DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2019

Nomor: 27
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Organisasai Pelaksana; Prinsip; Pendelegasian; Manajemen Pelayanan; Perizinan dan Nonperizinan; Proses Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Layanan Informasi, Penyuluhan dan Konsultasi; Pelayanan Secara Elektronik; Tunjangan Khusus; Retribusi; Satgas; Pembinaan dan Pengawasan; Pendampigan Hukum; Pengendalian dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SaLu Pintu; b. c. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomoi 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 1999 nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511:
3.Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasar- Tindal Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara ReDublik lndonesia Nomor 3874). sebagaimarla telah diubah denean Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200.1 lentane perubahan aias Undang-Undang Nomor 3.[ Tahun 2009 tentan-q pemberantasan findak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)j
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman \4odal (Lembaran Negara Republik lndonesia Taiun 2007 Nomor 67,'larr'bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentans Keterbukaan Informasi Publik (I,€mbaran Negara Republil< lnlonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan l,embara4 Negara Republik Indonesia Nomor 4B46);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerai (Lembaran \egara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentans Per-ubahan Kedua aras Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta?ran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neeara Republil< Indonesia Nomor 5679):
8.Undang-undang Nomo. 30 Tahun 2014 tentans Administrasi Pemerinraltan {Lembaran Negara Republik Ind-onesia Tahun 2014 Nomor 292, 'lafiba}.a Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentans Penyelenggaraan Sistem dan Transa-ksi ELekrronjk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor S348);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelalsanaan Undang-Undang I\omor 2S Tahun 2009 rentane Pelalanar Pubijk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang pelavanan Perizinan TFrinr egrasj Secara Elekrronjk (Tambanan Lemiaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); ,3-
12.Peraturan Presiden Noroor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 191):
13.Peraturan Presiden Nomor 9T Tahun 2OI4 tentane Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu pintu {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221j;
14.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek St.ategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15.Peraturan presiden Nomor 91 Tahun 2O1Z tentang percepatan Pela.ksanaan Berusa-ha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956): MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELDNGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yaig dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang rnemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik lndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan rnenteri sebagaimana dima.ksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Riau.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yaig memimpin pelaksanaan urusan pemeaintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Rrau. 5. 6. -4" 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Telpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kepala Perangkat Daerah adalail Kepafa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat pTSp adalah pelayanan secara terilrtegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanai melalui satu pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan P|SP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaar-rnya mulai dari tahap pelmohona! sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalarn satu pintu dan satu tempat. Pedzinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelal<u usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nonperizinan adalah pemberiar dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahin pelayanalr dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka Penyelenggaraa! Pelayanan Terpadu Satu pintu, yang mempunyai ke',Menangan memberikan pedimbangan teknis dan/atau rekomendaii aias penerbitan Perizinan dan Nonperizlnan. 9. i0. 11. 15. 16. 17. 13. 14. 12. Pertimbanga! Teknis dan/atau Rekomendasi adalah hasil pemeriksaan lapangar.r dan analisa/kajian teknis yang dilakukan Teknis terhadap objek Perizinal dal Nonperizinan sebagai dasar ditedma atau ditolaknya Perizinan dan Nonperizinan. Kewenangan adalah hak yang diberikan pemerintah Daerah untur melakukan atau tidal melakukan kepada Kepala Dlnas penanaman Moda] darl Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuatu agar tercapai tujuan tefientu. Pendelegasian wewenang ada-lah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta tanggung gugat perizinan da! Nonperizinan, termasuk penandatanganan beralih sepenuhnya kepada penerima Jelegasi.
19.Maklumat Pelayanan publik yang selanjutnya disingkat Mpp adalah pemyataan kesanggupan pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan puotrl<, 8. validasi, oleh Tim mengenar 18.
20.Perlzir'all Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat pSE adalah pelayanan Pedzinan darr Nonperizinan yang diberikan -il.llri pfsp """^..elektronik. 2r. Pefizinarr Ber-usaha Terintegrasi Secara Subm.ssion yang selanjutnya disingkat OSS diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sislem elekLron jk yang rerinregrasi. Elektronik atajJ Online Single adalah Perizinal Berusaha ygng atas nama menteri, pimpinan kepada Pelalu Usaha melalui 22. 23. 24. 25 26. Lembaga Pengelola dan penyelen ggata Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembiga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakal urusan pe-"iirrtalru.rl di bidang koordfrasi penanaman modal. Nomor Induk Ber-usaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelal<u Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelal<u Usaha melakukan Pendaftaran. Perizioan dan Nonperizinan melalui Lembaga OSS adalah Izin Usaha, Izin Komersiai dan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan_atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk mimular usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksa:taan komersial atau operastonal dengan memenuni persyaratan danI atau Kom_1men. j<om]lmen adalah pernyataan pelalnr Usaha untuk memenuhi persyaralan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional. Persetujuan/penolatan pemenuhal komitmen adalah pernyaraan menyetujui dan/atau menolak pemenuhan komitmen yaig diajukan oleh pemohon Perizinan dan Nonperzinan untuk Izin Usaha, Izin Komersial atau Izin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sesuai dengan kewenangan daerah. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikiriml<an, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yaog dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melaiui komputer atau slstern elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, ralcangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki malna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu mema1'aminya. Petugas Loket Bantuan dan Pendaftaraan (HeLp aftd Registration Couftter) adalah petugas yallg melaksana*arl fungsi memberikan baltuan terhadap pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Petugas Loket Penyerahan Berkas (Submission Couftter) adalah petugas yang menyerahkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telai diterbitkan. Petugas Loket Pengaduan dan Informasi (Comptain and InformatiorL Counter) adalah petugas pengeiolaan pengaduan dan memberikan informasi kepada masyar-akat mengenai Perizinan dan Nonperizinan. 27. 29. 30. 28. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 31. +r. Petugas Pelayanan Depan (F/onf Ofrtc4 adalah petugas yang melal<sanal<an fungsi menedma beakas, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan member-ikan verifikasi terhadap pengajuan perizinan dan Nonperizinan. Petugas Pemrosesan permohonan pedzinan dan Nonperizinar lBack Office) adalah petugas yang melaksanakan fungsi mengoiah, memeriksa dokumen, memverifikasi, mengidentifikasi, memvalidasi, membuat konsep, men1rusun, mengadministrasi, menerbitkan dokumen perizinan dan Nonperizinan. Penerima Izin atau Non Izin adalai orang perseorangan, Badan Hukum dan/atau bukan Badan Hukum yang memperoleh keputusan Izin dan Non Izrn. Pemohon adalah orang perseorangajr, Badan Hukum, Badan Usaha vanq berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, pemerintah prrsaf Pemerintah Daerall Provinsi dan/atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan dokumen Izin dan /atau Non lzin. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila persyaiatan telah dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan unruK membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan pemerintah Daerah dan/atau dibuat oleh pejabat yang tidak memiki kewenangan menetapkan keputusan Perizinan dan/atau sebagai akibat putusan pengadilan. Pencabutan Perizinan ada.lah dokumen yang dikeh_rarkan guna mencabut dokumen petsetujuan Perizinan yang telah diterbitkan karena adanya pelaiggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau adalya rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah terkait. Penadkan dokumen pernohonai adalah upaya yang dilakukan oleh pemohon untuk membatalkan proses pengajuan permohonannya sekaligus mengambil berkas permohonan dai dengan alasan tertentu sebelum terbitnya Pedzinan dan Nonperizinan tersebut. Konfirmasi Status Wajib Pajak ya]1g selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oieh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh informasi dan keterangai status wajib pajak. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikai oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pdbadi atau Badan Hulrum. Sistem lnformasi Manajemen Pelayanan yang selanjutnya disingkat SIMPEL ada-lah sistem pelayanan Perzinan da]l Nonperizinan yang digunakan untuk mengolah data Perizinan dan Nonperizinan dari awal pendaftaran sampai dengan diterbitkannya izin secara elektronik. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kcpuasan masyaral<at yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 39. 40. 42.
43.Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakai yaig diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendipafrnasyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan'publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuh;nnya. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuian antara pelayanan yang diterima dengan standai pelayanan yang telah ditentukan mengenai penerb=itan perizinan dan Nonp erizinan. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verihkasi atau;utentilikasi. Standar P€layanan yang selanjutnya disingkat Sp adalah tolok ukur yang dipergunalan sebagai pedomal yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas peiayanan sebagai kewajiban dalf janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teiukur. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOp adalah serangkaian instruksi tertulis yalg dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapai han]s dilakukan. dimana dan oleh siapa dilakukan. 44. 46.

Pasal 2

Mal<sud Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP daerah da.lam kewenangan penerbitan perizinan dan Nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuki

a.Memberikan panduan dalam pelayanan perizinan dalr Nonperizinan.
b.Mengatur ralgkaian prosesJ mekanisme dan prosedur perizinan Nonpedzinan yang diselenggarakan.
c.Memberikan inforrnasi dan kepastian hukum terkait dengan produk izin nonizin yang diterbitkan. da-n dan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan PISP yaitu pengelolaan administrasi perizinai dan Nonpedzinan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, meliputi :

a.organisasipelaksana;
b.prinsip;
c.pendelegasian;
d.manajemen pelayanan;
e.perizinan dan nonperizinan;
f.proses pelayanan Pedzinan dan Nonperizinan;
g.online single submission [OSS);
h.surwei kepuasan masyarakat;
i.pengelolaan pengaduan masyarakat;
j.layanan infor-rnasi, penyuluhan dan konsultasi;
k.pelayanan secara elektronik;
1. 1.tunjangan khusus;
m.konfirmasi status wajib pajak (KSWP);
n.retribusi daerah;
o.satgas;
p.pembinaan dan pengawasan;
q.pendampingan hukum;
r.pengendalian dan pelaporan;
s.ketentuan peralihan; dan i LafFntrr.h hah,rfrrn

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA Baglan Kesatu

Pasal 5

Organisasi pelaksana Penyelenggaraan PISP, meliputi :

a.Lembaga OSS;
b.Dinas; dan
c.Tim TekIIis.

Pasal 6

(1)Lembaga OSS sebagaimana dimal<sud pada pasal 5 huruf a mempunyai tugas melalsanakan urLrsan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah.
(2)!4jL melaksana,kan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Lembaga OSS mempunyai fungsi menerbitkan NIB, pendaftaran BPJS Ketenagake4aan, Pendaftaran BPJS Kesehatan, penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional mela,lui sistem yang terintegrasi secara elektronik terhadap permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasal 7

(1)Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanaftan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam Penyelenggaraan pTSp.
(2)Dalam mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Dinas
1. a.menyelenggaralan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi melaksanakan, merencanalan, mengoLah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan Nonperizinan;
2. b.melal<sanakan, memfasiiitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskar, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menjrusun, menindaldanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan Pedzinan dan Nonperizinan;
3. c.melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasititasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penJ,usunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi pen5ruluhan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraal Perizinan dan Nonperizinan; dan d, melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, Lemimpin, memonitoring, mengevaluasi, penguku.an terhadap mutu Ldyanan, merumuskan __standar layanai SOp dan Sp, mengolah, mengoperasionalkan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukunqan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasil pola layanan men]rusun data dan pelaporan pelayanan perjzinan dan Nonperrzrnan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif. t1) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur personil Perangkat Daerai lerkair meljputi .
4. a.Pejabat struktural perangkat daerah teknis setingkat pejabat Tinggi Pratama;
5. b.Pejabat struktural perangkat daerah teknis setingkat administrator darl pengawas lingkup bidang tugas terkait; dan
6. c.Pelaksana dan pejabat fungsional tertentu yang memiliki kompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya. Tugas Tim Teknis yang dilalsana_kan oleh personil perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan. pasal 9 Tin,I Teknis sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 8 memiliki tugas memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi dalam rangka ditolak ataupun diterimanya permohonan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PISP. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan dar.r bertanggungjawab mutlak terhadap pertimbangan teknis atau rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan darl ditandatangani oleh Kepala perangkat Daerah yang lrlernbidangi serta disampaikan kepada Kepala Dinas.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)(S) !{am menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis mempunyai fungsi : a. b. c. d. peninjauan lapangan dari aspek administrasi; pembahasan dan/atau pemer:iksaan/kajian lapangan; penjrusunan petimbangan teknis dan/atau rekomendasi; pelaksanaan konsultasi dan pelaporan kepada Kepala perangkat Daerah mengenai pertimbangan teknis atau rekomendasi dan analisis kaJran sesuai bidangnya; dan penerbitan dokumen pertimbangan teknis atau rekomendasi.

Pasal 10

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 bertaaggungjawab kepada :

a.Kepala Dinas, terkait dengan substansi administrasi penzinan dan Nonperizinan; dan
b.Kepala Perangkat Daerai, terkait dengan substansi pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan. t1)

Pasal 11

Untuk mendukung efektilitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari talapan permohonan sampai dengal terbitnya Perizinan darl Nonperizinan, mata personil peranglat Daerah terkait yang ditugaskan dalam kedudukannya sebagai Tim T;k!is, dapat ditempatkan di Dinas. Status Tim Teknis yang ditempatkan di Dinas adalah bersifat penugasan, yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya masih berada pada Perangkat Daerah asal termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Pasal 12

Perangkat Daeratt dalam melal<sanaka.n tugasnya wajib menerapkan prinsip- prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dai sinkronisasi secara vertikal dalr horizontal dalam bidang masjng masing. -!2- BAB W PRINSIP

Pasal 13

Prinsip Penyelenggaraan PfSp meliputi :

a.kesederhalaan;
b.kejelasan;
c.kepastian waktu;
d.akurasi;
e.keaffanan /kepastian hukum,
f.tanggungjawab;
g.kelengkapan sarana dan prasararla; h- kemudahan akses;
i.kedisipLinan, kesopanan, dan keramahan;
j.profesionalisme;dan
k.kenyamanan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…