kinerja Program dan Kersung,la p darn Bidang Urusen Kerja Kondiai Kode P i tn han dan Indn ' Kinerja Program Satan Awad RPD Thran-1 Thran-2 Than-3 Klrerja Pet glt Davers.h Program Proritas t I (Tahon (2024) (2025) (2026) pad khir Penbangunan 2022 periode PD Target Rp (ta) Target Rp (Juta) Target Rp (uta) Persentasi jumlah % Dinas Kesehatan, 36 (8 6 3 ( 1 4 63(14 6 3 ( 1 4 Kependudukan penyelenggaraan (Kab/Kot 0,00 Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kota) Dan Pencatatan Kabupaten/Kota Sehat a) Sioil Presentasi Indikator Standar Re Jiwa Naimata Pelayanan Minimal (SPM] % 50,00 70,00 90,00 100,00 100,00 Kupang vaqt mnencapsi target PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 96.908.862.163 100.303.495.604 PERORANGAN DAN 102.878.323.404 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningatnya pencapaian % 78,20 100,00 100,00 100,00 100,00 Rsud Prof. W.Z SPM Rumah Sakit Johannes Meningkatnya kemandirian % 45,00 52,00 52,00 52,00 52,00 Rsud Prof W.Z BLUD RSU Johannes PROGRAM PENINGKATAN 1 2 3 KAPASITAS SUMBER 7.922.452.800 24.239.264.875 25.088.345.313 DAYA MANUSIA KESEHATAN Dinas Kesehatan, Terlaksananya Binwas Mutu % 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependudukan SDM Kesehatan Dan Pencatatan Sioil Peningkatan Kapasitas Dinas Kesehatan, Kependudukan Sumber Daya Manusia % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dan Pencatatan Kesehatan Sioil Angka kelahiran total (Total Rata-rata 2,29 Rata 2,27 Rata Dinas Kesehatan, rata anak Kependudukan Fertility Rate/TFR) per WUS anak per rata anak 2.2 - Dan Pencatatan usia 15-49 Tahun Wanita per Wanita per Wanita Sioil Kelahira 20 Kelahiran 18 18 Dinas Kesehatan, Angka kelahiran remaja umur per 1000 Kelahiran Kelahiran Kependudukan 15-19 tahun (Age Specific n per per 1000 per 1000 . . 1000 WUs 15-19 Dan Pencatatan Fertility Rate/ASFR 15-19) wus tahun WUs15 WUS 15-19 Sipil 19 tahun tahun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 218.039.184 3.634.428.457 3.761.739.336 DAYA MANUSIA KESEHATAN Meningkatnya Kapasitas SDM % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Rsud Prof. W.Z Rumah Sakit Johannes PROGRAM SEDIAAN 1 2 4 FARMASI ALAT 199.860.000 199.860.000 199.860.000 KESEHATAN DAN RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VII-7 Kondiai Target Kinerja Program den Kerangla Pendanaan Bidang Ursan p rintahan dan Indu t nr Kinerja Program Klerja Kondiai Kode Program Prorltas (out€ m e] Satan Awa RPD Tahran-1 Thran-2 Tahu-3 Kinerja Peranglat Daerah Perbangunan (Ta.hn (2024) (20265) (2026) pada akhir 2022) Target Rp (ta) Target Rp (Jut) Target Rp (Jut) periode RPD MAKANAN DAN MINUMAN Ketaatan dan Kepatuhan Dinas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependudukan Cabang dan Cabang Penyalur Dan Pencatatan Alat Kesehatan (PAK Sioil PROGRAM 2 5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 2.831.893.500 2.831.893.500 2.831.893.500 KESEHATAN L. Persentase Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan, yang menerapkan kebijakan % 1,30 1,50 1,60 1,65 1,65 Kependudukan gerakan masyarakat hidup Dan Pencatatan sehat Sioil
49. 2.Presentase Kabupaten/Kota yang melakukan Pembinaan % 2.23 2,10 2,10 2,10 2,10 Posvandu Aktif
50. 3.Presentase Kabupaten/Kota yang minimal melaksanakan % 3,40 3,50 3,65 3,75 3,75 Posvandu Aktif Ursan Pemerintahan 1 3 Bidang Pekerjean Unum Dun Peatman ---- PROGRAM 1 3 2 PENGELOLAAN 13.201.581.052 13.664.020.994 SUMBER DAYA AIR 17.349.999.000 (SDA Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan M3 10.438.220 125.720 625.720 627.600 11.817.260 Dinas PUPR panqan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan % 25,00 20,00 40,00 40,00 100,00 Dinas PUPR Penvedia Air Baku Cakupan Penanganan Tanggul % 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 Dinas PUPR Sungai/ Pengendali Baniir Luas Areal lrigasi Fungsional Ha 35.246,21 1000 2000 3000 41.246,21 Dinas PU PR Cakupan Operasi dan % 25,00 23,58 37,74 38,68 100,00 Dinas PUPR Pemeliharaan Daerah Iriasi PROGRAM PENGELOLAAN DAN 1 3 3 PENGEMBANGAN 4.500.000.000 97.374.777 100.785.731 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas PUPR Kota 1 3 4 PROGRAM RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 Vll-8 Kondisi Target Kinerja Program dan Kerrgla P denan Bidang Uruan Kinerja Kordiai Kode P rintahan dan lndttor Kinerja Program Stan Awal RPD Thran-1 Ta.han-2 Than-3 Kinerj Per glat Deers.h Program Prorlta (out I Perbangunan (Ta.hen (2024) (2026) (2026) peds khir 2022) Target Rp (uta) Target R (uta) Target Rp (utan) periode RPD PENGEMBANGAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan % 0,00 20,00 60,00 20,00 100,00 Dinas PUPR Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi vang Disusun PROGRAM 1 3 5 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 2.690.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air % 0,00 60,00 20,00 20,00 100,00 Dinas PUPR Limbah Domestik Regional vans Disusun Persentase Rumah Tangga % 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dina PUPR Menurut Sanitasi Lavak PROGRAM 1 3 6 PENGELOLAAN DAN 25.000.000 25.000.000 25.000.000 PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis % 0,00 0,00 0,00 75,00 25,00 100,00 Dinas PUPR Sistem Drainase Perkotaan ]vang disusun PROGRAM 1 3 7 PENGEMBANGAN l .600.000.000 6.694.212.028 6.928.704.473 PERMUKIMAN Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Lokasi 26,00 1,00 2,00 2,00 5,00 Dinas PUPR Permukiman pada KSD 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 100.000.000 100.000.000 l 00.000.000 Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dina PUPR Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara PROGRAM PENATAAN I 3 9 BANGUNAN DAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 LINGKUNGANNYA Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis % 0,00 33,33 33,33 33,33 100,00 Dinas PU PR Sistem Penataan Bangunan dan Linakunqan di KSDP dan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VII-9 Kordiai Target Kierja Program dnun Kerang,la p daran Bidang Urusan P 1 han dan Indn , Kiner]a Program Kinerj Kordiai Kode Program Proritas ( Satan Awa RPD Thran-1 Thran-2 Thran-3 Kinerja Per plat Daer.h (Ta.han (2024) (2026) (2026) pada a.khir Perbng " 2022) periode RPD Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (Jut) Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun PROGRAM I 3 10 PENYELENGGARAAN 128.855.427.591 134.835.814.402 139.558.996.105 JALAN Persentase Kemantapan Jalan % 86,86 86,86 86,86 86,86 86,86 Dinas PUPR Kewenana Provinsi PROGRAM I 3 II PENGEMBANGAN JASA 100.000.000 100.000.000 100.000.000 KONSTRUKSI Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah % 60,73 63,84 66,94 70,04 70,04 Dinas PU PR tersertifikasi ahLi PROGRAM I 3 12 PENYELENGGARAAN 200.000.000 765.052.838 791.851. 976 PENATAAN RUANG Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah % 0,00 43,48 86,96 100,00 100,00 Dinas PU PR memiliki Perda RUTR dan RDTR Persentase Peningkatan Kesesuaian Program % 0,00 30,00 60,00 100,00 100,00 Dinas PUPR Peranfaatan Ruans Urusan Peerintahan 1 4 Bidang Permahan Dan Kwan Perra lira.an PROGRAM I 4 2 PENGEMBANGAN 840.000.000 96.630.839 98.980.705 PERU MAHAN Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas PU PR terkena relokasi rumah ]program pererintah provinsi Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas PUPR terkena bencana tingkat ]provinsi I 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.112.500.000 2.112.500.000 2.112.500.000 Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan % 100,00 95,00 93,00 88,00 88,00 Dinas PUPR Kumuh Kewenangan Provinsi PROGRAM PENINGKATAN I 4 5 PRASARANA. SARANA 577.500.000 577.500.000 577.500.000 DAN UTILITAS UMUM (pgt) Persentase Lingkungan yang % 4,55 4,55 18,18 22,73 22,73 Dinas PUPR RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-10 Kordiai Target Kineja Program dan Kersgka P du unaan Bidang Urusan Kinerja Kordiai Kode P ± t ha n dan lndi Kinerja Program Bataan Awad RPD Taha-I Thran-2 Thran-3 Kinerj« Per glu t Deer.h Program Prortas t (Ta.ban (2024) (2025) (2026) pada alhtr • I ngunan 2022) period RPD Target R (Jta) Target Rp (Jut) Target Rp (ta) didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU tun Ketenter«man. 1 5 Ketenterman Urum Den LArmas PROGRAM I 5 2 PENINGKATAN 2.030.380.250 2.101.502.711 KETENTERAMAN DAN 1.808.842.261 KETERTIBAN UMUM Presentase Meningkatnya Satuan Polisi Ketentraman dan Ketertiban % 91,49 100,00 100,00 100,00 100,00 Pamong Praja Umum PROGRAM I 5 3 PENANGGULANGAN 1.419.687.500 1.357.669.940 1.405.227.941 BENCANA Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang % 80(4 100,00 0,00 0,00 100 (5 BPBD memiliki dokumen Dokumen) Dokumen) Kebencanaan Cakupan Pemasangan 100 (10 Rambu Peringatan dini pada % 60 (6 Lokasi) 80,00 100,00 0,00 Lokasi) BPBD daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan 87,5(140 100 (160 % Desa/ 93,75 100,00 0,00 Desa/ BPBD tangguh bencana Kelurahan] Kelurahanl Persentae SDM Bidang % 18,18 (40 45,45 72,73 100,00 100 (220 BPBD kebencanaan vans terlatih orang orang) Persentase Kabupaten/Kota 100 (22 100 (22 yang memilki buffer stok % Kabupaten/ 100,00 100,00 100,00 Kabupaten/ BPBD logistik Kotal Kotal PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. I 5 4 PENYELAMATAN 52.000.000 52.597.382 54.439.823 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase Pencegahan Satuan Polisi Daerah Berpotensi Rawan % 57,62 100,00 100,00 100,00 100,00 Pamong Praja Kebakaran setiap Tahun 1 6 Uran Perrinta.ban Bid Soasal PROGRAM Persentase peningkatan mutu I 6 2 PEMBERDAYAAN dan kemampuan SOM 1.328.131.728 1.374.655.031 SOSIAL Potensi Sumber Kesejahteraan 3.457.000.000 Sosia] (PSKSI % 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Dinas Sosial I 6 3 PROGRAM Persentase warga negara 23.907.901 24.745.374 y RPD Provinsi NTT Tahun Kordiai Target Kinerja Program dan Kerunglen p I an Bidang Urun • I han den ndn Kinerja Program Kinerj« Kordii ode Program Prorlta I Satan Aw RPD Thran-1 Thran-2 Than-3 Klerje • glat Daer.h • I gunan (Than (2024) (202s) (2026) pada akhir 2022) Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (utan) period RPD PENANGANAN WARGA migran yang ditangani dan 260.000.000 NEGARA MIGRAN terpenuhi kebutu han KORBAN TINDAK dasarnya KEKERASAN % 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial PROGRAM Persentase Capaian Standar I 6 4 REHABILITASI SOSIAL Pelayanan Minimal (9PM] 10.300.000.000 10.048.152.917 10.400.131.004 Sosial % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial PROGRAM Persentase aksesibilitas I 6 5 PERLINDUNGAN DAN masyarakat miskin yang 31.874.013.895 32.990.532.974 JAMINAN SOSIAL mendapatkan perlindungan 13.524.000.000 dan iamninan sos ial % 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Dina Sosial I 6 6 PROGRAM 23.984.406 24.824.559 PENANGANAN BENCANA 100.000.000 Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan % 100,00 1 00,00 100,00 100,00 100,00 Dinan Sosial terpenuhi kebutuhan dasarnva PROGRAM I 6 7 PENGELOLAAN TAMAN 529.000.000 23.907.901 24.745.374 MAKAM PAHLAWAN Persentase pengelolaan Taman Makamn Pahlawan % 100,00 80,00 90,00 90,00 100,00 Dinas Sosial Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi Ursa Perrintahan 2 Waft» Yang Tidal Berladtan Dengen Pelyvu D«tr 2 7 U'run Pererinta.hn p44%fen4earl PROGRAM PELATIHAN 2 7 3 KERJA DAN 150.000.000 150.000.000 PRODUKTIVITAS 150.000.000 TENAGA KERJA Cakupan peserta pelatihan Dinas Koperasi, berertifikat kompetensi % 70,00 90,00 92,00 95,00 95,00 UKM, Tenaga Kerja dibanding jumlah peserta Dan Transmigrasi oelatihan PROGRAM 2 7 4 PENEMPATAN TENAGA 519.662.000 519.662.000 550.000.000 KERJA Persentasi penempatan tenaga Dinas Koperasi, % 70,00 75,00 78,00 78,00 78,00 UKM, Tenaga Kerj kerja di pasar kerja Dan Transmiqrrasi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-12 Kordiai Target Kierja Program dan Kerangn • I an Bidang Uruman • I han dan ICC Kinerja Program Kierje Kordiai Kode Program Prorlts t Satan Awa RPD Thran-1 Thran-2 Than-3 Kinerje Persnglat Deer.h Perbangnan (Tahu (2024) (2025) (2026) pde alhir 2022) Target Rp (ta) Target Rp tut) Target Rp (uta) period RPD 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN 334.708.000 350.061.000 INDUSTRIAL 365.000.000 Persentase Perusahaan yang Dinas Koperasi, membentuk Sarana % 1 1 , 1 7 12,40 13,63 14,86 14,86 UKM, Tenaga Kerja Hubunoan Industrial Dan Transmigrasi PROGRAM 2 7 6 PENGAWASAN 300.000.000 300.000.000 300.000.000 KETENAGAKERJAAN Persentase Jumlah Dinas Koperasi, Perusahaan yang % - 45,00 67,00 70,00 70,00 UKM, Tenaga Kerja melaksanakan Norma Keria Dan Transmigrasi Uran Pererintahan 2 8 Bidang Pemberdayan Perenpuan Dan Anal PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 2 8 2 GENDER DAN 3.000.000 3.000.000 3.000.000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Cakupan OPD Provinsi NTT % 84,61 95,00 97,00 100,00 100,00 Pemberdayaan yang Melaksankan PPRG Perempuan Dan Perlindunan Ana PROGRAM 2 8 3 PERLINDUNGAN 448.681.400 369.334.326 382.271.787 PEREMPUAN Persentase Jumlah Kasus Dinas kekerasan terhadap % 80,00 90,00 95,00 100,00 100,00 Pemberdayaan perempuan yang ditangani Perempuan Dan sesuai standar Perlindunaan Anak PROGRAM 2 8 4 PENINGKATAN 5.000.000 5.000.000 5.000.000 KUALITAS KELUARGA Cakupan Kabupaten / Kota Dinas yang melaksanakan tahapan % 27,00 64,00 82,00 100,00 100,00 Pemberdayaan Intervensi Peningkatan Perernpuan Dan Indeks Kualitas Keluara (IKKL Perlindunsan Anak PROGRAM 2 8 5 PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN 3.000.000 3.000.000 3.000.000 ANAK Cakupan ketersediaan data Dinas terpilah di OPD lingkup % 10,00 15,00 18,00 20,00 20,00 Pemberdayaan Provinsi Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Peningkatan Cakupan % 4,50 9,00 13,50 18,00 18,00 Dinas RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-13 Kordiai Target Kinerja Program dan K la P I .. Bidag Uran P 7 han dan ladn Kierja Program Kierja Kordiai Kode Program Proritas t Satan Aw RPD Thran-1 Ta.bran-2 Thran-3 Kinerja Per slat Devera.h P I ganan (Ta.han (2024) (2026) (2026) peda alhir 2022) Target Rp (Jut) Target Rp (Juta) Target Rp (uta) periode RPD Kabupaten/Kota Layak Anak Pemberday aan Perempuan Dan Perlindungan Anak PROGRAM 2 8 7 PERLINDUNGAN 83.788.000 80.127.809 82.934.616 KHUSUS ANAK Jumlah kasus kekerasan Dinas terhadap anak yang ditangani % 80,00 90,00 95,00 100,00 100,00 Pemberday aan Perempuan Dan sesuai standar Perlindungan Anak 2 9 Uran Peerintahan 4 A . PROGRAM PENINGKATAN 2 9 3 DIVERSIFIKASI DAN 862.000.000 849.070.000 962.000.000 KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Presentase peningkatan Dinas Pertanian konsumsi pangan pokok non % 13,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Dan Ketahanan beras terhadap konsumsi Pangan ] pangan keseluruhan PROGRAM 2 9 4 PENANGANAN 300.000.000 295.500.000 300.000.000 KERAWANAN PANGAN Persentase daerah rentan Dinas Pertanian % 25,88 24,50 24,00 23,50 - Dan Ketahanan rawan pangan Pagan PROGRAM 2 9 5 PENGAWASAN 300.000.000 295.500.000 300.000.000 KEAMANAN PANGAN Persentase Produsen pangan Dinas Pertanian segar terjamin keamanan % 12,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Dan Ketahanan panqan Pangan 2 10 Ursa Penn i t han HA%e Pertanahan PROGRAM PENGADAAN 2 10 3 TANAH UNTUK 45.000.000 45.000.000 45.000.000 KEPENTINGAN UMUM Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum % 0,00 33,33 33,33 33,33 100,00 Dinas PUPR lvans selesai tepat waktu 2 ID 7 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas % 13,64 18,18 18,18 18,18 68,18 Dinas PUPR daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi 2 11 Urusn P rinthan B4A RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-14 Kordiat Target Kirverj Program dun Kerangle p danaan Bidang Urusan Kierj Kordiai Kode • 2 han dan Imdil 2 Kinerja Prorn Stan Al RPD Than-1 Thran-2 Thran-3 Kinerje Peranglat Derah Program Prorlts t (Taha (2024) (2025) (2026) pads akhir Penbngunan 2022) period RPD Target Rp (Jut) Target Rp (uta) Target Rp (uta) Hidup PROGRAM 2 I I 2 PERENCANAAN 24.463.142 23.907.901 24.745.374 LJNGKUNGAN HIDUP Persentase Pernanfaatan Dinas Kehutanan Dokumen Perencanaan LH % - 50,00 75,00 100,00 100,00 Dan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN 2 I I 3 PENCEMARAN 490.505.567 479.372.545 496.164.550 DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pelayanan Dina Kehutanan % - 100,00 100,00 100,00 100,00 Dan Lingkungan pengujian laboratorium Hidup PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 2 I I 5 BERACUN (B3) DAN 984.355.840 962.013.882 995.712.395 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase limbah B3 yang Dinas Kehutanan % 1 1 , 1 8 25,00 30,00 33,00 33,00 Dan Lingkungan diolah Hiduo Uran Pen ... han Bidamg Adm in i rt mi 2 12 Keperdudulean Dan Pencatatan SipLl PROGRAM PENGELOLAAN 2 12 4 INFORMASI 637.070.600 262.979.645 272.191.594 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Cakupan Keperihikan KTp Dinas Kesehatan, Kependudukan elektronik untuk penduduk % 97,00 98,00 99,00 100,00 100,00 Dan Pencatatan wajib KTP Sioil Cakupan penduduk <17 Dinas Kesehatan, Kependudukan tahun memiliki kartu identita.s % 80,00 82,00 83,00 85,00 100,00 Dan Pencatatan anak Sioil Dinas Kesehatan, Cakupan anak 0-18 tahun % 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 Kependudukan memiliki akta kelahiran Dan Pencatatan Sioil Cakupan Pemanfaatan Data Dinas Kesehatan, Kependudukan (Perjanjian % 77,00 77,00 78,00 80,00 100,00 Kependudukan Keriasama dengan Peranek.at Dan Pencatatan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VII-15 Kordiai Target Kinerj Program dan Kerangl P d a.an Bidang Urusan Kinerja Kondisi P I ha dan Indn 1 Kinerja Program Kode Program Prorlta I Satman Awad RPD Thran-1 Ta.hran-2 Taha-3 Kinerja Per slat Dara.h P I mganan (Taha (2024) (2025) (2026) pada akhir 2022 Target Rp (ta) Target Rp (Jut) Target Rp (uta) periode RPD Daerah 15 PD) Sipil PROGRAM 2 12 5 PENGELOLAAN PROFIL 25.000.000 25.000.000 25.000.000 KEPENDUDUKAN Dinas Kesehatan, Penyediaan Profil % 0,00 100 100 1 00 100 Kependudukan Kependudukan Dan Pencatatan Sioil Uran Pererintahan 2 13 Bidang Perberdayaan Dan Dea Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan 2 13 2 PROGRAM PENATAAN Kemayarakatan di Desa 42.204.235 43.682.613 DESA (Jumlah Desa Persiapan yang 50.000.000 Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembanal Jumlah Dokumen Hasil Dinas Fasilitasi Kabupaten/ Kota Des.a 1 1 1 Desa 32 Desa 24 Desa 20 Desa 433 Desa Pemberdayaan dan Desa dalam rangka Persiapan Persiapan Persiapan Masyarakat Desa Penataan Desa Jumlah Status Desa Minimal PROGRAM Berkembang. Peningkatan 2 13 4 ADMINISTRASI Kapasitas Aparatur Desa, 544.199.890 563.262.741 PEMERINTAHAN DESA Bumdes Aktif dan kerjasama 585.000.000 desa dengan lembaga nonpemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Dinas Peraturan Daerah 141 1 Dokumen I I Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pemberdayaan Kabupaten/Kota dan Perbub Dokumen Peraturan Bupati/wali Kota Masyarakat Desa /vans Menaatur Desa Jumlah Dokumen Hasil 1.454 Pembinaan dan Pengawasan BUMdes 21 21 21 21 21 Dinas Penetapan Pengaturan BUM di 21 Kabupaten Kabupate Kabupaten Kabupaten Kabupaten Pemberdayaan Desa Kab/ Kota dan Lembaga Kabupat n Masyar akat Desa Keria Sama antar Desa en PROGRAM Jumlah Bumdes Aktif, PEMBERDAY AAN LEMBAGA Pemberdayaan Kelembagean 2 13 5 KEMASYARAKATAN. Masyarakat di Bidang 1.087.060.232 1.125.139.010 LEMBAGA ADAT DAN Ekonomi, Sosial, dan Adat 965.000.000 MASYARAKAT HUKUM (Bumdes, PKK, Posyandu, ADAT Posyantek, Alat TTG) Jumlah Dokumen Hasil 22 Dinas Penataan, Pemberdayan dan Kab/Kot 22 Kab/Kota 22 22 22 22 Kab/Kota Pemberdayaan Pendayagunaan Kelembagaan Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Lembaga Kemasvarakatan • Masyarakat Desa RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VII-16 Kordiai Target Kinerja Program dan Kerngl P d an Bidang Urusan Kinerja Kordisip in ha.n dn :ca Kiner]a Program Kode Program Proritas f or t e) Satuan Awal RPD Ta.bun-1 Ta.hran-2 Ta.han-3 Kinerja Per - t paerah Penbangnan (Than (2024) (2025) (2026) pada akhir 2022) T..... Rp (Juta) Target Rp (uta) Target Rp (uta) periode RPD Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masvarakat Hukum Adat Jumlah alat TTG yang Dinas 678 Unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 738 Unit Pemberdayaan diproduksi Masvarakat Desa Angka kelahiran total (Total Rata-rata 2,29 Rata 2,27 Rata Dinas Kesehatan, rata anak Kependudukan Fertility Rate/TFR) per WUS anak per rata anak 2.2 . usia 15-49 Tahun Wanita per Wanita per Dan Pencatatan Wanita Sioil Kelahira 20 Kelahiran 18 18 Dinas Kesehatan, Angka kelahiran remaja umur Kelahiran Kelahiran 15-19 tahun (Age Specific n per per 1000 per 1000 per 1000 Kependudukan 1000 WUS 15-19 Dan Pencatatan Fertility Rate/ASFR 15-19) wus tahun wus 15- WU 15-19 Sipil 19 tahun tahun 2 15 U'rust Peerintaha idA PROGRAM PENYELENGGARAAN 2 15 2 LALU LINTAS DAN 3.896.352.824 478.794.067 495.565.508 ANGKUTAN JALAN (LLA») Peningkatan Cakupan % 9,00 17,00 23,00 17,00 15,00 Dinas lavanan angkutan umum Perhu bungan PROGRAM 2 15 3 PENGELOLAAN 2.226.719.000 5.441.141.857 5.631.740.340 PELAYARAN Peningkatan layanan % 8,00 11,00 14,00 17,00 15,00 Dinas l oemanfaatan wilavah laut Perhubungan Cakupan Operasi Dinas Pembangunan/ Pengembangan % 66,00 33,00 33,00 33,00 100,00 Perhubungan Pelabu han Uran Pernerinthan 2 16 Bidang Ko mu nilasi Dan Informatfla PROGRAM 2 16 2 PENGELOLAAN 1.069.863.469 1.107.339.859 INFORMASI DAN 1.072.000.000 KOMUNIKASI PUBLIK Tingkat Keterbukaan Nilai 88,38 85,00 90,00 95,00 95,00 Dinas Komunikasi Informasi Publik Dan Informatika PROGRAM 2 16 3 PENGELOLAAN 4.990.569.734 4.887.298.604 5.048.146.146 APLIKASI INFORMATTKA lndeka Sistem Pemerintahan Indeks 2,28 2,50 2,70 3,00 3,00 Dinas Komunikasi Berbasis Elekronik Dan Informatika RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-17 Kordiai Target Kiner Program dan le P 4 ••Bidang Uran Kinerj« Kondisi Kode -- L t han dan Indil Kierja Program Stun Awad RPD Thran-I Than-2 Than-3 Kinerja Per glu t Duer.h Program Prorlta I I I (Ta.bran (2024) (2025) (2026) pada ahhir • I nganan 2022) periode RPD Target Rp (ta) Target Rp (Jut) Target Rp (Juta) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Internet PD 5,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Dinas Komunikasi berkualitas yang dikelola Dan Informatika Dinas KOMINFO Uran Per ± t han 2 17 Bidang operst. Uaha Kecil. Dan ' PROGRAM 2 17 3 PENGAWASAN DAN 2.618.807.700 2.796.065.000 PEMERIKSAAN 2.736.326.000 KOPERASI Dinas Koperasi, Persentase koperasi aktif % 93,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PROGRAM PENDIDIKAN 2 17 5 DAN LATIHAN 158.182.000 99.421.900 188.051.000 PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang Dinas Koperasi, % 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Ukm, Tenaga Kerja dilatih Dan Transmigrasi PROGRAM PEMBERDAYAAN 2 17 7 USAHA MENENGAH. 418.428.000 404.391.700 425.563.000 USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase kelompok UMKM Dinas Koperasi, % 54,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ukm, Tenaga Kerja yang dibina Dan Transmicrasi PROGRAM 2 17 8 PENGEMBANGAN 5.390.928.000 4.595.068.059 5.398.063.000 UMKM Persentase kelompok UMKM Dinas Koperasi, yang difasilitasi dengan % 3,00 9,00 9,00 10,00 10,00 Ukm, Tenaga Kerja penggunaan teknologi Dan Transmigrasi produksi/ oengolahan Urusan Peerintahan 2 18 Bidang Penansman Modal PROGRAM PENGELOLAAN DATA 18 I DAN SISTEM 60.000.000 50.000.000 55.000.000 INFORMASL PENANAMAN MODAL Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan % 61,38 61,38 100,00 100,00 100,00 DPMTSP yang terintegrasi secara elektronik 2 18 2 PROGRAM 23.907.901 24.745.374 PENGEMBANGAN IKLIM 200.463.142 RPD Provinsi NTT Tahn 2024-2026 VI1-18 Kordiai Target Kirverja Progrrn dun Kera.ngla • I an Bidang Uruaan Kierje Kordii Kode P i tn han dan 11D 1 Kinrja Program Satan Awad RPD Than-1 Thran-2 Thran-3 Kierj« Per I t Dara.h Program Proritas t a • h» unag (Ta.han (2024 (2026) (2026) pd a.lhdr 2022) Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (uta) periode RPD PENANAMAN MODAL Persentase Pertumbuhan % 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 DPMTSP Investor 2 18 3 PROGRAM PROMOSI 191.263.209 197.962.994 PENANAMAN MODAL 195.705.136 Persentase Pertumbuhan calon investor yang mengurus % 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00 DPMT'SP iiin setiap tahun 2 18 4 PROGRAM PELAYANAN 110.028.445 113.882.646 PENANAMAN MODAL 212.583.763 Persentasee ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu % 100,00 100,00 100,00 100,00 DPMTSP esua SO PROGRAM 2 18 5 PENGENDALIAN 734.833.251 760.573.823 PELAKSANAAN 415899.132 PENANAMAN MODAL Persentase PMA dan PMDN % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPMTSP vans taat pada ketentuan Uran Pen int:han 2 19 Bidang Kep dan Dan PROGRAM 2 19 2 PENGEMBANGAN 1.405.784.591 1.455.028.006 KAPASITAS DAYA SAING 497.866.745 KEPEMUDAAN Jumlah wirausaha muda Dinas Pemuda Dan termasuk kelompok disabilitas orang 1438,00 250,00 250,00 250,00 750,00 Olahraga dan Organisasi kepemudaan PROGRAM 2 19 3 PENGEMBANGAN DAYA 7.000.000.000 5.833.690.722 6.038.039.852 SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan perolehan medali Dinas Peruda Dan cabor prestasi dan Pendidikan Olahr aa Med ali Medali 200,00 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Pemnuda Dan Olahr aa Cabor Cabor 8,00 10,00 11,00 13,00 13,00 Dinas Pemuda Dan Olahr aga Peningkatan perolehan medali dari atlet paralvmpik Medali Medali 30,00 15,00 25,00 35,00 75,00 Dinas Pemuda Dan Olahr aa Cabor Cabor 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Dinas Pemuda Dan Atletik Olahr aa Cabor Tradisional Med ali . 5,00 5,00 5,00 5,00 Dinas Pemuda Dan Olahr aga Cabor Rekreasi Cabor 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Dinas Pemuda Dan Olahr a.a RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VII-19 Kordiai Target Kinerja Program dan K la P anaan Bidang Urusan Kinerja Kordiai Kode P 2 hen dan :cc 3 Kinerja Program Satan Awl RPD Thran-1 Ta.hran-2 Ta.ha-3 Kinerje Pet ! t Daer.hProgram Prrltas t 3 e) (Ta.han (2024 (2025) (2026) pada akhir Perbangunan 2022) periode RPD Target Rp (ta) Target R (uta) Target R (Jut) PROGRAM Pembinaan Dan 2 19 4 PENGEMBANGAN Pengembangan Organisasi 717.237.036 742.361.228 KAPASITAS 733.894.259 KEPRAMUKAAN Kepramukaan Organisa si 7,00 8,00 8,00 23,00 Dinas Pemuda Dan (Kwarcab Olahraga I 2 20 Ursa Peerintahan BHAAs Statistil PROGRAM 2 20 2 PENYELENGGARAAN 22.710.143 22.710.143 22.710.143 STATISTIK SEKTORAL Persentase Pemanfaatan Dinas Komunikasi Layanan Pusat Data Statistik % 79,49 85,00 90,00 95,00 95,00 Dan Informatika Sektoral 2 21 Ursa Pererinta.han g4a persandian PROGRAM PENYELENGGARAAN 2 21 2 PERSANDIAN UNTUK 35.363.918 34.561.26 1 35.771.913 PENGAMANAN INFORMASI Indeks Keamanan Informasi Level II+ III Ill + III + Ill + Dinas Komurikasi (KAMI Dan Informatika 2 22 Ursa Pererinta.ban idaar K PROGRAM 2 22 2 PENGEMBANGAN 2.089.297.525 2.089.297.525 2.089.297.525 KEBUDAYAAN Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang Dinas Pendidikan dilestanikan (Budaya Tak % 89.77 92,05 95,45 98,86 100,00 Dan Kebudaynan Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit Cakupan Kesenian Tradisional Dinas Pendidikan Ikonik/Langka pada setiap % 40,00 60,00 80,00 90,00 100,00 Dan Kebudayaandaerah vans dilestanikan PROGRAM 2 22 3 PENGEMBANGAN 2.660.471.246 2.753.665.248 KESENIAN 5.996.386.055 TRADISIONAL Cakupan Kesenian Tradisional Dinas Pendidikan Populer pada setiap daerah % 40,00 60,00 80,00 90,00 100,00 Dan Kebudayaan]vans dikembanokan. 2 22 4 PROGRAM PEMBINAAN 38.836.909 40.186.982 SEJARAH 330.000.000 Cakupan Sejarah Lokal dari % 16,00 24,00 32,00 40,00 44,00 Dinas Pendidikan setiap daerah vans dipublikasi Dan Kebudavaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VIl-20 Kordiai Target Kirverja Program dan Kerangn p dnan Bidang Uran Pen i t han dan fndilator Knerja Program Kinerj« Kordiai Kode Program Prorltas (out me] Satan Awal RPD Than-l Ta.hran-2 Thrun-3 Kinerj« Per ghat Daer.h Perhaungan.an ('Ta.ban (2024) (2025) (2026) pad alhir 2022) Target Rp (uta) Target Rp (uta) Target Rp (Juta) periode RPD (Sanggar) Budaya 25 Unit) PROGRAM 2 22 5 PELESTARIAN DAN 697.728.188 722.169.002 PENGELOLAAN CAGAR 1,477.293.620 BUDAYA Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan % 25.93 37,04 74,07 92,59 100,00 Dinas Pendidikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Dan Kebudayaan Adat 25 buah PROGRAM 2 22 6 PENGELOLAAN 4.416.500.000 2.390.790.121 2.474.537.426 PERMUSEUMAN Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum % 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan (4 unit) (Total per tahun Dan Kebudayaan 20.000 oranel 2 23 Uran Perrintahan B 2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN 2.368.876.036 2.451.855.688 PERPUSTAKAAN 818.412.278 Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi % 60,00 75 90 100 100 Dinas Kearsipan dan kabupaten yang telah Dan Perpustakaan menerapkan e-library posentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring % 25,00 so 75 100 100 Dinas Kearsipan di Dinas Kearsipan dan Dan Perpustakaan Perpustakaan Provinsi NTT Jumlah Koleksi daerah yang % 100,00 100 100 1 00 100 Dinas Kearsipan dihimpun Dan Peroustakaan PROGRAM 2 23 3 PELESTARIAN KOLEKSI 717.237.036 178.104.455 NASIONAL DAN NASKAH 75.000.000 KUNO Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang % 45,50 50,00 60,00 70,00 70,00 Dinas Kearsipan diidentifikasi/dilestarikan Dan Perpustakaan setiap tahun 2 24 Urn Pererintahan Bidang Keripan 2 24 2 PROGRAM 353.989.594 366.389.543 PENGELOLAAN ARSIP 761.500.000 Meningkatnya pengelolaan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kearsipan arsip daerah Dan Peroustakaan Meningkatnya Angka Angka Dinas Kearsipan Pengawa 0,00 60,00 70,00 80,00 80,00 Pengawasan Kearsipan san Arsip Dan Perpustakaan 2 24 3 PROGRAM 57.378.771 59.388.700 RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VIl-21 Kondiai Target Kinerja Program dan Kerngla P dara.an Bidang Uran Kinerja Kordiai Kode p i tn han den Indi , Kinerja Program Stun Awad RPD Ta.bun-1 Than-2 Thran-3 Kinerj Per k t Daer.h Program Protas ( ou t e) P I ngunan ('Ta.han (2024) (2026) (2026) pde akhir 2022) Target Rp (ta) Target Rp (Jut) Target Rp (Jut) perlode PD PERLINDUNGAN DAN 108.500.000 PENYELAMATAN ARSIP Meningkatnya perlindungan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kearsipan dan penvelamatan arsip Dan Perpustakaan 3 Uran Pererintahan PL±han Urn Peerintahan 3 25 Bidang Kelantan Dan Perllanan PROGRAM PENGELOLAAN 3 25 2 KELAUTAN. PESISIR 2.975.098.000 2.845.133.963 2.944.796.539 DAN PULAU-PULAU KECIL Luas Kawasan Konservasi Ha 701.545 790.420 790.420 803.326 803.326 DKP Perairan Daerah Yang Dikelola PROGRAM 3 25 3 PENGELOLAAN 24.813.592.799 24.405.731.613 25.260.643.237 PERIKANAN TANGKAP Produksi Perikanan Tangkap Ton 186.364 200.000 205.000 210.000 210.000 DKP PROGRAM 3 25 4 PENGELOLAAN 2.339.624.019 1.902.709.379 1.969.359.640 PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budidaya Ton 1.404.233 1.620.000 1.749.600 1.889.568 1.889.568 DKP PROGRAM 3 25 5 PENGAWASAN SUMBER 2.213.772.960 2.291.319.508 DAYA KELAUTAN DAN 1.964.896.800 PERIKANAN Persentage Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, % 10,34 6,89 3,45 0 0 DKP Unregulation, Unreported Fishinal PROGRAM 3 25 6 PENGOLAHAN DAN 116.515.785 120.597.232 PEMASARAN HASIL 121.838.158 PERIKANAN kg/perka Angka Konsumsi lkan pita/tah 45,92 56.00.00 58.00.00 60.00.00 60.00.00 DKP un 3 26 Urn Penerinta.han Bidans Parlwlsata PROGRAM 3 26 2 PENINGKATAN DA YA 342.230.799 354.218.847 TARIK DESTINASI 519.769.719 PARIWISATA Persentase destinasi yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disparekraf ditangani/ dipelihara RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-22 Kordiai Target Kinerja Program dun Kerngla p • an Bidang Urusan KLnerja Kordiai Kod P rinta.han dan lndi t Kinerja Program Satan Awal RPD Thran-1 Thran-2 Thran-3 Kinerje Peranglat Derah Program Prorltas (out e] (Ta.han (2024) (2025) (2026) pda akhir Penbangnan 2022 perlode RPD Target Rp (utan) Target Rp (uta) Target Rp (Jut) Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis % NA 4,17 4,17 0,53 20,83 Disparekraf Provinsi Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disparekraf l provinsi vang difasilitasi 3 26 3 PROGRAM PEMASARAN 1.045.314.358 1.081.930.8 14 PARIWISATA 900.000.000 Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan % 31,82 31,82 36,36 100 Disparekraf (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahunl PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 3 26 4 MELALUI 355.203.150 367.645.608 PEMANFAATAN DAN 363.452.443 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cakupan produk ekraf yang % N/A 33,33 33,33 33,33 100 Disparekraf vans mendapatkan HKI Persentase produk ekraf yang dipasarkan melalui media % 0,00 33,33 33,33 33,33 100 Disparekraf digital PROGRAM PENGEMBANGAN 3 26 5 SUMBER DAYA 258.599.071 252.729.639 261.582.539 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase tenaga kerja pariwisata [restoran dan % 33,33 33,33 33,33 100 Disparekraf akomodasi) vans bersertifikasi Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan % 33,33 33,33 33,33 100 Disparekraf Fashion) vans bersertifikat 3 27 Uran Per L tu han Bidane Per tu n in PROGRAM 3 27 2 PENYEDIAAN DAN 18.532.830.101 19.182.019.075 PENGEMBANGAN 23.729.211.175 SARANA PERTANIAN Persentase Pertumbuhan % 6,10 5,01 6,68 6 , 1 1 6 , 1 1 Dinas Peternakan Populasi Ternak Besar Persentase Pertumbuhan % 1 1 , 00 11,32 11,37 11,48 11,48 Dinas Peternakan Populasi Ternak Kecil Persentase Pertumbuhan % 5,80 5,52 5,98 6,05 6,05 Dinas Peternakan Populasi Ternak Ungas RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-23 Kordiai Target Kirverja Prograrn dan K kn P d a.an Bidng Uran Kinerje Kordiai Kode • L t han dan lndi r Kierja Program Satan Awa RPD Taha-I Ta.hran-2 Ta.han-3 Kinerj« Per gt Der.h Program Prorit. t (Ta.hen (2024) (2026) (2026) pda ahir Pernbangunan 2022) perlode RPD Target Rp (ta) Target Rp (utan) Target Rp (Jut) Persentase Konsumsi Daging % 9,11 9,61 10,11 10,61 10,61 Dinas Peternakan Persentase Konsumsi Telur % 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Dinas Peternakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 23.369.160.838 24.005.704.824 PENGEMBANGAN 18.808.734.165 SARANA PERTANIAN Dinas Pertanian Produksi Tanaman Padi Ton 772.475 847.240,27 889.602,28 934.082,40 934.082,40 Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Produksi Tanaman Jagung Ton 654.921,04 869.618,32 913.099,23 958.754,20 958.754,20 Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Produksi Tanamnan Sorgum Ton 3.274,95 3.610,63 3.791,16 3.980,72 3.980,72 Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Produksi kedelai Ton 1.030 2.654,43 2.787,16 2.926,51 2.926,51 Dan Ketahanan pagan Dinas Pertanian Produksi kacang hijau Ton 7.470,00 12.126,12 12.732,43 13.369,05 13.369,05 Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Produksi Tanaman Jeruk Ton 46.474 65.770,46 69.058,99 72.511,94 72.511,94 Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Produksi Tanaman Mangga Ton 81.997 101.061,82 106.114,91 111.420,66 111.420,66 Dan Ketahanan Pangan Produksi Tanaman Bawang Dinas Pertanian Ton 5.715 13.230,50 13.892,02 14.586,62 14.586,62 Dan Ketahanan Merah Pangan Dinas Pertanian Produksi Tanaman Cabe Ton 8.359 6.269,70 6.583,18 6.912,34 6.912,34 Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Produksi Tanaman Kelapa Ton 67.857,00 71.065,97 73.197,95 75.393,89 75.393,89 Dan Ketahanan pagan Dinas Pertanian Produksi Tanaman Kopi Ton 26.256,00 28.229.32 29.076,20 29.948,49 29.948,49 Dan Ketahanan paean Dinas Pertanian Poduksi Tanaman Kakao Ton 20.787,00 22.502,89 23.177,97 23.873,31 23.873,31 Dan Ketahanan pecan Poduksi Tanaman Jambu Dinas Pertanian Mete Ton 53.007,00 57.382,95 59.104,44 60.877,57 60.877,57 Dan Ketahanan Pangan Produksi Tanaman Cengkeh Ton 5.699,00 4.419,00 4.551,57 4.688,12 4.688,12 Dinas Pertanian Dan Ketahanan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-24 Kordiai Target Kinerja Program dn Kerangln P dannan Bidang Urasn Psm 2 han dn Indn t Kinerja Program Kinerj Kondiati Kode Satan Awal RPD Than-1 Ta.hran-2 Ta.han-3 Kinerja • 1 t Daerah Program Proritas (out e) a Penbangunan (Thran (2024) (2025) (2026) pada akhir 2022) Target Rp (uta) Target Rp (uta) Target Rp (uta) periode RPD Pangan Produksi Tanamnan (daun Dinas Pertanian basah) Ton 3.000,00 3.713,15 3.824,54 3.939,28 3.939,28 Dan Ketahanan Pangan Cak.upan penggunaan benih Dinas Pertanian bersertifikat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Cakupan Pengguna.an Pupuk % 13,00 17,00 19,00 21,00 21,00 Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Resio ketersediaan alsintan % 13,00 13,79 14,20 14,63 14,63 Dan Ketahanan Pangan PROGRAM 3 27 3 PENYEDIAAN DAN 120.000.000 PENGEMBANGAN 105.000.000 98.500.000 PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana ternak % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Peternakan lvans memenuhi standar Persentase prasarana Dinas Pertanian pertanian yang dapat % 0,00 75,00 80,00 85,00 85,00 Dan Ketahanan beroperasi dengan baik Pangan PROGRAM PENGENDALIAN 3 27 4 KESEHATAN HEWAN 519.405.196 DAN KESEHATAN 840.128.076 501.826.643 MASYARAKAT VETERINER Persentase Ternak yang sehat % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Dinas Peternakan Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi Unit 38,00 43,00 48,00 53,00 53,00 Dinas Peternakan standar PROGRAM 3 27 5 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 1.125.000.000 1.030.500.000 1.050.000.000 BENCANA PERTANIAN Persentase areal serangan Dinas Pertanian % 56,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Dan Ketahanan OPT yang dikendalikan Pangan PROGRAM 3 27 7 PENYULUHAN 1.450.000.000 1.295.500.000 1.450.000.000 PERTANIAN Cakupan Peningkatan Dinas Pertanian Kompetensi Kelompok Tani % 71,45 86,45 4,03 100,00 100,00 Dan Ketahanan menurut Kelas (Kelas Pemula Pangan Cakupan Peningkatan Dinas Pertanian Kompetensi Kelompok Tani % 70.67 78,01 89,00 100,00 100,00 Dan Ketahanan menurut Kelas (Kelas Laniutl Pangan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-25 Kordiai Target Kinerja Program dan Kerngla P dn unaan Bidng Urusan P I han dan I nd ika to r Kiner]a Program Kierja Kordiai Kode Program Protas (out I Satan Awa RPD Than-1 Ta.hen-2 Ta.han-3 Kinerj« Peranglat Deers.h Penbangnan (Ta.hon (2024) (20265) (2026) pde akhir 2022) Target Rp (ta) Target Rp (Juta) Trget Rp (ata) periode RPD Cakupan Peningkatan Dinas Pertanian Kompetensi Kelompok Tani % 51.75 64.91 3,45 100,00 100,00 Dan Ketahanan menurut Kelas (Kelas Madval Pangan Cakupan Peningkatan Dinas Pertanian Kompetensi Kelompok Tani % 30,00 33,33 66.67 100,00 100,00 Dan Ketahanan menurut Kelas (Kelas Utamal Pangan 3 28 Uraseu Pero in t han Haar Kehutanan 3 28 3 PROGRAM 17.784.639.007 18.407.619.496 PENGELOLAAN HUTAN 18.197.672.189 Persentase peningkatan Dinas Lingkungan cakupan lahan kritis yang % . 1,30 1,32 1,32 1,32 Hidup Dan tertangani setiap tahun Kehutanan PROGRAM 3 28 4 KONSERVASI SUMBER 16.968.967 17.563.375 DAYA ALAM HAYATI 17.363.057 DAN EKOSISTEMNYA Persentase perlindungan . Dinas Lingkungan terhadap objek kawasan % . 10,99 10,99 10,99 10,99 Hidup Dan konservasi SDA Kehutanan PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. 3 28 5 PENYULUHAN DAN 95.370.434 98.711.178 PEMBERDAYAAN 97.585.333 MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Persentase luasan hutan yang Dinas Lingkungan dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan % 15,39 15.43 15.47 15.51 Hidup Dan Masvar akat Hukum Adat Kehutanan Uran Pererintahan 3 29 Bidang Energi Dan Surber Duva Mineral PROGRAM 3 29 2 PENGELOLAAN ASPEK
51. 657.955.520 589.185.418 609.824.073 KEGEOLOGIAN Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada % 30,00 40,00 60,00 100,00 100,00 Dinas ESDM CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2 0 1 9 + 41 Rekomendasi % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 Dinas ESDM Teknis, Tahun 2023 - 59 Rekomendasi Teknisl PROGRAM 3 29 3 PENGELOLAAN 456.667.422 472.664.086 MINERAL DAN 730.730.920 BATUBARA Persentase Potensi sumber % 16,00 17,00 19,00 22,00 22,00 Dinas ESDM RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-26 Kondiai Target Kiera Program dan Kerangln p danan Bidang Urassn Kinerja Kordiai Kode Psm L t han dan lndn t nr Kinerja Program setuan Awad RPD Ta.han-1 Thran-2 Thran-3 Kinerja P ghat Davern.h Program Prorltas (outcome] Perbangunan (Tihan (2024 (2026) (2026) pada ahhir 2022) Target R (uta) Target Rp (Jut) Target Rp (Juta periode RPD daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis) PROGRAM 3 29 5 PENGELOLAAN ENERGI 25.000.000 25.000.000 25.000.000 TERBARUKAN Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap %(KW) 17,00 20,00 30,48 84.854.234.070 35,00 87.826.604.338 35,00 Dinas Esdm tahun PROGRAM 3 29 6 PENGELOLAAN 88.050.247.971 1.825.027.522 1.888.956.654 KETENAGALISTRJKAN Presentase Cakupan Rumah Unit 89,01 93,00 94,00 95,00 95,00 Dinas ESDM Tangga vang terlavani listrik 3 30 Urusun Pererintaban ider PROGRAM PERIZINAN 3 30 2 DAN PENDAFTARAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 PERU SAHAAN Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi % 45,00 45,00 49,00 51,00 51,00 Disperindag berbasis Online PROGRAM STABILISASI 3 30 4 HARGA BARANG 23.907.614 24.745.077 KEBUTUHAN POKOK 138.615.068 DAN BARANG PENTING Persentase rata-rata kenaikan % 3s/d 10 3a/d 10 3/d 10 3s/d 10 3s/d 10 Disperindag barang pokok oer tahun Persentase rata-rata kenaikan % 3/d 10 3s/d 10 3s/d 10 3s/d 10 3s/d 10 Disperindag barang pentin per tahun PROGRAM 3 30 5 PENGEMBANGAN 50.000.000 50.000.000 50.000.000 EKSPOR Persentase Peningkatan % 16,67 28.57 1 1 , 11 20,20 20,20 Disperindag Jumlah Komoditas Ekspor PROGRAM 3 30 6 STANDARDISASI DAN 838.519.141 867.891.740 PERLIN DUNGAN 500.341.666 KONSUMEN Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasark.an produk sesua % 53,00 60,00 65,00 70,00 70,00 Disperindag standar perlindungan konsumen Persentase pelaku usaha yang % 17,65 20,00 25,00 30,00 30,00 Disperindag waiib melakukan oensruiian PROGRAM 3 30 7 PENGGUNAAN DAN 899.916.614 956.316.048 989.814.970 PEMASARAN PRODUK RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-27 Kordiai Target Kinerja Program dan Kerangla p •••••Bidang Urusan Kinerja Kordiai P I han dan rm 1 r Kinerja Program Satuan Awal RPD Than-1 Thran-2 Tahun-3 Kinerja Peragkat Deer.hKode Program Proritas (out me]

(2026)pada akhir(Ta.ban (2024) (2025) Pernbangunan 2022) Rp (Juta) Target Rp (Jta) periode RPD Target Rp (ta) Target DALAM NEGERI Nilai transaksi produk yang % 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00 Disperindag dipasarkan 3 31 Uran Pererinta.han Bidang Perindustrian PROGRAM 3 31 2 PERENCANAAN DAN 264.420.431 273.682.849 PEMBANGUNAN 270.561.372 INDUSTRI Pertumbuhan industri % 1,25 l,50 l,75 2,00 2,00 Disperindag] penaolahan PROGRAM 3 31 3 PENGENDALIAN IZIN 42.502.100 42.502.100 42.502.100 USAHA INDUSTRI Peningkatan ketaatan ijin % 13,00 15,00 17,00 20,00 20,00 Disperindag usaha industri PROGRAM 3 31 4 PENGELOLAAN SISTEM 50.000.000 50.000.000INFORMASI INDUSTRI 50.000.000 NASIONAL Kesesuaian data informasi industri dalarm mendukung % 35,00 37,00 39,00 41,00 41,00 Disperindag Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3 32 Urusan Pemerintahan B PROGRAM 3 32 2 PERENCANAAN 225.000.000 275.000.000 KAWASAN 275.000.000 TRA.NSMJGRASI Persentase Kawasan dan 92,00 Dinas Koperasi, Lokasi Transmigrasi yang % 75,00 89,00 90,00 92,00 Nakertransdifasilitasi pencadansannva PROGRAM 3 32 3 PEMBANGUNAN 500.000.000 437.776.282 KAWASAN 535.000.000 TRANSMIGRASI Persentase Lokasi Dinas Koperasi,Transmigrasi yang difasilitasi % 75,00 89,00 90,00 92,00 92,00 Nakertranspembangunan dan l +anempatannva PROGRAM 3 32 4 PENGEMBANGAN 400.000.000 475.000.000 KAWASAN 464.229.000 TRANSMIGRASL Persentase unit pemukiman 92,00 92,00 Dinas Koperasi, trnsmigrasi yang difasilitasi % 75,00 89,00 90,00 Nakertrans[+engembangannva RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-28 Kondiai Target Kierja Program dan Kerangle P I .. Bidang Uran Kierja Kordiai Kode P i tn han dan Indn ' Kinerja Program Satan Awad PD Thran-I Than-2 Tahan-3 Kinerj« Peranglat Daerah Program Prorits (out I (Ta.ha (2024) (2025) (2026) peda alhir Perbangunan 2022) periode RPD Target Rp (ta) Target Rp (ta) Target Rp (uta) 4 Usar Penduleung Uran Pemerintahan 4 1 Selretariat Daerah PROGRAM PENUNJANG 4,00 1,00 1,00 URUSAN 25.000.000 25.000.000 25.000.000 PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan pelayanan % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Administrasi administrasi pimpinan Pimpinan Cakupan Pemenuhan % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Administrasi Pelavanan Keprotokolan Pimoinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Pimpinan Kepecawaian dan Tata Usaha PROGRAM PENUNJANG 4,00 1,00 1,00 URUSAN 25.000.000 25.000.000 25.000.000 PEMERINTAHAN DAERAH Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala 100 (180 100 (180 Daerah/ Wakil Kepala % kegiatan] kegiatan 100,00 100,00 100,00 Biro Umum Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten 4 I 2 PROGRAM PENATAAN 617.789.845 639.430.488 ORGANISAS 632.137.500 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat RB % 39,39 45,45 51,51 57,57 57,57 (19 Biro Organisasi lstimewa" (Kategori PO) AA/Nilai=80-90) Level Maturitas Kelembagaan Nilai 40,67 45,00 47,00 49,00 49,00 Biro Organisasi Indeks Pelayanan Publik Nilai 2,81 (Cukup) 2,85 3.1 (Baik) 3,2 (Baik) 3,2 (Baik) Biro Organisasi (Cu kupl Persentase Perangkat Daerah % 0,00 15,15 30,30 45,45 45,45(15 Biro Organisasi Yang Menerapkan RB Tematik PD) PROGRAM 4 I 3 PEMERINTAHAN DAN 820.319.213 18.700.399 29.783.269 OTONOMI DAERAH Persentase cakupan tugas tugas administrasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Pemerintahan kewilavahan Persentase cakupan fasilitasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Pemerintahan Kepala Daerah dan DPRD Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Pemerintahan otonomi daerah dan penataan urusan - RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-29 Kordiai Target Knerja Program dun Kerangle P lanaan Bidang Urn Kinerj« Kondisi ode p t tn han dan Indiat Kinerja Program Satan Awa RPD Tahn-1 Thran-2 Trahan-3 Kierj Per g t Devera.h Program Proritas (out e) (Than (2024) (2026) (2026) pada alchir Perbanganan 2022) period RPD Target Rp (ta) Target Rp (Jut) Target R (uta) Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Pemerintahan sama daerah vans difasilitasi PROGRAM 4 I 4 KESEJAHTERAAN 8.796.475.476 8.596.821.574 8.897.960.782 RAKYAT Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Pemerintahan keseiahteraan rakvat PROGRAM FASILITASI 4 I 5 DAN KOORDINASI 782.820.540 765.052.838 791.851.976 HUKUM Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah % 312,26 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Hukum yang diselesaikan setiap tahun Cakupan penanganan kasus Litigasi, Non-Litigasi dan HAM % 526,60 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Hukum setiap tahun PROGRAM 4 I 6 PEREKONOMIAN DAN 562.652. 782 549.882.053 569.143.944 PEMBANGUNAN Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang Biro Perekonomi An terkonsilidasi dengan baik % 1 00,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dan Administrasi (kebijakan ekonomi makro Pembangunan mikro dan SDA) Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan Biro Perekonomi An fasilitasi BUMD dan BLUD % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dan Administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembangunan yang tekonsolidasi dengan baik PROGRAM KEBIJAKAN 4 I 7 DAN PELA YANAN 6.098.349.788 6.311.969.695 PENGADAAN BARANG 6.239.980.846 DAN JASA Persentase penyelesaian paket % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro PJ pengadaan barang dan iasa Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang % 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro PBJ dilakukan melalui e Purchasing Persentase JF Pengelola PBJ % 44,00 64,00 84,00 100,00 100,00 Biro PJ 4 I 8 PROGRAM KEBIJAKAN 95.631.356 98.981.239 ADMINISTRASI 97.852.345 RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-30 Kordisi Target Kierja Program dan Kerangla P d an Bidmg Urusan Kinerja Kordiai Kode p I han dan fndn Kinerja Program Satan Awa RPD Than-1 Thran-2 Tahu-3 Kinerje Perng# t Daerah Program Prorltms t e] (Than (2024 (2026) (2026) pda ahhir P 3 mgunan 2022) periode RPD Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (uta) PEMBANGUNAN Efektivitas peningkatan Biro Perekonomi An kinerja administrasi % 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 Dan Administrasi ]embangunan Pembansomnan 44 2 selretarlat DPRD PROGRAM DUKUNGAN 4 2 2 PELAKSANAAN TUGAS 74.676.943.331 67.501.647.751 69.866.171.961 DAN FUNGSI DPRD Terlaksananya fasilitasi Sekretariat Dprd pelaksanaan tugas dan fungi % 99,40 100,00 100,00 100,00 100,00 Provinsi Ntt DPRD 6 Unsur Penanfang U'an Pererintahan 6 1 Per cnan PROGRAM PERENCANAAN 5 I 2 PENGENDALIAN DAN 1.952.290.268 2.020.677.304 EVALUASI 1,997.630.556 PEMBANGU NAN DAERAH Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bappelitbangda dalam Dokumen Perencanaan Lainnva PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 5 I 3 PERENCANAAN 4.806.925.005 4.697.822.066 4.862.382.701 PEMBANGUNAN DAERAH Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bappelitbangda Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilavahan 6 2 KEUANGAN PROGRAM 5 2 2 PENGELOLAAN 910.292.801.356 889.837.088.500 921.007.310.405 KEUANGAN DAERAH Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Badan Keuangan Keuangan secara tepat waktu % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Daerah dan sesuai ketentuan rundeno undanan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-31 Kordisi Target Kirverj Program dan Kerangle P I .. Bidang Urumen Kinerja Kordiai P 2 han dan Indi 1 Kinerja Program Kode Program Prorits t Satan Awa RPD Tahon-l Thran-2 Tehran-3 Kinerj« Per skat Daer.h Perbng (Ta.bran (2024) (2026) (2026) peda ahir 2022 Target Rp (ta) Target Rp (Jut) Target Rp (Juta) periode RPD Persentase Ranperda APBD Badan Keuangan Kabupaten/Kota yang % 100,00 1 00,00 100,00 100,00 100,00 difasilitasi tepat waktu Daerah PROGRAM 5 2 3 PENGELOLAAN BARANG 2.255.000.000 1.616.172.783 1.672.785.914 MILIK DAERAH Persentase penatausahaan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Pendapatan Barana Milik Daerah Dan Aset Daerah Persentase pemanfaatan aset % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Persentase Pemindahtanganan dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Pendapatan Pengamanan Barang Milik Dan Aset Daerah Daerah PROGRAM 5 2 4 PENGELOLAAN 15.025.000.000 13.803.062.032 14.286.571.331 PENDAPATAN DAERAH Persentase Kontribusi PAD % 19,41 02021, 22,00 23,00 24,00 24,00 Badan Pendapatan terhadan bendaoatan daerah auditedl Dan Aset Daerah 6 3 Kepegawaian 5 3 2 PROGRAM 3.737.252.677 3.868.165.399 KEPEGAWAIAN DAERAH 3.824.047.207 Persentase formasi jabatan Badan sesuai kualifikasi dan % 80,00 85,00 95,00 90,00 Kepegawaiandaerah komnetensi Presentase Penurunan % 85,00 90,00 90,00 95,00 Sadan indisipliner ASN Kepeaawaiandaerah Persentase Capaian Kinerja Badan BAIK ASN di lingkungan % 90,00 95,00 95,00 95,00 Kepegawaiandaerah Pemerintah Provinsi NTT Pesentase Penurunan % 85,00 90,00 95,00 95,00 Badan indisipliner ASN Kepegawaandaerah 5 4 Pendidian Dan Pelatihan PROGRAM 5 4 2 PENG EMBANGAN 20.265.994.542 20.975.894.765 SUMBER DAYA 20.034.920.941 MANUSIA Predikat akreditasi Lembaga Predikat Akreditas B A A A A BPSDM Penyelenggara Pelatihan i Akreditasi Program Pelatihan Predikat Akreditas B A A A A BPSDM Dasar CPNS i Akreditasi Program Pelatihan Predikat Akreditas B B A A A BPSDM Kepemimpinan Pengawas i Akreditasi Program Pelatihan Pedikat B B A A A BPSDM RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-32 Kondiai Target Kinerja Program dan Ker.ngla P dad.an Bidang Urusan P I han dan Indi Kinerja Program Kinerje Kordiai Kode Program Proritas (out e) Satan Awad RPD Than-1 Than-2 Than-3 Kinerj« Persnglat Davers.h Perhungunan (Ta.han (2024) (202s) (2026) pads a.htr 2022) Target Rp (uta) Target Rp (utan) Target R (uta) periode RPD Kepemimpinan Administrator Akreditas i Akreditasi Program Pelatihan % - 20,00 40,00 60,00 60,00 BPSDM Teknis dan Fungsional Pelatihan sesuai standar % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM Pelatihan sesuai kebutuhan % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM Tersertifikasinya tenaga % 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM ' pelatihan pada BPSDMD Terisinya formasi jabatan fungsional widyaiswara sesuai % . 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSOM formasi Tersedianya tenaga ahli atau narasumber sesuai % 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM kebutuhan pelatihan 5 5 Penelitian Dan PROGRAM PENELITIAN 5 5 2 DAN PENGEMBANGAN 1.185.128.297 1.158.229.399 1.198.801.170 DAERAH Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi % 0,00 100,00 96,55 100,00 100,00 Bappelitbangda novasi dan Teknologi yang dihasilkan 5 6 Pengelolaan Perbatman PROGRAM Badan Perbatasan 5 6 2 PENGELOLAAN 765.052.743 791.851.877 PERBATASAN 975.333.326 Daerah Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah % 100,00 3 Dok 3 Dok 3 Dok 9 Dok Badan Perbatasan dan KL (umlah Lay anan Daerah Pemerintah Daerah dan KL Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Badan Perbatasan Sinkronisasi Pembangunan % 100,00 4 Dok 4Dok 4 Dok 12 Dok Daerah dan Permanfaatan Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Badan Perbatasan Monitoring dan Evaluasi di % 100,00 4 Dok 4 Dok 4 Dok 12 Dok Daerah Kawasan Perbatasan 5 7 Pengelolan 5 7 2 PROGRAM PELA YANAN 589.764.888 610.423.841 Badan Penghubung PENGHUBUNG 59 I. 301.000 Meningkatnya Cakupan % 100,00 80,00 90,00 100,00 100 Badan Penghubung Pembinaan Masvarakat Meningkatnya cakupan % 80,00 80,00 90,00 100,00 100 Badan Penghubung lavanan Pemerintah Daerah RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VIl-33 Kordiai Target Kinerja Programa dan Kerngla • I .. Bidang Urman Kinerj« Kordisi Kode P i t han dn TIC 1 Kinerja Program Satan Awad RPD Than-1 Than-2 Than-3 Kinerja • , t Daera.h Program Proritas ( ou t e) Perbang (Ta.hen (2024 (202s) (2026) pada akhir 2022) Target R (ta) Target Rp (utan) Trget R (uta) periode RPD Meningkatnya cakupan % 100,00 80,00 90,00 100,00 100 Badan Penghubung Promosi Daerah 6 Unsur Pengawan Ursa Pererintahan 6 1 lnpeltorat Daer.h PROGRAM 6 I 2 PENYELENGGARAAN 5.767.233.792 5.637.588.831 5.835.068.681 Inspektorat Daerah PENGAWASAN Opini BPK Opini wTp wTp wTp WTp WTp Inspektorat Daerah Persentase obyek pemeniksaan yang dilakukan pembinaan % 100,00 100 100 JOO 100 Inspektorat Daerah dan pengawasan pada PD di Provinsi dan Kabupaten/Kota PROGRAM PERUMUSAN 6 J 3 KEBIJAKAN 1.722.986.304 1.783.341.021 PENDAMPINGAN DAN 1.759.284.468 ASISTENSI Persentase Pendampingan dan % 100,00 JOO 100 100 100 Inspektorat Daerah Asistensi pads PD di Provinsi 8 Unsur Pererintahan U'rum 8 1 Kesatuan Barga Dan Politi PROGRAM PENGUATAN 8 J 2 IDEOLOGI PANCASILA 73.914.164 76.503.313 DAN KARA.KTER 75.630.759 KEBANGSAAN Presentase Peningkatan Penguatan ldeologi Pancasila Badan Kesatuan dan karakter kebangsaan bagi % 100,00 70,00 80,00 87,00 100,00 Bangsa Dan Politik siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Daerah Ormas dan FPK, FKUB, FKDM PROGRAM PENJNGKATAN PERAN PART AI POLITIK DAN 8 J 3 LEMBAGA PENDIDIKAN 3.831.564.404 3.965.780.783 MELALUI PENDIDIKAN 3.920.549.243 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi Badan Kesatuan siswa/wi tingkat SMA/SMU % 3,60 73,00 81,00 88,00 100,00 Bangsa Dan Politik sederajat, Perilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, Dae rah FKUB. FKDM 8 l 4 PROGRAM 39.603.916 40.991.207 RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VII-34 Kondis Target Kinerja Program dn Kerangle P I an Bidng Uran Kinerj« Kordiaip 2 hn don lndn I Kinerja Program Satan Awad RPD Thran-I Ta.bran-2 Thran-3 Kinerj Per glt DerahKode Program Proritas t , e)
(2026)pada ahir(Than (2024) (2026) Pembangunan 2022) Target Rp (ht) perlode RPD Target Rp (Jta) Target Rp (uta) PEMBER DAY AAN DAN 40.523.684 PENGAWASAN ORGANISASL KEMASYARAKATAN Presentase Peningkatan Badan Kesatuan Pengawasan dan Pendaftaran % 65,30 70,00 75,00 81,00 100,00 Bangsa Dan Politik organisasi kemasyarakatan Daer ah dan liin penelitian. PROGRAM PEMBINAAN 8 1 5 DAN PENGEMBANGAN 257.271.586 266.283.586 KETAHANAN EKONOMI 263.246.501 SOSIAL. DAN BUDAYA Presentase Pembinaan Dan Badan Kesatuan Pengembangan Ketahanan % 100,00 70,00 79,00 93,00 100,00 Bangaa Dan Politik Ekonomi, Sosial Dan Budaya Daerah Bagi Ormas PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 2.315.412.1198 I 6 PENINGKATAN 2.289.003.786 2.237.050. 190 KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya Kewaspadaan Badan Kesatuan Nasional dan meningkatnya % 100,00 63,00 75,00 88,00 100,00 Bangsa Dan Politik Kualitas dan Fasilitasi Daerah Penanganan Konfhik Sosial TOTAL NON URUSAN (A) 2.155.842.681.866 2.102.267.232.065 2.175.907.830.972 TOTAL URUSAN (B) 2.846.771.544.085 2.792.049.786.562 2.889.723.158.516 JUMLAH TOTAL (A+B] 5.002.614.225.950 4.894.317.017.627 5.065.630.989.488 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2018-2023) yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor ekstemal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid- 19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina. Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1 . 1 9 2 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masalah Pokrok Masalah Akar Masalah Rendahnya SDM Akses terhadap • Masih rendahnya anak usia pendidikan menengah sekolah yang bersekolah rendah • Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan diwilayah terpencil • Belum meratanya penyebaran guru antar wi!ayah • Sebaran sekolah yang tidak merata Rendahnya Umur Akses terhadap layanan • Masih tingginya Angka Kematian Harapan Hidup kesehatan rendah Ibu • Masih Tingginya Angka kematian bayi • Masih tingginya angka kematian balita • Rendahnya derajat kesehatan • Belum meratanya tenaga kesehatan • Terbatasnya sarana dan Prasarana Kesehatan • Tingginya kasus gizi buruk • Tingginya angka Stunting • Jangkauan Jamkesmas yang belum merata Kemiskinan Masih rendahnya • Masih rendahnya Pemerlu Pemerlu Pelayanan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan (PPKS) yang layanan rehabilitasi mendapatkan • Masih rendahnya Pemerlu perlindungan sosial Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan sosial Pemberdayaan terhadap • Lembaga pemberdayaan kelompok masyarakat masyarakat, PKK dan Posyandu di miskin belum optimal tingkat desa belum optimal Rendahnyalndeks • Sebaran Produksi yang tidak Ketahanan Pangan merata • ketersediaan pangan dan akses terhadap sumber pangan yang tidak merata • masih rendahnya SDM petani Angka Konsumsi ikan • belum optimalnya produksi per kapita yang rendah perikanan budidaya RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah • cakupan binaan terhadap kelompok nelayan miskin dan rentan miskin yang belum optimal Rendahnyalndeks • Sebaran Produksi yang tidak Ketahanan Pangan merata • ketersediaan pangan dan akses terhadap sumber pangan yang tidak merata Rendahnya pendapatan • Tingkat produktifitas masyarakat Masyarakat miskin yang rendah. Rendahnya pendapatan • Tingkat Pengangguran Terbuka Masyarakat miskin (TPT) yang terns meningkat Masih rendahnya Usia • Rendahnya asupan pangan dan Harapan Hidup gizi seimbang • Belum terpenuhinya jumlah, kualitas dan sebaran tenaga kesehatan • Tingginya kasus gizi buruk dan gizi kurang • Rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan • Rendahnya derajat kesehatan .. Rendahnya akses air minum dan sanitasi yang layak • Terbatasnya sarana dan Prasarana Kesehatan • Rendahnya kesejahteraan masyarakat Rendahnya angka Rata • Kurangnya sarana dan prasarana rata Lama Sekolah pendidikan diwilayah terpencil • Belum meratanya penyebaran guru antar wilayah • Kurangnya Guru yang berkualitas (sertifikasi) Rendahnya angka • Keadaan Geografis: Ketimpangan Harapan Lama Sekolah pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik Pembangunan Gender, Rendahnya Pemahaman • Belum optimalnya Equality, Disabilitas terkait Pembangunan pengarusutamaan GEDSI di level dan Sosial lnklusi Gender, Equality, kebijakan dan regulasi (GEDSI) Disabilitas dan Sosial • Belum optimalnya pemenuhan belum optimal Inklusi (GEDSI) hak anak, disabilitas dan lnklusi RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Ma.salah Pokok Masalah Akar Masalah sosial lainnya • Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan • Masih rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan Belum optimalnya • Sebagaian besar perangkat daerah Penerapan sistim belum memperbaiki rumusan Akuntabilitas Kinerja tujuan dan sasaran strategis yang berorentasi hasil yang tertuang dalam renstra perangkat daerah • Kinerja sebagai perangkat daerah belum sepenuhnya belum beroretasi pada hasil (outcome) dan indikator kinerja yang tetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurabe), relevan dan cukup • Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level organisasi terendan waulaupun belum merata sampai diseluru perangkat daerah dan penjabarnya belum sepenuhnya di sadarkan kinerja organisasi dan kinerja level di atasnya. • Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penaggungjawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasooil program tertutama untuk program antara perangkat daerah • Analisis capaian kinerja belum di ungkpakan secara mendalam pada laporan kinerja. • Hasil evaluasi akuntanbilitas kinerja belkum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di level Perangkat Daerah RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah INFRASTRUKTUR Rendahnya ketersediaan • Kurangnya air minum yang layak dan Kualitas dan sanitasi yang bersih Infrastruktur • Belum optimalnya konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan dan SDA untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat • Fasilitas umum belum ramah GEDSI • Keadaan Geografis: Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik • Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil • masih rendahnya persentasi Terbatasnya akses rumah dengan sanitasi dan air terhadap rumah layak minum yang layak huni • masih adanya lingkungan kumuh • Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sambungan listrik rumah Energi • rendahnya Rasio elektrifikasi dari EBT dan non EBT di masyarakat tidak mampu dan terpencil Belum Optimalnya • Cakupan penyimpangan terhadap Implementasi RUTR dan RDTR pada tingkat Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pembangunan masih tinggi Rendah Karbon • Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang (fungsi, struktur dan pola ruang) • Rusaknya sistem ekologi mulai dari hutan hingga pencemaran air • Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energy dan transportasi. • Kurang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dapat memperparah rusaknya ekosistem. Jalan, jembatan dan • Jaringan jalan Provinsi yang SDA belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-6 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah masih tinggi; • Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar- kawasan di wilayah Timor, Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, terutama di daerah yang terisolasi. • Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan. • Belum optimalnya pemanfaaan jaringan irigasi Provinsi; • Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku. Perhubungan • Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan, dan tempat wisata; • Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin konektivitas antar-wilayah; • Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan peneranganjalan umum (PJU) pada jalan Provinsi; • Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena jembatan timbang tidak beroperasi; • Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi; • Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik); • Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian; • Tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan taksi online; • Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan konflik sosial (masalah tanah); .. Adanya praktik percaloan tarif RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Masalah Pokok Ma.salah Akar Masalah pen umpang/ barang. Perbatasan • Belum terselesaikannya PLBN Bencana • Belum optimalnya penerapan SPM Sub Urusan Bencana • Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan/Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) terhadap bencana Belum optimalnya Produksidan • Pola pertanian masih subsisten pengelolaan sektor Produktivitas pertanian • SDM pertanian masih rendah sektor produksi untuk masih rendah • Penggunaan teknologi, sarana dan meningkatkan prasarana pertanian masih perekonomian daerah rendah • Infrastruktur pendukung kurang memadai • Kondisi dan perubahan ikiim tidak menentu • Kurang optimalnya pemanfaatan lahan • Akses permodalan masih terbatas • Belum optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum optimalnya Belum berkembangnya • Rendahnya SDM penciptaan nilai industri pengolahan • Rendahnya akses permodalan tambah • Belum optimalnya manejemen pengelolaan • Terbatasnya ketersediaan dan kontinuitas bahan baku • Rendahnya dukungan teknologi pengolahan Rendahnya produktivitas • Tingkat pendidikan tenaga kerja tenaga kerja masih rendah • Tingkat keterampilan tenaga kerja masih rendah Tenaga kerja tidak • Rendahnya pengawasan berbayar ketenagakerjaan Belum optimalnya Peran Lembaga Ekonomi • Belum optimalnya ketersediaan kegiatan distribusi dan dalam mengumpulkan dan peran lembaga ekonomi pemasaran dan mendistribusikan masyarakat komoditi dan produk -,n_r_W if_tf_r ..,.,....,....,..;Z] RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Masalah Pokok Ma.salah Akar Masalah Ketersediaan dan • Kurangnya akses pada informasi kontinuitas _produk pasar • Behun optimalnya pemasaran digital Rendahnya Tingginya • Belum optimalnya pengelolaan kemandirian Fiskal ketergantungan fiskal Pajak dan Retribusi Daerah • Belum optimalnya pemanfaatan aset Daerah • Belum optimalnya pemanfaatan potensi - potensi pendapatan ¢ Rendahnya Pola Investasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Dari target sebagaimana yang telah ditetapkan, capaian indikator makro pembangunan sebagaimana berikut: 4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pertumbuhan sebesar 5,87% pada Tahun 2019 dan 6,6% pada Tahun 2020, dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi daerah periode sebelumnya yang tumbuh diatas 5% pertahun, dan capaian Tahun 2017 yang sebesar 5,19%. Pada Tahun 2019 ekonomi daerah tumbuh sebesar 5,24% lebih tinggi 0,13 persen jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yang sebesar 5 , 1 1 % meskipun masih sedikit berada dibawah target RPJMD sebesar 5,87%. Pada Tahun 2020, ekonomi daerah mengalami kontraksi sebesar -0,85%. Perkembangan yang tidak diduga dan tidak ada presedennya ini juga dialami pada level nasional dan global, khususnya karena dalam rangka antisipasi meluasnya virus covid-19, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk membatasi aktivitas sosial yang mendorong melambatnya aktivitas ekonomi. RPD Provins NTT TAHUN • P E R B A N D I N G A N TARGET DAN REALISASI P E R T U M B U H A N E K O N O M I DAERAH TAHUN 2019 DAN 2020 (%) Target n Capaian I ■ 2 0 1 9 -2020 a co 9 I Gambar 4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhn Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan 2020 4.1.2 PDRB Perkapita PDRB Perkapita menghitung besaran total PDRB pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu. Meningkatnya PDRB Perkapita mengindikasikan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pada Tahun 201 7 PDRB perkapita NTT adalah sebesar Rp. 11,874 juta. Nominal tersebut menjadi baseline ketika Pemerintah Provinsi menyusun target pada tahun rencana 2019 dan 2020 sebesar masing-masing Rp. 13 juta dan Rp. 15 Juta. Capaian PDRB Perkapita pada Tahun 2019 dan 2020 melampaui target yang dipatok Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2019 PDRB Perkapita NTT mencapai Rp. 19,56 juta dan pada Tahun 2020 walaupun sedikit menurun menjadi Rp. 19,22 juta, namun tetap melampaui target pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023. P E R B A N D I N G A N T A R G E T D A N C A P A I A N P D R B P E R K A P I T A N T T T A H U N 2 0 1 9 - 2 0 2 0 ( R P . J U T A ) 19.56 13 n ==2019 19.22 ii ta 2020 Target Capaian Gambar 4.2 Perbandingan Target dan PDR Per Kapita Tahun 2019 dan 2020 IEEE RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-10 4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (1PM) adalah ukuran perbandingan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. 1PM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dari tiga dimensi yaitu, kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. IPM dihitung dari empat komponen yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi perkapita. Semakin tinggi nilai IPM menandakan makin luasnya akses masyarakat terhadap pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan target 1PM Provinsi NTT pada Tahun 2019 sebesar 64 poin dan pada Tahun 2020 sebesar 65 poin setelah melihat bahwa capaian pada Tahun 2017 yang digunakan sebagai baseline adalah sebesar 63,73 poin. Capaian 1PM NTI pada Tahun 2019 adalah sebesar 65,23 poin, lebih tinggi dari target Pemerintah Provinsi NTT, sementara pada Tahun 2020 meskipun sedikit mengalami penurunan menjadi 65,19 poin, namun masih berada diatas target Pemerintah Provinsi NTT. Ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil yang positif yang menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan standar hidup. TARGET DAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MAN USIA NTT TAHUN 2019 DAN 2020 (POIN) 65.5 65.23 65.19 n 65 65 � n 64.5 64 64 m 63.5 63 2019 2020 Target m Capaian Gambar 4.3 Target dan Capaian IPM NTT Tahun 2019 dan 2020 4.1.4 Penduduk dibawah Garis Kemiskinan Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Semakin sedikit -I-m-,--------.-\z-f----------� RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-11 persentase penduduk yang masuk dalam golongan penduduk miskin berarti semakin banyak penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di atas garis kemiskinan dibandingkan dengan kelompok yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan, dan sebaliknya. Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin di NTT mencapai 21,35%. Berdasarkan angka tersebut Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 menargetkan penurunan menjadi 21% pada Tahun 2019 dan 18% pada Tahun 2020. Target dan Capaian Penduduk di bawah garis kemiskinan NTT Tahun 2019 dan 2020(%) 2020 2019 0 5 10 Capaian Target 15 20 Gambar 4.4 Target dan Capaian Penduduk dibawah garis Kemiskinan Tahun 2019 dan 2020 4.1.5 Inflasi Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian karena membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan bekerja. Inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Terjadi penurunan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi, penyebabnya karena nilai mata uang semakin menurun. Dari sudut pandang pemerintah, inflasi tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena inflasi yang tinggi menyebabkan alokasi sumber daya yang direncanakan menjadi tidak lagi sesuai dengan situasi pada saat rencana tersebut dilaksanakan. Pada Tahun 2017, inflasi di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 2%, capaian yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD Tahun 2018-2023 menargetkan inflasi berada pada level 3-3,4% pertahun untuk tahun rencana 2019-2020. Pada Tahun 2019 + f RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-12 inflasi di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,67%, dan pada Tahun 2020 inflasi tahunan menurun menjadi 0,61%. Rendahnya inflasi di Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dibaca sebagai kontraksi (pelemahan) terhadap keinginan berinvestasi. Target dan Capaian Pengendalian lnflasi daerah tahun 2019 dan 2020 (%) 3.4 0.67 r a 2019 ,Target a Capaian 3.4 0.61 r 2aal 2020 Gambar 4.5 Target dan Capaian Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 dan 2020 4.1.6 Indeks Gini Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 . Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bemilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bemilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempuma, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Pada Tahun 2017 Indeks Gini NTT tercatat sebesar 0,36. Berdasarkan perkembangan pada periode sebelumnya Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD NTT 2018 2023 menargetkan lndeks Gini pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,35. Pada Tahun 2019 capaian indeks gini NTT sedikit berada diatas target yaitu sebesar 0,356, sedangkan Tahun 2020 indeks Gini NTT menurun menjadi 0,354 atau sesuai target. '-:-,-r&'W_eu_t----1---e-,t-@"-'_.;..._......_.........,_; �� RPD Provinsi NTT TAHUN Target dan capaian Indeks Gini Prov NTT tahun 2019 dan 2020 (poln) 2019 Target a Capaian 2020 DEE.J Gambar 4.6 Target dan Capaian Indeks Gini Tahun 2019 dan 2020 4.1.7 Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (!PG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka !PG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Sebaliknya semakin besar jarak angka !PG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempuma. Pada Tahun 2017 IPG NTT mencapai 92,44 poin. RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2019 dan 2020 menargetkan !PG sebesar 93 poin. Capaian pada Tahun 2019 sebesar 92,72 poin, sedikit berada dibawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan menjadi 92,73 poin. 4.2 PERMASALAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN Berdasarkan substansi masalah-masalah di atas, diperoleh isu-isu strategis baru yang diprioritaskan dan diagendakan dalam rangka menyusun program baru untuk dicari solusinya sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Provinsi. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut: RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-14 4.2.1 Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 4.2.1.1 Urusan Wajib Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar

1.Urusan Pendidikan

a.Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun;
b.Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM),
c.Masih Rendahnya cakupan Ketersediaan Guru SMA dan SMK yang berkompeten
d.Masih rendahnya Cakupan SMA dan SMA berakreditasi B
e.Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional,
f.Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online,
g.Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di daerah terpencil.
h.Terbatasnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim).
1. 2.Urusan Kesehatan
a.Masih terbatasnya Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana,
b.Masih terbatasnya Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi,
c.Terbatasnya kualitas layanan UKM dan UKP
d.Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan)
e.Masih terdapat Kasus Kematian !bu
f.Masih terdapat Kasus Kematian Bayi dan Balita
g.Masih tingginya angka Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) dan Underweight
h.Masih Tingginya Prevalensi Stunting
i.Masih terbatasnya Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
j.Terbatasnya Kasus HIV yang diobati
k.Terbatasnya Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-15
1. 1.Terbatasnya Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%
m.Terbatasnya Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta
n.Rendahnya Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
o.Rendahnya Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
p.Rendahnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja
q.Rendahnya cakupan kesehatan berbasis masyarakat
1. 3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata
b.Belum semua jalan dan jembatan Kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap
c.Terbatasnya Cakupan Pembangunan dan Pemeliharaan embung Kecil dan bangunan penampung air
d.Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota
e.Masih rendahnya Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum La.yak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata
f.Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak
1. 4.Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
a.Masih rendahnya Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak
b.Masih rendanya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata
c.Masih rendahnya Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik
d.Masih rendahnya Cakupan Penyelenggaraan lnfrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
e.Masih rendahnya Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum La.yak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata
f.Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak
g.Masih terbatasnya Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA
1. 5.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.Penegakan PERDA belum optimal
b.Masih rendahnya Cakupan Pencegahan dan penanggulangan Daerah RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-16 berpotensi Rawan kebakaran setiap Tahun
c.Masih terbatasnya Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate
d.Masih terbatasnya Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana
e.Masih terbatasnya Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate
f.Masih minimnya Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan
1. 6.Urusan Sosial
a.Masih rendahnya Cakupan PMKS
b.Masih terbatasnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan
c.Masih terbatasnya Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS
d.Masih terbatasnya Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi
e.Masih terbatasnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi 4.2.1.2 Urusan Wajib Tidak Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Urusan Tenaga kerja
a.Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
b.Rendahnya daya saing tenaga kerja
c.Terbatasnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
d.Terbatasnya cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi
e.Terbatasnya penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja
f.Masih terdapat perusahaan yang belum Melaksanakan Upah Minimum Provinsi
g.Tingginya Angka sengketa pengusaha-pekerja
h.Terbatasnya Jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan untuk menilai perusahaan yang melaksanakan norma kerja
1. 2.Urusan Pangan
a.Masih rendahnya ketersediaan pangan utama
b.Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
c.Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
d.Masih tingginya Jumlah Desa Rawan Pangan
e.Terbatanya Produsen pangan segar yang menjadi keamanan pangan EEE : RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-17
1. 3.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum
b.Rendahnya Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
c.Rendahnya Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender
d.Terbatasnya Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
e.Minimnya pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting
f.Terbatasnya data gender dan anak
g.Rendahnya Cakupan Desa Layak Anak
h.Rendahnya cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar
1. 4.Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Belum semua Penduduk wajib KTP memiliki KTP
b.Belum semua penduduk usia < 17 tahun yang memilik kartu identitas anak.
c.Belum semua anak memiliki Akta kelahiran
d.Terbatasnya Cakupan pemanfaatan data kependudukan
1. 5.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Angka kelahiran total masih relatif tinggi
b.Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
c.Belum menetapkan Grand design pembangunan kependudukan
d.Masih rendahnya angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
1. 6.Urusan Lingkungan Hidup
a.Terbatasnya limbah 83 yang diangkut atau diolah
b.Minimnya pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
c.Rendahnya upaya pengurangan dan penanganan sampah
d.Terbatasnya Pemenuhan ketentuan ijin Lingkungan dan ijin PPLH
e.Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaea dengan dokumen perencanaan perangkat daerah -:,g,----,b---�� RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-18
1. 7.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Masih rendahnya Kualitas SOM pengelola BUMDes
b.Kurangnya inovasi dari Desa dalam mengembangkan potensi yang ada
c.Kurangnya Jumlah modal untuk pemberdayaan kelompok masyarakat
d.Masih terbatasnya data potensi desa
e.Masih kurangnya Dana untuk pembuatan peta Desa dan penetapan batas Desa
f.Terbatasnya cakupan pembedayaan PKK
1. 8.Urusan perhubungan
a.Belum optimalnya pengelolaan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi
b.Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi
c.Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang
d.Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada Pelabuhan.
e.Belum optimalnya layanan pemberian ijin dan rekomendasi bidang pelayaran
1. 9.Urusan Penanaman Modal
a.Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan tenaga kerja, teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil
b.Belum optimalnya realisasi PMA dan PMDN
c.Terbatasnya promosi penanaman modal 10.Urusan Koperasi dan UMKM
a.Minimnya pembinaan terhadap koperasi aktif karena kurangnya ketersediaan SOM bidang koperasi
b.Terbatasnyajumlah koperasi perempuan yang terbentuk
c.Masih terbatasnya nilai transaksi UMKM di Pariwisata estate
d.Terbatasnya kelompok perempuan yang mendapat bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan
e.Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaaan proses produksi dan teknologi. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-19 11.Urusan Pertanahan
a.Minimnya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi
b.Terbatasnya Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi
c.Minimnya Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi
1. 12.Urusan Komunikasi dan Informatika
a.Minimnya sarpras infrastruktur Teknologi lnformasi Komunikasi (TIK)
b.Minimnya pemahaman badan public terhadap urgensi tersedianya informasi bagi masyarakat
c.Belum optimalnya pembangunan sistem Elektronik di Instansi Pemerintah , hanya sebatas penyerapan anggaran tanpa memaksimalkan manfaat dari sistem yang telah dibangun 13.Urusan Statistik
a.Minimnya data statistic sektoral untuk perencanaan pembangunan sektoral
b.Minimnya data statistic sektoral untuk evaluasi hasil pembangunan sektoral 14.Urusan Persandian
a.Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi 15.Urusan Kepemudaan dan Olahraga
a.Terbatasnya pengembangan wirausaha muda
b.Belum optimalnya prestasi atlet olahraga
c.Minimnya pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi
d.Minimnya pembinaan organisasi kepemudaan 16.Urusan Kebudayaan
a.Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal 17.Urusan Kearsipan
a.Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 18.Urusan Perpustakaan
a.Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
b.Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
c.Belum optimalnya sarana prasarana dan SOM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 4.2.1.3 Urusan Pilihan IV-20
1. 1.Urusan Kelautan dan Perikanan
a.Terbatasnya Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola;
b.Masih terbatasnya Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya
c.Masih rendahnya angka konsumsi ikan
1. 2.Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a.Belum optimalnya pengembangan pariwisata;
b.Masih terbatasnya Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya
c.Masih rendahnya angka konsumsi ikan
1. 3.Urusan Pertanian
a.Rendahnya produksi tanaman pangan;
b.Rendahnya Produksi hortikultura
c.Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian
d.Belum optimalnya pertumbuhan polulasi temak besar
e.Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas;
f.Masih tingginya kasus penyakit hewan
1. 4.Urusan Kehutanan
a.Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompetens.
c.Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah
d.Masih terjadinya gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;
1. 5.Urusan Transmigrasi
a.Belum optimalnya Pengelolaan transmigrasi;
b.Laban untuk lokasi transmigrasi belum clear and clean
1. 6.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
a.Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik;
b.Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki listrik RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-21
1. 7.Urusan Perdagangan
a.Belum optimalnya jumlah komoditas ekspor;
b.Terbatasnya Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT
c.Belum optimalnya Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT
1. 8.Urusan Perindustrian
a.Terbatasnya Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online
b.Rendahnya Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industry
c.Terbatasnya data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas
d.Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal 4.2.1.4 Pendukung Urusan
1. 1.Sekretariat Daerah
a.Belum optimalnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah
b.Belum optimalnya Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun
c.Belum optimalnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif
1. 2.Sekretariat DPRD
a.Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 4.2.1.5 Penunjang Urusan
1. 1.Perencanaan
a.Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan
b.Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
1. 2.Keuangan
a.Belum optimalnya koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota terkait identifikasi serta pemetaan sumber PAD baru;
b.Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah
1. 3.Kepegawaian
a.Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier; RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-22
b.Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS
1. 4.Pendidikan dan Pelatihan
a.Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN
1. 5.Penelitian dan Pengembangan
a.Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
b.Belum optimalnya upaya fasiitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.
1. 6.Penghubung
a.Belum optimalnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL.
b.Belum optimalnya cakupan pembinaan kemasyarakatan
c.Belum optimalnya cakupan promosi daerah
1. 7.Pengelolaan Perbatasan
a.Belum optimalnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan.
1. 8.Pengawasan
a.Masih terbatasnyajumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
b.Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun ekternal;
c.Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d.Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil
1. 9.Kesatuan Bangsa dan Politik
a.permasalahan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:
b.Belum optimalnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan dalam penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
c.Belum optimalnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik
d.Belum optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan; RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-23 4.3 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 4.3.1 Lingkungan Global Kondisi lingkungan global yang menjadi ancaman/tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan, yaitu: 4.3.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) TPB / SDGs Isu global yang berkaitan dengan berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) 2000-2015 dan diganti dengan Platform baru yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030. SDGs merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama- sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah:
1. 1.Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. 2.Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. 3.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. 4.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. 6.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. 7.Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. 8.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-24
9. 9.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. 10.Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 1 1 . Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
11. 12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
12. 13.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
13. 14.Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
14. 15.Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
15. 16.Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 1 7. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 4.3. 1.2 Perekonomian Global dan Perdagangan Global Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal. Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (Federal Funds Rate), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (capital outflow) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (tax policy) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-25 perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang .global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 % transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (trend) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain Trans Pacific Partnerships (TPP), ASEAN Regional Forum (ARF), Shanghai Cooperation Organization (SCO), East Asia Summit (EAS), serta Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF). 4.3.1.3 Revolusi Industri 4.0 Era Revolusi Industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. 4.3.1.4 Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016 Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia dan bahkan Nusa Tenggara Timur ke FE E I T ; RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-26 depan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terarnpil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dunia, yang merupakan potensi untuk pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Narnun di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terarnpil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk lndonesia yang cukup banyak. 4.3.1.5 Pariwisata Dunia Beberapa kebijakan promosi wisata di negara berkembang mulai bergeser dari manual ke digital, hal ini terbukti kenaikan tercepat kunjungan wisatawan yang merupakan hasil dari transformasi digital. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) menyatakan berbagai keberhasilan kebijakan uisa free, sustainable tourism observatories dan conservatories, go digital, story telling on tourism, dan homestay yang secara umum memberikan perkembangan yang positif bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. UNWTO mendukung implementasi teknologi pada pengembangan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan visi UNWTO. "Sustainable Tourism Development" di Indonesia juga sangat diapresiasi UNWTO melalui pengembangan lima (5) Sustainable Tourism Observatories (STOs) yang terus mengalami perkembangan yang sangat prospektif. Dalarn RPJMN 2020-2024, prioritas pembangunan untuk wilayah Nusa Tenggara termasuk di dalarnnya Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk pengembangan pariwisata. Labuan Bajo juga ditetapkan sebagai salah satu destinasi Super prioritas dan super premium dari 10 lokasi destinasi wisata prioritas di Indonesia. Ini menyebabkan Labuan Bajo menjadi pintu gerbang dan pendorong pariwisata daerah sekitamya. 4.3.1.6 Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo
16. 1.Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo Pemerintah telah memutuskan untuk mentransformasi perekonomian dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Sektor pariwisata dipercaya akan terus mencatatkan pertumbuhan yang positif sebagai penghasil devisa. Hal itu mengingat pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 2018 yaitu 12,58% lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pariwisata dunia yang hanya mencapai 5,6% serta ASEAN yang sebesar 7,4%. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-27 Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kemenpar pada 2018 telah menetapkan 10 program prioritas yaitu: 1) Digital tourism (e-tourism); 2) Homestay; 3) Air accessibility; 4) Branding; 5) Top 10 origination; 6) Top 3 main destination (15 destination branding); 7) Develop 10 new priority tourism destinations; 8) Certified human resources in tourism & tourism awareness movement; 9) Tourism investment growth; dan 10) Crisis center management (Kemenpar, 2019). , .,.. ). · 'it. $ i i = = . , 'Th - .'ii KEK Tg. Leung Borobudur, dsit Bromo Tengger Semeru KEK Mandelik Flores tabuan Baj0 Sumber : Bappenas, 2020 Untuk mempercepat pembangunan destinasi pariwisata, Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Wisata Prioritas melalui Rapat Koordinasi Kementerian pada tanggal 14 September 2015, antara lain Danau Toba, Kep. Seribu, Tanjung Kelayang, Wakatobi, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung , Borobudur, Bromo Tengger Semeru, KEK Mandalika dan Labuan Baj0. 10 DESTINASI WISATA PRIORITAS » Gambar 4.7 Destinasi Wisata Prioritas Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah resmi diberlakukan sebagai pedoman pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun mendatang, melalui penetapan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, peningkatan nilai tambah pariwisata menjadi perhatian penting. Dalam lima tahun mendatang, fokus nilai tambah pariwisata akan diarahkan pada lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas). Untuk itu, percepatan kesiapan 10 DPP, termasuk DPP Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L), yang sifatnya strategis dan menjadi ---,.-5-7-,-,-::------------..,,.--,-.-,.-------------------?l RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-28 unggulan, atau yang dikenal sebagai Major Projects RPJMN 2020-2024 saat ini telah ditetapkan, antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan DPP Labuan Bajo. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk kawasan strategis prioritas. eterangan l truParwrattgular p]tomboi dn [b)tabuan Baio ) h er atu tombolt dn it. y,
17. 3.Pat epatr nates Massona [Pt { P G Atrbua,[t)Kerr.nu 4 in Inns pad Pl ertngpl, ertuan, dn ledepan. Palu unb Sumber: Lampiran 1. Perpres No. 18 Tahun 2020 Gambar 4.8. Lokast DPP Labuan Bajo dan Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Kepulauan Nusa Tenggara Pengembangan kawasan strategis prioritas DPP Labuan Bajo tersebut nantinya didukung pelabuhan pengumpan (feeder) di Pelabuhan Tenau Kupang ; dukungan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi, serta perumahan dan permukiman. Selain itu, dikembangkan pula kawasan Bandar Udara Komodo sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta. Dalam perkembangannya, Labuan Bajo sebagai satu dari 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia terus berbenah dalam memperkuat posisinya, yang sejak Juli 2019 telah menyandang status sebagai Destinasi Wisata Premium yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Premium. Tujuan akhir "wisata super premium" di Labuan Bajo adalah meningkatkan jumlah pengunjung yang bemilai tinggi ini untuk meningkatkan perolehan devisa negara, yang pada gilirannya akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai "destinasi pariwisata super premium, pengembangan Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya akan membidik segmen pasar wisatawan yang total RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-29 pengeluarannya jauh lebih besar dari wisatawan kebanyakan, yang selanjutnya dikategorikan dengan "wisatawan super premium. Wisatawan super premium ini memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat (ekonomi, sosial budaya dan ekologi) yang berbeda dari manfaat yang diperoleh dari pariwisata biasa. Strategi pengembangan "pariwisata super premium" secara berkelanjutan di Labuan Bajo Flores (sustainable luxury Labuan Bajo Flores) difokuskan kepada berkembangnya suatu narasi tentang pengalaman baru berupa kesempurnaan dari setiap perspektif, yang menunjukkan kemewahan khusus dan jaminan eksklusivitas serta keunikan berwisata. Sesuatu yang belum pernah dijelajahi, tidak terjamah, dimana tidak semua orang dapat mencapai, jauh dari massa dan dengan kemampuan untuk berbagi pengalaman unik yang emosional, eksperimental, memungkinkan para wisatawan super premium ini untuk memiliki sedikit ruang untuk menikmatinya. Para wisatawan super premium akan berkesempatan untuk me-rekonseptualisasi pencarian dan komitmennya pada kekayaan alam yang unik, serta produk dan layanan wisata dengan standar sustainability. Keberadaan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi ekspektasi dan pengalaman unik wisatawan dengan segmentasi premium diatas, baik dari sektor daratan maupun laut (bahari).
18. 2.Ruang Lingkup Kebijakan dan Tata Cara Kemitraan pada Wilayah Kawasan Konservasi Peraturan mengenai tata cara kerja sama pada kawasan konservasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2 0 1 1 Jo Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 43 menerangkan bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional atau pihak lainnya untuk kepentingan Penguatan Fungsi KSA dan KPA serta kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri LHK No 44/MENLHK/SETJEN/KUM/2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, pada Pasal 3 diterangkan bahwa Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat meliputi penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman Hayati dan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya pada Pasal 5 diterangkan bahwa mitra kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA berupa badan usaha, lembaga internasional dan pihak lainnya. RPD Provinst NTT TAHUN 2024-2026 IV-30 Peraturan mengenai tata cara pengajuan izin pengusahaan pariwisata alam (IUPJWA dan IUPSW A) tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Peraturan Menteri LHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian LHK Jo Peraturan Menteri LHK No 5/MENLHK/SETJEN/KUM/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian LHK. Peraturan Menteri LHK No 8/MENLHK/SETJEN/KUM/2019 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, pada Pasal 4 diterangkan bahwa usaha penyediaan jasa wisata alam dapat dilaksanakan pada zona/blok Taman nasional (kecuali zona inti) dan pada zona pemanfaatan Taman Nasional untuk usaha penyediaan sarana wisata alam. Selanjut Pasal 19 menerangkan permohonan IUPJWA dapat dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pasal 26 menerangkan permohonan JUPSWA dapat dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya badan usaha milik daerah (BUMD). Dari beberapa uraian rezim perizinan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMD dalam mengembangkan destinasi wisata potensial pada kawasan konservasi, terutama taman nasional memungkinkan untuk dilakukan sepanjang mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sesuai peraturan diatas.
19. 3.Pengembangan Ekowisata Premium Komodo Setiap destinasi pariwisata yang memiliki entitas spasial, bisnis, sosial budaya dan lingkungan, memerlukan pendekatan sistemik dalam integrasi ekosistem kepariwisataan untuk menjamin kualitas aktivitas, fasilitas dan pelayanan yang optimal. Tata kelola wisata premium komodo perlu dikembang konsep yang seimbang antara nilai etika, estetika, lingkungan, ekonomi serta lokalitas untuk menciptakan kualitas pengalaman berwisata serta memaksimalkan manfaat yang inklusif bagi masyarakat dan lingkungan. Taman Nasional Komodo dibentuk pada tahun 1980 dan dinyatakan sebagai World Haritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh Unesco pada tahun 1986. TNK pada awalnya dibentuk untuk melindungi satwa unik Komodo (Varanus komodoensis), dan habitatnya. Jenis-jenis satwa darat lain yang khas [�,=:e:fl:1:fl:i':17====,=.....,..==.,=,=.=====%=€=,==::1:�S::;E;IT::E=z======="3 � RPD Provinsi NTT TAHUN • termasuk burung gosong (Megapodius reinwardt), tikus Rinca (Rattus rintjanus), dan rusa Timor (Cervus timorensis). Sekitar 70% dari kawasan terestrial berupa hutan savana padang rumput. Tipe habitat daratan yang lain berupa hutan tropis musim (monsoon) dan hutan kuasi awan di atas 500 m sepanjang punggung dan puncak gunung. Selait daratan, Taman Nasional Komodo (TNK) meliputi salah satu kawasan laut yang paling kaya di dunia. Taman Nasional ini meliputi 1 , 2 1 4 kilometer persegi habitat laut dengan keanekaragaman tinggi, termasuk karang, mangrove, rumput laut, gunung laut, dan teluk yang semi tertutup. Habitat-habitat tersebut mempunyai lebih dari 1000 spesies ikan, sekitar 260 spesies karang, dan 70 spesies bunga karang. Dugong (Dugong dugon), lumba-lumba ( 1 0 spesies), paus (6 spesies), dan penyu sisik (Eretmochels imbricata) dan penyu hijau (Chelonia mdas) beruaya di Taman Nasional ini. Pada saat ini, Taman Nasional dihadapkan pada berbagai masalah, baik di darat maupun perairan termasuk:
a.Tekanan populasi penduduk dan peningkatan kebutuhan sumberdaya alam mengarah pada degradasi sumberdaya darat dan perairan;
b.Kegiatan penangkapan ikan yang merusak di kawasan ini merupakan ancaman terbesar bagi sumberdaya perairan;
c.Kelebihan kunjungan wisatawan; • Polusi meningkat karena cara pembuangan limbah yang tidak tepat untuk MCK dan sampah, tumpahan minyak/bahan bakar ke lingkungan perairan, dan sisa pupuk dan pestisida; • Perburuan pakan komodo, dll Balai Taman Nasional Komodo telah melakukan kajian daya dukung wisata di TN Komodo dimana beberapa rekomendasinya antara lain : menetapkan kuota kunjungan wisata untuk masing-masing lokasi sesuai kapasitas data dukungnya, membangun mekanisme pengaturan dan pemberian kuota kunjungan kepada pelaku wisata serta menerapkan sistem tarif yang berbeda pada lokasi tertentu. Harapan kedepannya adalah tata kelola wisata alam berkelanjutan yang tetap memperhatikan etika sosial dan keunikan lingkungan yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo. Dalam mewujudkan "wisata premium komodo, salah satu persyaratan utama adalah terjaganya keidahan alam yang luar biasa di kawasan ini, terutama keberadaan satwa Komodo dan habitatnya. Pengembangan wisata di kawasan TN komodo kedepannya tidak lagi cukup menempuh upaya atau ;f i7 I I � F :.::::- : mm; : :: RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-32 langkah yang biasa-biasa saja, namun perlu inovasi dalam melihat dinamika kebutuhan wisata dimasa akan datang. Destinasi wisata yang ada di kawasan TN Komodo harus diproyeksikan menjadi destinasi kelas dunia yang dicirikan dengan penerapan konsep ekowisata berkelanjutan yang mengoptimalkan potensi pariwisata yang otentik dan mengedepankan kondisi asli serta terjaganya kekayaan alam dan budaya lokal. Mempersiapkan kawasan TN Komodo sebagai wisata premium bukan berarti menutup peluang wisata menengah kebawah, akan tetapi lebih ke bagai mana mengatur dan mendistribusikan kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada di Kawasan TN Komodo sesuai dengan segmentasi yang disepakati. Sebagaimana yang telah di sepakati di dalam meeting konkuren antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menjaga aspek konservasi TN Komodo, maka akan diterapkan konsep Kawasan Wisata Super Premium dengan sistem Premium Membership. Di harapkan dengan system Premium Membership ini maka jumah wisatawan akan dibatasi dengan maksimum jumlah kartu keanggotaan yang hanya 50.000 (lima puluh ribu) keanggotaan per tahun. Untuk dapat menunjang rencana strategis ini maka diperlukan pula langkah untuk mengidentifikasi peluang peluang bisnis turunan lainnya yang dapat menjaga sustainabilitas dari konsep super premium ini.
1. 4.Optimalisasi Peran BUMD Flobamor Berbagai macam isu lingkungan dan sosial-budaya serta ditetapkannya Labuan Bajo sebagai Kawasan Pariwisata Super Prioritas Nasional dimana Kawasan Taman Nasional Komodo ada didalamnya, maka dirasa perlu kehadiran Pemerintah Daerah Provinsi sebagai bagian administratif wilayah melalui Badan Usaha nya (BUMD Flobamor) didalam mengembangkan wisata alam yang memperhatikan kaidah sosial dan lingkungan dengan mendorong berbagai pola kemitraan dengan pengelola kawasan TN Komodo dalam ha! ini Balai Taman Nasional Komodo dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, keterlibatan BUMD Flobamor didalam pengusahaan kepariwisataan Labuan Bajo, khususnya wisata alam kawasan TN Komodo diharapkan akan memberikan peningkatan langsung terhadap PAD daerah khususnya sektor pariwisata. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-33 Kolaboratif pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan UPT melalui kemitraan baik dalam bentuk Kerja Sama Peningkatan Kawasan maupun tata kelola wisata pada zona pemanfaatan melalui IPPA, merupakan bentuk upaya bersama atau listas wewenang dalam menjaga keberadaan kawasan Taman Nasional Komodo secara keseluruhan. Bentuk-bentuk kemitraan yang akan didorong oleh BUMD Flobamor dengan UPT BTNK antara lain: 1) Kemitraan dengan Taman Nasional Komodo dalam upaya penguatan fungsi dan peningkatan kapasitas kawasan Taman Nasional Komodo, 2) Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan 3) Kemitraan Konservasi dengan Masyarakat di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo. Rencana mengenai pengembangan kawasan pariwisata premium di taman nasional komodo menitik beratkan pengelolaan pariwisata alam berkelanjutan yang memperhatikan kaidah-kaidah sosial-budaya, keunikan lingkungan serta kemampuan daya dukung pariwisata di taman nasional komodo. Pengembangan konsep pariwisata premium taman nasional komodo ini diharapkan dapat menjawab tantangan permasalahan yang terjadi dewasa ini, baik dari sisi pengelolaan pariwisata maupun pelaku usaha sehingga konsep ekowisata berkelanjutan dapat terwujud di kawasan taman ansional komodo. Pertukaran pengetahuan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program sehingga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar kawasan dan Labuan Bajo khususnya, dan warga Provinsi NTT pada umumnya. Pengembangan pariwisata premium taman nasional komodo dengan pencirian utama adanya segmentasi destinasi wisata terbatas dan member/keanggotaan khusus bukan berarti "memprioritaskan" orang-orang kaya atau wisatawan mancanegara yang berkunjung, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada pengaturan ruang segmen wisata serta upaya mendukung perlindungan dan pelestarian ekosistem yang "eksotis" yang berada dalam kawasan taman nasional komodo. Kesadaran berbagi ruang ini diharapkan akan mendorong kegiatan pengusahaan yang berkelanjutan baik dari sektor kepariwisataan maupun keberadaan flora dan fauna dalam mendukung kelestarian ekosistem kawasan taman nasional komodo dimasa akan datang. Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,60 5,50 5,90 7,3 7,5 2 Tingkat Kemiskinan 18 17,35 16,15 14,56 12,35 3 Tingkat Pengganguran 2,70 2,70 2,60 2,20 2 4 Kebutuhan Investasi 57,35 53,91 71,47 830,94 91,78 4.3.2 Lingkungan Nasional 4.3.2.1 Kebhinekaan Indonesia dari sisi etnis, ras, suku, sosial, budaya dan agama Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke tersebut sebagai peluang sekaligus menjadi 4.3.2.2 Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Provinsi NTT. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2020-2024 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2020-2024 dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018-2023. Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari capaian pembangunan daerah. Buku IV RPJMN 2020-2024 memuat agenda pembangunan wilayah Nusa Tenggara yang disampaikan dalam Tabel 4 . 1 beriku t: Tabel 4.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk Provinsi NTT Tahun 2020-2024 tantangan pembangunan ke depan. Modal sosial berupa keberagaman, toleransi, kerjasama, saling kepercayaan (trust) dapat dijadikan sebagai fundasi penguat bangunan bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerawanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa. daerah, yang membuat kondisi ------------------------------------ RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-35 Berdasarkan analisis atas indikator kinerja, secara umum pembangunan Nusa Tenggara Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN. Indikator kinerja pertumbuhan ekonomi NTT sampai tahun 2019 bertumbuh 5,20% masih perlu kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan yang diamanatkan RPJMN pada tahun 2020 sebesar 5,60%; tingkat kemiskinan NTT tahun 2019 adalah 20,62% juga masih jauh dari target RPJMN tahun 2020 sebesar 18%, sedangkan tingkat pengganguran tahun 2019 sebesar 3.35% juga masih di bawah target RPJMN tahun 2020 yang sebesar 2,70%. Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut: Tabel 4.3 Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Koridor Pertumbuhan Koridor Pemerataan
2. 1.Kab. Manggarai Barat 1. Kab. Sumba Timur
3. 2.Kab. Manggarai 2. Kab. Sumba Tengah
4. 3.Kab. Manggarai Timur 3. Kab. Sumba Barat
5. 4.Kab. Ngada 4. Kab. Sumba Barat Daya
6. 5.Kab. Nagekeo 5. Kab. Timor Tengah Selatan
7. 6.Kab. Ende 6. Kab. Timor Tengah Utara
8. 7.Kab. Sikka 7. Kab. Malaka
9. 8.Kota Kupang 8. Kab. Belu
10. 9.Kab.Kupang Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2020 Dalam pencapaian target pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk Provinsi NTT. Kegiatan strategis tersebut termuat dalam Buku IV RPJMN 2020 - 2024, sebagai berikut: Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: ( 1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut: �---------------------· - - RPD Provinsi NTT TAHUN 2 1 . Pengembangan sektor unggulan Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:
a.Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa, Jada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya.
b.Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
c.Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT /WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa - Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).
1. 2.Pengembangan Kawasan Strategis Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:
a.Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo;
b.Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar /Trans Pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
c.Penyediaan outlet untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan feeder yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
d.Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
e.Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, seperti: 1) Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 eii£s.a0%4%w.009%004.0001%0.a.a/.7,$.4,$4%¥ IV-37 berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan. 2) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi kreatif, khususnya otomotif dan manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian. 3) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar danmendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan. 4) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara.
1. 3.Pengembangan Kawasan Perkotaan Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kupang.
2. 4.Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
a.Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah.
b.Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 - 2022), yaitu Ende, Manggarai, Manggarai. Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara.
c.Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
d.Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
e.Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-38 transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan U saha Milik Desa (BUMDes);
f.Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur;
g.Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka,, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
h.Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 2 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
1. 1.Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 15,69 persen di NTT;dan J. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, yang meliputi: 1) Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara; 2) Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; 3) Peningkatan konservasi hutan.
k.Pengembangan Kawasan Perkotaan Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut: 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi; RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-39 daerah dalam manajemen pertanian dan kelautan,pemerintahan daerah, manajemen 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6) Peningkatan kapasitas aparatur manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7) Peningkatan kualitas belanja daerah; 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak; 1 1 ) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka; 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua; 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi: a) Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b) Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c) Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara; d) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; e) Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaranpemanfaatan ruang; f) Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnyatermasuk di kawasan transmigrasi; g) Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-40 h) Penetapan deliniasi batas wilayah adat; i) Pembentukan bank tanah; j) Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan k) Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan. 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (salah satunya melalui pemanfaatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), masyarakat dan Jogistik kebencanaan; b) Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; c) Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana; dan d) Meningkatkan riset - riset dan penjangkauan informasi dampak perubahan iklim Provinsi NTT dan kemampuan adaptasinya. 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi: a) Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi; b) Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan; c) Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam; d) Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan; e) Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang; f) Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata; g) Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; h) Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; i) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; j) Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan Juas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan k) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-41 4.3.2.3 Proyek Prioritas Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 20202024, Proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut: 1 . Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: Labuan Bajo;
1. 2.Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional:
a.PKSN Atambua dan
b.PKSN Kefamenanu;
1. 3.Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba. 4.3.2.4 Penelaahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Karena itu, penelaahan RPJPD dalam perumusan RPJMD adalah hal penting yang harus dilakukan, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025. Isu strategis dalam RPJP NTT 2005-2025, yaitu: 1 . Angka kemiskinan yang masih tinggi;
2. 2.lndeks Pembanguanan Manusia NTT yang masih rendah;
3. 3.Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
4. 4.Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
5. 5.Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
6. 6.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur. yang Berdasarakan isu strategis akan dihadapi dalam dan kondisi daerah saat ini dan tantangan 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 adalah : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-42 mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTI selama periode tersebut sebagai berikut:
7. 1.Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda :
a.Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
b.Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
c.Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
d.Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
e.Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
1. 2.Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda:
a.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
b.Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
c.Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
d.Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
e.Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-43
f.Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
g.Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.
1. 3.Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :
a.Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
b.Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
c.Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
d.Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
e.Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.
1. 4.Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda:
a.Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
b.Menumbuh kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
c.Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.
1. 5.Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda:
a.Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
b.Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. dalam RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026
c.Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
d.Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
e.Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai. 1V-44
1. 6.Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda:
a.Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmiter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
b.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan intemasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.
1. 7.Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :
a.Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
b.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
c.Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda. 4.3.3 Isu Strategis Provinsi 4.3.3.1 Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang Yang RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-45 tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya. 4.3.3.2 Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian.Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%. Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km2 atau 4. 739 . 1 7 4 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006. :b§f eieweens E E RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-46 Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan. Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, petemak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bemilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD. Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier / semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawamya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V.-47 4.3.3.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. 4.3.3.4 Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset- aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim. 4.3.3.5 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (1PM). 1PM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 1PM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. =d a m .A RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-48 Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (1PM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan 1PM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan !PM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81 %. 4.3.3.6 Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya. Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang right-sizing adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-49 pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. Right-sizing organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi. Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari "kebiasaan lama" ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif. Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja. Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP berrnanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reforrnasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem e-government untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 IV-50 4.3.3.7 Dampak Covid 19 Kontraksi yang terjadi pada perekonomian NTT, tidak saja disebabkan dampak Covid 19 pada skala regional NTT, tetapi disebabkan pula kontraksi perekonomian nasional dan global. Dengan demikian dampak Covid 19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur. Dampak seperti ini berpengaruh seketika dan langsung, utamanya pada lapisan masyarakat bawah atau tenaga kerja yang berpendapatan tidak tetap. Golongan masyarakat bawah dan tenaga kerja berpendapatan tidak tetap tersebut, akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid 19, seketika mengalami kehilangan sumber pendapatan. Dampaknya terlihat Jangsung pada sisi pengeluaran, dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun tajam. Mengingat PDRB sisi pengeluaran yang berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga relatif besar yaitu 46,56% (2019), maka penurunan tajam pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar. Dari sisi ini, isu strategis yang perlu dikedepankan adalah menyediakan secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan golongan angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak memperoleh upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan pekerjaan yang bersifat renumeratif. Untuk itu program pemulihan ekonomi selayaknya didorong melalui skim program yang berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada aktivitas ekonomi yang cepat menghasilkan. Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif. Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap yang Jebih agresif. Di NTT, pada triwulan 1 2020, penyaluran kredit perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan dalam masa masa sulit seperti ini, UMKM Jebih responsif dibanding korporasi. Dilihat dari Japangan usahanya, penyaluran kredit perbankan untuk UMKM sebagian besar (Rp. 7,45 triliun) pada perdagangan besar/eceran dan sisanya untuk pertanian, listrik/gas/air minum, akomodasi, makanan/minuman dan konstrksi. Sementara untuk korporasi pada lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar/eceran. Fakta ini menunjukkan bahwa jangkauan UMUM untuk Japangan usaha Jebih Juas dibanding korporasi. RPD Provinsi NTT TAHUN 2 • Kelebihan UMKM seperti perlu dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan pemulihan ekonomi NTT. Ke depan, masih tersedia likuiditas yang cukup besar, baik melalui sektor perbankan maupun pemerintahan, untuk membiayai pengembangan usaha UMKM. Dari sisi ini, isu strategis yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi NTT. Dengan pembatasan sosial yang masih akan berlangsung, fleksibilitas yang dimiliki UMKM untuk tetap berproduksi pada sektor perdagangan eceran, pertanian dan industri pengolahan, kerajinan, makanan/minuman dan akomodasi, sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk itu, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) perlu terus didorong. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, dalam situasi pembatasan aktivitas sosial, UMKM yang berbisnis melalui sistem jaringan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) hendaknya diarahkan pada pengembangan market place bagi UMKM, sehingga terjadi ekstensifi.kasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun produksi; dan juga terjadi intensiikasi (peningkatan produktivitas) melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran berbasis jaringan. 4.3.3.8 Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024 Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Konsep Pilkada secara langsung hal ini merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembanganya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 1V-52 dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang masa jabatanya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada
1. 2017.Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018, berikutnya tahun 2020, hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 166 ayat (1) ) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 B AB V TUJUAN DAN SASARAN Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal antara lain: 1 . Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. 2.Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT sampai tahun 2025.
3. 3.Hasil Evaluasi capaian indikator kinerja Daerah RPJMD Provinsi NTT dan perubahannya Tahun 2018-2023
4. 4.Isu-isu strategis yang berkembang
5. 5.Kebijakan nasional; dan
6. 6.Regulasi yang berlaku. 5.1. PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024 Dalam RPJMN 2020-2024, Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Penetapan target pembangunan indikator makro diharapkan selaras dengan target makro dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dengan tetap mempertimbangkan trend capaian indikator makro, kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga target pembangunan indikator makro tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 5.1. Target Indikator Makro dalam RPJMN 2020-2024 dengan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 No Indikator Makro RPJMN RPD 2024-2026 2024 2024 2025 2026 1 Laiu Pertumbuhan Ekonomi f%l 7,50 4,55-5,35 4,75-5,65 5.15-6,01 2 Tica Kemiskinan (%) 12,35 20-19,63 19,35-18,85 18,50-17,03 3 Tingkat Pengangguran terbuka 2,00 2,66-3,37 2,51-2,35 2,25-2,05 (%l 5.2. KESESUAIAN SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD NTT TAHUN 2005-2025 Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahap keempat dan isu strategis actual. Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: "NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:
7. 1.Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global
8. 2.Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum
9. 3.Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan
10. 4.Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
11. 5.Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat
12. 6.Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim Arah Kebijakan RPJPD tahap ke- 4: Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2013 - 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJPD tahapan ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia NTT yang maju, mandiri adil dan makrnur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing didukung oleh SOM berkualitas. RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintahan di bumi Republik Indonesia merupakan harapan bersama agar terwujudnya kemadirian, keadilan dan kemakmuran secara merata melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum secara adil dilaksanakan oleh aparatur yang profesional dan moral aparatur yang terpuji dalam memberikan layanan publik pnma. Sejalan dengan itu membutuhkan budaya dan pendidikan politik yang demokratis serta hubungan antar negara, daerah dan masyarakat di Provinsi NTT berjalan aman dan damai khususnya di daerah perbatasan Negara Timor Leste dan Australia agar terjadi peningkatan arus barang dan jasa dari provinsi NTT ke negara Timor Leste dan daerah tetangga; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik dan daerah dan penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan politik serta pengarusutamaan gender pada bidang pembangunan dan peranserta kelembagaan agama dalam pembangunan. Kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan pula dengan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing global antara Jain terus meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan siap menciptkan lapangan kerja; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak. Dengan harapan agar wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah daerah terisolasi dan terpencil; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika. Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan - lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik, RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Untuk mewujudkan NTT provinsi kepulauan dan masyarakat maratim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala; peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan dalam menciptakan daya saing global. Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut : 1 . IPM mencapai angka 80
13. 2.Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80.
14. 3.AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH.
15. 4.Kemiskinan 12%
16. 5.Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%.
17. 6.Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,-
18. 7.Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat.
19. 8.Good governance dan penegakan hukum dan HAM
20. 9.Pembangunan yang responsif gender
21. 10.Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi sebagai mana amanat RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi pembangunan jangka panjang tersebut menyangkut tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misidimaksud. Tujuan adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT 2024-2026. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPO selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPO, analisa sasaran pokok RPJPO periode berkenaan, isu strategis actual serta mengacu pada RPJMN dan RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 melalui RPO tahun 2024-2026. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Baseline Kondisi Tujuan Sasaran Indikator Tahun Tahun Tahun 2025 Tahun 2026 pada akhir 2024 tahun 2021 Perencanaan
22. 1.Mewujudkan 1. Meningkatnya produksi dan Pertumbuhan PDRB (%) 2,51 3,1 4,55-5,35 4,75-5,65 5.15-6,01 masyarakat yang produktifitas serta pengolahan mandiri, makmur, produk untuk meningkatkan nilai sejahtera dan tambah berkeadilan sosial 2. Meningkatnya peranan pariwisata Kontribusi pariwisata pada 6,46 7,59 7,77 7,79 7,79 untuk mendukung perekonomian PDRB (%) Nilai Tambah Ekonorni 70.538,34 80.758,35 85.119,30 89.715,74 89.715,74 Kreatif (Rp. Juta)
23. 3.Meningkatnya investasi dan Realisasi Nilai investasi (Rp. 5,1 5,3 5,7 6,2 17,2 neraca perdagangan Trilyun) Neraca perdagangan (Rp -33,88 -26,78 -27,64 -23,05 -23.05 Triliun)
24. 4.Terciptanya Japangan kerja dan Tingkat Pengangguran 3,77 2,66 - 3,37 2,51-2,35 2,25-2,05 2,25-2,05 meningkatnya kesempatan kerja terbuka (%)
25. 5.Meningkatkannya daya beli Pengeluaran per kapita (Rp 7.554 7.598 7.762 7.954 7.954 masyarakat 000) Inflasi 2,91 3 , 5 + 1 3 , 5 + 1 3 , 5 ± 1 3 , 5 ± 1
26. 6.Menurunnya kemiskinan Persentase Penduduk di 20,99 20-19,63 19,35-18,85 18,50-17,03 18,50-17,03 masyarakat bawah garis kemiskinan (%)
27. 7.Menurunkan ketimpangan lndeks Gini (Poin) 0,339 0,336-0,338 0,337-0,335 0,332-0,330 0,332-0,330 pendapatan antar kelompok masvarakat
28. 8.Meningkatnya Kontribusi PAD Ratio PAD terhadap 23,15 24,71 25,8 26,85 26,85 terhadap Pendapatan daerah perdapatan daerah (%) RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Baseline Kondisi Tujuan Sasaran Indikator Tahun Tahun Tahun 2025 Tahun 2026 pada akhir 2024 tahun 2021 Perencanaan
29. 9.Terjaminnya kesetaraan gender Indeks Pembangunan 92,63 93 94 94,56 94,56 dan perlindungan anak, Gender(%) Oisabilitas dan inklusi sosial
30. 10.Terwujudnya Ketahanan dan Skor Pola Pangan Harapan 67,9 68 68,25 68,5 68,5 Kedaulatan Pangan (SPPH) (Poin)
31. 2.Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya akses dan kualitas Indeks Pembangunan 65,28 66,58-66,73 66,65-67 67,02-67,25 67,02-67,25 SOM yang berdaya SDM NTT yang tinggi dan berdaya Manusia (1PM) (Poin) saing saing Rata-rata lama sekolah 7,69 7,75 7,93 8,2 8,2 (Poin) Harapan lama sekolah 13,2 14,2 14,6 15 15 Poin
32. 2.Meningkatnya akses dan kualitas Usia Harapan Hidup (Poin) 67,15 67,5 68 69 69 pelayanan Kesehatan Prevelensi Stunting (%) 20,1 12-Okt 10-9,5 9-8,5 9-8,5
33. 3.Mewujudkan 1. Memperkuat infrastruktus untuk Persentase panjang jalan 90 100 100 100 100 pembangunan rnendukung pengernbangan provinsi dalam kondisi infrastruktur yang ekonorni dan pelayanan dasar man tap (%] berkelanjutan dengan rnernperhatikan aspek Ratio Elektrifikasi (%) 89,01 93 94 95 95 lingkungan hidup,
34. 2.Meningkatnya kualitas tata ruang Indeks Kualitas Lingkungan 73,29 73,62 73,95 74,28 74,28 kewilayahan dan dan Iingkungan hidup Oaerah Hidu p (Poin) mitigasi bencana
35. 3.Meningkatnya ketangguhan Indeks Resiko Bencana 142,52 140 138 135 135 bencana daerah dan Adaptasi (Poin) terhadap Peru bahan Iklirn
36. 4.Mewujudkan Birokrasi 1. Meningkatnya kualitas tatakelola lndeks Reformasi Birokrasi 61,5 63-64 64-65 65,5-67 65,5-67 yang Berorientasi penyelenggaraan pernerin tahan (Poin) pelayanan, Akuntabel, yang Berorientasi pelayanan, Korn eten, Harmonis, Akuntabel, Korn eten, Harmonis, OPINI BPK WTP WTP WTP WTP WTP RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Baseline Kondisi Tujuan Sasaran Indikator Tahun Tahun Tahu 2025 Tahun 2026 pada akhir 2024 tahun 2021 Perencanaan Loyal, Adaptif dan Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Nilai Akun tabilitas Kinerja NA A A A A Kolaboratif (Predikat) lndeks Sistem 2,2 2,3 2,5 2,7 2,7 Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) Tingkat Keterbukaan 88,38 85 90 95 95 lnformasi Pu blik (nilai) lndeks Kepuasan NA 85 90 90 90 Masyarakat (Poin) lndeks Demokrasi NA 82,4 82,5 83 83 Indonesia (Poin) RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 5.4. CASCADING KINERJA Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Tahapan-tahapan dalam menetapkan cascading kinerja untuk Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai mana pada gambar 5 . 1 . . . . I RPlMN � ---- A L I (%s%a' sanmamb»rum ---------- ProvinsiNT 2024-2026 Sasaran Strategis Peranglat Daerah Sasaran Strategis Perangkat Daerah Sasaran Strategis Peranglat Daerah 4 a -a- , · - · - - · - · - · - · , , · - · - · - · - · - · - · , , · - · - · - · - · - · - · , Faktor Kunci t Faktor Kunci , Faltor Kuni ' · - · - · � - - - · - · - · � · - · - · · - - - · - · · - · - · - · Gambar 5.1. Cascading Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan gambar 5 . 1 maka dapat dijelaskan terkait cascading kinerja Pemerintah Provinsi NTT dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPO) sebagai berikut:
37. 1.Menetapkan Sasaran Pembanguan Pemerintah Provinsi NTT yang berorientasi hasil (outcome) dengan memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi. Isu Strategis, dan Regulasi.
38. 2.Mengidentifikasi factor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah;
39. 3.Atas factor kunci yang paling berpengaruh, dijadikan sasaran strategis pada level Perangkat Daerah Provinsi NTT
40. 4.Mengidentifikasi factor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah, dan dijadikan program, kegiatan dan Sub Kegiatan RPD Provinsi NTT Tahun Berdasarkan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Kemudian, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dengan demikian, fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD tertuang di dalam program -program prioritas pembangunan daerah dengan konsep dan cara baru (kreatif dan inovatif) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi acuan bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam berpartisipatif aktif untuk pelaksanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 6.1 STRATEGI Strategi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai sasaran jangka menengah daerah yang akan diturunkan dalam sejumlah program pembangunan strategis. Adapun strategi pembangunan Provinsi NTT dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasikan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-2 Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Provinsi NIT Tahun 2024- 2026, maka dirumuskan Strategi pembangunan Provinsi NIT selama tiga tahun sebagaimana diuraikan pada Tabel 6 . 1 . Sesuai dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka Visi dan Misi yang digambarkan adalah Visi dan Misi RPJPD Provinsi NIT Tahun 2005-2025 periodisasi keempat. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 : "Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" TUJUAN SASARAN STRATEGI
41. 1.Mewujudkan masyarakat yang 1 . 1 Meningkatnya produksi dan dan Meningkatkan Kapasitas Produksi, melalui: mandiri, makmur, sejahtera dan produktifitas serta pengolahan produk • Peningkatan produksi pertanian melalui : Tanam tanaman pangan dan berkeadilan sosial untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pangan lokal, Tanam Jagung (terintegrasi dengan sektor peternakan), dan Hortikultura. • Peningkatan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas. • Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian. • Pengembangan Produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial 1.2 Meningkatnya peranan pariwisata Peningkatan Jumlah Kunjungan, lama tinggal dan belanja wisata untuk mendukung perekonomian • Pengembangan atraksi wisata • Peningkatan ,intensita spenyelenggaraaan event kepariwisataan • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu,antara dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah 1.3 Meningkatnya investasi dan neraca 1. Pemantapana infrastruktur perdagangan perdagangan • Penguatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dgital untuk UMKM
42. 2.Perbaikan system usaha dan investasi • Percepatan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbvasis online 1.4 Terciptanya lapangan kerja dan 1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja meningkatnya kesempatan keja • Pemantapan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja. • Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI
43. 2.Peningkatan produktivitas angkatan kerja • Pengembangan potensi SOM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan. • Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program - program peningkatan keahlian.
44. 3.Perlindnungan terhadap pekerja • Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku. 1.5 Meningkatkannya Daya Beli Masyarakat Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan • Sosialisasi pemanfaatan skema pembiayaan untuk rumah tangga miskin. • Perbaikan sistem pendataan kelompok usia lanjut dan anak - anak usia non produktif. • Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran yang berbasis masyarakat. • Fasilitasi kelompok rumah tangga miskin untuk pemanfaatan skema pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah. 1.6 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga • Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya). • Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang adaptif dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat. • Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan /kelompok disabilitas. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI • Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga. 1.7 Menurunkan ketimpangan pendapatan 1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat antar kelompok masyarakat • Perluasan subsidi/jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim). • Pengembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim).
45. 2.Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil • Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah (kabupaten) yang fokus pada usaha produktif sektor pertanian, peternakan, perikanan/kelautan dan industri mikro (RT). • Penguatan BUMDES pada wilayah terpencil untuk memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat.
46. 3.Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru • Koordinasi dan fasilitasi kawasan pedesaan/penyangga untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru • Koordinasi pendanaan dengan Pusat untuk pengembangan pusat ekonomi baru 1.8 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap 1. Pemantapan Sistem dan Regulasi Pendapatan daerah • Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak. • Perbaikan pada Kualitas SOM bagi petugas Pajak dan Distribusi. • Meningkatkan Pengawasan secara internal ten tang kinerja Petugas Pajak. • Pengembangan Evaluasi Monitoring secara elektronik untuk pembayaran dari sumber pendapatan Retribusi. • Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI
47. 2.Pemantapan Sistem Pemungutan • Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak melalui pembayaran secara online seperti melalui ATM, SMS Banking, Dompet elektronika, dan E Payment. • Penerapan amnesti pajak/retribusi daerah secara terbatas untuk perluasan basis pajak dan retribusi.
48. 3.Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset • Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. • Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari Retribusi • Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah • Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara komprehensif. 1.9 Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan Anak, Disabilitas dan Inklusi Sosial
49. 1.Perluasan akses bagi kelompok perempuan dan disabilitas • Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. • Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. • Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. • Kesempatan berusaha yang layak. • Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.
50. 2.Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan dan disabilitas • Jarninan advokasi dan pembelaan secara hukum. • Jaminan rehabilitasi akibat berbaga.i tindakan traumatik. • Penguatan kelembagaan perlindungan bagi kelompok perempuan.
51. 3.Pemantapan perlindungan terhadap anak • Perluasan Kota dan Desa Ramah Anak. • Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tindakan traumatik. ----------�------� Zs8f r . S ~ N g 7 ,,i.#!is',Nee s o . s a g , s - + 2 a RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI • Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak. 1.10 Terwujudnya Ketahanan dan 1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan Kedaulatan Pangan • Intensifikasi produksi pangan utama pada skala RT. • Ekstensifikasi Pangan alternatif sebagai penyanggah pangan u tama.
52. 2.Peningkatan akses RT terhadap Pangan • Penyiapan subsidi pangan bagi RT Miskin. • Pemantapan stok pangan pada saat krisis.
53. 3.Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat • Peningkatan kemampuan RT dalam pemanfaatan pangan secara tepat dan benar. • Subsidi pangan bergizi bagi kelompok 1000 PHK (Ibu Hamil dan 1bu Menyusui dengan anak Baduta).
54. 4.Dukrungan Regulasi • Penyusunan dan penetapan regulasi (Perda) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.
55. 2.Meningkatkan kualitas SDM 2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM 1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata yang berdaya saing NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing • Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. • Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca 1 jam sehari. • Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju Akreditasi Minimal B bagi SMA, SMK dan SLB. • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai melalui berbagai Sumber Pembiayaan (DAK, CSR, APBD Provinsi dan APBN). • Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam Membaca, Menulis, Berbicara, Berhitung dalam memecahkan masalah. • Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui penyediaan Modul Pembelajaran Wawasan Kebangsaan bagi siswa/i SMA/SMK, Organisasi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI Kepemudaan, Perguruan Tinggi di wilayah NTT.
56. 2.Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu Peningkatan Akses Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan tidak mampu melalui penyediaan Beasiswa.
57. 3.Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship • Kerjasama pengembangan Keterampilan siswa SMK di Balai Latihan Kerja untuk menuju SOM unggul melalui Pendidikan Vokasi. • Meningkatkan Keterampilan Penduduk Usia Kerja. • Mengoptimalisasi Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Sekolah Kejuruan. 4.Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru • Penyediaan dan distribusi Tenaga Guru Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan di setiap Sekolah (SMA, SMK dan SLB). • Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SMK, SMA dan SLB. • Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SMA, SMK dan SLB. 2.2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
58. 1.Pengembangan dan Penerapan Telnologi Kesehatan • Penyediaan Laboratorium, sarana prasarana dan tenaga laboran untuk peningkatan ketahanan kesehatan daerah. • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan spesifik Lokal (obat herbal dan tradisional). • Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat keschatan sesuai standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rujukan. 2.Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan • Penyediaan layanan kesehatan bergerak untuk mempermudah layanan kesehatan di destinasi wisata dan DTPK ( Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan). RPD Provinsi NTT Tahuun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI • Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan Iayanan kesehatan yang menyeluruh 100%(UHC = Universal Health Care 100%). • Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan. • Penyediaan dan distribusi tenaga med is (Dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi) untuk fasilitas layanan rujukan. • Pemenuhan kebutuhan SOM kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kualitas dan distribusi. • Perbaikan sistern dan Peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Memastikan layanan kesehatan yang komperhensif bagi Pasangan Usia Subur, lbu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk. • Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total.
59. 3.Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
60. 4.Pencegahan Stunting • Penguatan koordinasi dan kerjasarna dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pengarahan sumberdaya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan. • Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil, bayi dan balita yang terintegrasi dengan PAUD HI. • Mendorong replikasi PAUD HI sebagai salah satu upaya pencegahan dan eradikasi stun ting. • Peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin. • Perbaikan perilaku hidup sehat. • Pemantapan sistem informasi dan pengendalian stunting secara terpadu. ..--------------� RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI
61. 3.Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, kewilayahan dan Mitigasi Bencana 3.1 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 3.2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingungan Hidup Daerah
62. 1.Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan • Pemanfaatan sumber pembiayaan internal (APBD) dan eksternaJ secara terukur untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pengairan. • Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengairan.
63. 2.Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian • Pemantapan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air. • Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras provinsi dan kabupaten. • Oukungan pembiayaan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan. • Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjamin terselenggaranya tata kelola air yang baik.
64. 1.Pengelolaan Tata Ruang yang berkelanjutan • Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. • Peningkatan koordinasi tata ruang dengan pemerintah kabupaten/kota. • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis Provinsi.
65. 2.Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca • Penyebarluasan gerakan hemat energi, pengelolaan sampah organik dan non organik. • Peningkatan penggunaan EST. • Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Manggrove. • Pengelolaan DAS secara terpadu dan holistik antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 TUJUAN 3.3 SASARAN Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim STRATEGI
66. 1.Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat • Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur. • Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. • Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala dan iberkesinambungan. • Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana serta Adaptasi terhadap Perubahan Iklim seperti Peta dan Informasi Spasial, Teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal. • Peningkatan penggunaan Teknologi Internet sebagai media untuk Komunikasi, Publikasi, Informasi tentang Jalur Evakuasi, Lokasi Posko dan Pusat - Pusat Pelayanan terdekat. • Peningkatan informasi dari seluruh situs Perangkat Daerah (PD) tentang kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Bencana (BPB). • Peningkatan penggunaan Teknologi Seluler yang telah diintegrasikan pada Sistem Peringatan Tsunami, Banjir dan Gempa Bumi untuk meningkatkan kecepatan penyampaian pesan kepada masyarakat.
67. 2.Penguatan Tatakelola Resiko Bencana • Penerapan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. • Optimalisasi penerapan Standar Bangunan Tahan Gempa Bumi dan Tsunami terutama untuk Bangunan Publik dan Bangunan Vital. RPD Provinsi NTT Tahuun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI
68. 4.Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif 4.1 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif 1. • • • • Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan Penerapan e-government, e-planning, e-budgeting secara terpadu . Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja secara terpadu. Pemantapan sistem pendataan secara terpadu untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara terpadu. Pemantapan protokol akses informasi dan pemasukan data secara terkendali. Perencanaan, Pemantapan pelaksanaan maintenance system secara teratur dan berkelanjutan. • Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai kebutuhan sistem. Penyiapan infrastruktur penunjang untuk mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan.
69. 2.Reformasi Regulasi • Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web. Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk setiap alur kerja layanan pemerintahan. • Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistik dan terukur sebagai dasar penentuan pemberian tunjangan kinerja.
70. 3.Peningkatan Kapasitas SDM • Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. • Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah. • Pemberian Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan profesionalitas. • Rekrutmen pejabat melalui mekanisme assessment centre, seleksi terbuka dan manajemeo talent pool. • Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Penerapan role model, agen perubahan dan budaya kerja. • Rekruitmen ASN berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan ASN pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi. • Mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi melalui peran serta dunia usaha. • Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan melalui ketersediaan dan penguatan kapasitas SDM yang handal serta sarana prasarana yang memadai. • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD. ---------------� RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 6.2 ARAH KEBIJAKAN Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama tiga tahun dapat dilihat pada Gambar 6 . 1 dan Tabel 6.2 berikut. Arahan RPJPN Visi Pembangunan 2005- 2025 Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Visi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 "Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia" 2026 2024 Sukses Penyelenggaraan Pemilu Dan Permilu Kepala Daerah 2024 untuk Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan 2025 Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas Ekonomi Unggul clan SOM yang berdaya saing Arahan RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melaui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing Arahan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 Tahun ke empat : NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas. Gambar 6.1 Arah Kebijakan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA EKONOMI YANG KOKOH, EKONOMI UNGGUL DAN DAERAH 2024 UNTUK INFRASTRUKTUR YANG SDM YANG BERDAYA MEWUJUDKAN HANDAL DAN SDM YANG PEMBANGUNAN INKLUSIF BERKUALITAS SAING DAN BERKELANJUTAN » Pemberdayaan masyarakat » Pengembangan Rantai » Kerjasama lintas dalam mendukung Nilai ekonomi lokal daerah dan para peningkatan pendapatan » Penguatan system pemangku ► Pengembangan dan ekonomi masyarakat kepentingan dalam penguatan potensi-potensi ► Sinergitas tujuan pengelolaan ekonomi - - - ekonomi lokal pembangunan dan berkelanju tan - j RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 > Penuntasan pembangunan pemangku kepentingan ► Peningkatan kualitas infrastruktur dan lainnya hidup masyarakat peningkatan pelayanan ► Peningkatan kualitas ► Pencapaian dan dasar hidup masyarakat pemenuhan SPM ► Pencapaian dan ► Ketersediaan dan pemenuhan SPM pemantapan ► Sinergitas pencapaian infrastruktur tujuan dan pelaksanaan ► Pencapaian dan prioritas pembangunan pemenuhan SPM dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. Arab kebijakan dari tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu :
71. 1.Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
72. 2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
73. 3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
74. 4.Reformasi birokrasi. Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah. 6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NIT Tahun 2024-2026, maka perumusan program pembangunan daerah harus mengakomodir program - program strategis Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dengan memperhatikan keterkaitan antar bidang urusan pemerintah daerah, status Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pencapaian SDGs dan SPM maka di dalam merangkai program - program yang menjadi prioritas daerah juga merujuk pada penelaahan hasil dari Bab Il,III,IV dan V, sehingga menghasilkan pemilihan program- program prioritas yang dapat dipedomani oleh Perangkat Daerah untuk menyusuna dokumen turunan selanjutnya. Selain itu juga, dengan memperhatikan aspek regulasi dan kebijakan yang berlaku dari pusat sampai daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan beberapa program unggulan/prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2024-2026 sebagaimana pada Tabel 6.3 di bawah ini. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 Tabel 6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 VI-16 ij Target Kinerja Program dan Kerangk P danan Bidang Urusan I Kordiai Kordiai Kode p i tu .han dan I Indi t Kinerj Stun Kinerj« Awal Kinerj« pad Pernglat Program Proritas Program (outcome] RPD (Tahon akhir periode Derah Perbangunan 2022) Tahu-1 (2024) Than-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD Target Rp (Jut) Target Rp (uta) Target Rp (ta)
75. 1.Mewafudln myrant yang mandiri, malr, sejahtera dan berkeadilan soaial 1.1Meninglatnya produlsd dan produktifit erta pengolahan produlr untuk meninglatlan n±lad tarba.h 3 25 Urusan Pererlnta.hn Bidang Kelaatan Dan Pella.nan PROGRAM PENGELOLAAN 3 25 2 KELAUTAN. PESISIR DAN 2.975.098.000 2.845.133.963 2.944.796.539 PULAU-PULAU KECIL Luas Kawasan Konservasi Perairan Ha 701.545 790.420 790.420 803.326 803.326 DKP / Daerah Yans Dikelola 3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN 24.813.592.799 24.405.731.613 25.260.643.237 PERIKANAN TANGKAP I Produksi Perikanan Ton 186.364 200.000 205.000 210.000 210.000 DKP Tanekao 3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN 2.339.624.019 1.902.709.379 1,969.359.640 ' PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Ton 1,404.233 1.620.000 1.749.600 1.889.568 1.889.568 DKP Budidnva PROGRAM PENGAWASAN 3 25 5 SUMBER DAYA ' 1.964.896.800 2.213.772.960 2.291.319.508 KELAUTAN DAN IPERIKANAN I Penentaae ?.nun.man Kasus IUU Fishing % 10,34 6,89 3,45 0 0 DKP (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) PROGRAM PENGOLAHAN 3 25 6 DAN PEMASARAN HASIL 121.838.158 116.515.785 120.597.232 PERIKANAN i ngka Konsumsi Ikan kg/perkapita 45,92 56.00.00 58.00.00 60.00.00 60.00.00 DKP Itahun 3 26 Urun Perelntaban iderg Periwlta RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-17 'I Target Kinerja Program dan Kerangle P dn una n Bidang Uran Mondiei Kondiai Kode p t tu han dan Indi I r Kiner]a Setun Kierja Awl Kierj pad Per.nglat Program Proritas Program (outcome] RPD (Ta.hen akhir periode Daer.h p I nganan 2022) Tahun-1 (2024) Taha-2 (2025) Than-3 (2026) RPD I Target Rp (Jut) Target Rp (Jut) Target Rp (ta) PROGRAM PENGEMBANGAN I3 26 4 EKONOMI KREATIF 363.452.443 355.203.150 367.645.608 MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cakupan produk ekraf yang yang mendapatkan % N/A 33,33 33,33 33.33 1 00 Disparekraf HKI Persentase produk ekraf yang dipasarkan melalui % 0,00 33.33 33,33 33,33 100 Disparelraf media digital 3 27 Uran Perrintahn Bidang Perta nia PROGRAM PENYEDIAAN I3 27 2 DAN PENGEMBANGAN 23.729.211.175 18.532.830.101 19.182.019.075 SARANA PERTANIAN Persentase Pertumbuhan % 6,10 5,01 6,68 6 , 1 1 6, 11 Dinas Populasi Ternak Besar Peternakan Persentase Pertumbuhan % 11,00 11,32 11,37 1 1 , 4 8 11,48 Dinas Populasi Ternak Kecil Peternakan ' Persentase Pertumbuhan % 5,80 5,52 5,98 6,05 6,05 Dinas Populasi Ternak Unoaas Peternakan Persentase Konsumsi % 9 , 1 1 9,61 10,11 10,61 10,61 Dinas Duin Peternakan [ Persentase Konsumsi % 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Dinas Telur Peternakan PROGRAM PENYEDIAAN i'DAN PENGEMBANGAN 18.808.734.165 23.8369.160.838 24.005.704.824 SARANA PERTANIAN I I Dinas / Poduksi Tanaman Padi Ton 772.475 847.240,27 889.602,28 934.082,40 934.082,40 Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Produksi Tanaman Ton 654.921,04 869.618,32 913.099,23 958.754,20 958.754,20 Pertanian Dan I Jagung Ketahanan Pangan Dinas I Produksi Tanaman Ton 3.274,95 3.610,63 3.791,16 3.980,72 3.980,72 Pertanian Dan Sorgum Ketahanan Pangan --------------�----=lt:_ RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-18 Trget Kinerja Program dan Kerangks P dannan Bidang Uran Kordisi Kondiai ode Pemerint.han den :SC Kinaj« Satan Kierja Awl Klerja pad Per «) C Program Prorits Program (outcore) RPD (Thran akhir periode Dara.h P I ngunan 2022) Th-1 (2024 Ta.han-2 (2025) Thran-3 (2026) RPD Target Rp (Jt) Target Rp (ta) Target Rp (ta) Dinas Poduksi kedelai Ton 1.030 2.654,43 2.787,16 2.926,51 2.926,51 Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Produksi kacang hijau Ton 7.470,00 12.126,12 12.732,43 13.369,05 13.369,05 Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Produksi Tanaman Jeruk Ton 46.474 65.770,46 69.058,99 72.511,94 72.511,94 Pertanian Dan Ketahanan Pangan I Prod.ukai Tanaman Dinas Ton 81.997 101.061,82 106.114,91 111.420,66 111.420,66 Pertanian Dan [Mangga Ketahanan Pangan Dinas Produksi Tanaman Ton 5.715 13.230,50 13.892,02 14.586,62 14.586,62 Pertanian Dan Bawang Mera Ketahanan Pangan Dinas Produksi Tanaman Cabe Ton 8.359 6.269,70 6.583,18 6.912,34 6.912,34 Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Produksi Tanaman Ton 67.857,00 71.065,97 73.197,95 75.393,89 75.393,89 Pertanian Dan Kelapa Ketahanan Pangan Dinas I Produksi Tanaman Kopi Ton 26.256,00 28.229,32 29.076,20 29.948,49 29.948,49 Pertanian Dan Ketahanan Pangan ' Dins i Poduksi Tanaman Kakao Ton 20.787,00 22.502,89 23.177,97 23.873,31 23.873,31 Pertanian Dan ! Ketahanan I anon ]pdukai Tanaman Dinas Ton 53.007,00 57.382,95 59.104,44 60.877,57 60.877,57 Pertanian Dan / Jambu Mete Ketahanan Pangan i Produksi Tanaman Ton 5.699,00 4.419,00 4.551,57 4.688,12 4.688,12 Dinas I RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-19 Bidmg Uran P L tu ha n den Program Protas Pe h ung lad nr Kierja Program ( tu me] - Mordini Kondiai fie@ Ad ] fie@ Jee RPD (Taha khtr periode Dara.h 2022) Than-1 (2024) Thran-2 (2025) Than-3 (2026) RPD Rp (ta) Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas 3.939,28 Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas 100,00 Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas 21,00 Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas 14,63 Pertanian Dan Ketahanan Pangan 120.000.000 100,00 Dinas Peternakan Dinas 85,00 Pertanian Dan Ketahanan Pangan 519.405.196 80,00 Dinas Peternakan 53,00 Dinas paternak an 1.050.000.000 :t=J 53,00 80,00 501.826.643 1.030.500.000 48,00 80,00 3.824,54 3.939,28 100,00 100,00 19,00 21,00 14,20 14,63 105.000.000 98.500.000 100,00 100,00 80,00 85,00 840.128.076 1.125.000.000 75,00 13,79 17,00 43,00 80,00 100,00 100,00 3.713,15 0,00 13,00 13,00 38,00 80,00 100,00 100,00 3.000,00 Unit Ton ii r Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik Raio ketersediaan alain tan Cakupan Penggunan Pupuk Cakupan penggunan berih bersertifikat Produksi Tanaman (daun basah) Cengkeh Persentase prasarana ternak yang memenu hi standar ' Persentase unit usaha / pangan asal ternak yang ' memenuhi standar ] Persentase Ternak yang sehat PROGRAM PENGENDALIAN DAN s27 PROGRAM PENYEDIAAN 27 3 DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN 27 4 KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3 3 RPD Provinsi NTT Tahuun 2024-2026 V1-20 I ' Target Kinerja Program dan Kerangk Pendanan Bidang Ursan Kondisi Kondiai Pemerinta.han den I lndi tor Kinerja Kinerja Awl Kinerja pada Peranglat Kode Program Proritas Program (outcome] Stun RFD (Thran akhir periode Deers.h Perbanguan I 2022) Tahu-1 (2024 Ta.ha-2 (2025) Ta.haun-3 (2026) RPD I ' Target Rp (Jut] Target Rp (ta) Target Rp (ta) PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase areal Dinas Pertanian Dan serangan OPT yang % 56,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Ketahanan / dikendalikan Pangan 3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN 1,450.000.000 1.295.500.000 1.450.000.000 PERTANIAN Cakupan Peningkatan Dinas Kompetensi Kelompok % 71,45 86,45 4,03 100,00 100,00 Pertanian Dan Tani menurut Kela Ketahanan (Kelas Peru la) Pangan ! Cakupan Peningkatan Dinas Kompetensi Kelompok % 70.67 78,01 89,00 100,00 100,00 Pertanian Dan Tani menurut Kela Ketahanan (Kelas Laniut) Pangan Cakupan Peningkatan Dinas Kompetensi Kelompok % 51.75 64.91 3,45 100,00 100,00 Pertanian Dan Tani menurut Kela Ketahanan (Kelas Madva Pangan Cakupan Peningkatan Dinas Kompetensi Kelompok % 30,00 33,33 66.67 100,00 100,00 Pertanian Dan Tani menurut Kels Ketahanan (Kelas Utama) Pangan 3 28 Uruan Pererintahan Bidang Kehutanan PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. I3 28 5 PENYULUHAN DAN 97.585.333 95.370.434 9 8. 7 1 1 . 1 7 8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Persentase luasan hutan Dinas yang dimanfaatkan Lingkungan untuk Perhutanan Sosial % 15,39 15.43 15.47 15.51 Hidup Dan dan Masyarakat Hukum Kehutanan ' Adat 3 30 Urus.n Pererintahan Bidng Perdagngan PROGRAM PERIZINAN I 3 30 2 DAN PENDAFTARAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 PERU SAHAAN RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-21 ii Target Kinerja Program dan Kerangle P dn naa n Bidang Urasan Kordisi Kondisi Kode • rintahan dan :an r Kinerj« Satman Kimerjn Awl Kinerj pada Pe ungplat Program Proritns Program (outcome] RPD (Ta.hen akhir period Deera.h P b ung 2022) Tahurn-1 (2024) Ta.han-2 (2025) Ta.han-3 (2026) RPD Target Rp (Juta) Target Rp (uta) Target Rp (ta) Cakupan Penerapan [ Sistem Perijinan Usaha % 45,00 45,00 49,00 51,00 51,00 Disperindag / d an lnvestasi berbasis Online 3 31 Uruan Pererinta.han Bidang Perindustrian PROGRAM PERENCANAAN 3 31 2 DAN PEMBANGUNAN 270.561.372 264.420.431 273.682.849 INDUSTRI Pertumbuhan industri % 1,25 1,50 1.75 2,00 2,00 Disperindag ' pengolahan 1.2Meningiatnya peranan Pariwisata ntuk nerdulrung Perelonomian 3 26 Urusan Pererintahan Bidang Pariwist.a PROGRAM PENINGKATAN I 3 26 2 DAYA TARIK DESTINASI 519.769.719 342.230.799 354.218.847 PARIWISATA Persentase destinasi yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disparekraf ditangani/ dipelihara Persentase peningkatan destinasi pariwisata % NA 4,17 4,17 0,53 20,83 Disparekraf strategis Provinsi Persentase ijin tanda ' daftar usaha pariwisata % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disparekraf kewenangan provinsi l van difasilitasi 3 26 3 PROGRAM PEMASARAN ,I 900.000.000 1.045.314.358 1,081.930.814 PARIWISATA Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 % 31,82 31,82 36.,36 100 Disparekraf destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) 1.3. Meningl tnya lnvetasi dan lieraa Perdagangan 3 30 brusan Pererintahan Bidang Perdgngan PROGRAM PERIZINAN I 3 30 2 DAN PENDAFTARAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 PERU SAHAAN RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-22 ii Target Kinerja Progre dan Kerangle P dn unna n Bidang Urassn Kondii Kondisi Kode Pen 2 han dan Iadi r Kinerj Stun Kinerj«e Awad Kinerja pada Per , 1 Program Proritms Program (outcome] RPD (Thran a.hir periode Daerah Perbangunan I 2022) Taha-1 (2024) Ta.h-2 (2025) Than-3 (2026) RPD I ' Target Rp (Jut) Rp (Jut) Targetl Target Rp (ta) Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha % 45,00 45,00 49,00 51,00 51,00 Disperindag dan Investasi berbasis Online PROGRAM ' 3 30 5 PENGEMBANGAN 50.000.000 50.000.000 50.000.000 EKSPOR Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas % 16,67 28,57 1 1 , 1 1 20,20 20,20 Disperindeg Ekspor PROGRAM PENGGUNAAN 3 30 7 DAN PEMASARAN I 899.916.614 956.316.048 989.814.970 PRODUK DALAM NEGERI Nilai transaksi produk % 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00 Disperindag !vans dipasarkan 3 31 Urusan Pernerintahan Bidang Perirdustran PROGRAM PERENCANAAN 3 31 2 DAN PEMBANGUNAN 270.561.372 264.420.431 273.682.849 INDUST RI Pertumbuhan industri % 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 Disperindag pensolahan 1.4. Trciptanya Lapangan Kerja dan Meninglatnya Kesempatan Kerja 2 7 Urusan Pererintahn Bidng Tenaga Kerja PROGRAM PBLATlHAN I 2 7 3 KERJA DAN 150.000.000 150.000.000 150.000.000 PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Cakupan peserta Dina Koperasi, pelatihan bersertifikat % 70,00 90,00 92,00 95,00 95,00 UKM, Tenaga kompetensi dibanding Kerja Dan jumlah peserta pelatihan Transmigrasi 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN 519.662.000 519.662.000 550.000.000 TENAGA KERA Dinas I Persentaai penempatan Koperasi, tenaga kerja di pasar % 70,00 75,00 78,00 78,00 78,00 UKM, Tenaga I kerja Kerja Dan Transmirasi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-23 I ' Target Kinerja Program dan Kerangle P d unan ' Bidang Uran I Kondii Kondiai Kode P int ha n dan Idi I r Kinerja Satan Klnerja Awal Kierja pada Peranglat Program Prorltas i Program (outcome] RPD (Ta.hen akhir periode Deers.h Perbangnan I 2022) Tahun-1 (2024) Ta.han-2 (2025) Than-3 (2026) RPD !, Target Rp (Jut) T..... Rp (uta) Target Rp (ta) 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN I 365.000.000 334.708.000 350.061.000 INDUSTRIAL I Persentaae Peruaahaan Dinas Koperasi, yang membentuk Sarana % 1 1 , 1 7 12,40 13,63 14,86 14,86 UKM, Tenaga Hubungan Industrial Kerja Dan Transmigrasi 2 7 6 PROGRAM PENGAWASAN 300.000.000 300.000.000 300.000.000 KETENAGAKERJAAN Persentase Jumlah Dinas Perusahaan yang Koperasi, melaksanakan Norma % - 45,00 67,00 70,00 70,00 UKM, Tenaga Kerja Kerja Dan Transmigrasi 2 19 Uran Pererinta.han Bidsong Kerpemudan Dan Olah.rag PROGRAM I PENGEMBANGAN 2 19 2 KAPASITAS DAYA SAING 497.866.745 1.405.784.591 1.455.028.006 KEPEMUDAAN Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok 1438,00 250,00 250,00 250,00 750,00 Dinas Pemuda j diaa.bilitu dan orang Dan Olahraga Organisasi kepemudaan 1.5. Meningltkannya Daya Bel Mayarakat 2 17 Urusan Pemerinthan Biding operasi. Usaha Kecfl. Dan M PROGR.\M PENGAWASAN I 2 17 3 DAN PEMERIKSAAN 2.736.326.000 2.618.807.700 2.796.065.000 KOPERASt I Persentase koperasi aktif Dina» Koperasi, % 93,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PROGRAM PENDIDIKAN 2 17 5 DAN LATIHAN 158.182.000 99.421.900 188.051.000 PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi Dinas % 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Koperasi, yang dilatih Ukm. Tenaga RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 eeieeterser.vi,03t98.%eGt.8A%.tel%%.9a.84\% VI-24 Target Kiera Preran dan Kerngl P C an idag Urn Kordii Kordiat Kode P 7 ha.n den Ind Kinerj Stan Klrerj Awa.l Kierje pada • ask it Program Prorits Program I me) RPD (Than akhir periode Daer.h • 7 p e 2022) Tahu-1 (2024) Ta.ha-2 (2025) Ta.han-3 (2026) RPD Target Rp (Jta) Target Rp (ta] Target Rp (ta) Kerja Dan Transmigrasi PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 2 17 7 MENENGAH. USAHA 418.428.000 404.391.700 425.563.000 KECIL. DAN USAHA MIKRO (U MKM) ' I Peraentue kelompok Dinas Koperasi, % 54,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Um, Tenaga UMKM yang dibina Kerja Dan Transmigrasi 2 17 8 PROGRAM 5.390.928.000 4.595.068.059 5.398.063.000 ' PENGEMBANGAN UMKM Persntas kelompok Dinas UMKM yang difasilitasi Koperasi, dengan penggunaan % 3,00 9,00 9,00 10,00 10,00 Ukm, Tenaga teknologi produksi/ Kerja Dan ' oenolahan Transmisrrasi 3 26 Urn Penn 5 1 ban Bid«mg Priwita PROGRAM PENGEMBANGAN I 3 26 5 SUMBER DAYA I 258.599.071 252.729.639 261.582.539 I PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase tenaga kerja pariwisata [restoran dan % 33,33 33,33 33,33 100 Disparekraf akomodasi) yang berrtifikai Perentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya % 33,33 33,33 33.33 100 Disparekraf dan Fashion] yang bersertifikat 3 30 Urunan Pemerita.han Biding Perdagngan PROGRAM STABILISASI I 3 30 4 HARGA BARANG ' 138.615.068 23.907.614 24.745.077 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING i Persentase rata-rata % 3/d 10 3 / d 10 3s/d 10 3s/d 10 3/d 10 Disperindag kenaikan barang rook RPD Provinsi NTT Tahuun 2024-2026 V1-25 Target Kinerja Program dan Kerangle P d an Bidang Uran Kordisi Kordiai Kode • I han daun i Indu 1 Kinarj Satan Kirerja Awal Kierj pad Pernglat Program Proritn Program (outcome] RPD (Tahon akhir periode Deena.h Perbangnan I 2022) Ta.hun-1 (2024 Thran-2 (2025) Ta.ha-3 (2026) lll'D ! • Target p (Jut) Target Rp (uta) Target Rp (wt) per tahun Persentae rata-rata kenaikan barang penting % 3s/d 10 3/d 10 3s/d 10 3a/d 10 3s/d 10 Disperindag ar tahun PROGRAM 3 30 6 STANDARDISASI DAN 500.341.666 838.519.141 867.891.740 PERLIN DUNGAN KONSUMEN Persntase peningkatan pelaku uaha yang memasarkan produk % 53,00 60,00 65,00 70,00 70,00 Disperindag sesuai standar arlindungan konsumen Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan % 17,65 20,00 25.00 30,00 30,00 Disperindeg ' penguiian 1.6 Menurunya Kendall.ran Mayra.lat 1 4 U'run Pernerintahun Biderg Per maha Dan Kawn Pet kin.an PROGRAM I 4 2 PENGEMBANGAN 840.000.000 96.630.839 98.980.705 PERU MAHAN Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dina PUPR program pemerintah provinsi I Po.-.entue Keten,e<liaan rumah bagi warga yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas PUPR terkena bencana tingkat provinsi 1 4 3 PROGRAM KAWASAN I 2.112.500.000 2.112.500.000 2.112.500.000 PERMUKIMAN I Persentase Penurunan i Tingkat Kekumuhan % 100,00 95,00 93,00 88,00 88,00 Dina PU PR Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi PROGRAM PENINGKATAN I I 4 5 PRASAANA. SARANA 577.500.000 577.500.000 577.500.000 DAN UTILITAS UMUM RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-26 Trget Kinerja Program den Kera.nglen P d nan Bidang Uran Komdit Kordiai Kode P rintahan dan Indu Kinerj« Stun Kierj« Awl Kinerje pada P « Program Prorits I Program (outcome) RPD (Thran akhir period Dara.h P I mgun.an I 2022) Ta.hun-1 (2024) Tu.han-2 (2025) Thran-3 (2026) RFD Target Rp (Jtn) Target Rp (Jut) Target Rp (ta) (PsU) Persentase Lingkungan yang didukung % 4,55 4,55 18,18 22.73 22,73 Dinas PUPR Prasarana, Sar ana dan / Utilitas (PSU 1 6 Uran Perrintahn Bidang Soil Persentae peningkatan PROGRAM mutu dan kemampuan I 6 2 PEMBERDAYAAN SOSIAL SDM Poteni Sumber 3.457.000.000 1.328.131.728 1.374.655.031 Kesejahteran Sosial IPSKSI % 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN y Persentase warga negara I 6 3 WARGA NEGARA MIGRAN migran yang ditangani 260.000.000 23.907.901 24.745.374 KORBAN TINDAK dan terpenuhi kebutuhan KEKERASAN dasarnva % 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sos ial PROGRAM REHABILITASI Persentase Capaian I 6 4 SOSIAL Standar Pelayanan 10.300.000.000 10.048.152.917 10.400.131.004 Minimal (SpM Sosial % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial Persentase aksesibihitas PROGRAM mayarakat miskin yang I 6 5 PERLINDUNGAN DAN mendapatkan 13.524.000.000 31.874.013.895 32.990.532.974 JAMINAN SOSIAL perlindungan dan jaminan sosial % 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Dina Sosial Persentase korban bencana alamn dan sosial daerah provinsi yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnva PROGRAM PENGELOLAAN t I 6 7 TAMAN MAKAM I 529.000.000 23.907.901 24.745.374 PAHLAWAN Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan % 100,00 80,00 90,00 90,00 100,00 Dina Sosial Nasional Provinsi dan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-27 ii Target Kinerja Program dan Kerangk P danaan Bidang Urassn Kordisi Kordiai Kode p erintahan dan Idi 1 Knerj atuan Kirerja Awl Kierja pada Peranglat Program Prorits Program ( ou t me] RPD (Thran akhir periode Deer.h Perbanguunan 2022) Ta.hun-1 (2024) Ta.hran-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD ! ' Target Rp (Juta) Target R (Jut) Target Rp (Jta) Makam Pahlawan Nasional Provinsi 3 29 Urusaun Pererinta.han Bidang Energi Den Surber Daya Mveral 3 29 5 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis % (KW) 17,00 20,00 25.000.000 30,48 84.854.234.070 35,00 87.826.604.338 35,00 Dinas Esdm EBT etiao tahun 3 29 6 PROGRAM PENGELOLAAN 88.050.247.971 1.825.027.522 1.888.956.654 KETENAGALISTRIKAN Presentase Cakupan Rumah Tangga yang Unit 89,01 93,00 94,00 95,00 95,00 Dinas ESDM ' terlavani listrik 3 32 Urusan Pererintahan Bidang Transmigrasi 3 32 2 PROGRAM PERENCANAAN 275.000.000 225.000.000 275.000.000 KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kawasan dan Dinas Lokasi Transmigrasi yang % 75,00 89,00 90,00 92,00 92,00 Koperasi, ' difasilitasi Nakertrens pencadangannya PROGRAM 3 32 3 PEMBANGUNAN 535.000.000 500.000.000 437.776.282 KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Lokasi Dinas Transmigrasi yang % 75,00 89,00 90,00 92,00 92,00 Koperasi, difasilitasi pembangunan Nakertrans dan penempatannva PROGRAM 3 32 4 PENGEMBANGAN 464.229.000 400.000.000 475.000.000 KAWASAN TRANSMIGRASI [Persentase unit Dinas ' pemukiman trnsmigrasi % 75,00 89,00 90,00 92,00 92,00 Koperasi, ]yang difasilitasi Nakertrans pengembangannva 1.7 Menurunan Ketirpangan pendaptan antar kelompoak mayaura.lat 2 13 Urusan Pemerinta.hen Bidang Penberdyman Masyaralat Dan Des PROGRAM PENATAAN Meningkatnya Penataan 2 13 2 DESA Pemerintahan dan 50.000.000 42.204.235 43.682.613 Pelavanan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-28 : Target Kinerja Program dan Kerangle P dare.an Bidang Uren Kondii Kordiat Pem 2 han dan Indn tor Kinerje Kierja Awl Kinerja pad Per . Kode Setuan a Program Prorltas l Program (outcome] RPD (Then akhir periode Dara.h • 2 gunan 2022) Ta.hn-1 (2024) Ta.hr-2 (2025) Than-3 (2026) RPD I l Target Rp (Juta) Target Rp (Jta) Target Rp (wt) [Kemayarakatan di Des I (Jumlah Deaa Pe.-.;apan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembanae Jumlah Dokumen Hasil Dinas Fasilitasi Kabupaten/ Desa 1 1 1 Desa 32 Desa 24 Desa 20 Desa 433 Desa Pemberdayaa Kota dan Desa dalam Persiapan Persiapan Persiapan n Masyarakat rangka Penataan Desa Desa Jumlah Status Desa Minimal Berkembang. PROGRAM ADMINISTRASI Peningkatan Kapasitas 2 13 4 PEMERINTAHAN DESA Aparatur Desa, Bumdes 585.000.000 544.199.890 563.262.741 Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Dinas Peraturan Daerah 141 Perbub 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen I Dokumen l Dokumen Pemberdayaa I Kabupaten/Kota dan n Masyarakat Peraturan Bupati/wali Desa Kota yang Mengatur Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 1.454 Dinas Pengawasan Penetapan BUMdes di 21 21 Kabupaten 2I Kabupaten 21 Kabupaten 21 Kabupaten 21 Kabupaten Pemberdayaa Pengaturan BUM Desa n Masyarakat I Kab/ Kota dan Lembaga Kabupaten Desa I Keria Sama antar Des PROGRAM Jumlah Bumdes Aktif, PEMBERDAYAAN Perm berdayaan LEMBAGA Kelembagaan Masyarakat 2 13 s KEMASYARAKATAN. di Bidang Ekonomi, 965.000.000 1.087.060.232 1.125.139.010 LEMBAGA ADAT DAN I Sosial, dan Adat MASYARAKAT HUKUM (Bumdes, PKK, ADAT Posyandu, Posyantek, Alat TTG Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan Dinas dan Pendayagunaan 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota Pemberdayaa Kelembagaan Lembaga n Masyarakat I Kemasyarakatan Desa i Desa/Kelurahan (RT RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-29 11 ' Target Knerja Program dan K gk P unman Bidang Urusan I Kordisi Kordiai Kode P I han den i 720 Kinrje Stan Kierje Awal Kinerja pada Perarglat Program Proritas Program f 2 me] RPD (Taha akhir periode Daerah p I I = Ii 2022) Tahu-1 (2024) Taha-2 (2025) Than-3 (2026) ltPD Target Rp (Jta) Target Rp (utan) Target Rp (ta) RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masvarakat Hukum Adat Dinas Jumlah alat TTG yang 678 Unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 738 Unit Pemberdayan ] diproduksi n Masyarakat Desa 1.8 Meningkatnya Kontribuni PAD terhadap Pendapatan daerah 2 18 Urusn Pererintahan Bidang Penanaman Modal PROGRAM PENGELOLAAN 18 1 DATA DAN SISTEM 60.000.000 50.000.000 55.000.000 INFORMASI PENANAMAN MODAL I Penoentase data dan informasi perizinan dan % 61,38 61,38 100,00 100,00 100,00 DPMTSPnon penznan yang terintegrasi secara elektronik PROGRAM 2 18 2 PENGEMBANGAN IKLIM 200.463.142 23.907.901 24.745.374 PENANAMAN MODAL Persentase Pertumbuhan % 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 DPMTSP ' Investor 2 18 3 PROGRAM PROMOSI
76. 195.705.136 191.263.209 197.962.994 PENANAMAN MODAL Persentase Pertumbuhan calon investor yang % 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00 DPMTSP mengurus ijin setiap tahun 2 18 4 PROGRAM PELAYANAN 212.583.763 110.028.445 113.882.646 PENANAMAN MODAL Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan % 100,00 100,00 100,00 100,00 DPMTSP tepat waktu sesuai SO PROGRAM ' 2 18 5 PENGENDALIAN ' 415.899.132 734.833.251 760.573.823 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-30 '1 Target Kierj Program dun Kerngkn P dn unan Bidang Uran Kordiai Kondiai Kode p t tu ha n daun :co 1 Kinerja Batun Kinerja Awa.l Kierja pada Pera gkn t Program Prorlts Program (otcome] RPD (Ta.han akhir perode Deena.h p bu ng • 2022) Thum-1 (2024) Tu.hran-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD Target Rp (ta) Trget R (at) Target Rp (ta) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPMTSP ' ketentuan • 2 KEUANGAN 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN 2.255.000.000 1.616.172.783 1.672.785.9145 BARANG MILIK DAERAH I Persentase Badan penatausahaan Barang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pendapatan Milik Daerah Dan Aset Daerah Badan Persentase pemanfaatan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pendapatan aset Dan Aset Daerah ' Persentase Badan Pemindahtanganan dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pendapatan ' Pengamanan Barang Dan Aset Milik Daerah Daerah 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN 15.025.000.000 13.803.062.032 14.286.571.331 PENDAPATAN DAERAH Persentase Kontnibusi Badan ' PAD terhadap % 19,41 02021, 22,00 23,00 24,00 24,00 Pendapatan pendapatan daerah audited) Dan Aset Daerah 1.9Terjminnya leet.arngender den perli dung anal, Diab.lit dan ired avoid 2 8 Urusan Pererintahen Bidng Penberdyan Perempun Dan Perlirdungan Aral PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 2 8 2 GENDER DAN 3.000.000 3.000.000 3.000.000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas ' Pemberday aa 'Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksankan % 84,61 95,00 97,00 100,00 100,00 n Perempuan PPRG Dan Perlindungan ' Anak [ 2 8 3 PROGRAM 448.681.400 369.334.326 382.271.787 PERLIN DUNGAN RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-31 Target Kinerja Program dan Kerangk P tr an Bidang Uran ondisi Kondial Kode P intahan dan :on I Klaja Stun Kierj Awal Kinerje pad Pera.nglat Program Prots Program (outcome) RPD (Then akhir periode Daerah Perbau g == 2022) Tahu-1 (2024) Ta.hn-2 (2025 Thea-3 (2026) RPD Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (wt) PEREMPUAN Dinas Persentase Jumlah Kasus Pemberdayaa kekerasan terhadap % 80,00 90,00 95,00 100,00 100,00 n Perempuan perempuan yang Dan ditangani sesuai standar Perlindungan Anak 2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN 5.000.000 5.000.000 5.000.000 KUALITAS KELUARGA Cakupan Kabupaten / Dinas Pemberdayaa Kota yang melaksanakan n Perempuan tahapan Intervensi % 27,00 64,00 82,00 100,00 100,00 Dan Peningkatan Indeks Perlindungan Kualitas Keluarga (IKK] Anak PROGRAM PENGELOLAAN 2 8 5 SISTEM DATA GENDER 3.000.000 3.000.000 3.000.000 DAN ANAK Dina Cakupan ketersediaan Pemberday aa data terpilah di 0PD % 10,00 15,00 18,00 20,00 20,00 n Perempuan Dan lingkup Provinsi Perlindungan Anak 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN 5.000.000 5.000.000 5.000.000 HAK ANAK Dinas Peningkatan Cakupan Pemberdayaa Kabupaten/Kota Layak % 4,50 9,00 13,50 18,00 18,00 n Perempuan Dan Anak Perlindungan Anak PROGRAM 2 8 7 PERLINDUNGAN KHUSUS 83.788.000 80.127.809 82.934.616 ANAK Dinas Jumlah kasus kekerasan Pemberdayaa terhadap anak yang % 80,00 90,00 95,00 100,00 100,00 n Perempuan Dan ditangani sesuai standar Perlindungan Anak -------------�---H-:: RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-32 Target Kinverja Program dan K gk P • an Bidang Urn Kordisi Kordiai P einthan den ' Indn Kinerja Klrjn Awl Kirrje pada Pernglat Kode Program Prorits Program (otcome] Satan RPD (Ta.hran akhir periode Deena.h Perbangnan 2022) Ta.hum-1 (2024) Ta.hran-2 (2025) Than-3 (2026) RFD 4 Target Rp (uta) Target Rp (uta) Target Rp (ta) 2 17 Urson Pererintahan Biderg Uaaha Kell. Dan M g.h PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 2 17 7 MENENGAH. USAHA 418.428.000 404.391.700 425.563.000 KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKMI I Peraentase kelompok Dinas Koperasi, UMKM yang dibina % 54,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ukm, Tenaga ' Kerja Dan ' Transmigrasi 2 17 8 PROGRAM 5.390.928.000 4.595.068.059 5.398.063.000 PENGEMBANGAN UMKM Persentase kelompok Dinas UMKM yang difasilitasi Koperasi, dengan penggunaan % 3,00 9,00 9,00 10,00 10,00 Ukm, Tenaga teknologi produksi/ Kerja Dan bnqolahar Transmigrasi 1.10 Terwufudnya Ketahanan dan Kedulatan Pangan . 2 9 Ursan Pererinta.hn R i p PROGRAM PENINGKATAN 2 9 3 DIVERSIFIKASI DAN I 862.000.000 849.070.000 962.000.000 KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Presentase peningkatan Dinas konsumsi pangan pokok Pertanian Dan non beras terhadap % 13,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Ketahanan konsumsi pangan Pangan keseluruhan 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN I 300.000.000 295.500.000 300.000.000 KERAWANAN PANGAN ' Dinas Persentase daerah rentan % 25,88 24,50 24,00 23.50 Pertanian Dan rawan pangan . Ketahanan Pargan 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN 300.000.000 295.500.000 300.000.000 KEAMANAN PANGAN I Persentase Produsen % 12,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Dinas 'pangan segar teriamin Pertanian Dan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-33 I Target Kiera Program dan Kerangl P I an Bidang Uran Kordisi Kordiai Pem 2 han dan lndi Klarj« Kierja Awl Kierj pad Pera I Kode Batun a Program Prorlt ;I Program ( 1 me] PD (Thran akhir perlode Dara.h P 7 I" 2022) Th-1 (2024) Than-2 (2025) Than-3 (2026) RPD Target Rp (Jut] Target Rp (Jut) Target Rp (ta) ]keamanan pangan Ketahanan Pangan
77. 2.Meninglatlean lualit SDM yang berdays sing 2.1 Meningd I ya Ase dan Kalita SDM NTT yang Tigi dan Berdaya Satng 1 1 Urusen Pererinta.hn Bidang P A4Al 1 I 2 PROGRAM PENGELOLAAN 1.038.874.781.169 1.045.701.881.196 1.082.331.911.686 PENDi DI KAN Meningkatnya Persentase Dinas ' Partisipasi Sekolah. APS 87,00 Pendidikan kelompok 16 - 18 Tahun % 76,00 80,00 82,00 85,00 Dan (SMA dan SMK) (Data Kebudayaan Teroilah Gender) ' Meningkatnya Persentase Dinas Pendidikan Partisipasi Sekolah APS % 74,85 76,85 78,00 80,00 82,00 Dan , s LB Kebudavaan Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan Dinas kualitas lulusan yang % 75,00 85,00 90,00 95,00 97,00 Pendidikan bersaing (Jurusan Dan Pariwisata, Kuliner, Kebudayaan Fashion dan Maritim) 8 Unit PROGRAM I I 3 PENGEMBANGAN 7.000.000.000 23.907.901 24.745.374 KURIKULUM
78. 1.Cakupan SMA Dinas Pendidikan berakreditasi B (554 % 4 1 , 1 6 45,13 54,15 63,18 72.20.00 Dan I Unit) Kebudavnan Dinas
79. 2.Cakupan SMK % 38,31 44,07 50,85 84,75 88.14.00 Pendidikan berakreditasi B (295 unit) Dan Kebudavaan Dinas y 3 . Cakupan SLB % 0,00 6,00 13,00 19,00 19 Pendidikan berakreditasi B (32 unit) Dan Kebudasvaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-34 I Trget Kera Program dan erangle P d una n Bidang Uran Kordiat Kordiai Kode • F han da du F Klrj Stun Klrerj« Awl Kinerje pad Per ,, , Program Prelta. Porn (otcome] RPD (Ta.han ahhir periode Deer.h • F mganan 2022) Thum-1 (2024) Than-2 (2025) Ta.ha-3 (2026) RPD Target Rp (Jut) Target Rp (at) Target Rp (ta)
80. 4.Cakupan Pemenuhan Dinas Pendidikan SPM Pendidikan % 100,00 100,00 100,00 100,00 FOO Dan I Menengah Kebudavan I Dinas
81. 5.Cakupan Pemenu han % 100,00 100,00 100,00 100,00 FOO Pendidikan SPM Pendidikan Khusus Dan Kebudavaan PROGRAM PENDIDIK DAN Dinas I I 4 Pendidikan TENAGA KEPENDIDIKAN Dan Kebudavaan I. Cakupan Ketersediaan Dinas Guru SMA berkompeten % 1 , 1 0 27.44.00 28.06.00 28 67 29.08.00 Pendidikan (bersertifikat) setiap Dan tahun (16.164 orang Kebudav«an
82. 12.Cakupan Keteraediaan Dinas Guru SMK berkompeten % 27.94 28.60 29.22.00 29.91 30.53.00 Pendidikan (bersertifikat) setiap Dan tahun (8.024 oranq Kebudavan
83. 3.Cakupan Ketersediaan Dina Guru SLB berkompeten % 0,80 20.07 0,879166667 21.25 0 , 9 1 7 36 1 1 1 1 Pendidikan (bersertifikat) setiap Dan tahun (847 oranal Kebudavaan PROGRAM Dinas I I 5 PENGENDALIAN DAN I 100 Pendidikan PERIZINAN PENDIDlKAN Dan Kebudavan Jumlah Penerbitan Lin Dinas Pendidikan Menengah % 26.67 53 67 80 100 Pendidikan yang diselenggarakan Dan oleh Masvarakat. Kebudasvaan PROGRAM I I 6 PENGEMBANGAN 230.452.640 230.452.640 230.452.640 BAHASA DAN SASTRA Meningkatnya I Pembinaan, Dins I Pengem bangan dan % 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 Pendidikan ! Perlindungan Bahasa Dan i dan Sastra yang Kebudayaan Penuturannva Lintas RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-35 I Target Kinerja Program dan Kerrgk P du man Bidang Urassn I Kordisi Kondisi • I han dan ladn I Kinerja Kierja Awal Kinerj pada Per - Kode Satan a Program Proritms Program (outcome] RPD (Ta.hran akhir periode Devera.h Perbangunan I 2022) Tahon-1 (2024) Taha-2 (2025) Ta.ha-3 (2026) RPD Target Rp (Jta) Target R (Jut) Target Rp (Jta) ' Daerah Kab/Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan $astral 2 19 rusan Pemerintahn Bidang Ke p dean Dan Ola.hraga PROGRAM I 2 19 3 PENGEMBANGAN DAYA 7.000.000.000 5.833.690.722 6.038.039.852 SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan perolehan Dinas Peruda ' medali cabor prestasi dan Dan Olahraga Pendidikan Medali Medali 200,00 50,00 50,00 50,00 150,00 Dinas Pemuda Dan Olah raga 1Cabor Cabor 8,00 10,00 11,00 13,00 13,00 Dinas Pemuda Dan Olah raga Peningkatan perolehan medali dari atlet l paralvmpik [ Medali Medali 30,00 15,00 25,00 35,00 75,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga [ Cabor Cabor Atletik 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Dinas Peruda Dan Olahraga Cabor Tradisional Medali - 5,00 5,00 5,00 5,00 Dinas Peruda Dan Olahraaa ' Cabo r Rekreasi Cabor 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Dinas Pemuda Dan Olahrasa PROGRAM ' Pembinaan Dan 2 19 4 PENG EM BAN GAN Pengembangan 733.894.259 717.237.036 742.361.228 KAPASITAS KEPRAMUKAAN Organisasi Kepramukaan Organisasi 7,00 8,00 8,00 23,00 Dinas Peruda (Kwarcabl Dan Olahraaa 2 22 Uran Per I han Bidang Kebdyan PROGRAM 2 22 2 PENG EMBANGAN 2.089.297.525 2.089.297.525 2.089.297.525 KEBUDAYAAN Meningkatnya Persentase Dinas Warisan Nilai Budaya % 89.77 92,05 95,45 98,86 100,00 pendidikan yang dilestarikan Dan (Budava Tak Benda 20 Kebudavaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-36 II Target Kinerja Program dan Kerangle P dn unaa n Bidang Uran Kordisi Kordiai Pemerintahan dan Indi I Kinerja Kinerj« Awl Kinerja pad • Kode Program Prorltas Program ( me] Stun RPD (Ta.han akhir periode Perbangunan 2022) Thurn-1 (2024) Taha-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD Target Rp (Jut) Target Rp (ta) Target Rp (ht) unit, Bahasa Daerah 68 unit! Cakupan Kesenian Dinas Tradisional Pendidikan Ikonik/Langka pada % 40,00 60,00 80,00 90,00 100,00 Dan setiap daerah yang Kebudayaan dilestanikan PROGRAM 2 22 3 PENGEMBANGAN 5.996.386.055 2.660.471.246 2.753.665.248 KESENIAN TRADISIONAL Cakupan Kesenian Dinas Tradisional Populer pada % 40,00 60,00 80,00 90,00 100,00 Pendidikan setiap daerah yang Dan dikembangkan. Kebudavaan 2 22 4 PROGRAM PEMBINAAN 330.000.000 38.836.909 40.186.982 SEJARAH Cakupan Sejarah Lokal Dinas dari setiap daerah yang % 16,00 24,00 32,00 40,00 44,00 Pendidikan dipublikasi (San@gar) Dan Budava 25 Unit) Kebudavaan PROGRAM PELESTARIAN 2 22 5 DAN PENGELOLAAN 1.477.293.620 697.728.188 722.169.002 CAGAR BUDAYA Cakupan Cagar Budaya Dinas setiap daerah yang Pendidikan dilestanikan (Cagar % 25.93 37,04 74,07 92,59 100,00 Dan Budaya 2 buah, Desa Kebudayaan Adat 25 buahl 2 22 6 PROGRAM PENGELOLAAN 4.416.500.000 2.390.790.121 2.474.537.426 PERMUSEUMAN Meningkatnya Akses Dinas masyarakat terhadap % 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pendidikan Museum (4 unit) (Total Dan oer tahun 20.000 orang Kebudavaan 2 23 Uran P erintaha Bidsng Perp stalan 2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN i 818.412.278 2.368.876.036 2.451.855.688 PERPUSTAKAAN Prosentase cakupan Dinas perpustakaan aras % 60,00 75 90 100 100 Kearsipan provinsi dan kabupaten Dan vans telah menerapkan Peroustakaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI1-37 i' Target Kinerja Program dan Kerangl P danaan Bidang Urusan Kordisi Kordiai Kode P intu han dan i Indi tor Kineja Satan Kinerja Awal Kinerja pada Perngkat Program Prorlts j Program (outcome] RPD (Tahran akhir periode Daera.h Perbangunan 2022) Tahu-1 (2024) Ta.hon-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD I Target Rp (uta) Target Rp (Jut) Target Rp (ta) e-library Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan Dinas jejaring di Dinas % 25,00 so 75 100 100 Kearsipan Kearsipan dan Dan Perpustakaan Provinsi Perpustakaan NTT Dinas I Jumlah Kolekai daenh % 100,00 100 100 100 100 Kearsipan yang dihim pun Dan Peroustakaan PROGRAM PELESTARIAN [ 2 23 3 KOLEKSI NASIONAL DAN I 75.000.000 717.237.036 178.104.455 NASKAH KUNO I Jumlah Koleksi Naakah Dinas Kuno yang % 45,50 50,00 60,00 70,00 70,00 Kearsipan ] diidentifikasi/ dilestarika Dan n setiap tahun Perpustakaan 2.2 Meningltnya Alses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 2 Ursan Pererinta.han Bidang Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN I UPAYA KESEHATAN I 2 2 PERORANGAN DAN I 183.200.970.024 139.178.770.469 144.054.082.159 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas I Pelayanan Kesehamn Kesehatan, bagi orang yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependuduka I terdampak dan beresiko n Dan pada situasi KLB Provinsi Pencatatan Sioil / Pelayanan Kesehatan Dinas bagi penduduk Kesehatan, terdampak Krisis Kependuduka Kesehatan akibat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 n Dan I bencana dan/atau Pencatatan berpotensi bencana (SPM Sipil I Kesehatan Provinsi) Persentase Balita Persen (%] 17,70 15,70 13,50 11,50 11,50 Dinas -------------------� RPD Provins NTT Tahun 2024-2026 VI-38 Target Klnerja Program dan Kerangk P dn na n Bidng Urassn Kordisi Kondiai Kode Pemerinta han den lndtlatr Kinerj Stun Kinerje Awl Kinerja pada Pera.nglat Program Prorits Program (outcome] RPD (Tahu akhir periode Dara.h Perbangunan 2022) Ta.hun-1 (2024) Ta.ha-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (ta) Stunting Kesehatan Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Persentase Balita Persen (%] 20,50 19,50 18,50 17,50 17,50 Kependuduka Wasting n Dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Persentase Balita Persen (%) 8,50 7,50 7,00 6,50 6,50 Kependuduka Underweight n Dan Pencatatan Sioil Dinas Kesehatan Angka Kematian [bu Kasus/100.0 192/100.000 172/100.000 152/100.000 132/100.000 132/1 00.000 Kependuduka 00 KH KH KH KH KH KH n Dan Pencatatan Sioil Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi Kaus/ 1000 JO/ J.000 KH 9/J.000 KH 8/1.000 KH 7/J.000 KH 7/L.000 KH Kependuduka KH n Dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Angka Kematian Belita Kasus/ 1000 12/1.000 KH 1 1 / 1 . 000 KH JO/ J.000 KH 9/1.000 KH 9/1.000 KH Kependuduka KH n Dan Pencatatan Sioil Dinas Kesehatan, Persentase Rumah Sakit % 83,90 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependuduka Terakreditasi n Dan Pencatat an Sioil RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-39 ii Target Kinerja Program daa Keran gle P d an Bidang Uran Kordisi Kondiai Kode Pemerintahan den II Indi t Kinerje Stan Kierja Awal Kierje pada Peranglat Program Proritas Program (outcome] RPD (Tahon khir periode Daer.h P I p ■ 2022) Than-1 (2024) Thran-2 (2025) Ta.ham-3 (2026) RPD 11 Target Rp (Jut Target Rp (uta) Target Rp (wta) Dinas ! Persentue Kab/Kota Kesehatan, yang mencapai eliminasi % 31,81 70,00 80,00 90.,00 90,00 Kependuduka Malaria n Dan I pencatatan Sioil I Dinas Kab/Kota dengan Angka Kesehatan, Keberhasilan pengobatan % 89,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Kependuduka / Succes Rate (SR) TBC n Dan »85% Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan, ! Peraentaai Kaaua HIV % 56,00 58,00 60,00 62,00 62,00 Kependuduka Yang diobati n Dan ' Pencatatan I Sioil .I Dinas ]Persentase TPP yang Kesehatan, % 50,00 60,00 65,00 70,00 70,00 Kependuduka memenuhi syarat sesuai n Dan [standar Pencatatan Sioil I Dinas lPerentasi ju rmlah Kesehatan, penyelenggaraan % (Kab/Kota) 0,00 36 (8 63(14 6 3 ( 1 4 63 (14 Kependuduka Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kot) n Dan [Kabupaten/Kota Sehat Pencatatan I Sioil l Presentasi Indikator Re Jiwa Standar Pelayanan % 50,00 70,00 90,00 100,00 100,00 Naimata Minimal (SPM) yang mnenegej tget Kupang PROGRAM PEMENUHAN 11UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 102.878.323.404 96.908.862.163 100.303.495.604 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Rsud Prof pencapaian SPM Rumah % 78,20 100,00 100,00 100,00 100,00 W.Z JohannesI Sakit RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-40 I Target Kinerja Program dan Kerangl P I === Bidang Uran Kordisi Kondiai Kode • t t han dan ndn 1 r Kinerj setusn Kierja Awal Kierj« pad Per.nglat Program Prorita Program (outcome] RPD (Thran akhir periode Deena.h Perbag - 2022) Tahun-1 (2024) Ta.ha-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD i Target Rp (Jut] Target Rp (Jut) Target Rp (ta) Meningkatnya % 45,00 52,00 52,00 52,00 52,00 Rsud Prof. kemandirian BLUD RSU W.ZJohannes PROGRAM PENINGKATAN I 2 3 KAPASITAS SUMBER 7.922.452.800 24.239.264.875 25.088.345.313 DAYA MANUSIA 'KESEHATAN ' Dinas Kesehatan, Terlaksananya Binwas % 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependuduka Mutu SDM Kesehatan n Dan Pencatatan Sioil I Dinas Peningkatan Kapasitas Kesehatan, I Surber Daya Manusia % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependuduka Kesehatan n Dan Pencatatan I Sioil PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 218.039.184 3.634.428.457 3.761.739.336 DAYA MANUSIA KESEHATAN Meningkatnya Kapesitas % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Rsud Prof. SDM Rumah Sakit W.ZJohannes PROGRAM SEDIAAN I 2 4 FARMASI ALAT 199.860.000 199.860.000 199.860.000 KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN Ketaatan dan Kepatuhan Dinas Pedagang Besar Farmasi Kesehatan, (PBF) Cabang dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kependuduka Cabang Penyalur Alat n Dan Pencatatan Kesehatan (PAK) Sioil PROGRAM 2 5 PEMBERDAYAAN 2.831.893.500 2.831.893.500 2.831.893.500 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
84. 1.Persentase Dinas ' Kabupaten/Kota yang % 1,30 1,50 1,60 1,65 1,65 Kesehatan, menerapkan kebiiakan Kependuduka RPD Provinsi NTT Tahuun 2024-2026 : Target Kl«rja Program dan Kera.ngl P .. nae Bidang Uran Kondii Kondtai Kode P L tu ha n den du Klaja Stun Klrja Awl Kierj pad Per ngln t Program Prortm Program t n me] RPD (Thran khir periode Deena.h P I .. 2022) Th-1 (2024) Taha-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD Target Rp (ta) Target Rp (at Target Rp (ta) geraan masyarakat n Dan hidup sehat Pencatatan Sioil
85. 2.Presentae Kabupaten/Kota yang % 2.23 2,10 2,10 2,10 2,10 melakukan Pembinaan Posvandu Aktif
86. 3.Presentase I Kabupaten/Kota yang % 3,40 3,50 3,65 3,75 3,75 minimal melaksanakan Posvandu Aktif 2 14 Urasan L t han Bldg Pengedlian du du k Dan Kela.rga Ber ca PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN I 2 2 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Angka kelahiran total Rata-rata 2,29 Rata- 2,27 Rata Kesehatan, (Total Fertility Rate/TFR anak per rata anak per rata anak per 2.2 . Kependuduka per WUS usia 15-49 n Dan Tahun Wanita Wanita Wanita Pencatatan Sipil Dinas ]Angka kelahiran remaja 20 Kelahiran 8 Kelahiran 18 Kelahiran Kesehatan, , u m u r 15-19 tahun (Age Kelahiran per per 1000 per 1000 per 1000 . . Kependuduka Specific Fertility 1000 WUS WUs15-19 wUs15-19 WUs 15-19 n Dan Rate/ASFR 15-19) tahun tahun tahun Pencatatan Sioil
87. 3.Mwafudln Perbangnan Infrastrultur yang berkelanfutan dengan mmperhatflan Apel Llngkruran Hidup, lewtlaya.han dan Mitit Beren 3.1 Menperut Infrastrulrtur untuk redulcug Pengerbangan Elonorai dan Pelay nae Deur I � 3 U'run Pererlnta.hn Bing Pelerj«an Ura Dan Pent.an Rung 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN 17.349.999.000 13.201.581.052 13.664.020.994 SUMBER DAYA AIR (SDAN i ·Jumlah ketersediaan air ' b ak u dalam menunjang M3 10.438.220 125.720 625.720 627 600 11.817.260 Dina PUPR I ketahanan pan4an I Cakupan Operasi % 25,00 20,00 40,00 40,00 100,00 Dina PUPR ------------------,t!E:. RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-42 ,I II Target Knrja Program dan Kerangle P d nna n Bidang Urusan Kordisi Kordiai P t t ha n den Indi Kierja Kierja Awal Kierj pad Per . Kode Setun Program Proritas Program f 2 me] RPD (Thran akhir periode Daer.h Perbangnan ' 2022) Tahun-1 (2024 Ta.hr-2 (2025) Than-3 (2026) RPD ' Target Rp (Jut) Target Rp (Jatn) Target Rp (ta) Pemeliharaan Bangunan Penvedia Air Baku Cakupan Penangan an Tanggul Sungai/ % 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 Dinas PUPR ' Penaendali Baniir Luas Areal Irigasi Ha 35.246,21 1000 2000 3000 41.246,21 Dinas PUPR Funssional Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah % 25,00 23,58 37,74 38,68 100,00 Dina PUPR lriaasi PROGRAM PENGELOLAAN 1 3 3 DAN PENGEMBANGAN 4.500.000.000 97.374.777 100.785.731 SISTEM PENYEDIAAN AIR I MINUM I Persentase Cakupan Lay anan Air Minum % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinaa PUPR Lintas Kabupaten/ Kota PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 1 3 4 DAN PENGELOLAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase encana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan % 0,00 20,00 60,00 20.00 100,00 Dinas PUPR Persamnpahan TPA/ TpST/ SPA Kewenangan Provinsi van Disusun PROGRAM PENGELOLAAN 1 3 5 DAN PENGEMBANGAN 2.690.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 SISTEM AIR LIMBAH Persentase encana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem % 0,00 60,00 20,00 20,00 100,00 Dinas PUPR Pengelolaan Air Lim bah Domestik Regional yang Disusun Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi % 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dina PUPR Lavak RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-43 II Target Kinerja Program dan Kerangk P • een Bidang Uran I Kordisi Kondiai Per 2 ha.n den rm Kinerj« Kimerje Awl Kiner]a pad • - . Kode Stun L Program Proritas I Program (outcome] RPD (Thu akhir periode Dara.h Penbangnan 2022) Ta.hum-1 (2024) Than-2 (2025) Than-3 (2026) RPD Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (ta) PROGRAM PENGELOLAAN I 3 6 DAN PENGEMBANGAN 25.000.000 25.000.000 25.000.000 SISTEM DRAINASE Persentase encana, Kebijakan, Strategi dan % 0,00 0,00 0,00 75,00 25,00 100,00 Dinas PUPR Teknis Sistem Drainase Perkotaan vans disusun PROGRAM I 3 7 PENGEMBANGAN i 1.600.000.000 6.694.212.028 6.928.704.473 PERMUKIMAN : Jumlah Lokesi Penyelenggaraan Lokasi 26,00 1,00 2,00 2,00 5,00 Dinas PU PR Infrastruktur Permukiman pada KSDP I 3 8 PROGRAM PENATAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 BANGUNAN OEDUNG Persentase Layanan Bantu an Teknis ' Pembangunan Bangunan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas PU PR Gedung dan Pengelolaan Rumah Neaara PROGRAM PENATAAN I 3 9 BANGUNAN DAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 LINGKUNGANNYA i Persentase encana, Kebijakan, Strategi dan l Teknis Sistem Penataan I Bangunan dan % 0,00 33,33 33,33 33.33 100,00 Dinas PUPR Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/ Kota vang disusun PROGRAM I 3 10 PENYELENGGARAAN 128.855.427.591 134.835.814.402 139.558.996.105 JALAN Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan % 86,86 86,86 86,86 86,86 86,86 Dinas PUPR Provinsi PROGRAM I I 3 1 1 PENGEMBANGAN JASA 100.000.000 I 00.000.000 100.000.000 KONSTRUKSI Ratio Tenaga Kerja % 60,73 63,84 66,94 70,04 70,04 Dinas PUPR RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-44 ii Target Kinerj Program dan Kerangk P d unna n Bidang Urusun Kordisi Kordai Kode P rint.han den I di t r Klerja Stun Kiserje Awl Kierja pad Persnglat Program Prorltas Program (outcome] RPD (Thran akhir periode Deers.h P b ungnan 2022) Thn-1 (2024) Ta.bran-2 (2025) Than-3 (2026) RPD I Tget Rp (ta) Target Rp (utan) Target Rp (ta) Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli I PROGRAM 1 3 12 PENYELENGGARAAN 200.000.000 765.052.838 791.851.976 I PENATAAN RUANG Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang % 0,00 43,48 86,96 100,00 100,00 Dinas PUPR telah meriliki Perda RUTR dan RDTR Persentase Peningkatan Kesesuaian Program % 0,00 30,00 60,00 100,00 100,00 Dinas PUPR I Pemanfaatan Ruana 2 10 Uran Pererinta.hon Bid«ng Pertanahan PROGRAM PENGADAAN 2 10 3 TANAH UNTUK 45.000.000 45.000.000 45.000.000 KEPENTINGAN UMUM I Persentase Pengadnan I Tanah Untuk % 0,00 33,33 33,33 33,33 100,00 Din«s PU PR Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu 2 10 7 PROGRAM PENETAPAN 135.000.000 135.000.000 135.000.000 TANAH ULAYAT Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah % 13,64 18,18 18,18 1 8 , 1 8 68,18 Dinas PUPR Kabupaten/Kota dalam ' daerah Provinsi 2 15 Urusn Perrinta.hn Bidong Perhabranan PROGRAM I'2 15 2 PENYELENOGARAAN 3.896.352.824 478.794.067 495.565.508 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Peningkatan Cakupan % 9,00 17,00 23,00 17,00 15,00 Dina lavanan angkeutan umum Perhubungan 2 15 3 PROGRAM PENGELOLAAN 2.226.719.000 5.441.141.857 5.631.740.340 PELAYARAN Peningkatan lay anan Dina i pemanfaatan wilayah % 8,00 11,00 14,00 17,00 15,00 Perhubungan laut RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-45 j Target Kinerja Program dan Kerangle P dmnaan Bidang Uran Kordisi Kordiai Kode Pemerintahan den Indi t nr Kinerja Satan Kirerje Awal Kinerja pad« Per ) Program Proritas Program (outcome] RPD (Thran akhir periode Daera.h P b gunan 2022) Tahu-1 (2024) Ta.hn-2 (2025) Thran-3 (2026) IIPD Target Rp (Jut) Target Rp (Jut) Target Rp (ht) ' Cakupan Operasi Dinas Pembangunan/ Pengem ba % 66,00 33,00 33,00 33,00 100,00 Perhubungan n@an Pelabuhan 3 29 Urus.n Pererinta.han Bidang Energi Den Surber Deya Mineral 3 29 2 PROGRAM PENGELOLAAN 657.955.520 589.185.418 609.824.073 ASPEK KEGEOLOGIAN I Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air % 30,00 40,00 60,00 100,00 100,00 Dinas ESDM ' tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 - 41 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 Dinas ESDM Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 - 59 Rekomendasi Teknis) 3 29 3 PROGRAM PENGELOLAAN 730.730.920 456.667.422 472.664.086 MINERAL DAN BATUBARA Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun % 16,00 17,00 19,00 22.00 22,00 Dinas ESDM 2019+12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenisl 3.2 Meninglatnya Kualitas Tata Rang dan Lingngan Hidap Daer.h 2 11 Uran Pemerinthan Bidang Lingungan Hdup 2 11 2 PROGRAM PERENCANAAN 24.463.142 23.907.901 24.745.374 LINGKUNGAN HIDUP Dinas [ Persentase Pemanfaatan Kehutanan Dokumen Perencanaan % . 50,00 75,00 100,00 100,00 Dan LH Lingkungan Hiduo PROGRAM I PENGENDALIAN 2 11 3 PENCEMARAN DAN/ATAU 490.505.567 479.372.545 496.164.550 KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pelayanan % 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas +ajian laboratorium . Kehutanan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-46 ii 11 Target Kinerja Program dan Kerangkn P d unaan Bidang Uran Kordiat Kordiai Kode Pen i tn ha n den lndi tor Kinerje Stun Kinerje Awl Kinerja pada Peranglat Program Prorits Program (outcome] RPD (Thran akhir periode Dara.h P I gunan 11 2022) Tahu-1 (2024) Thran-2 (2025) Thran-3 (2026) RPD t Target Rp (Jut) Target Rp (Jut) Target Rp (ta) ! Dan Lingkungan Hiduo PROGRAM i PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 2 ll 5 BERACUN (B3) DAN I 984.355.840 962.013.882 995.712.395 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN IBERACUN (LIMBAH B3) i' Penentase limbah 83 Dinas Kehutanan % 1 1 , 1 8 25,00 30,00 33,00 33,00 Dan ]yang diolah Lingkungan Hidun 3 28 Uran Pererinta.han Bidang Kehut nan 3 28 3 PROGRAM PENGELOLAAN I 18.197.672.189 17.784.639.007 18.407.619.496 HUTAN • Persentase peningkatan Dinas ]eaAkpan lahan kiit» % . 1,30 1,32 1,32 1,32 Lingkungan yang tertangani setiap Hidup Dan tahun Kehutanan PROGRAM KONSERVASI 3 28 4 SUMBER DAYA ALAM 17.363.057 16.968.967 17.563.375 HAYATT DAN IEKOSISTEMNYA ]Persentase perlindungan Dinas Lingkungan ' terhadap objek kawasan % . 10,99 10,99 10,99 10,99 Hidup Dan [konservasi SDA Kehutanan PROGRAM PENDIDIKAN 1'DAN PELATIHAN. PENYULUHAN DAN 3 28 5 PEMBERDAYAAN 97.585.333 95.370.434 98.711.178 MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN J j Persentase luaaan hutan Dinas , yang dimanfaatkan Lingkungan ]untuk Perhutanan Sosial % 15,39 15.43 15.47 15.51 Hidup Dan 'I dan Masyarakat Hukum Kehutanan Adat ----------------� RPD Provinsi NTT Tahun • I Target Kinerja Program dan Kerangle P t man Bidang Uran Kordii Kordiai Kode • L t han dun I I 77 Kerja Stan Kiserje Awl Kinerje pad • «k it Program Proritms Program f 2 me] RPD (Thrun akhir periode Deers.h 2022) Tahun-1 (2024) Thran-2 (2025) Tu.hr-3 (2026) RPD J Target Rp (ta) Target Rp (Jta) Target Rp (wt) 3.3 Meningkatnya Ketngguhan Becena Dara.h dean Adaptt terhdp Per I ha Id±r 1 5 Ursan Ketenteramn. Ketentern Uram Dan Ldnma PROGRAM 1 5 3 PENANGGULANGAN I 1.419.687.500 1.357.669.940 1.405.227.941 BENCANA Cakupan Daerah (Provinsi dan 80 (4 100 (5 Kabupaten/Kota) yang % Dokumen) 100,00 0,00 0,00 Dokumen) BPBD memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini % 60 (6 Lokasi) 80,00 100,00 0,00 100 (10 BPBD ' pada daerah rawan Lokasi) bencana Cakupan 87,5(140 100 (160 Desa/ Kelurahan tangguh % Desa/ 93,75 100,00 0,00 Desa/ BPBD bencana Kelurahanl Kelurahan) Persentase SDM Bidang 18,18 (40 100 (220 kebencanaan yang % orang) 45,45 72,73 100,00 orang) BPBD terlatih [ Persentase 100 (22 100 (22 Kabupaten/Kota yang % Kabupaten/ 100,00 100,00 100,00 Kabupaten/ BPBD memilki buffer stok Kota) Kota) l logistik PROGRAM PENCEGAHAN. ' PENANGGULANGAN. 1 5 4 PENYELAMATAN 52.000.000 52.597.382 54.439.823 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON I KEBAKARAN Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi % 57,62 100,00 100,00 100,00 100,00 Satuan Polisi ' Rawan Kebakaran setiap Pamong Praja Tahun I � 6 Uran Pererinta hen Bidng Sosial 6 6 PROGRAM PENANGANAN 100.000.000 23.984.406 24.824.559 BENCANA I i Persentase korban % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial bencana alamn dan sosial RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-48 Trget Kierja Program dan K gk P dn unaan Bidang Uran Kordisi Kondiai Kode Pe i t han den :cc t n Kiner]a Satan Kinerja Awal Kierj pada Pernglat Program Prorlts Program (outcome] RPD (Ta.hen akhir periode Devera.h Perba gu an 2022) Tahu-1 (2024) T.ha-2 (2025) Than-3 (2026) IIPD Target Rp (utan) Target Rp (uta) Target Rp (ta) daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnva
88. 4.Mewrufudln Biro.lrasi yang Berorientsi pelynan, Aluntabel, Korpeten, Harmonia, Loyal, Adaptif dan Kolabortif 4.1 Meninglntya Kunlit Tata.lelola Penyelemgaran Pererintahan yang beroriental Pelaynan, Aunt.abel, Krpeter, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif 1 Uruasan P u t han Wait» Yang I I n Deng Pelayan Deur PROGRAM PENINOKATAN I 1 5 2 KETENTERAMAN DAN 1.808.842.261 2.030.380.250 2101.502.711 KETERTIBAN UMUM Presentase Meningkatnya Satuan Polisi Ketentraman dan % 91,49 100,00 100,00 100,00 100,00 Pamong Praja Ketertiban Umum 2 16 Urusan Pemerintahan Bdang Komunilasi Den Inf matil PROGRAM PENGELOLAAN 2 16 2 INFORMASI DAN 1.072.000.000 1.069.863.469 1.107.339.859 KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Tingkat Keterbukaan Nilai 88,38 85,00 90,00 95,00 95,00 Komunikasi Informasi Pu bhik Dan Informatika 2 16 3 PROGRAM PENGELOLAAN 4.990.569.734 4.887.298.604 5.048.146.146 APLIKASI INFORMATIKA Indeks Sistem Dina Pemerintahan Berbasis Indeks 2,28 2,50 2,70 3,00 3,00 Komunikasi Dan I Elekronik Informatika Jumlah Perangkat Dina Daerah yang Komunikasi menggunakan Internet PD 5,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Dan berkualitas yang dikelola Informatika Dinas KOMINFO 2 20 Urusan Pererinta.han Bidang Sttitie PROGRAM 2 20 2 PENYELENGGARAAN 22.710.143 22.710.143 22.710.143 STATISTIK SEKTORAL Persentase Pemanfaatan Dinas Lay anan Pusat Data % 79,49 85,00 90,00 95,00 95,00 Komunikasi Statistik Sektoral Dan ' #sites,taste'tsst RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-49 I Target Kierja Program den Kerngk P t n Bidang Uran Kordit Kordiai Kode • L tu han dun lndi Kinerj« Satan Kimerje Awl Kierj pada P glu t Program Prorlt.s I Preset (outcome] RPD (Then akhir periode Dara.h Perbng I 2022) Th-1 (2024 Tu.hran-2 (2025 Thran-3 (2026) RPD Target Rp (ta) Target Rp (at) Target Rp (ta) II Informatika 2 21 Uran Pemerita.ha Biding Per din PROGRAM PENYELENGGARAAN 2 21 2 PERSANDIAN UNTUK 35.363.918 34.561.261 35.771.913 PENGAMANAN INFORMASL Inde.ks Keamanan Dinas Komunikasi I lnformaai (KAMI) Level II+ Ill III + Ill + Ill + Dan Informatika 2 24 Ureas Pernerint.hen Biding Ka.rip«an 2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN 761.500.000 353.989.594 366.389.543 ARSIP Dinas Meningkatnya % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kearsipan [ pengelolaan arsip daerah Dan Pe roustakaan I Angka Dinas Meningkatnya Angka Pengawasan 0,00 60,00 70,00 80,00 80,00 Kearsipan Pengawasan Kearsipan Arsip Dan Peroustakaan PROGRAM 2 24 3 PERLINDUNGAN DAN 108.500.000 57.378.771 59.388.700 PENYELAMATAN ARSIP Meningkatnya Dinas Kearsipan perlindungan dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dan penyelamatan arsip Perpustakaan 4 1 Selretrlat Dara.h I, PROGRAM PENUNJANG 4,00 1,00 URUSAN PEMERINTAHAN 00 DAERAH Cakupan pelayanan Biro % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Administrasi administrasi pimpinan Pimpinan [Cakupan Pemenu han Biro % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Administrasi ' Pelayanan Keprotokolan Pim opinan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-50 :1 Target Klnrja Program den glen P dnan Bidang Uran Kodii Kordiai Kod« • L t ha n den 7W Kinerj« Stun Kierja Awl Kinerje pad Pera I Program Proritms l Program (outcome] RPD (Ta.hrn khir periode Dara.h 2022) Tu.hum-1 (20224) Thran-2 (2025) Taha-3 (2026) RPD I Trget Rp (Jut) Target Rp (Jut) Target Rp (ta) Cakupan Pemenu han Lay anan Administraai Biro l Perencanaan, Pelaporan, % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Administrasi Kepegawaian dan Tata Pirpinan Usaha 1, PROGRAM PENUNJANG 4,00 1,00 URUSAN PEMERINTAHAN 00 DAERAH Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala 100 (180 100 (180 Daerah/ Wail Kepala % kegiatan) kegiatan 100,00 100,00 100,00 Biro Umum ' Daerah, Sekretaris l Daerah dan Asisten 4 I 2 PROGRAM PENATAAN 632.137.500 617.789.845 639.430.488 ORGANISASL Persentase Perangkat Daerah yang memiliki % 39,39 45,45 51,51 57,57 57,57 (19 Biro predikat RB latimewa" PD) Organisai ' (Kateori AA/Nilai=80-90l Level Matunitas Nilai 40,67 45,00 47,00 49,00 49,00 Biro Kelem baqaan Organisrsi Indeks Pelayanan Pubbik Nila 2,81 (Cukup) 2,85 3,1 (Baik) 3,2 (Baik) 3,2 (Baik) Biro (Cukup) Oranisei Persentase Perangkat Biro Daerah Yang % 0,00 15,15 30,30 45,45 45,45(15 PD) Organisasi Meneraokan RB Tematik PROGRAM 4 I 3 PEMERINTAHAN DAN 820.319.213 18.700.399 29.783.269 OTONOMI DAERAH Persentase cakupan Biro tugas-tugas administrasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pemerintahan kewilavahan I Persentase cakupan Biro fasilitasi Kepala Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pemerintahan dan DPRD I Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro ' fasilitasi kebijakan Pererintahan 'I otonomi daerah dan nataan urusan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-51 Target Kinerja Program dan Kerangle P dn unaan Bidang Uruan Kondisi Kordiai Kode Pemerita han dan Indi t r Kinerja Setuan Kinerja Awal Kinerja pada Peranglat Program Prorltas Program (outcome] RPD (Than akhir periode Daer.h Pernbangnan 2022) Tahu-1 (2024) Ta.han-2 (2025) Than-3 (2026) RPD Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (ta) Persentase tingkat ketepatan waktu Biro penyelesaian Laporan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja Biro sama daerah yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pemerintahan difasilitasi 4 I 4 PROGRAM 8.796.475.476 8.596.821.574 8.897.960.782 KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro kegiatan bidang Pemerintahan keseiahteraan rakvat PROGRAM FASILITASI 4 I 5 DAN KOORDINASI 782.820.540 765.052.838 791.851.976 HUKUM Peningkatan persentase rancangan Peraturan % 312,26 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Hukum Daerah yang diselesaikan setiao tahun Cakupan penanganan kasus Litigasi, Non % 526,60 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro Hukum Litigasi dan HAM setiap tahun PROGRAM 4 I 6 PEREKONOMIAN DAN 562.652.782 549.882.053 569.143.944 PEMBANGUNAN Persentase cakupan Biro kebijakan substansi Perekonomi perekonomian yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 An Dan terkonsilidasi dengan Administrasi baik [(kebijakan ekonomi embangunan makro-mikro dan SDA) Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi Biro dan fasilitasi BU MD dan Perekonomi BLUD Provinsi dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 An Dan Kabupaten/Kota yang Administrasi tekonsolidasi dengan em bangunan baik RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 V1-52 I 11 Trget Klrerja Program dan Kerangle P dn nnan Bidag Uran Kordiaf Kordiai Kode P I ha.n dun ladn Kinerj« Stun Kinerja Awl Kerje pada Pernglat Program Prortt Program (outcome] RPD (Thran akhir period Dara.h p • g - 2022) Tu.hum-1 (2024) Tu.hran-2 (20254 Taha-3 (2026) RPD I Target Rp (uta) Target Rp (Jut) Target Rp (wt) PROGRAM KEBIJAKAN 4 I 7 DAN PELAYANAN 6.239.980.846 6.098.349.788 6.311.969.695 PENGADAAN BARANG iDAN JASA Persentase penyelesaian paket pengadaan barang % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro PBJ dan iasa Persentase jumlah paket pengadean langsung % 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Biro PBJ yang dilakukan melalui e-Purchasino Persentase JF Pengelola 8% 44,00 64,00 84,00 100,00 100,00 Biro PB PBJ PROGRAM KEBIJAKAN 4 I 8 ADMINISTRASI 97.852.345 95.631.356 98.981.239 PEMBANGUNAN Biro Efektivitas peningkatan perekonomi ' kinerja administrasi % 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 An Dan pembangunan Administrasi Pembansunan 4 2 Selretrlat DP'RD PROGRAM DUKUNGAN 4 2 2 PELAKSANAAN TUGAS 74.676.943.331 67.501.647.751 69.866.171.961 DAN FUNGSI DPRD Terlaksananya fasilitasi Sekretariat • pelaksanaan tugas dan % 99,40 100,00 100,00 100,00 100,00 Dprd Provinsi funs DPRD Ntt 5 1 Pe c«nan PROGRAM PERENCANAAN 5 I 2 PENGENDALIAN. DAN 1.997.630.556 1.952.290.268 2.020.677.304 EVALUASI iPEMBANGUNAN DAERAH Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bappelitbangd dalam Dokumen a Perencanaan Lainnva I PROGRAM KOORDINASL [ s I 3 DAN SINKRONISASI I 4.806.925.005 4.697.822.066 4.862.382.701 PERENCANAAN I 4 RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-53 jl Target Kinerja Program dan Kerangkn P I 8an Bidang Uran I Kondini Kordiai • rintahan dan Indi Kinerje Kinerj« Awal Kierja pada Peranglat Kode Program Proritas Program (outcome] Stuan RPD (Tahon akhir periode Daer.h Perbau gnan ! 2022) Than-1 (2024) Ta.hen-2 (2025) Ta.hen-3 (2026) RPD Target Rp (ta) Target Rp (uta) Target Rp (ta) PEMBANGUNAN DAERAH Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, j RKPD, Renatra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Bappelitbangd I Pemerintahan dan % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pembangunan Manusia, a Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan I Kewilavahan 5 2 KEUANGAN 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN 910.292.801.356 889.837.088.500 921.007.310.405 KEUANGAN DAERAH ' Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Badan Keuangan secara tepat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Keuangan l w akt u dan sesuai ·ketentuan perundang Daerah undangan .I Persentaae Ranperda Badan APBD Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Keuangan I yang difasilitasi tepat Daerah waktu 5 3 Kpegawadan 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN 3.824.047.207 3.737.252.677 3.868.165.399 DAERAH Persentase formasi Badan jabatan sesuai kualifikasi % 80,00 85,00 95,00 90,00 Kepegawaiand dan kompetensi aerah 'Presentase Penurunan Badan % 85,00 90,00 90,00 95,00 Kepegawaiand indisipliner ASN aerah Persentase Capaian Badan Kinerja BAIK" ASN di % 90,00 95,00 95,00 95,00 Kepegawaiand lingkungan Pemerintah aerah Provinsi NTT pesentase Penurunan % 85,00 90,00 95,00 95,00 Bad an indisipliner ASN Kepeaawaiand RPD Provins NTT Tahun 2024-2026 VI-54 !I I Target Kinerja Program dan Kerangl P dnan Bidng Uran Kordisi Kordii Kode P 2 han dan I IAO , Kaerje Stan Kinerja Awal Kinerje pad« Pera.nglat Program Prorltas ' Program (outcome] RPD (Ta.hen akhir periode Dar.h Perbangunn I 2022) Ta.hun-1 (2024) Tu.hran-2 (2025) Thran-3 (2026) RPD I ' I Target Rp (uta) Target Rp (Jut) Target Rp (ta) aerah 5 4 Pendidiln Dun Pelatihan PROGRAM I5 4 2 PENGEMBANGAN 20.034.920.941 20.265.994.542 20.975.894.765 SUMBER DAYA MANU SIA Predikat akreditasi Predikat Lembaga Penyelenggara Akreditasi 8 A A A A BPSDM Pelatihan Akreditasi Program Predikat 8 A A A A BPSDM Pelatihan Dasar CPNS Akreditasi Akreditasi Program Predikat Pelatihan Kepemimpinan Akreditasi 8 8 A A A BPSDM Penqawas Akreditasi Program Predikat Pelatihan Kepemimpinan Akreditasi 8 8 A A A BPSDM Administrator Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan % . 20,00 40,00 60,00 60,00 BPSDM Funssional Pelatihan sesuai standar % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM Pelatihan sesuai % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM kebutuhan Tersertifikasinya tenaga % 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM pelatihan pada BPSDMD Terisinya formasi jabatan fungaional widyaiswara % . 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM sesuai formasi Tersedianya tenaga ahli atau narasumber sesuai % . 100,00 100,00 100,00 100,00 BPSDM kebutuhan pelatihan 5 5 Pernelttian Dan Pengembangan PROGRAM PENELITIAN 5 5 2 DAN PENGEMBANGAN 1.185.128.297 1.158.229.399 1.198.801.170 DAERAH Persentase ekomendasi Hasil Kelitbangan serta Bappelitbangd Fasilitasi [novasi dan % 0,00 100,00 96,55 100,00 100,00 Teknologi yang a dihasilkan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-55 II ii Target Kinerja Proprm dan Kerangl P dnan Bidang Uruan Kondiet Kondiai p erintahan den rm t Kinerj Kinerja Awl Kinerja pada Per a.. ¢ Kode Stan L. Program Prorltms Program (outcome] RPD (Then akhir period Daerah Perbangunan 2022) Ta.hn-1 (2024 Ta.han-2 (2025) Taha-3 (2026) IIPD Target Rp (Jata) Target Rp (Juta Target Rp (ta) 5 6 Pengelolaan Perbatan PROGRAM PENGEL0LAAN l Badan 5 6 2 975.333.326 765.052.743 791.851.877 Perbatas an PERBATASAN Daerah Meningkatnya Cakupan Lay anan Pemerintah Badan Daerah dan KL (Jumlah % 100,00 3 Dok 3 Dok 3 Dok 9 Dok Perbatas an Layanan Pemerintah Daerah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Badan Sinkronisasi % 100,00 4 Dok 4 Dok 4 Dok 12 Dok Perbatas an i Pembangunan dan Daerah Pemanfaatan Kawasan perbatasan Meningkatnya Cakupan Badan ' Monitoring dan Evaluasi % 100,00 4 Dok 4Dok 4 Dok 12 Dok Perbatasan di Kawasan Perbatasan Daerah 5 7 Pengelolaan Penghabung 7 2 PROGRAM PELAYANAN 59 1.301 000 589.764.888 610.423.841 Badan 5 PENGHUBUNG Penehu bung Meningkatnya Cakupan % 100,00 80,00 90,00 100,00 100 Badan Pembinaan Masvarakat Penahu bun Meningkatnya cakupan Badan layanan Pemerintah % 80,00 80,00 90,00 100,00 100 Penghubung Daerah Meningkatnya cakupan % 100,00 80,00 90,00 100,00 100 Badan Promosi Daerah Penahubuns 6 1 lapelrtorat Davers.h PROGRAM I Inspektorat 6 1 2 PENYELENGGARAAN 5.767.233.792 5.637.588.831 5.835.068.681 Daerah PENGAWASAN Opini BPK Opini wTp wTp wTp wTp wTp Inspektorat Daerah Persentase obyek + pemeriksaan yang Inspektoratdilakukan pembinaan % 100,00 100 100 100 100 dan pengawasan pada PD Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota -------------------� mm RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-56 :1 Target Kinerja Program dan Kerangl P dn nma n Bidang Uran Kordisi Kordiai Kode Pererintahan den :1 lndi tor Kinerje Setun Kierje Awal Kierj pad Per « 1 Program Proritas Program (outcome] RPD (Thran akhir periode Dever.h Perbangunan 2022) Thu-1 (2024) Taha-2 (2025) Than-3 (2026) RPD ' Target Rp (Jut) Target Rp (ta) Target Rp (ta) PROGRAM PERUMUSAN 6 I 3 KEBIJAKAN. 1.759.284.468 1.722.986.304 1.783.341.021 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase I Pendempingan dan % 100,00 100 100 100 100 lnspektorat {::'«ra Daer ah 8 1 Kesatun Bang Dan Politi PROGRAM PENGUATAN I 8 I 2 IDEOLOGI PANCASILA 75.630.759 73.914.164 76.503.313 DAN KARAKTER KEBANGSAAN Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Badan kebangsaan bag % 100,00 70,00 80,00 87,00 100,00 Kesatuan lsiswa/wi Tingkat Bangsa Dan [ SMA/SMU ederajat, Politik Daerah 'I Pengurua Parpol, Ormaa dan FPK. FKUB. FKDM PROGRAM PENINOKATAN I PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 8 I 3 PENDIDIKAN MELALUI 3.920.549.243 3.831.564.404 3.965.780.783 PENDIDIKAN POLITIK DAN) PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK ]Presentase Peningkatan I Pendidikan politik bagi Badan siswa/wi tingkat Kesatuan . 1 SMA/SMU sederajat, % 3,60 73,00 81,00 88,00 100,00 Bangsa Dan Pemibh Perempuan, Politik Daerah Ormas, Pengurus Parpol, FPK. FKUB. FKDM PROGRAM I PEMBERDAYAAN DAN 8 I 4 PENGAWASAN 40.523.684 39.603.916 40.991.207 ORGANISASI KEMASYARAKATAN Presentase Peningkatan % 65,30 70,00 75,00 81,00 100,00 Badan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 VI-57 ' Target KLrj Program dan K gk P d oee Bidang Uran I Kodii Kondiai • I han den ndu t n Klnerje Kinerja Awal Klrja pad Per 7 I Kod Program Prorlta Program (outcome) Satan RPD (Than alhir perlode Dara.h • I - • 2022) Tahun-1 (2024) Ta.ha-2 (2025) Than-3 (2026) RPD Target Rp (utan) Target Rp (ta) T..... Rp [ta) Pengawasan dan Kesatuan Pendaftaran organisasi Bangsa Dan kemaayarakatan den Ijin Politik Daerah l oenelitian. PROGRAM PEMBINAAN 8 1 5 DAN PENGEMBANGAN 263.246.501 257.271.586 266.283.586 KET AHANAN EKONOMI SOSIAL. DAN BUDAYA Presentase Pembinaan Badan Dan Pengembangan Kesatuan Ketahanan Ekonomi, % 100,00 70,00 79,00 93,00 100,00 Banga Dan Sosial Dan Budaya Bagi Politik Daerah Ormas PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 8 1 6 PENINGKATAN KUALITAS 2.289.003.786 2.237.050.190 2.315412.119 DAN FASILITASL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL • Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Badan dan meningkatnya % 100,00 63,00 75,00 88,00 100,00 Kesatuan Kualitas dan Fasilitasi Bangsa Dan Penanganan Konflik Politik Darah Sosial

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2024