DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 7 Bab dan 34 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, tata cara PPDB, pendataan ulang dan pemutakhiran data, perpindahan peserta didik, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PENERIMAANPESERTA DIDIK BARU PADAJENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU PERATURANGUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2021 GUBERNUR RIAU Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6.Sekolah adalah satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 ten tang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakk anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 2 Menetapkan
16.Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruangan kelas belajar disekolah.
17.Tes Khusus adalah tes minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang diadakan di satuan pendidikan kejuruan dan satuan pendidikan berasrama.
12.Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari satuan pendidikan.
13.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan/ a tau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersamasama dengan peserta didik pada umumnya.
14.Seleksi adalah mekanisme pelaksaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15.Orang tua/wali calon peserta didik atau siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik atau siswa.
10.Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
11.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
7.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
8.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
9.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA dan SMK. 3

(1)Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan :
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yangberwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik; dan Pasal 4
(1)Penyeleggaraan PPDB dilakukan berdasarkan:
1. a.objektif;
2. b.transparan; dan
3. c.akuntabel.
(2)PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU.

Pasal 3

a.mendorong pemerataan layanan pendidikan; dan
b.pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II

TATA CARA PPDB Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

Pasal 2

offline adalah peserta didik baru melalui langsung (luar jaringan) ke satuan

19.PPDB secara pendaftaran pendidikan.
20.Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peseta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik baru.
18.PPDB secara online adalah Penerimaan peserta didik baru melalui media internet (dalamjaringan) ke satuan pendidikan.

(1)PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaranPPD B.
(2)Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
2. b.jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;

Pasal 6

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/ SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
(2)Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA, dan
2. b.direkturjenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 5

b.telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(2)Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
(3)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pendaftaran PPDB dimulai. 5 PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

(2)Pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menerima peserta didik baru melalui jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

(1)Ketentuan mengcnai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
1. a.SMK;
2. b.satuan pendidikan kerja sama;
3. c.sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
4. d.sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
5. e.sekolah berasrama;
6. f.sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
7. g.sekolahdi daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
(2)Jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

c.jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan/atau
d.jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) apabila masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. ( 1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf a wajib menyertakan :
a.bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
b.surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

(2)Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangu ndangan.

Pasal 12

(1)PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf bdiperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
1. a.berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
2. b.penyandang disabilitas.
(2)Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
(3)Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memperioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 11

(1)Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
(2)Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
1. a.jalur afirmasi; atau
2. b.jalur prestasi, diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 10

(4)Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(1)PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan :
1. a.rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
2. b.prestasi di bidang akademik yang merupakan nilai rata rata ijazah SMP/ sederajat dan perolehan piagam/ sertifikat/ penghargaan perlombaan di bidang akademik maupun nonakadem ik.
(2)Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester akhir dengan rangking teratas 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).
(3)Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…